Connect with us

POLITIK

Jubir: Pernyataan atau Sikap Politik Arief Poyuono Tak Lagi Wakili Gerindra

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA– Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra masih melakukan sidang terkait perkara Arief Poyuono. Sidang tersebut berkaitan dengan pernyataan Arief yang menyebut ‘PKI dimainkan kadrun’ di sebuah video yang beredar di media sosial. 

Pimpinan Majelis Kehormatan DPP yang juga Jubir Partai Gerindra, Habiburokhman, dalam keterangannya mengatakan bahwa komentar-komentar Arief terkait politik tidak ada kaitannya sama sekali terhadap Partai Gerindra. 

Saat Poyuono menyinggung soal isu PKI, pernyataan itu dilontarkan atas nama Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu. 

“Terkait dengan banyaknya petanyaan dari masyarakat soal status Sdr Arief Poyuono, kami tegaskan bahwa Sdr Arief Poyuono tidak mengatasnamakan Partai Gerindra dalam setiap statement, aktivitas maupun sikap beliau terkait politik,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Sabtu (27/6). 

Partainya sampai saat ini masih memproses Arief Poyuono. Sidang akan dilakukan lebih dari 1 kali karena banyaknya pelapor dan saksi yang ada. 

“Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra masih terus menggarap perkara Sdr Arief Poyuono. Karena banyaknya pelapor dan saksi diperkirakan pemeriksaan selesai setelah 3 atau 4 kali sidang yg digelar tiap pekan,” jelasnya. 

Habiburokhman meminta kepada siapa pun termasuk media agar tak lagi mengutip, mengaitkan-kaitkan pernyataan Poyuono dengan Partai Gerindra. 

“Kami meminta kepada rekan-rekan media massa maupun khalayak ramai agar tidak mengutip, merujuk atau mengaitkan statement, aktivitas dan sikap politik Sdr Arief Poyuono dengan entitas Partai Gerindra,” kata dia. 

Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Arief Poyuono menuai kontroversi karena menyebut ‘PKI dimainkan kadrun’. Akibat pernyataannya itu, tagar #TenggelamkanGerindra sempat menjadi trending topic di Twitter. (_)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

Pengusaha Jakarta Dukung Wacana Jokowi Reshuffle Kabinet

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA– Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mendukung wacana reshuffle kabinet yang digulirkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan kalangan pengusaha pun merasakan hal sama seperti yang dirasakan orang nomor satu di Indonesia, khususnya dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19.

“Kegalauan pak Presiden yang disampaikan pada sidang kabinet beberapa waktu yang lalu, hampir sama juga dengan yang dirasakan dunia usaha saat ini di mana ada menteri yang lambat merespon dinamika yang terjadi di kalangan dunia usaha di masa pandemi COVID-19 ini,” kata Sarman dalam keterangan resminya, Rabu (1/7/2020).

Sarman menyebut, kalangan pengusaha menilai menteri yang membidangi sektor ekonomi ada yang cepat merespon dan ada yang lambat. Padahal, menurut dia, saat Presiden Jokowi membentuk kabinet sosok menteri yang diharapkan adalah yang memiliki kemampuan manajerial dan cepat mengeksekusi program.

“Nah saatnya presiden mengevaluasi kinerja para menteri untuk selanjutnya melakukan reshuffle dengan figur yang lebih mumpuni dan menguasai bidangnnya serta cepat merespon situasi dan kondisi lapangan,” tegasnya.

Sarman mengungkapkan, di tengah ketidakpastian akibat Corona ini dibutuhkan sosok menteri yang memiliki kreativitas dan inovasi dengan berbagai terobosan untuk mampu menjawab tantangan besar yang ada di depan mata

Oleh karena itu, Sarman menilai para pengusaha berharap Presiden Jokowi bisa menempatkan figur yang profesional dan bukan dari kalangan partai politik jika melakukan perombakan kabinet Indonesia maju.

“Agar kinerjanya fokus tidak terbebani dengan kepentingan partai,” ujarnya.

Menghadapi pertumbuhan ekonomi yang diprediksi tumbuh minus, presiden memerlukan tim kabinet yang kompak, solid,cerdas,lincah,kreatif dan inovatif serta mengedepankan koordinasi sehingga tidak menimbulkan ego sektoral,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan ancaman reshuffle kepada para menterinya. Ancaman itu juga berlaku untuk kepala lembaga pemerintahan lainnya.

Ancaman itu terlihat dari video arahan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020. Video itu baru diunggah oleh Sekretariat Presiden pada 28 Juni 2020.(dtk)

Continue Reading

POLITIK

Kata Pengamat, Kegagalan Kabinet Tidak Lepas Dari Politik Balas Budi Jokowi Usai Pilpres

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA– Kegeraman yang diluapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya pada Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020 dan baru dipublikasikan 28 Juni 2020 terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan. 

Pasalnya, dalam pidato itu Jokowi mengancam akan melakukan reshuffle kabinet karena kinerja para pembantu dinilai biasa-biasa saja dalam menangani Covid-19.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai “marah-marah” Presiden Jokowi itu menunjukkan kepada publik bahwa kepala pemerintah telah gagal menyusun kabinetnya sendiri. Padahal, sejak awal penyusunan kabinet menteri-menteri tersebut dipilih oleh Jokowi. 

“Padahal, sejak mengenalkan para menteri, presiden terlanjur memuji setinggi langit menteri pilihannya, mulai dari kebanggaan karena usia muda, hingga karena miliki jabatan fungsional jenderal. Tetapi, semua tak sesuai harapan,” ujar Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL beberapa sesaat lalu di Jakarta, Rabu (1/7).

Menurut pengamat poltik jebolan Universitas Telkom ini, tidak heran apabila para menteri yang dipilih Presiden Jokowi itu kinerjanya mengecewakan bagi sang presiden itu sendiri. Sebab, pemilihan mereka sebatas didasarkan pada “politik balas budi” saat pilpres.

Presiden akan dianggap hanya meneruskan antrean untuk posisi menteri, mengingat usia kabinet yang belum genap satu tahun. Anggapan ini tentu mengarah pada “politik balas budi” seusai Pilpres 2019,” demikian Dedi Kurnia Syah. (Rmol)

Continue Reading

POLITIK

Jangan-Jangan Pilpres 2024 Megawati vs Prabowo

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA– Berbagai kemungkinan siapa yang akan maju Pilpres 2024 masih terbuka. Meski ada yang mendorong tokoh muda diberi kesempatan tampil bertarung di 2024, terbuka peluang tokoh tua seperti Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto berkontestasi.

Kemungkinan Megawati berhadapan dengan Prabowo di Pilpres 2024 ini dikatakan pakar hukum tata negara Refly Harun saat mewawancarai Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif, seperti ditayangkan di akun YouTube Refly Harun.

Dalam tayangan berdurasi 53 menit lebih itu, Refly mewawancarai Slamet Maarif tentang sejumlah isu aktual, termasuk RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan pernyataan Slamet agar Prabowo Subianto tidak maju lagi dalam Pilpres 2024.

Nah, di salah satu bagian dalam tayangan tersebut, Slamet kembali meminta agar Prabowo Subianto memberi kesempatan kepada kader muda atau tokoh muda untuk maju Pilpres 2024. “Bukan saya menghalangi, kalau beliau mau maju lagi ya silakan saja.Tapi kita minta berikan kesempatan (kepada tokoh muda),” ujar Slamet. 

Menyikapi hal itu, Refly menyebut ambisi politik tidak terbatas. Dia mencontohkan Mahathir Mohamad di Malaysia yang masih maju lagi di usia 90-an tahun. “Apalagi usia 70 tahun, enteng itu. Jangan-jangan nanti tahun 2024 Megawati vs Prabowo, jangan-jangan,” ujar Refly sambil tertawa.

Refly mengatakan, hal itu bisa terjadi jika presidential threshold dipertahankan 20 persen seperti saat ini, kemudian Gerindra keluar kabinet lalu bergabung dengan parpol yang ada di luar seperti PKS, PAN, dan Demokrat. “Yang di sana nanti tiba-tiba berpikir,’Wah Bu Mega masih bisa nyalon ini’, bisa jadi Megawati berhadapan dengan Prabowo, (di atas) 70 tahun semua itu,” katanya sambil tertawa.

Diketahui, tahun ini Prabowo Subianto berusia 69 tahun. Sementara, Megawati 73 tahun. Keduanya pernah berduet pada Pilpres 2009, namun kalah dari SBY-Boediono. []

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: