Connect with us

OPINI

Prabowo Subianto Panglima Perang Coronavirus

Published

on

ACEHTIMES.ID | NEGARA Kesatuan Republik Indonesia selama ini diakui tangguh dalam hal persatuan. Ratusan ragam budaya dan etnis yang tidak ada duanya di dunia dapat hidup rukun di negara ini.

 Namun belakangan, terasa benar terjadi keributan antar kelompok yang tercermin di medsos. Hal ini sama sekali tidak sehat bagi sebuah negara yang tengah menghadapi wabah besar yang mengancam ribuan warga. 

Wabah dahsyat yang wujudnya tidak tampak oleh mata. Presiden telah berupaya keras. Urusan lain yang tidak sangat penting diabaikannya. Para Gubernur serta pejabat terkait juga bekerja keras dan melelahkan lahir bathin. 

Mereka menyusun strategi dan melakukan aksi di lapangan. Dalam situasi dilematis ini, di mana negara menghadapi lawan yang seakan tak berwujud, maka hal utama yang sangat dibutuhkan adalah kehadiran sosok pemimpin yang memiliki kapasitas yang pas untuk menghadapi tantangan. 

Sosok yang mampu memahami medan pertempuran. Mengenal kekuatan pasukan yang dimiliki serta memahami lini logistik yang harus dipenuhi sehingga kekuatan kita dapat melebihi kekuatan lawan. 

Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada para tokoh dan sosok penjaga bangsa dan negara yang sangat banyak, dan atas seijin Presiden Joko Widodo tentunya, kiranya dalam perang menghadapi Coronavirus ini dapat kita percayakan posisi pimpinan di lapangan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. 

Beliau kita ketahui sedikit bicara banyak bekerja dan sekali bekerja senantiasa tuntas dari A hingga Z. 

Upaya pemerintah membuka rekening khusus untuk menampung partisipasi warga yang peduli dan mampu, yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, hendaknya dapat dieksekusi lebih tajam lagi melalui semacam badan penanganan Coronavirus Indonesia oleh panglima pelaksana Prabowo Subianto dengan menggandeng pihak-pihak kompeten di bidang logistik dan pengawasan keuangan. 

Hal ini penting agar para dermawan anak bangsa merasakan transparansi auditing dari  jerih payah apa yang disumbangkannya. 

Pembukaan markas khusus dan rekening khusus dalam bank rakyat akan sangat mendukung sinergitas ini. 

Mengingat kita semua dikejar waktu yang semakin mendesak serta tidak dilakukannya lockdown, maka keputusan Presiden Jokowi mengenai badan khusus penanggulangan Coronavirus Indonesia perlu segera dipertimbangkan untuk dioperasikan secepatnya. 

Dengan menggabungkan kekuatan bersama antara pro dan tidak lockdown di bawah panglima pelaksana Menhan Prabowo Subianto maka dipastikan strategi pertahanan melawan Coronavirus ini dapat teratasi. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa merestui semua ini, sebagai sebuah harapan yang dimulai dari sila pertama Pancasila.  | Adian Radiatus – Pemerhati Sosial dan Perkotaan 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

OPINI

Mudik Tak Dilarang: Indonesia Potensial Melompat Lima Besar Negara Paling Terpapar Covid-19

Published

on

KETIKA tulisan ini dibuat, 3 April 2020, lima negara yang paling terpapar Covid-19 sebagai berikut. Amerika Serikat rangking pertama (245.380 kasus), Spanyol (117.710 kasus), Itali (115.242 kasus), Jerman (85.263 kasus), dan Cina (81.620 kasus).

Jika pemerintah tak melarang dengan keras mudik lebaran, besar kemungkinan Indonesia segera melejit masuk ke dalam lima besar negara yang paling terpapar Covid-19.

Hitung-hitungannya sangat sederhana. Tahun lalu, dari wilayah Jabotabek saja, jumlah yang mudik mencapai angka 14, 9 juta penduduk. Angka ini membengkak jika ditambah penduduk kota besar lain.

Katakanlah kita tetap asumsikan mudik tahun 2020 di angka 14,9 juta untuk seluruh Indonesia. Di kampung halaman, mereka akan berinteraksi dalam kultur komunal. Mereka berjumpa keluarga besar, tetangga, sahabat.

Katakanlah rata-rata 1 orang yang mudik berinteraksi dengan 3 orang lainnya. Maka mudik menyebabkan interaksi sekitar 45 juta penduduk Indonesia.

Jika 1 persen saja dari jumlah populasi paska mudik itu terpapar Covid-19, artinya setelah mudik akan ada 450 ribu penduduk Indonesia menjadi korban. Angka itu bahkan sudah melampaui populasi Amerika Serikat yang kini berada di puncak negara paling terpapar virus corona.

Lalu dikatakan, mereka yang mudik diimbau karantina 14 hari. Atau yang pergi atau pulang mudik statusnya menjadi ODP, PDP. Tapi jumlah sebanyak 14,9 juta itu akan diisolasi di mana? Cukupkah infrastuktur kesehatan kita mengurus populasi sebanyak itu?

Kondisi sekarang saja banyak rumah sakit dan tenaga medis menjerit kekurangan fasilitas. Untuk situasi saat ini saja jumlah pasien yang mati di Indonesia lebih banyak dibandingkan yang sembuh.

Bagaimana infrastuktur kesehatan kita siap dan mampu menampung lonjakan korban pasca mudik.

Sekjen MUI cukup sensitif dan berani menyatakan mereka yang mudik dari wilayah pandemik hukumnya haram. Bukan dalil agama yang akan ditekankan di sini. Namun  sekjen MUI mencoba meminimalkan orang mudik menggunakan instrumen yang ia kuasi.

Tetaplah yang paling efektif melakukan intervensi mudik adalah pemerintah pusat. Hingga tulisan ini dibuat, sikap Jokowi belum sekeras yang diharap.

Jurubicara menyatakan pemerintah membolehkan mudik dengan catatan. Lalu mensesneg meralat bahwa pemerintah mengimbau tidak perlu mudik. Yang tak mudik akan diberikan insentif ekonomi.

Tapi seberapa efektif imbauan itu? Padahal risiko mudik adalah Indonesia segera melompat menjadi lima besar negara paling terpapar Covid-19.

Sebelum telat, dan agar pemerintah pusat tidak disalahkan, Jokowi agaknya perlu mempertimbangkan dua hal. Pertama, melarang mudik, yang diikuti kontrol ketat pihak keamanan di semua jalur mudik. Kedua, carikan solusi untuk mereka yang ingin pulang kampung karena kesulitan ekonomi untuk hidup di kota masa kini.

Jokowi sudah umumkan paket menyeluruh untuk Covid-19 dengan total 405 triliun. Publik perlu diberi informasi rinci. Mereka yang tak bisa mudik, yang ekonominya merosot untuk kebutuhan dasar, bagaimana agar mereka mudah mendapatkan akses program itu.

Virus Corona di dunia semakin cepat menyebar karena momen Hari Raya Imlek 25 Januari 2020. Di Indonesia, mudik dan lebaran mediumnya, bukan Imlek.

Ini memang situasi tak normal. Mudik biasanya begitu hangat dan menggembirakan. Kini mudik justru menakutkan. Namun Jokowi berada dalam posisi menentukan bagaimana mudik 2020 akhirnya dikenang.

Oleh : Denny JA (Penulis merupakan pendiri Lingkaran Survei Indonesia)

Continue Reading

OPINI

Pasukan Tempur Mulai Melawan Jokowi

Published

on

Oleh Hersubeno Arief.

Sudah bisa diduga. Kebijakan Presiden Jokowi anti lockdown, mulai mendapat perlawanan.

Sebagai Panglima Perang melawan Corona, Jokowi harus menghadapi realitas pasukannya mengalami demoralisasi. Ogah bertempur!

Tenaga medis sebagai pasukan tempur di front terdepan, mengancam tidak akan bekerja bila alat pengaman diri (APD) tidak dilengkapi.

Di beberapa front pertempuran lainnya, sejumlah kepala daerah sebagai komandan pertempuran, mengabaikan larangan Jokowi tak melakukan lockdown.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Jumat (27/3) menyampaikan protes keras kepada pemerintah. Mereka menilai pemeritah tidak cukup menyediakan APD yang memadai dan menjamin keselamatan tenaga medis.

“Bila hal ini tidak terpenuhi, maka kami meminta kepada anggota profesi kami, untuk sementara tidak ikut melakukan perawatan penanganan pasien COVID-19 demi melindungi dan menjaga keselamatan sejawat,” tegas Ketua IDI Daeng M Faqih.

IDI tidak sendiri. Sikap tersebut disepakati bersama beberapa organisasi profesi lainnya. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) juga akan melakukan langkah serupa.

IDI sesungguhnya sudah menyampaikan pentingnya pemerintahan melakukan lockdown, untuk mencegah membludaknya pasien virus Corona.

Mereka tahu persis, bahkan sampai hitungan detilnya. Jika terjadi ledakan jumlah penderita, fasilitas rumah sakit tidak akan mampu menampung. Sementara jumlah tenaga medis yang ada, juga tidak akan mampu menanganinya.

Korban akan berjatuhan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih mengenaskan lagi banyak tenaga medis yang ikut menjadi korban. Puluhan orang sudah tertular dan sejumlah dokter dan perawat meninggal dunia.

Semua itu disebabkan keterbatasan APD. Sangat ironis pasukan tempur terdepan, aset utama pemerintah menghadapi perang melawan Corona, dibiarkan tewas tidak terlindungi.

Jelas ini menyebabkan terjadinya demoralisasi. Pasukan melawan. Daripada mati konyol!

Hanya karena pengabdian yang tinggi, sikap profesional, dan terikat sumpah untuk menyelamatkan kemanusiaan, mereka tetap berjibaku. Termasuk mengorbankan nyawanya.

Para tenaga medis tampaknya sudah sampai pada puncak kekesalannya. Enough is enough. Sudah cukup. Tidak bisa ditoleransi lagi.

Sebelumnya para tenaga medis masih mencoba tidak bersikap frontal. Melakukan persuasi, memberi signal-signal. Mulai dari pesan tersirat maupun tersurat. Namun pemerintah pusat bergeming.

Saking kesalnya Ketua Satgas Covid-19 PB IDI Prof Zubairi Djoerban sampai berkata, “ Kalau tidak mau lockdown, setidaknya jangan bikin kebijakan ngawur lah,” ujar dokter senior spesialis penyakit dalam itu.

Selain para tenaga medis, meledaknya penderita virus Corona membuat sejumlah kepala daerah menambil langkah berani. Mereka melakukan lockdown, menutup daerahnya. Tak peduli dengan larangan pemerintah pusat. Mereka lebih paham kegawat-daruratan daerah masing-masing.

Pemprov Papua memutuskan menutup akses pergerakan manusia ke wilayahnya. Mereka menyisakan pintu hanya terbuka untuk barang kebutuhan logistik, terutama sembako, dan alat kesehatan.

Mereka tak pedulikan keberatan Mendagri Tito Karnavian. Mereka lebih tahu kondisi daerahnya.

Fasilitas dan tenaga medis di provinsi itu sangat terbatas. Jika terjadi ledakan penderita, Papua akan menjadi “ladang pembantaian”. Mereka pasti tak mampu menanganinya.

Mereka tampaknya juga sadar, tidak mungkin minta bantuan pemerintah pusat atau daerah lain. Semua sedang menghadapi masalah yang sama.

Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono juga mengambil langkah berani. Dia menutup akses ke kota Bahari itu karena ada warganya yang sudah positif Corona.

Politisi Partai Demokrat itu mengaku, dia siap menanggung konskuensi dari keputusannya.
“Ini adalah pilihan yang sangat pahit. Saya pribadi juga dilematis. Kalau boleh memilih, saya lebih baik dibenci masyarakat,” kata Dedy Yon saat mengumumkan kebijakannya Rabu (25/3).

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor pada tanggal 17 Maret sudah memutuskan melakukan lockdown. Namun keputusan itu diralat setelah diperingatkan.

“Keputusan lockdown ada di tangan pemerintah pusat,” ujarnya menirukan pernyataan Jokowi.

Soal wanti-wanti kewenangan pusat inilah yang menyebabkan Mendagri Tito Karnavian (17/3) sampai harus mendatangi Gubernur DKI Anies Baswedan.

DKI walau tidak menggunakan istilah lockdown, sudah melangkah jauh melebihi pemerintah pusat. Anies meliburkan sekolah, mengimbau penutupan tempat ibadah, perkantoran, dan mengurangi operasional kendaraan MRT dan Trans Jakarta.

(Ujian bagi Jokowi)

Perlawanan tenaga medis dan para kepala daerah ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kualitas kepemimpinan Jokowi.

Apakah dia tetap bersikukuh tidak lockdown dengan risiko ditinggalkan dan dilawan pasukan tempurnya. Atau dia terpaksa melakukan kompromi-kompromi?

Tanda-tanda bahwa Jokowi akan lempar handuk, menyerah melakukan lockdown, sudah tampak.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) lockdown. Hanya saja dia menyebut opsi yang dipilih karantina wilayah alias lockdown wilayah.

Kita tinggal menunggu apakah langkah tersebut benar-benar diambil. Selama ini kita menyaksikan kebijakan Jokowi menangani Corona, tidak konsisten. Berubah-ubah. Membingungkan publik. Termasuk soal lockdown.

Banyak pengamat yang menduga sikap Jokowi anti lockdown, karena ada konskuensi anggaran yang harus dipikul pemerintah. Sementara dia tidak mau mundur dari ambisinya membangun ibukota baru.

Berbagai akrobat dilakukan. Pemerintah sedang menyiapkan Perppu melebarkan defisit APBN dari Produksi Domestik Bruto (PDB). Dari semula 3% menjadi 5%.

Menambah utang di Bank Dunia, dan memanfaatkan bantuan dari lembaga keuangan dunia IMF.

Pemerintah juga terpaksa meminta bantuan dari masyarakat. Menkeu Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan membuka akun dompet sumbangan dari masyarakat dan dunia usaha.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 7 Agustus 2018 pemerintah pusat harus menanggung biaya karantina..

Pasal 55 ayat 1 Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Jadi Aturan UU-nya sudah cukup jelas. Begitu dia menyetujui lockdown, walaupun hanya bersifat kewilayahan, pemerintah pusat harus siap-siap merogoh kocek lebih dalam.

Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, Kamis (26/3) menyatakan, wabah sudah menyebar di 27 provinsi. Tinggal 7 provinsi yang belum kebagian.

Silakan hitung berapa besar pemerintah di bawah kepemiminan Jokowi harus menanggung beban biaya lockdown. Semua itu karena pemerintah lelet. Terlambat mengambil kebijakan.

Jokowi terpaksa harus mau melupakan proyek infrastruktur mercusuar, termasuk ibukota negara baru.

Silakan pilih pak Jokowi.

Mau ditinggalkan pasukan dan bertempur sendirian. Atau melupakan ambisi meninggalkan warisan, demi menyelamatkan kemanusiaan?

Bapak pasti tahu mana yang lebih baik dan terpuji.end |

Continue Reading

OPINI

Solusi Pengentasan Kemiskinan Pasca Pidato Presiden

Published

on

ACEHTIMES.ID – Reaksi publik Aceh yang terpantau dari berbagai media terhadap pidato presiden Jokowi pada acara Kenduri Kebangsaan 22 Februari 2020 di Bireun tertuju dan fokus pada soal kemiskinan. Secara gamblang Presiden menyebutkan besaran kucuran dana ke Aceh khususnya dana otonomi khusus belum menjawab persoalan krusial kemiskinan yang kini masih berkisar di angka 15 %. 

Diskursus soal pengentasan kemiskinan seperti tidak ada habisnya. Seluruh instrumen dan perangkat pemerintah menyebutkan salah satu indikator utama keberhasilan kelembagaannya adalah penurunan angka kemiskinan. Paling tidak kalau di level provinsi ada 12 SKPA yang mengklaim langsung berkaitan dengan isu ini. Meskipun tidak dapat dipungkiri, langsung maupun tidak langsung seluruh rangkaian proses pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta juga saat berhubungan dengan pengentasan kemiskinan ini. 

Secara konsepsi dan teoritik, cukup banyak literasi yang dapat dituangkan dalam kebijakan, strategi dan rencana aksi seperti yang selama ini dituliskan oleh Bappeda Aceh. 

Dari sisi kebijakan misalnya mencari masalah untuk diselesaikan, mencari potensi untuk dikembangkan, menciptakan enabling condition atau kondisi pemugkin, menguatkan kapasitas kelembagaan dan koordinasi serta memastikan satu data dalam satu sistem yang terintegrasi. 

Dari sesi strategi, misalnya pengurangan beban masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan dan menguatkan kapasitas mereka, menekan biaya transaksi ekonomi serta menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan. Semua strategi ini harus dibuat dengan tepat fokus, lokasi, modus, sasaran, jumlah dan tepat waktu. 

Selanjutnya dari sisi rencana aksi dimensi kemiskinan harus dimasukkan, misalnya ketahanan pangan, infrastruktur dasar, ekonomi dan ketenaga kerjaan, pendidikan dan kesehatan. 

Seandainya kebijakan, strategi dan rencana aksi ini dijalankan dengan komprehensif, maka sangat realistis kemiskinan Aceh dapat dikurangi secara signifikan. 

Tulisan ini mencoba memberikan satu solusi saja dari sekian banyak hal yang bisa dilaksanakan, yaitu membuat pengembangan inkubator usaha masyarakat yang terintegrasi, khususnya sektor pertanian yang secara umum termasuk perikanan, kelautan dan peternakan didalamnya.

Mengapa sektor pertanian, karena hampir 80 % kontributor untuk angka 750.000 atau 15 % kemiskinan aceh berasal dari sektor ini. Data ini dapat dilihat dalam Basis Data Terpadu (BDT), yang dimiliki Bappeda Aceh yang diurai dari desil satu hingga empat. Maka bila mengacu pada strategi perencanaan berbasdi data dan fakta (evidance based planning) yang bermuara pada tepat fokus, lokus, modus, sasaran, jumlah dan waktu, maka pertanian harus menjadi prioritas. 

Selanjutnya mengapa pusat inkubator usaha pertanian diperlukan, setidaknya ada beberpa kondisi ril yang dihadapi Aceh saat ini. Pertama, pemahaman masyarakat terkait pertanian masih terfokus pada aspek budidaya untuk peningkatan produksi standar belum pada tahapan produksi yang dapat digolongkan dalam bentuk usaha agro. Hasil yang diperoleh baru 40 % dari total yang dapat dihasilkan. 

Kedua, jumlah uang yang besar, terutama uang yang beredar di masyarakat seperti Dana Desa belum mampu digunanakan secara optimal untuk peningkatan ekonomi misalnya lewat BUMG untuk usaha di bidang Agro meskipun sebagian besar penduduknya adalah petani. 

Persentase penggunaan Dana Desa lewat BUMG untuk usaha agro masih sangat kecil. Ketiga, minimnya pengetahuan tentang pemasaran produk yang diminati oleh pasar, khususnya nilai tambah yang dapat menghasilkan pendapatan secara berganda. Keempat, lemahnya pemahaman pengelolaan kelembagaan terutama yang erat berhubungan dengan kehidupan masyarakat meskin, seperti BUMG, Koperasi, Kelompok Tani dan seterusnya. 

Keempat, inkubator usaha dengan mudah dilakukan replikasi kepada penerima manfaat yang berada dalam basis data terpadu yang merupakan target utama dalam pengentasan kemiskinan. 

Quick Win

Dalam upaya mengejar ketertiggalan, sepertinya pemerintah tidak boleh lagi menggunakan ritme reguler proses pembangunan yang belum mampu menurunkan angka kemiskinan dalam waktu yang cepat. 

Disinilah dibutuhkan proses antara, dimana pemerintah harus membuat kebijakan tentang dana yang dapat dieksekusi dengan cepat, misalnya CSR, angel investor, croud funding, dan model donasi lainnya. 

Konsep Quick Win ini akan menemukenali mekanisme terbaik yang menjadi role model yang akan digunakan pemerintah untuk mencapai enam tepat seperti yang disebutkan di atas. Quick win saya anggap sebagai sebuah proses human invesment (investasi terhadap Sumberdaya Manusia) yang kemudian dapat menjadi pijakan untuk membuat kebijakan pemerintah yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama

Pemerintah Harus Merubah Pendekatan

Sedikitnya ada 12 SKPA yang selama ini berhubungan dengan pengentasan kemiskinan. Masing-masing SKPA menjalankan TUPOKSInya dalam upaya menjadi kontributor pengurangan angka kemiskinan tersebut, namun hasilnya sama-sama kita rasakan bahkan presiden ikut mengomentarinya. 

Menurut hemat saya, salah satu problemnya adalah besarnya biaya operasional di kedinasan sehingga porsi yang diterima langsung oleh rakyat menjadi berkurang. Selain itu indahnya phrasa singkronisasi dan harmonisasi dari perencanaan hingga pelaksanaan masih sulit diwujudkan, problema sistemik ego sektoral sepertinya sangat sulit dipecahkan sehingga aspek utilisasi anggaran dan dampak program dipastikan kurang signifikan. 

Oleh karenanya tawaran saya adalah menyatukan peruntukan dana pengentasan kemiskinan dari 12 SKPA tersebut dalam satu bentuk pengelolaan, apakah namanya PMU, atau Satker Khusus disesuaikan dengan tata kelola keuangan yang menganut prinsip akuntabilitas yang dipayungi PERGUB. 

Dampak dari pembentukan ini dipastikan sangat besar, pertama jumlah dana operasional akan berkurang, kedua target bantuan akan sangat terfokus untuk mengurangi angka kemiskinan, ketiga, ketika program kegiatan membutuhkan sinergi lintas dinas secara otomatis dapat dilaksanakan, keempat, konsep ini akan sangat memudahkan untuk membuat program pengentasan kemiskinan berbasis kawasan, kelima pengukuran pengurangan jumlah angka BDT akan sangat mudah, terutama 80 kecamatan di Aceh hari ini dalam kategori merah akan dirobah menjadi biru. Kalau ini dapat diwujudkan, maka kemiskinan Aceh akan tersisa 8 % saja dengan kata kunci political will dan keinginan yang kuat. 

Tentu saja, konsepsi ini membuhkan banyak pemikiran lanjutan, namun paling tidak tulisan ini penting menjadi konsideran ditengah penceklik terobosan pengentasan kemiskinan. Bersama berbagi peran untuk tujuan besar mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh. 

Penulis : Muslahuddin Daud , Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: