Connect with us

POLITIK

Kasus Tragedi Semanggi Masih Mangkrak, Nasir Djamil: Kalau Pak Jokowi Enggak Sanggup, Bilang Aja Minta Maaf

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA– Kasus penculikan mahasiswa Trisakti dan aktivis HAM pada Mei 1998 silam hingga kini belum ada titik terang. Presiden Joko Widodo sebelumnya sempat mengumbar janji akan mengungkap pelaku atau dalang utama penculikan tersebut.

Anggota Komisi III DPR RI F-PKS M. Nasir Djamil menyampaikan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat seperti dianak tirikan lantaran tidak tuntas hingga periode kedua pemerintahannya.

“Seolah-olah mau lepas tangan, takutnya nanti presiden yang akan datang juga lepas tangan, akhirnya sampai kapan ini akan kemudian bisa selesai,” paparnya.

Politisi asal Aceh ini mengingatkan Presiden Joko Widodo agar memiliki sikap tegas dalam pengungkapan kasus ini sehingga tidak mengumbar janji kosong semata.

“Kalau emang enggak sanggup bilang aja enggak sanggup minta maaf, bilang aja kami enggak sanggup minta maaf udah ya akhirnya kam lebih bagus begitu, lebih gentlemen begitu, daripada abu-abu, enggak jelas sikapnya, enggak jelas tindakannya,” ujar Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/5).

Menurutnya, dengan mengatakan ketidakmampuan pemerintah dalam mengungkap kasus tersebut, Presiden Joko Widodo harus dapat melakukan mediasi dengan keluarga korban untuk menjelaskan pemerintah belum dapat mengungkap kasus tersebut.

“Dengan mengatakan tidak mampu lalu dikembalikan kepada keluarga korban negara udah bilang enggak mampu, misalnya begitu apa tindakan selanjutnya? Gitu kan jadi kalau emang tidak mampu sampaikan saja kepada rakyat Indonesia kami tidak mampu, udah selesai, daripada abu-abu,” paparnya.

Kesan Presiden Jokowi yang sulit mengungkap rahasia pelanggaran HAM negara ini dianggap bisa merusak legacy pemerintahan. Nasir justru melihat dengan presiden menyampaikan langsung ketidaksanggupannya mengungkap kasus tersebut akan lebih dimaknai publik sebagai seseorang yang gentleman.

Ya daripada terlunta-lunta terkatung-katung, daripada abu-abu lebih bagus sampaikan saja tidak mampu. Kami tidak mampu selesai, kami tidak mampu dan kami minta maaf, udah gitu aja. Hanya itu negara yang bisa lakukan, akhirnya kapasitas negara seperti itu, jadi pembukaan UU yang melindungi segenap tumpah darah indonesia itu enggak bisa terwujud eenggak bisa dirasakan oleh keluaga korban,” tegasnya.

“Kalau presiden pake baju putih kan mestinya putih jangan abu-abu, putih terang benderang jelas, klir, kira-kira begitu,” tandasnya.(rmol)

POLITIK

Nasir Djamil Kritik Keras Mahfudh MD, Kenapa ?

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA– Membandingkan antara angka kematian kecelakaan lalu lintas dengan kematian akibat Covid-19 tak sepatutnya disampaikan Mahfud MD yang berstatus menteri Presiden Joko Widodo.

Membangun semangat menghadapi pandemik mungkin bisa kita dengarkan, tapi membandingkan antara satu kematian dengan kematian lainnya itu menunjukkan seolah-olah pemerintah tidak tanggung jawab dengan kematian itu. Jadi, menganggap remeh menganggap enteng seolah-olah itu hal biasa,” kata anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/5).

Nasir sepakat dengan pernyataan Mahfud jika masyarakat perlu dimotivasi agar mampu melawan Covid-19. Namun cara pembandingan angka kematian sangat disayangkan.

“Saya sependapat sebetulnya, saya bisa memahami. Tapi kalau kemudian Mahfud membandingkan soal itu, tidak pantas sebenarnya. Harusnya bisa dicari perumpamaan lain, atau perbandingan lain. Jangan kematian gitu loh,” imbuhnya.

Dari kacamata Nasir Djamil, saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai pasrah dengan keadaan dan tidak takut mati akibat kondisi apa pun. Sehingga, penempatan pernyataan Mahfud MD tersebut dirasa kurang tepat.

“Enggak ada takut-takutnya orang Indonesia mah, mana ada takut mati. Pasrah aja mereka melihat situasi ini. Pemerintah kita tidak mampu, ya sudah pasrah aja mereka,” tutupnya. (Rmol)

Continue Reading

POLITIK

Djoko Edhi Abdurrahman: Sepertiga Anggota DPR Keturunan PKI

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA– Diperkirakan ada banyak keturunan dari simpatisan maupun anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berhasil menjadi anggota DPR RI. Tak tanggung-tanggung, jumlah mereka mencapai ratusan orang.

Penergasan itu sebagaimana disampaikan mantan Anggota DPR RI, Djoko Edhi Abdurrahman. Dia mengaku mendapat informasi bahwa sedikitnya ada 186 politisi Senayan yang merupakan keturunan dari simpatisan atau anggota PKI.

“Saya dengar isunya ada sekitar 186 anggota DPR itu (keturunan) PKI. Jumlah anggota DPR keturunan PKI,” ungkapnya dalam diskusi bertajuk ‘Membedah Agenda Politik Komunisme dan Khilafah di Pilpres 2019′ di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10).

Kondisi tersebut, menurutnya, bukan sesuatu yang mengejutkan. Pasalnya, konstitusi negara ini tidak melarang keturunan PKI untuk terjun di dunia politik.

“Di UU kita keturunan PKI itu boleh. Jumlah anggota DPR kira-kira ada 560 orang. Jadi kira-kira sepertiga di DPR itu keturunan PKI,” demikian politisi senior ini. | RMOL 

Continue Reading

POLITIK

Banyak Menteri Miskin Prestasi, Isu Reshuffle Bikin Pembantu Jokowi Susah Tidur

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA– Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang mencuat di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19) mau tidak mau membuat para pembantu presiden was-was.

Isu reshuffle membuat para menteri tidak bisa tidur,” kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin saar dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/5).

Ujang menjelaskan, diganti atau tidaknya menteri merupakan hal prerogatif presiden. Kendati begitu, dirinya mengingatkan bahwa rakyat memiliki penilaian sendiri terhadap kinerja para menteri.

Menurutnya banyak menteri Jokowi yang miskin kinerja dan tidak berprestasi. Apalagi di tengah pandemik seperti sekarang ini, tidak sedikit menteri yang membuat aturan tumpang tindih.

“Itu menandakan menteri-menteri itu tak profesional dan tak mampu mengatasi persoalannya. Semua kembali ke Jokowi karena dia user-nya,” tandas Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini. (Rmol)

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: