Connect with us

POLITIK

Pengamat Prediksi 6 Bulan Lagi Rezim Jokowi Jatuh

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA– Aktivis senior yang juga pengamat politik Syahganda Nainggolan meramal Presiden Joko Widodo bakal lengser tahun ini.

“Saya bukan kecewa, ini saya lagi menghitung Jokowi kapan jatuhnya,” kata Syahganda saat ditanya presenter talk show “Sarinya Berita” Rahma Sarita apakah dia kecewa dengan rezim Jokowi, seperti yang sebarluaskan, Sabtu (29/2).

“Tidak dijatuhkan, tidak ada yang jatuhkan, jatuh saja. Ini ramalan saya sebagai pengamat,” lanjut Syahganda di akhir pernyatananya dalam wawancara tersebut.

Syahganda melihat fenomenanya saat ini sudah panic game. Pemerintah dihantam banyak virus, dan bingung mau berbuat apa.

Virus itu antara lain, virus corona, virus Jiwasraya, virus Harun Masiku, virus Asabri, dan virus omnibus law.

“Dalam teori organisasi, panic game itu karena struktur lemah, dan leadernya bakal jatuh. Jadi saya hitung-hitung, kalau corona bisa enam bulan tidak ketemu vaksinnya, mungkin Jokowi di tahun ini, enam bulan lagi bakal jatuh,” terang Syahganda.

Akibat virus dari dalam dan luar negeri itu, Jokowi akan kesulitan mencari uang untuk membiayari rezimnya. Apalagi saat ini, pemerintah sangat membutuhkan iventasi untuk pembiayaan pembangunan ibukota negara baru.

Diprediksi, di tengah krisis pertumbuhan ekonomi dunia yang rata-rata sekitar 2 persen, dan laju pertumbuhan ekonomi China yang melambat karena virus corona, serta ditambah tidak kuatnya ketahanan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperdiksi tambah anjlok.

“Bayangan saya pertumbuhan ekonomi kita pada angka 3 sampai 4 persen,” sebut Syahganda yang merupakan Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC).

Bukti panic game lainnya, diskusi siapa figur calon presiden 2024 sudah mulai dibicarakan, padahal Jokowi dan Maruf Amin baru saja dilantik. Orang-orang partai dan lembaga survei sudah membicarakan suksesi Jokowi.

“Biasanya survei pilres itu jelang dua atau satu tahun. Itu menunjukkan yang existing ini (Jokowi) sudah ditinggalkan orang, sudah mantan. Padahal masih menjabat,” ujar Syahganda.

Dengan banyaknya virus dan fenomena panic game, tambah Syahganda, apa yang dilakukan pemerintah malah tidak nyambung. Pemerintah terlihat hanya sibuk mencari investor ke luar negeri untuk mendanai ibukota negara baru.

Dan tambah aneh lagi, di luar akal sehat pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 72 miliar untuk media dan influencer dalam rangka promosi wisata. | Demokrasi.co.id 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

Nasir Djamil Kritik Keras Mahfudh MD, Kenapa ?

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA– Membandingkan antara angka kematian kecelakaan lalu lintas dengan kematian akibat Covid-19 tak sepatutnya disampaikan Mahfud MD yang berstatus menteri Presiden Joko Widodo.

Membangun semangat menghadapi pandemik mungkin bisa kita dengarkan, tapi membandingkan antara satu kematian dengan kematian lainnya itu menunjukkan seolah-olah pemerintah tidak tanggung jawab dengan kematian itu. Jadi, menganggap remeh menganggap enteng seolah-olah itu hal biasa,” kata anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/5).

Nasir sepakat dengan pernyataan Mahfud jika masyarakat perlu dimotivasi agar mampu melawan Covid-19. Namun cara pembandingan angka kematian sangat disayangkan.

“Saya sependapat sebetulnya, saya bisa memahami. Tapi kalau kemudian Mahfud membandingkan soal itu, tidak pantas sebenarnya. Harusnya bisa dicari perumpamaan lain, atau perbandingan lain. Jangan kematian gitu loh,” imbuhnya.

Dari kacamata Nasir Djamil, saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai pasrah dengan keadaan dan tidak takut mati akibat kondisi apa pun. Sehingga, penempatan pernyataan Mahfud MD tersebut dirasa kurang tepat.

“Enggak ada takut-takutnya orang Indonesia mah, mana ada takut mati. Pasrah aja mereka melihat situasi ini. Pemerintah kita tidak mampu, ya sudah pasrah aja mereka,” tutupnya. (Rmol)

Continue Reading

POLITIK

Djoko Edhi Abdurrahman: Sepertiga Anggota DPR Keturunan PKI

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA– Diperkirakan ada banyak keturunan dari simpatisan maupun anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berhasil menjadi anggota DPR RI. Tak tanggung-tanggung, jumlah mereka mencapai ratusan orang.

Penergasan itu sebagaimana disampaikan mantan Anggota DPR RI, Djoko Edhi Abdurrahman. Dia mengaku mendapat informasi bahwa sedikitnya ada 186 politisi Senayan yang merupakan keturunan dari simpatisan atau anggota PKI.

“Saya dengar isunya ada sekitar 186 anggota DPR itu (keturunan) PKI. Jumlah anggota DPR keturunan PKI,” ungkapnya dalam diskusi bertajuk ‘Membedah Agenda Politik Komunisme dan Khilafah di Pilpres 2019′ di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10).

Kondisi tersebut, menurutnya, bukan sesuatu yang mengejutkan. Pasalnya, konstitusi negara ini tidak melarang keturunan PKI untuk terjun di dunia politik.

“Di UU kita keturunan PKI itu boleh. Jumlah anggota DPR kira-kira ada 560 orang. Jadi kira-kira sepertiga di DPR itu keturunan PKI,” demikian politisi senior ini. | RMOL 

Continue Reading

POLITIK

Banyak Menteri Miskin Prestasi, Isu Reshuffle Bikin Pembantu Jokowi Susah Tidur

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA– Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang mencuat di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19) mau tidak mau membuat para pembantu presiden was-was.

Isu reshuffle membuat para menteri tidak bisa tidur,” kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin saar dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/5).

Ujang menjelaskan, diganti atau tidaknya menteri merupakan hal prerogatif presiden. Kendati begitu, dirinya mengingatkan bahwa rakyat memiliki penilaian sendiri terhadap kinerja para menteri.

Menurutnya banyak menteri Jokowi yang miskin kinerja dan tidak berprestasi. Apalagi di tengah pandemik seperti sekarang ini, tidak sedikit menteri yang membuat aturan tumpang tindih.

“Itu menandakan menteri-menteri itu tak profesional dan tak mampu mengatasi persoalannya. Semua kembali ke Jokowi karena dia user-nya,” tandas Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini. (Rmol)

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: