Connect with us

EKONOMI & BISNIS

Nasir Djamil: Kalau Tidak Ada Beking Seharusnya Semua Buron Kakap Bisa Ditangkap

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Apresiasi tinggi diberikan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil kepada Polri atas penangkapan buron kelas kakap Djoko Tjandra. Ini lantaran terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu telah menjadi buron selama sebelas tahun.

“Anggota komisi hukum tentu memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, atas informasi ditangkapnya Djoko Tjandra oleh pihak kepolisian yang bekerjasama dengan interpol,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (31/7).

Penangkapan Djoko Tjandra ini, kata Nasir, menjadi penawar rasa sakit hati para pejabat tinggi di kepolisian dan kejaksaan bahkan imigrasi yang menjadi tumbal Djoko Tjandra lantaran dicopot jabatannya dari instansi.

“Ini artinya setelah polisi dan jaksa serta keimigrasian babak belur, bahkan dicopotnya sejumlah perwira tinggi, akhirnya dia ditangkap,” katanya.

Pihaknya meminta agar aparat kepolisian maupun pemerintah memberikan penjelasan secara detail dan terang benderang kepada masyarakat mengenai proses penangkapan Djoko Tjandra.

“Dengan kata lain kalau ada kemauan dan tidak dibeking oleh oknum penegak hukum, semua buron kelas kakap seharusnya bisa ditangkap,” katanya.

Legislator asal Aceh ini berharap agar buronan korupsi lainnya juga bisa segera ditangkap.

“Semoga buronan lainnya bisa ditangkap sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk tidak kalah dengan kejahatan,” tandasnya.[rmol]

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI & BISNIS

PP Muhammadiyah: Potensi Resesi Tinggal Menghitung Hari

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Peningkatan kasus Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi yang cukup jauh terintegrasi dengan ekonomi global bakal membuat perekonomian rawan resesi.  Ketua PP Muhammadiyah, KH Anwar Abbas mengatakan kondisi ini berpotensi menimpa Indonesia dimana ekonomi belum pulih pascapandemi Covid-19 menerjang Indonesia. Penilaian ini juga didasari pada beberapa negara yang mengalami resesi.

“Oleh karena itu, dengan adanya beberapa negara mitra kita yang mengalami resesi, maka masalah kapan negeri ini akan mengalami hal serupa tentu tinggal menghitung bulan, kalau tidak bisa dikatakan menghitung hari. Hal penting yang sekarang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya,” kata Buya Anwar, sapaan akrabnya, Senin (3/8).

Upaya tersebut penting dilakukan agar resesi tidak terlalu keras memukul ekonomi rakyat banyak. Ini bisa dilakukan karena selama ini ekonomi Indonesia tidak terlalu tergantung kepada ekspor, melainkan masih banyak digerakkan oleh tingkat konsumsi masyarakat.

“Untuk itu yang perlu kita perhatikan dan jaga ke depan adalah bagaimana caranya supaya tingkat konsumsi masyarakat masih tetap bisa tinggi terutama untuk barang-baranf primer dan sekunder,” katanya.

Perhatian pemerintah bagi mempertahankan dan meningkatkan daya beli rakyat harus menjadi sesuatu yang penting, karena dengan itulah roda kehidupan ekonomi berupa supply and demand tetap bisa hidup dan menggeliat. Buya Anwar menyarankan enam rekomendasi utama, pertama, kebijakan pemerintah yang menyangkut bantuan langsung tunai untuk beberapa bulan atau satu tahun ke depan masih perlu diteruskan dan dipertahankan, agar ekonomi rakyat di lapis bawah tetap terus bisa hidup dan tumbuh serta berkembang tanpa itu maka tentu akan sulit.

“Kedua, pemerintah harus bisa mengalokasikan dana dan anggarannya untuk benar-benar bisa difungsikan bagi menggerakkan ekonomi rakyat dengan membeli barang-barang dan jasa dari UMKM serta mengurangi, kalau tidak bisa menghentikan sama sekali permintaan terhadap barang-barang impor,” ujarnya.

Ketiga, masyarakat harus bisa menjadikan momentum krisis ekonomi sekarang untuk bisa bangkit dan mendorong masyarakat agar benar-benar mencintai produk bangsanya sendiri dan itu harus dicontohkan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya. Keempat memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan usahanya lewat pemberian kemudahan dalam bidang permodalan, sumberdaya dan pemasaran.

“Kelima mengusahakan agar kegiatan produksi masyarakat harus bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu, manajemen dan efektifitas serta efisiensi kerja masyarakat harus bisa terbangun dengan baik agar cost atau biaya yang mereka keluarkan bisa ditekan serendah-rendahnya, agar mereka bisa mendapatkan profit yang pantas sehingga hal ini diharapkan akan bisa meningkatkan daya belinya,” ujarnya.

Keenam, mengingat penduduk Indonesia masih banyak yang tinggal di desa. Oleh karena itu pemerintah harus bisa membuat kebijakan yang tidak hanya berpihak kepada masyarakat kota, tapi juga kepada masyarakat desa.

“Perlu dilakukan reformasi sosio-ekonomi di pedesaan yang akan dapat membantu menaikkan pendapatan riil mereka,” ucapnya. []

Continue Reading

EKONOMI & BISNIS

Sandiaga Uno: RI Sebentar Lagi Masuki Resesi Ekonomi

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengatakan perekonomian Indonesia dipastikan bakal memasuki resesi ekonomi.   

Menurut Sandi, kabar mengenai negatifnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dua kuartal itu bakal diumumkan pada 5 Agustus 2020 nanti.  

“Saya mohon bantuan dari teman-teman di sini untuk mensosialisasikan dan mengedukasi UMKM di daerah, bahwa resesi sebentar lagi masuk di Indonesia. Tanggal 5 Agustus akan ada pengumumannya,” jelas Sandi dalam video yang diunggah dalam facebook pribadinya, Minggu (2/8).  

“Karena kita sudah hampir bisa memastikan kita memasuki resesi,” sambungnya menegaskan. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pada kuartal II 2020, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 4,3 persen. Namun belum dikatakan resesi sebab pertumbuhan ekonomi pada kuartal I masih positif, yakni 2,97 persen. Ekonomi disebut resesi bila pertumbuhan ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut negatif. 

Lanjut Sandi, potensi resesi bakal melemahkan permintaan dan produksi. Sehingga akan berdampak langsung kepada sektor UMKM.  


Politikus Partai Gerindra itu memprediksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II bakal mengalami kontraksi cukup parah. Kontraksi itu, kata Sandi, mencapai minus 6 persen, lebih tinggi dari ramalan pemerintah. 

“Di kuartal II 2020 ini, saya prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi besar mengalami kontraksi. Bahkan hingga minus 6 persen jika sektor konsumsi belum pulih karena pelemahan daya beli masyarakat,” ujarnya.  

Ia kemudian menyarankan, pemerintah harus mempercepat realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) demi mengurangi dampak dari resesi. Terutama realisasi anggaran kesehatan, bantuan sosial, serta insentif untuk UMKM. (*)

Continue Reading

EKONOMI & BISNIS

Edhy Prabowo Tumbuhkan Etos Pembudidayaan Lobster Nasional

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan regulasi yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait lobster adalah dalam rangka menumbuhkan etos pembudidayaan lobster nasional.

Menteri Edhy dalam rilis di Jakarta, Kamis, memastikan semangat regulasi terkait lobster adalah untuk menghidupkan kembali usaha nelayan dari Sabang sampai Merauke yang sempat mati, serta dirinya juga ingin menumbuhkan etos budidaya lobster.

Karenanya, ujar Edhy, ke depan KKP akan menghentikan ekspor benih bening lobster apabila budidaya dalam negeri sudah mampu menampung hasil tangkapan para nelayan.

“Kenapa diekspor? Daya tampung kita masih sedikit, ada peluang ekspor saya pilih ekspor,” ujarnya.

Sembari menyiapkan budidaya dalam negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan menyebut ekspor benih bening lobster memiliki sejumlah manfaat untuk nelayan dan pendapatan negara dari sisi pajak.

“Pajak lobster itu, dulu 1.000 ekor Rp250. Sekarang 1 ekor minimal Rp1.000. Mana yang anda pilih? Kalau saya ekspor 500 juta benih, Rp500 miliar saya terima uang untuk negara,” katanya.


Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan TB Ardi Januar menyatakan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12/2020 yang terkait ekspor benih lobster menguntungkan baik bagi nelayan, pembudidaya, pelaku usaha maupun negara.

“Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2020 ini, semua pihak mendapat keuntungan,” kata Tb Ardi Januar.

Menurut dia, regulasi tersebut membuat nelayan yang menangkap benih mendapat nilai ekonomi, para pembudidaya menerima juga nilai ekonomi, para pengusaha yang melakukan ekspor juga mendapat untung, dan negara juga mendapat pemasukan.

Ardi juga menjelaskan bahwa keputusan menetapkan Peraturan Menteri KP No 12/2020 adalah melalui proses panjang dengan melibatkan para ahli di bidang kelautan perikanan dan juga ahli ekonomi.

Selain itu, ujar dia, keterlibatan para ahli merupakan perintah langsung dari Menteri Edhy agar beleid yang ambil benar-benar matang.

Alasan lain KKP mengeluarkan Permen 12 tahun 2020 adalah keluh-kesah ribuan nelayan penangkap lobster yang kehilangan mata pencarian sejak terbitnya Permen KP 56/2016, yang melarang pengambilan benih untuk dibudidaya sehingga mematikan usaha budidaya lobster masyarakat.

“Yang jelas bahwa di Permen 56 nelayan tidak mendapat nilai ekonomi, pembudidaya tidak mendapat nilai ekonomi, negara tidak mendapat pemasukan. Sementara benih tetap diambil oleh penyelundup,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa saat pengambilan benih lobster dilarang, ironinya penyeludupan terus berjalan, yang berakibat tidak hanya nelayan dan pembudidaya yang terpuruk ekonominya, negara juga mengalami kerugian.

Berdasarkan data PPATK, lanjutnya, kerugian negara imbas penyelundupan benih lobster mencapai Rp900 miliar. | Ant

 

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: