Connect with us

POLITIK

DPR Aceh Tetap 56 Raqan Program Legislasi 2019-2024

Published

on

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Badan Legislasi DPR Aceh menetapkan 56 rancangan qanun atau raqan yang masuk program legislasi lembaga legislatif tersebut periode 2019-2024

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Aceh Bardan Sahidi di Banda Aceh, Kamis, mengatakan dari 56 rancangan qanun tersebut, 37 diantaranya merupakan rancangan qanun program legislasi DPR Aceh periode 2014-2019.

“Sedangkan 18 lainnya merupakan rancangan qanun usulan Pemerintah Aceh. Ke-18 rancangan qanun tersebut diusulkan masuk prioritas pembahasan pada masa persidangan 2020,” kata Bardan Sahidi.

Bardan Sahidi menegaskan kendati ada 18 usulan rancangan qanun prioritas 2020, Badan Legislasi DPR Aceh lebih mengutamakan rancangan qanun sisa program legislasi periode sebelumnya.

“Ada beberapa rancangan qanun program legislasi periode sebelumnya tidak selesai karena terkendala waktu, ini yang kami prioritas. Kami yakin dengan semangat rekan-rekan anggota Badan Legislasi, semua rancangan qanun tersebut bisa diselesaikan,” kata Bardan Sahidi.

Adapun rancangan qanun yang masuk program legislasi DPR Aceh 2019-2024 yakni raqan hukum acara ahwal al syakhsiyah dan muamalah, raqan tata cara pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Aceh.

Kemudian, raqan pertanahan, raqan program dan isi siaran lembaga penyiaran, raqan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan dan bandar udara, raqan majelis pendidikan, raqan kebudayaan dan kesenian.

Raqan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya dan benda bersejarah, raqan bahasa Aceh, raqan perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.

Berikutnya, raqan pembagian kewenangan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten dan kota. Raqan perubahan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Raqan perubahan Qanun Nomor 9 Tahun 2012 tentang rencana pembangunan jangka panjang Aceh 2012-2032. Raqan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Aceh 2018-2033.

Serta raqan busana Islami, raqan penyelenggaraan perjalanan haji, raqan batu mulia, raqan kawasan tanpa rokok, raqan pekan kebudayaan Aceh, raqan pendidikan kebencanaan, raqan perlindungan petani, dan lainnya. | ANT

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

Kapolri Minta Tindak Tegas Penghina Pejabat, Nasdem: Ini Berbahaya

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengkritik Surat Telegram Kapolri salah satunya terkait penindakan tegas bagi penghina presiden dan pejabat pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dan berpotensi “abuse of power”.

“Aturan ini berbahaya sekali. Ini berpotensi ‘abuse of power’ nanti ada yang kritisi sedikit, langsung ditindak polisi,” kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Dia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi sehingga masyarakat berhak melakukan kritik terhadap presiden dan pemerintah.

Sahroni mengatakan dalam situasi yang memprihatinkan seperti saat ini, Polisi justru harus berfokus dan berkomitmen penuh untuk memberikan layanan dan melindungi masyarakat luas.

“Polisi harus ingat bahwa mereka digaji rakyat, bekerja untuk rakyat. Dalam situasi sulit seperti saat ini, polisi justru harus berada di garda terdepan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat,” ujarnya.

Sahroni meminta kepolisian untuk berfokus dalam melayani warga yang terdampak COVID-19 yaitu kesehatan maupun pendapatan ekonomi.

Dia menilai lebih baik polisi fokus membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, dibantu agar mereka merasa aman dan terlindungi lingkungannya.

“Dibantu agar masyarakat merasa aman dan terlindungi di lingkungannya, sambil perketat pengawasan di lapangan untuk orang-orang yang masih keluar tidak menggunakan pakai masker, atau yang belum melakukan ‘social distancing’. Itu lebih bermanfaat dilakukan Polri,” katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan Surat Telegram Kapolri mengenai pedoman pelaksanaan tugas fungsi reskrim terkait dengan kejahatan yang terjadi di ruang siber dan penegakan hukum tindak pidana siber selama masa wabah COVID-19.

Dalam Surat Telegram nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tertanggal 4 April 2020 ini, disebutkan beberapa jenis pelanggaran atau kejahatan serta masalah yang mungkin terjadi selama masa darurat, antara lain tentang ketahanan akses data internet, penyebaran hoaks terkait dengan COVID-19, dan penyebaran hoaks terkait dengan kebijakan pemerintah, penghinaan kepada presiden dan pejabat pemerintah, penipuan penjualan produk kesehatan, dan kejahatan orang yang tidak mematuhi protokol karantina kesehatan.

Untuk mengatasi masalah akses internet, jajaran Polri diminta untuk melaksanakan koordinasi dengan penyedia internet dan memberikan pengamanan kepada penyedia jasa internet yang akan melakukan perawatan rutin.

Polri diminta untuk melaksanakan penegakan hukum secara tegas dan mengumumkannya kepada publik mengenai kasus yang berhasil diungkap agar menimbulkan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di kemudian hari.

Surat Telegram Kapolri ini ditujukan kepada Kabareskrim Polri dan para Kapolda se-Indonesia.[sc]

Continue Reading

POLITIK

Pesan Prabowo ke Wagub DKI Terpilih Riza Patria: Segera Bantu Anies Atasi Corona

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA –Ketua DPP Gerindra, Ahmad Riza Patria, resmi terpilih sebagai Wagub DKI Jakarta, pendamping Gubernur Anies Baswedan. Prabowo selaku Ketum Gerindra pun menyampaikan selamat kepada kadernya itu. 

Hal ini disampaikan Prabowo melalui juru bicaranya, Dahnil Anzar Simanjuntak. Menurut Dahnil, Prabowo berharap Riza Patria dapat segera membantu Anies memimpin Jakarta, khususnya dalam menghadapi pandemi virus corona atau penyakit COVID-19 saat ini. 

“Yang jelas, beliau (Prabowo Subianto) mengucapkan selamat kepada Riza Patria dan harus amanah dan bekerja untuk kepentingan rakyat DKI Jakarta, apalagi di tengah situasi krisis darurat wabah (virus corona) seperti saat ini,” ujar Dahnil dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan, Senin (6/4).

Dahnil mengatakan, Prabowo ingin Riza Patria turut berperan aktif menyiapkan solusi melawan virus corona, sehingga Jakarta bisa segera bebas dari virus mematikan ini. 

“Harus menjadi duo tunggal bersama Gubernur DKI saat ini, membantu mengakselerasi program-program pembangunan DKI terutama terkait dengan upaya keluar dari krisis wabah COVID-19 saat ini, kerahkan semua energi dan kemampuan untuk membantu rakyat DKI,” pungkas Dahnil. 

Riza Patria terpilih sebagai Wagub DKI sisa masa jabatan 2017-2022 berdasarkan hasil voting dalam rapat paripurna DPRD DKI, Senin (6/4). Ia unggul 81 suara dari calon dari PKS, Nurmansjah Lubis, yang hanya mendapat 17 suara.  

Paripurna pemilihan wagub DKI dilakukan dengan voting tertutup. Setiap anggota dewan menggunakan hak suara di bilik suara. Adapun anggota dewan yang memiliki hak pilih yakni 106 anggota. Namun, hanya 100 anggota yang hadir. Sebanyak 2 suara dinyatakan tidak sah dan 98 suara dinyatakan sah. [um]

Continue Reading

POLITIK

Pengamat: Luhut Jangan Langkahi Kewenangan Presiden Jokowi!

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA– Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), diharapkan bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku pembantu Presiden Joko Widodo dalam menangani wabah virus corona (Covid-19) di tanah air dengan baik dan tepat. 

Pasalnya, sejumlah pernyataannya terkait kejadian atau kebijakan di masyarakat kerap menjadi kontroversi di tengah pandemik Covid-19 ini.   

Paling gres, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang melarang pengoperasian bus Antar Kota Antar Wilayah (AKAP) di Jabodetabek dianulir Luhut yang juga menjabat sebagai Plt Menteri Perhubungan. 

Atas dasar itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai Luhut Panjaitan sebaiknya bekerja saja sesuai tupoksinya sebagai pembantu Presiden Jokowi.

 “Bekerja saja yang baik demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Jangan melangkahi kebijakan Jokowi,” kata Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (6/4). 

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini, para menteri Kabinet Indonesia Maju sedianya bergotong-royong membantu presiden menekan penyebaran Covid-19. Karenanya, jika ada kebijakan daerah yang baik mestinya didukung, bukan malah dijatuhkan.

“Harusnya pemerintah pusat mendukung kebijakan Gubernur Anies tentang pengoperasian AKAP. Kan tujuannya baik, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sejatinya kebijakan yang baik harus didukung. Bukan dicurigai. Atau bahkan ditolak,” tegas Ujang Komarudin. | RMOL 

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: