Connect with us

LINTAS ACEH

Operasional Pasar Rakyat di Lamdingin Banda Aceh Digeser Juni 2020

Published

on

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh menyatakan, operasional pasar rakyat terpadu total memiliki 539 kios atau lapak berjualan di Gampong (Desa) Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam digeser menjadi pertengahan bulan Juni 2020.

“Belum bisa kita operasionalkan dan relokasi pedagang dalam waktu dekat, apalagi bulan Maret sudah mendekati bulan puasa,” kata Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman di Banda Aceh, Rabu.

Pernyataan tersebut diberikan beliau usia meninjau kesiapan pembangunan Pasar Terpadu Lamdingin bersama sejumlah anggota DPRK Banda Aceh, dan sejumlah pejabat terkait.

Aminullah menjelaskan alasan menggeser jadwal operasional pasar ini akibat relokasi ratusan pedagang tradisional di Pasar Peunayong, karena mempertimbangkan waktu semakin mendekati bulan puasa Ramadhan.

Pihaknya ingin memberi kesempatan kepada para pedagang di Pasar Peunayong dalam menjalankan aktivitasnya mengais rezeki terutama menghadapi bulan suci Ramadhan maupun hari raya Idul Fitri 2020.

Selain itu bentuk pertimbangan lainnya, ucap wali kota karena masih terdapat beberapa fasilitas pendukung suatu pasar yang perlu disempurnakan terlebih dahulu, seperti halaman dan area parkir.

Seperti diketahui, Pasar Terpadu Lamdingin berada di areal lahan seluas 2.000 meter persegi yang kini sedang tahap akhir proses pembangunan memiliki 539 kios atau lapak berjualan.

Di antaranya sebanyak 267 kios sudah terisi oleh pedagang Pasar Peunayong yang bakal direlokasi, dan sisanya 272 kios lagi kini masih dalam kondisi kosong.

“Setelah kita lakukan peninjauan hari ini untuk lima bangunan pasar disini, masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Artinya, untuk kita resmikan segera belum mungkin,” ungkap Aminullah.

Pihaknya telah meminta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Perdagangan setempat agar dapat mengejar untuk menyempurnakan fasilitas di pasar tersebut dengan memberi waktu selama tiga bulan.

Ia mengaku, paling lambat pada pertengahan Juni 2020 telah dioperasikan. “Jadi pedagang sudah menempati pasar ini pertengahan Juni 2020, habis lebaran Idul Fitri,” kata Wali Kota Aminullah.

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Banda Aceh, Muhammad Nurdin menyatakan segera menindaklanjuti arahan kepala daerah terkait penyempurnaan fasilitas di Pasar Terpadu Lamdingin.

“Mudah-mudahan di awal Junii, proses pindah itu akan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan kenyamanan, baik kepada pedagang maupun masyarakat yang berbelanja di pasar terpadu ini,” jelas Nurdin. | ANT

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LINTAS ACEH

Kapolda Aceh Prioritaskan Penanganan Korupsi

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA– Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada mengatakan kasus korupsi hingga kejahatan transnasional akan menjadi prioritas tugasnya usai dilantik sebagai Kapolda Aceh.

“Kasus korupsi, transnasionalcrimeyang menyangkut kekayaan negara pasti jadi perhatian kami,” kata Irjen Pol Wahyu Widada, di Jakarta, Jumat.

Ia menyebut, dalam menangani kasus korupsi di Aceh, jajarannya akan melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan hati-hati.

“Kasus korupsi diteliti dulu seperti apa kasusnya. Intinya apa yang jadi perhatian pemerintah pusat akan kami laksanakan,” ujar Wahyu.

Pihaknya pun berterima kasih kepada Kapolri Jenderal Pol Idham Azis yang telah memberikan amanah jabatan Kapolda Aceh ini kepadanya. Ia berjanji akan menjaga situasi keamanan di Serambi Mekkah.

“Jabatan itu kan amanah, saya dapat amanah dari Pak Kapolri untuk menjabat sebagai Kapolda Aceh. Berarti saya dituntut jaga amanah ini dengan baik. Lalumapping,hingga koordinasi semua pihak untuk menjaga kondisifitas Aceh,” tambahnya.

Wahyu Widada menjadi salah satu perwira tinggi yang naik jabatan satu tingkat dari brigjen ke irjen pada Kamis (13/2). | ANT 

Continue Reading

LINTAS ACEH

Kemenag: Wakaf Baitul Arsyi Bisa Diatur Dalam Qanun Haji Aceh

Published

on

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh menyatakan Pemerintah Aceh dapat juga mengatur tentang pengelolaan dana wakaf Baitul Arsyi yang merupakan aset warga Aceh di Mekkah, melalui qanun (perda) tentang haji yang tengah dirancang.

“Baitul Arsyi sudah beberapa tahun jalan terus, alhamdulillah hampir setiap tahun setiap jamaah kita dapat Rp4 juta hingga Rp5 juta, dan siapakah yang berhak menerima itu, ini pemerintah tidak mengaturnya,” jelas Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Aceh, Samhudi di Banda Aceh, Rabu.

Dia menambahkan Pemerintah Aceh telah mulai membahas perancangan qanun tentang haji tersebut. Menurut dia, qanun haji memang sangat diperlukan di provinsi berjulukan Serambi Mekkah ini guna mengatur hal-hal spesifik tentang haji.

Salah satunya, seperti Baitul Arsyi yang merupakan aset masyarakat Aceh di Arab Saudi. Seyogyanya, ujar dia Pemerintah Aceh harus mengatur para penerima dana wakaf itu dengan jelas dalam qanun haji nantinya.

“Pemda harus mengatur itu. Memang kita tahu bahwa wakaf Baitul Arsy ini diberikan dua, kepada orang naik haji dari Aceh, dan orang Aceh yang menuntut ilmu di Mekkah,” katanya.

Namun, menurut dia pemerintah belum mengatur secara spesifik tentang penerima dana wakaf itu, karena secara nasional warga Aceh juga bisa menunaikan haji melalui embarkasi daerah lain, dan orang dari luar Aceh juga bisa berangkat haji melalui embarkasi Aceh.

Sehingga, tambah dia tidak tercantum jelas bahwa kriteria orang Aceh sebagai penerima dana wakaf tersebut. Menurutnya, apakah harus berangkat dari embarkasi Aceh atau orang Aceh yang berangkat dari embarkasi di daerah lainnya.

“Apakah orang Aceh berangkat lewat luar Aceh bisa juga dapat (dana wakaf), ber-KTP Aceh bisa berangkat lewat luar Aceh, apakah itu berhak, itu yang enggak diatur, dan ini perlu diatur,” jelasnya.

Ia menyebutkan Aceh memiliki kekhususan melaksanakan syariat Islam. Tentu qanu haji nantinya diharapkan tidak hanya mengatur tentang transportasi dan akomodasi jamaah dari daerah menuju ke embarkasi Aceh.

Namun, qanun haji di Aceh nantinya juga dapat mengatur tentang alokasi dari pemerintah pusat menyangkut tim petugas haji daerah (TPHD) yang belum diatur, serta pengelolaan situs karantina haji di Sabang.

“Situs karantina haji di Sabang kalau tidak kita ungkit akan hilang jejak sejarah ini. Solusinya dengan qanun itu, kalau orang berbuat ada dasar hukumnya,” sebutnya. | ANT

Continue Reading

LINTAS ACEH

Aceh Barat Larang Keras Perayaan Valentine Day

Published

on

ACEHTIMES.ID | MEULABOH –Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melarang tegas perayaan Hari Kasih Sayang atau valentine dayyang selama ini diperingati oleh kalangan anak muda pada 14 Februari setiap tahunnya.

“Apabila masyarakat mengetahui adanya perayaan Valentine Day, saya imbau agar melaporkan hal ini kepada petugas Satpol PP WH (polisi syariah), agar dilakukan penindakan sesuai aturan hukum syariat Islam di Aceh,” kata Bupati Aceh Barat H Ramli MS di Meulaboh, Senin (10/2).

Menurutnya, pemerintah daerah di Aceh Barat melarang tegas adanya perayaan tersebut karena tidak sesuai dengan budaya masyarakat Aceh dan ajaran agama Islam, karena peringatan tersebut tidak pernah dikenal sebelumnya di Aceh.

Selain itu, larangan tersebut harus dilakukan karena dinilai lebih banyak mudharatnya (hal yang tidak baik) bagi kehidupan generasi muda di Aceh, karena tidak sesuai dengan tatanan, budaya serta adat istiadat di Aceh maupun di Tanah Air.

Agar aturan ini dapat berjalan, Bupati Ramli MS mengakui akan membicarakan hal ini dengan sejumlah unsur pimpinan daerah di Aceh Barat, agar hal ini menjadi perhatian penuh bagi semua pihak.

“Bagi masyarakat muslim yang merayakan Valentine Day, maka pelakunya akan ditindak oleh petugas wilayatul hisbah (WH) sesuai aturan syariat Islam yang berlaku di Aceh, bisa saja pelakunya dihukum cambuk,” kata Ramli MS menambahkan.

Ia juga mengimbau kepada setiap pedagang atau pelaku usaha di daerah ini agar tidak menjual pernak-pernik yang tak sesuai dengan aturan syariat Islam yang berlaku di Aceh, dan bagi pedagang yang melanggar juga akan diberlakukan sanksi tegas.

“Khusus kepada kalangan guru agar memberi imbauan dan menasihati anak didiknya agar tidak mengikuti budaya yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, kita harus selamatkan generasi muda dari budaya asing yang tidak sesuai dengan kultur yang berlaku di Aceh maupun Tanah Air,” ungkapnya. | ANT 

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: