Connect with us

POLITIK

Presiden Joko Widodo Bertemu Mantan Petinggi GAM Di Istana

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan sejumlah mantan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pertemuan itu untuk membahas soal perjanjian RI dengan GAM atau MoU Helsinki.

MoU Helsinki merupakan perjanjian perdamaian antara RI dengan GAM. Perjanjian itu ditandatangani di Finlandia pada 15 Agustus 2005 lalu untuk menyelesaikan konflik di Aceh.

Pertemuan digelar secara tertutup di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/2/2020). Mantan petinggi GAM yang hadir di antaranya Malik Mahmud Al Haythar dan Muzakir Manaf (Mualem). Sementara Jokowi didampingi Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dan Ketua Wantimpres, Wiranto.

Malik mengatakan dalam pertemuan itu, pihaknya memberi masukan kepada Jokowi terkait beberapa hal di dalam naskah perjanjian antara pemerintah dengan GAM yang belum diselesaikan. Dia berharap persoalan itu segera dituntaskan.

“Kami beri masukkan kepada beliau bahwa perdamaian Aceh sudah berlalu 15 tahun, ada beberapa poin di MoU yang belum selesai. Kami harap supaya pemerintah selesaikan semuanya supaya berjalan dengan baik,” kata Malik.

Malik mengatakan persoalan yang belum selesai itu di antaranya terkait tanah yang dijanjikan untuk para kombatan. Kemudian soal perekonomian hingga investasi.

“Antaranya masalah tanah yang dijanjikan pada kombatan, dan juga ada masalah pemda yang belum selesai, masalah perekonomian yang belum lagi selesai. Ini yang harus saya minta supaya diperhatikan bersama bagaimana untuk selesaikan semuanya,” tuturnya.

“Masalah investasi juga. Karena kadang-kadang ada persepsi regulasi yang nggak sejalan dengan daerah dan pusat. Ini harus diselesaikan,” sambung Malik.

Saat ditanya bagaimana respons Jokowi, Malik mengatakan Jokowi merespons dengan baik. Jokowi, kata dia, telah menginstruksikan Moeldoko untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Responsnya bagus. Beliau ini Pak Moeldoko ada di sini, saya dengar tadi diinstruksikan supaya kita pelajari, nanti kita akan duduk bersama, mungkin 3 bulan sekali untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan,” ujarnya. | Detik

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

Kapolri Minta Tindak Tegas Penghina Pejabat, Nasdem: Ini Berbahaya

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengkritik Surat Telegram Kapolri salah satunya terkait penindakan tegas bagi penghina presiden dan pejabat pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dan berpotensi “abuse of power”.

“Aturan ini berbahaya sekali. Ini berpotensi ‘abuse of power’ nanti ada yang kritisi sedikit, langsung ditindak polisi,” kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Dia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi sehingga masyarakat berhak melakukan kritik terhadap presiden dan pemerintah.

Sahroni mengatakan dalam situasi yang memprihatinkan seperti saat ini, Polisi justru harus berfokus dan berkomitmen penuh untuk memberikan layanan dan melindungi masyarakat luas.

“Polisi harus ingat bahwa mereka digaji rakyat, bekerja untuk rakyat. Dalam situasi sulit seperti saat ini, polisi justru harus berada di garda terdepan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat,” ujarnya.

Sahroni meminta kepolisian untuk berfokus dalam melayani warga yang terdampak COVID-19 yaitu kesehatan maupun pendapatan ekonomi.

Dia menilai lebih baik polisi fokus membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, dibantu agar mereka merasa aman dan terlindungi lingkungannya.

“Dibantu agar masyarakat merasa aman dan terlindungi di lingkungannya, sambil perketat pengawasan di lapangan untuk orang-orang yang masih keluar tidak menggunakan pakai masker, atau yang belum melakukan ‘social distancing’. Itu lebih bermanfaat dilakukan Polri,” katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan Surat Telegram Kapolri mengenai pedoman pelaksanaan tugas fungsi reskrim terkait dengan kejahatan yang terjadi di ruang siber dan penegakan hukum tindak pidana siber selama masa wabah COVID-19.

Dalam Surat Telegram nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tertanggal 4 April 2020 ini, disebutkan beberapa jenis pelanggaran atau kejahatan serta masalah yang mungkin terjadi selama masa darurat, antara lain tentang ketahanan akses data internet, penyebaran hoaks terkait dengan COVID-19, dan penyebaran hoaks terkait dengan kebijakan pemerintah, penghinaan kepada presiden dan pejabat pemerintah, penipuan penjualan produk kesehatan, dan kejahatan orang yang tidak mematuhi protokol karantina kesehatan.

Untuk mengatasi masalah akses internet, jajaran Polri diminta untuk melaksanakan koordinasi dengan penyedia internet dan memberikan pengamanan kepada penyedia jasa internet yang akan melakukan perawatan rutin.

Polri diminta untuk melaksanakan penegakan hukum secara tegas dan mengumumkannya kepada publik mengenai kasus yang berhasil diungkap agar menimbulkan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di kemudian hari.

Surat Telegram Kapolri ini ditujukan kepada Kabareskrim Polri dan para Kapolda se-Indonesia.[sc]

Continue Reading

POLITIK

Pesan Prabowo ke Wagub DKI Terpilih Riza Patria: Segera Bantu Anies Atasi Corona

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA –Ketua DPP Gerindra, Ahmad Riza Patria, resmi terpilih sebagai Wagub DKI Jakarta, pendamping Gubernur Anies Baswedan. Prabowo selaku Ketum Gerindra pun menyampaikan selamat kepada kadernya itu. 

Hal ini disampaikan Prabowo melalui juru bicaranya, Dahnil Anzar Simanjuntak. Menurut Dahnil, Prabowo berharap Riza Patria dapat segera membantu Anies memimpin Jakarta, khususnya dalam menghadapi pandemi virus corona atau penyakit COVID-19 saat ini. 

“Yang jelas, beliau (Prabowo Subianto) mengucapkan selamat kepada Riza Patria dan harus amanah dan bekerja untuk kepentingan rakyat DKI Jakarta, apalagi di tengah situasi krisis darurat wabah (virus corona) seperti saat ini,” ujar Dahnil dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan, Senin (6/4).

Dahnil mengatakan, Prabowo ingin Riza Patria turut berperan aktif menyiapkan solusi melawan virus corona, sehingga Jakarta bisa segera bebas dari virus mematikan ini. 

“Harus menjadi duo tunggal bersama Gubernur DKI saat ini, membantu mengakselerasi program-program pembangunan DKI terutama terkait dengan upaya keluar dari krisis wabah COVID-19 saat ini, kerahkan semua energi dan kemampuan untuk membantu rakyat DKI,” pungkas Dahnil. 

Riza Patria terpilih sebagai Wagub DKI sisa masa jabatan 2017-2022 berdasarkan hasil voting dalam rapat paripurna DPRD DKI, Senin (6/4). Ia unggul 81 suara dari calon dari PKS, Nurmansjah Lubis, yang hanya mendapat 17 suara.  

Paripurna pemilihan wagub DKI dilakukan dengan voting tertutup. Setiap anggota dewan menggunakan hak suara di bilik suara. Adapun anggota dewan yang memiliki hak pilih yakni 106 anggota. Namun, hanya 100 anggota yang hadir. Sebanyak 2 suara dinyatakan tidak sah dan 98 suara dinyatakan sah. [um]

Continue Reading

POLITIK

Pengamat: Luhut Jangan Langkahi Kewenangan Presiden Jokowi!

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA– Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), diharapkan bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku pembantu Presiden Joko Widodo dalam menangani wabah virus corona (Covid-19) di tanah air dengan baik dan tepat. 

Pasalnya, sejumlah pernyataannya terkait kejadian atau kebijakan di masyarakat kerap menjadi kontroversi di tengah pandemik Covid-19 ini.   

Paling gres, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang melarang pengoperasian bus Antar Kota Antar Wilayah (AKAP) di Jabodetabek dianulir Luhut yang juga menjabat sebagai Plt Menteri Perhubungan. 

Atas dasar itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai Luhut Panjaitan sebaiknya bekerja saja sesuai tupoksinya sebagai pembantu Presiden Jokowi.

 “Bekerja saja yang baik demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Jangan melangkahi kebijakan Jokowi,” kata Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (6/4). 

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini, para menteri Kabinet Indonesia Maju sedianya bergotong-royong membantu presiden menekan penyebaran Covid-19. Karenanya, jika ada kebijakan daerah yang baik mestinya didukung, bukan malah dijatuhkan.

“Harusnya pemerintah pusat mendukung kebijakan Gubernur Anies tentang pengoperasian AKAP. Kan tujuannya baik, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sejatinya kebijakan yang baik harus didukung. Bukan dicurigai. Atau bahkan ditolak,” tegas Ujang Komarudin. | RMOL 

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: