Connect with us

OPINI

Indonesia Dalam Krisis

Published

on

ACEHTIMES.ID – TIBA-TIBA kita dikejutkan sekaligus bangga mendengar pidato Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet 18 Juni 2020.

Beliau mengingatkan keras menteri menteri kabinetnya bahwa karena Pandemi Covid-19 ekonomi dunia krisis. Pertumbuhan ekonomi dunia 2020 bisa minus 7%.

Ekonomi Indonesia juga krisis dan kemungkinan besar minus atau kontraksi. Presiden minta kabinetnya bekerja extra keras karena keadaan tidak biasa, tidak normal. Jangan biasa biasa saja.

Maklum pejabat pejabat Indonesia biasanya menutup nutupinya dan klaim telah berbuat sebagaimana seharusnya dan on the right track. Padahal tidak ada langkah nyata luar biasa yang dibuatnya. Seakan akan semuanya normal normal saja, tidak ada masalah besar apalagi krisis. Menganggap semuanya OK, no problem

Dalam kenyataannya, keadaan sudah krisis berat. Dalam pengarahannya Presiden Jokowi menegaskan tidak akan segan segan mengambil langkah apapun termasuk reshuffle kabinet dan membubarkan lembaga lembaga yang menghambat ataupun berkinerja buruk.

Sejujurnya memang ada lembaga2 yang kinerjanya justru buruk sekali dan hanya menghambat bekerjanya perekonomian. Presiden juga menegaskan  tidak ragu untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan apapun yang diperlukan. Kini tinggal realisasinya ditangan para pejabatnya.

Meskipun baru di rilis 10 hari kemudian (28 Juni), Pidato beliau di apresiasi banyak kalangan. Memberikan harapan ditengah keputus-asaan. Kami kira para ekonom sangat sependapat dan sejujurnya sudah lama berpikiran sama dengan Presiden. Kabinet kerja harus sungguh sungguh bekerja, dan maaf, bukan bersantai, berpesta.

Pada hemat kami, Indonesia sudah memasuki krisis ekonomi multidimensi. Sektor riil dan keuangan, APBN (keuangan negara), dan sektor perbankan bermasalah serius.

Sektor Riil dan Keuangan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diyakini akan menurun sampai minus atau kontraksi. Sisi penawaran atau supply side maupun demand menyusut drastis yang dapat dilihat kasat mata dari tutupnya pabrik, toko, tempat rekreasi dan rumah makan/warung, transportasi dll.

Singkat cerita semua penjualan barang dan jasa termasuk mobil dan motor turun drastis. Ekspor-impor juga susut. PHK terjadi dimana mana. Disektor formal tercatat 6 juta PHK. Ini yang termonitor Kemennaker. Tentunya ada yang tidak termonitor. Ini baru yang disektor formal yang hanya 35% dari tenaga kerja. Artinya tenaga kerja di sektor informal 65%, sehingga bisa jadi yang kehilangan lapangan kerja disektor informal mencapai dua -tiga kali lipatnya. Itu baru data sampai dengan Mei. Sudah dapat diduga PHK akan  terus berlanjut.

Jadi “terkendalinya” inflasi bukan sebuah prestasi tapi semata mata karena hilangnya daya beli.

Sektor pengolahan jelas ambruk. Nilai ekspor turun 28,8%,  impor bahan baku turun 29,6%. Make a long story short, -meminjam istilah kawan Kadin,- bahwa sebelum Covid 19 sektor riil kita sudah goyah tapi  kini benar benar  ambruk.

Di sektor keuangan, investasi portofolio asing terus mengalir keluar atau capital outflow. Neraca Transaksi Berjalan defisit kronis tidak kurang dari 3% PDB alias diatas USD30Miliar. Makanya nilai tukar rupiah meski sering di dongkrak dengan intervensi BI tapi cenderung selalu melemah sebab penyakit intinya adalah kekurangan supply dolar. Pasar cenderung berebut dolar.

Obatnya adalah kenaikan ekspor dan investasi asing disektor riil untuk mendatangkan atau mengisi dolar, bukan dengan utang dalam bentuk dolar. Sementara itu, investasi asing di Indonesia sebenarnya masih kecil, antara 5-10% saja. Dan kini kita sedang mengharapkan berkah relokasi investasi asing yang meninggalkan China agar bersedia ke Indonesia.

Tapi melihat regulasi dan pengalaman jelek selama ini, nampaknya investor asing itu tidak tertarik untuk ke Indonesia. Berbelit,  mahal dan banyak gangguannya. Makanya asing lebih senang hanya bermain di sektor portofolio yang sebetulnya tidak menciptakan lapangan kerja, tapi sewaktu waktu mudah kabur bersama keuntungan yang di dapat.

Keuangan Negara (APBN)

Sudah menjadi rahasia umum bahwa APBN kita sekarat.  Roda pemerintahan apalagi pembangunan tidak akan berjalan tanpa topangan utang. Bank Sentral (BI) sudah disiagakan. APBN yang katakanlah bervolume Rp2500Triliun, defisitnya Rp1000Triliun atau 40%nya.

Mau tidak mau menggenjot utang untuk menutupinya. Sehingga utang negara tahun depan diperkirakan melejit ke 40% PDB.  Dilain pihak tax ratio terus menurun tinggal 8%, sehingga rasio pembayaran bunga utang terhadap pemasukan pajak mencapai 28%. Belum cicilan utang pokok dan keperluan pembelanjaan yang lain. Dulu kekayaan bersih BUMN lebih besar dari utang negara sehingga teoritis mampu menjamin utang negara. Kini tidak lagi. Tidak solvable.

Perbankan

Ditengarai bank bank sudah mulai menghadapi banyak kesulitan. Kredit macet dan restrukturisasi kredit kabarnya mencapai sekitar Rp600Triliun. Kesulitan likuiditas juga sudah terasa. Ada Bank yang kalah kliring atau tidak mampu mencairkan uang nasabahnya. Deposito tidak bisa dicairkan menjadi pembicaraan sehari hari.

Situasi ini mengingatkan kita saat saat Krismon 1998. Dan akibat beruntun dari kesulitan Bank dalam mencairkan uang nasabah tentu mempunyai efek ganda kemana mana.

Jadi ekonomi Indonesia benar benar krisis multi-dimensi, tapi sense of crisis-nya nampaknya hanya ada pada Presidennya.

Fuad Bawazier

Mantan Menteri Keuangan

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

OPINI

Konser Yang Menyinggung Umat Islam

Published

on


ACEHTIMES.ID – KONSER amal untuk melawan wabah corona tanggal 17 Mei malam terasa janggal. Penyelenggaranya Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) bekerjasama dengan MPR RI, Gugus Tugas Covid 19 dam instansi lain.

Aneh, di tengah kebijakan PSBB dan bulan Ramadhan masih terfikir dan mampu mengadakan konser berskala “kenegaraan”. Ketua MPR sengaja berkampanye mengajak masyarakat untuk hadir dalam konser virtual.

Di bulan Ramadhan 10 hari terakhir yang dalam keadaan normal umat Islam dianjurkan i’tikaf di Masjid, biasa shalat tarawih berjamaah, tadarus Al Qur’an. Justru kini umat harus hadir menonton konser. Sungguh menyedihkan. Menurut Pastor Benny Soesetyo Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP konser ini wujud dari pengamalan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Konser “kenegaraan” ini tidak berperi kemanusiaan. Suasana yang sedang dihadapi adalah keprihatinan. Ketika manusia mempertaruhkan kesehatan dan jiwanya di tengah wabah, masih sempat “nyanyi-nyanyi” terprogram. Tidak adil, karena hasil donasi sepenuhnya hanya diperuntukkan bagi pekerja seni dan seniman. Itupun dihimpun hanya oleh satu Yayasan saja. Bagaimana dengan masyarakat terdampak lain seperti ojek, sopir angkot, buruh ter PHK, pedagang kecil yang semua juga mengalami kesulitan yang mungkin lebih parah?

Tidak beradab, karena adabnya urusan dana rakyat siapapun termasuk seniman adalah kewajiban Pemerintah. Tidak beradab pula di tengah tengah umat Islam beribadah khusyu berburu malam “lailatul qadar”  negara justru menyelenggarakan konser bernyanyi. Kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan setelah bulan Ramadhan.

Pemerintah menyinggung umat Islam yang sedang dipersulit untuk beribadah di masjid. Shalat jum’at dan shalat ied pun ditiadakan. Mudik silaturahmi tidak bisa. Ini malah konser lagi. Sayangnya Wapres yang Kyai pun bukan mencegah atau menasehati malahan terlibat. Diagendakan untuk membacakan do’a. Setelah menikmati nyanyi nyanyi.

Kita ini ambivalen antara keseriusan dan kedisiplinan dalam mengatasi wabah di satu sisi dengan relaksasi dan “konserisasi” di sisi lain.

Entah lagu lagu apa yang akan dibawakan mungkin Bimbo membawakan lagu rohani, tetapi artis lainya seperti Rosa, Judika, Ruth Sahanaya, Inul Daratista, Via Vallen, Marion Jola belum terpublikasikan. Ini konser Corona bukan konser Ramadhan. Jadi acara seperti ini seharusnya bisa dilakukan setelah bulan Ramadhan.  Di luar bulan sucinya umat Islam.

Program BPIP ini tidak signifikan, MPR pun terlalu menyederhanakan kegiatan. Seperti kehilangan agenda utamanya sebagai lembaga penting dalam Negara. Meskipun akhirnya rakyat hanya bisa mengurut dada.

Indonesia sedang berduka. Duka lara karena cara mengelola negara yang semrawut alias tidak terencana.

Oleh:M. Rizal Fadillah 

(Pemerhati Politik dan Keagamaan)

Continue Reading

OPINI

Mudik Tak Dilarang: Indonesia Potensial Melompat Lima Besar Negara Paling Terpapar Covid-19

Published

on

KETIKA tulisan ini dibuat, 3 April 2020, lima negara yang paling terpapar Covid-19 sebagai berikut. Amerika Serikat rangking pertama (245.380 kasus), Spanyol (117.710 kasus), Itali (115.242 kasus), Jerman (85.263 kasus), dan Cina (81.620 kasus).

Jika pemerintah tak melarang dengan keras mudik lebaran, besar kemungkinan Indonesia segera melejit masuk ke dalam lima besar negara yang paling terpapar Covid-19.

Hitung-hitungannya sangat sederhana. Tahun lalu, dari wilayah Jabotabek saja, jumlah yang mudik mencapai angka 14, 9 juta penduduk. Angka ini membengkak jika ditambah penduduk kota besar lain.

Katakanlah kita tetap asumsikan mudik tahun 2020 di angka 14,9 juta untuk seluruh Indonesia. Di kampung halaman, mereka akan berinteraksi dalam kultur komunal. Mereka berjumpa keluarga besar, tetangga, sahabat.

Katakanlah rata-rata 1 orang yang mudik berinteraksi dengan 3 orang lainnya. Maka mudik menyebabkan interaksi sekitar 45 juta penduduk Indonesia.

Jika 1 persen saja dari jumlah populasi paska mudik itu terpapar Covid-19, artinya setelah mudik akan ada 450 ribu penduduk Indonesia menjadi korban. Angka itu bahkan sudah melampaui populasi Amerika Serikat yang kini berada di puncak negara paling terpapar virus corona.

Lalu dikatakan, mereka yang mudik diimbau karantina 14 hari. Atau yang pergi atau pulang mudik statusnya menjadi ODP, PDP. Tapi jumlah sebanyak 14,9 juta itu akan diisolasi di mana? Cukupkah infrastuktur kesehatan kita mengurus populasi sebanyak itu?

Kondisi sekarang saja banyak rumah sakit dan tenaga medis menjerit kekurangan fasilitas. Untuk situasi saat ini saja jumlah pasien yang mati di Indonesia lebih banyak dibandingkan yang sembuh.

Bagaimana infrastuktur kesehatan kita siap dan mampu menampung lonjakan korban pasca mudik.

Sekjen MUI cukup sensitif dan berani menyatakan mereka yang mudik dari wilayah pandemik hukumnya haram. Bukan dalil agama yang akan ditekankan di sini. Namun  sekjen MUI mencoba meminimalkan orang mudik menggunakan instrumen yang ia kuasi.

Tetaplah yang paling efektif melakukan intervensi mudik adalah pemerintah pusat. Hingga tulisan ini dibuat, sikap Jokowi belum sekeras yang diharap.

Jurubicara menyatakan pemerintah membolehkan mudik dengan catatan. Lalu mensesneg meralat bahwa pemerintah mengimbau tidak perlu mudik. Yang tak mudik akan diberikan insentif ekonomi.

Tapi seberapa efektif imbauan itu? Padahal risiko mudik adalah Indonesia segera melompat menjadi lima besar negara paling terpapar Covid-19.

Sebelum telat, dan agar pemerintah pusat tidak disalahkan, Jokowi agaknya perlu mempertimbangkan dua hal. Pertama, melarang mudik, yang diikuti kontrol ketat pihak keamanan di semua jalur mudik. Kedua, carikan solusi untuk mereka yang ingin pulang kampung karena kesulitan ekonomi untuk hidup di kota masa kini.

Jokowi sudah umumkan paket menyeluruh untuk Covid-19 dengan total 405 triliun. Publik perlu diberi informasi rinci. Mereka yang tak bisa mudik, yang ekonominya merosot untuk kebutuhan dasar, bagaimana agar mereka mudah mendapatkan akses program itu.

Virus Corona di dunia semakin cepat menyebar karena momen Hari Raya Imlek 25 Januari 2020. Di Indonesia, mudik dan lebaran mediumnya, bukan Imlek.

Ini memang situasi tak normal. Mudik biasanya begitu hangat dan menggembirakan. Kini mudik justru menakutkan. Namun Jokowi berada dalam posisi menentukan bagaimana mudik 2020 akhirnya dikenang.

Oleh : Denny JA (Penulis merupakan pendiri Lingkaran Survei Indonesia)

Continue Reading

OPINI

Pasukan Tempur Mulai Melawan Jokowi

Published

on

Oleh Hersubeno Arief.

Sudah bisa diduga. Kebijakan Presiden Jokowi anti lockdown, mulai mendapat perlawanan.

Sebagai Panglima Perang melawan Corona, Jokowi harus menghadapi realitas pasukannya mengalami demoralisasi. Ogah bertempur!

Tenaga medis sebagai pasukan tempur di front terdepan, mengancam tidak akan bekerja bila alat pengaman diri (APD) tidak dilengkapi.

Di beberapa front pertempuran lainnya, sejumlah kepala daerah sebagai komandan pertempuran, mengabaikan larangan Jokowi tak melakukan lockdown.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Jumat (27/3) menyampaikan protes keras kepada pemerintah. Mereka menilai pemeritah tidak cukup menyediakan APD yang memadai dan menjamin keselamatan tenaga medis.

“Bila hal ini tidak terpenuhi, maka kami meminta kepada anggota profesi kami, untuk sementara tidak ikut melakukan perawatan penanganan pasien COVID-19 demi melindungi dan menjaga keselamatan sejawat,” tegas Ketua IDI Daeng M Faqih.

IDI tidak sendiri. Sikap tersebut disepakati bersama beberapa organisasi profesi lainnya. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) juga akan melakukan langkah serupa.

IDI sesungguhnya sudah menyampaikan pentingnya pemerintahan melakukan lockdown, untuk mencegah membludaknya pasien virus Corona.

Mereka tahu persis, bahkan sampai hitungan detilnya. Jika terjadi ledakan jumlah penderita, fasilitas rumah sakit tidak akan mampu menampung. Sementara jumlah tenaga medis yang ada, juga tidak akan mampu menanganinya.

Korban akan berjatuhan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih mengenaskan lagi banyak tenaga medis yang ikut menjadi korban. Puluhan orang sudah tertular dan sejumlah dokter dan perawat meninggal dunia.

Semua itu disebabkan keterbatasan APD. Sangat ironis pasukan tempur terdepan, aset utama pemerintah menghadapi perang melawan Corona, dibiarkan tewas tidak terlindungi.

Jelas ini menyebabkan terjadinya demoralisasi. Pasukan melawan. Daripada mati konyol!

Hanya karena pengabdian yang tinggi, sikap profesional, dan terikat sumpah untuk menyelamatkan kemanusiaan, mereka tetap berjibaku. Termasuk mengorbankan nyawanya.

Para tenaga medis tampaknya sudah sampai pada puncak kekesalannya. Enough is enough. Sudah cukup. Tidak bisa ditoleransi lagi.

Sebelumnya para tenaga medis masih mencoba tidak bersikap frontal. Melakukan persuasi, memberi signal-signal. Mulai dari pesan tersirat maupun tersurat. Namun pemerintah pusat bergeming.

Saking kesalnya Ketua Satgas Covid-19 PB IDI Prof Zubairi Djoerban sampai berkata, “ Kalau tidak mau lockdown, setidaknya jangan bikin kebijakan ngawur lah,” ujar dokter senior spesialis penyakit dalam itu.

Selain para tenaga medis, meledaknya penderita virus Corona membuat sejumlah kepala daerah menambil langkah berani. Mereka melakukan lockdown, menutup daerahnya. Tak peduli dengan larangan pemerintah pusat. Mereka lebih paham kegawat-daruratan daerah masing-masing.

Pemprov Papua memutuskan menutup akses pergerakan manusia ke wilayahnya. Mereka menyisakan pintu hanya terbuka untuk barang kebutuhan logistik, terutama sembako, dan alat kesehatan.

Mereka tak pedulikan keberatan Mendagri Tito Karnavian. Mereka lebih tahu kondisi daerahnya.

Fasilitas dan tenaga medis di provinsi itu sangat terbatas. Jika terjadi ledakan penderita, Papua akan menjadi “ladang pembantaian”. Mereka pasti tak mampu menanganinya.

Mereka tampaknya juga sadar, tidak mungkin minta bantuan pemerintah pusat atau daerah lain. Semua sedang menghadapi masalah yang sama.

Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono juga mengambil langkah berani. Dia menutup akses ke kota Bahari itu karena ada warganya yang sudah positif Corona.

Politisi Partai Demokrat itu mengaku, dia siap menanggung konskuensi dari keputusannya.
“Ini adalah pilihan yang sangat pahit. Saya pribadi juga dilematis. Kalau boleh memilih, saya lebih baik dibenci masyarakat,” kata Dedy Yon saat mengumumkan kebijakannya Rabu (25/3).

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor pada tanggal 17 Maret sudah memutuskan melakukan lockdown. Namun keputusan itu diralat setelah diperingatkan.

“Keputusan lockdown ada di tangan pemerintah pusat,” ujarnya menirukan pernyataan Jokowi.

Soal wanti-wanti kewenangan pusat inilah yang menyebabkan Mendagri Tito Karnavian (17/3) sampai harus mendatangi Gubernur DKI Anies Baswedan.

DKI walau tidak menggunakan istilah lockdown, sudah melangkah jauh melebihi pemerintah pusat. Anies meliburkan sekolah, mengimbau penutupan tempat ibadah, perkantoran, dan mengurangi operasional kendaraan MRT dan Trans Jakarta.

(Ujian bagi Jokowi)

Perlawanan tenaga medis dan para kepala daerah ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kualitas kepemimpinan Jokowi.

Apakah dia tetap bersikukuh tidak lockdown dengan risiko ditinggalkan dan dilawan pasukan tempurnya. Atau dia terpaksa melakukan kompromi-kompromi?

Tanda-tanda bahwa Jokowi akan lempar handuk, menyerah melakukan lockdown, sudah tampak.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) lockdown. Hanya saja dia menyebut opsi yang dipilih karantina wilayah alias lockdown wilayah.

Kita tinggal menunggu apakah langkah tersebut benar-benar diambil. Selama ini kita menyaksikan kebijakan Jokowi menangani Corona, tidak konsisten. Berubah-ubah. Membingungkan publik. Termasuk soal lockdown.

Banyak pengamat yang menduga sikap Jokowi anti lockdown, karena ada konskuensi anggaran yang harus dipikul pemerintah. Sementara dia tidak mau mundur dari ambisinya membangun ibukota baru.

Berbagai akrobat dilakukan. Pemerintah sedang menyiapkan Perppu melebarkan defisit APBN dari Produksi Domestik Bruto (PDB). Dari semula 3% menjadi 5%.

Menambah utang di Bank Dunia, dan memanfaatkan bantuan dari lembaga keuangan dunia IMF.

Pemerintah juga terpaksa meminta bantuan dari masyarakat. Menkeu Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan membuka akun dompet sumbangan dari masyarakat dan dunia usaha.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 7 Agustus 2018 pemerintah pusat harus menanggung biaya karantina..

Pasal 55 ayat 1 Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Jadi Aturan UU-nya sudah cukup jelas. Begitu dia menyetujui lockdown, walaupun hanya bersifat kewilayahan, pemerintah pusat harus siap-siap merogoh kocek lebih dalam.

Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, Kamis (26/3) menyatakan, wabah sudah menyebar di 27 provinsi. Tinggal 7 provinsi yang belum kebagian.

Silakan hitung berapa besar pemerintah di bawah kepemiminan Jokowi harus menanggung beban biaya lockdown. Semua itu karena pemerintah lelet. Terlambat mengambil kebijakan.

Jokowi terpaksa harus mau melupakan proyek infrastruktur mercusuar, termasuk ibukota negara baru.

Silakan pilih pak Jokowi.

Mau ditinggalkan pasukan dan bertempur sendirian. Atau melupakan ambisi meninggalkan warisan, demi menyelamatkan kemanusiaan?

Bapak pasti tahu mana yang lebih baik dan terpuji.end |

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: