Connect with us

POLITIK

Presiden Joko Widodo Bertemu Mantan Petinggi GAM Di Istana

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan sejumlah mantan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pertemuan itu untuk membahas soal perjanjian RI dengan GAM atau MoU Helsinki.

MoU Helsinki merupakan perjanjian perdamaian antara RI dengan GAM. Perjanjian itu ditandatangani di Finlandia pada 15 Agustus 2005 lalu untuk menyelesaikan konflik di Aceh.

Pertemuan digelar secara tertutup di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/2/2020). Mantan petinggi GAM yang hadir di antaranya Malik Mahmud Al Haythar dan Muzakir Manaf (Mualem). Sementara Jokowi didampingi Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dan Ketua Wantimpres, Wiranto.

Malik mengatakan dalam pertemuan itu, pihaknya memberi masukan kepada Jokowi terkait beberapa hal di dalam naskah perjanjian antara pemerintah dengan GAM yang belum diselesaikan. Dia berharap persoalan itu segera dituntaskan.

“Kami beri masukkan kepada beliau bahwa perdamaian Aceh sudah berlalu 15 tahun, ada beberapa poin di MoU yang belum selesai. Kami harap supaya pemerintah selesaikan semuanya supaya berjalan dengan baik,” kata Malik.

Malik mengatakan persoalan yang belum selesai itu di antaranya terkait tanah yang dijanjikan untuk para kombatan. Kemudian soal perekonomian hingga investasi.

“Antaranya masalah tanah yang dijanjikan pada kombatan, dan juga ada masalah pemda yang belum selesai, masalah perekonomian yang belum lagi selesai. Ini yang harus saya minta supaya diperhatikan bersama bagaimana untuk selesaikan semuanya,” tuturnya.

“Masalah investasi juga. Karena kadang-kadang ada persepsi regulasi yang nggak sejalan dengan daerah dan pusat. Ini harus diselesaikan,” sambung Malik.

Saat ditanya bagaimana respons Jokowi, Malik mengatakan Jokowi merespons dengan baik. Jokowi, kata dia, telah menginstruksikan Moeldoko untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Responsnya bagus. Beliau ini Pak Moeldoko ada di sini, saya dengar tadi diinstruksikan supaya kita pelajari, nanti kita akan duduk bersama, mungkin 3 bulan sekali untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan,” ujarnya. | Detik

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

Kepuasan Publik Rendah, Ma’ruf Amin Dinilai Kurang Tampil Dibanding Menteri

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA– Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partanoan Daulay menilai hal wajar tingkat kepuasan publik terhadap Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin versi survei nasional Indobarometer mendapat angka 49,6 persen. Menurut dia, angka itu wajar karena Ma’ruf Amin jarang tampil dibandingkan para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi)

“Kalau mau jujur, Ma’ruf Amin bisa jadi lebih jarang muncul dibandingkan dengan beberapa menteri yang ada. Katakanlah, misalnya, seperti menteri BUMN, menteri PUPR, Pertanian, perhubungan, dan lain-lain. Mungkin karena memang Ma’ruf tidak terlibat langsung dalam eksekusi program-program yang ada,” ujar Saleh dalam keterangannya, Senin (17/2).

Saleh menduga, hal itu memang sudah pembagian tugas Ma’ruf dengan Jokowi. Ketua Umum MUI itu belum kelihatan peran strategis di pemerintahan.

“Mungkin sudah bagi tugas dengan presiden. Saya dengar, salah satu tugas wakil presiden adalah fokus dalam bidang program deradikalisasi. Kalau itu, tentu porsinya sangat sedikit,” kata Saleh.

Anggota Komisi IX DPR, ini menambahkan, Ma’ruf tak terlihat banyak tampil pada acara seremonial di daerah-daerah. Dia kebanyakan tampil untuk acara keagamaan.

“Kalau yang sifatnya seremonial dalam bidang pembangunan fisik dan infrastruktur, keikutsertaannya masih tergolong sedikit,” kata Saleh.1 dari 1 halaman

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Maruf Amin Tak Sampai 50%

Survei Indobarometer menunjukkan tingkat kepuasan publik kepada 100 hari Presiden Joko Widodo tinggi. Tingkat kepuasan ini bahkan melampaui tingkat kepuasan 100 hari Jokowi pada periode pertama.

Pada survei teranyar Indobarometer, tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi sebesar 70,1 persen yang terbagi 12,3 persen sangat puas dan 57,8 cukup puas.

Yang menyatakan tidak puas 27,4 persen dengan pembagian 25,1 persen kurang puas dan 2,3 persen tidak puas. Sementara responden yang menyatakan tidak tahu sebanyak 2,6 persen.

Tingkat kepuasan itu lebih besar dibandingkan lima tahun lalu. Pada survei nasional Indobarometer 2015, tingkat kepuasan kepada Jokowi 57,5 persen. Sedangkan yang tak puas sebesar 37,5 persen.

Sementara publik terlihat tak terlalu puas dengan tingkat kepuasan wapres yang hanya sebesar 49,6 persen, yang dibagi 5,9 persen sangat puas, 43,7 persen cukup puas. Dalam survei yang menyatakan tidak puas mencapai 37,5 persen dengan pembagian 32,7 persen kurang puas dan 4,8 persen tidak puas. Tidak tahu 12,9 persen.

Kepuasan kinerja Wapres Ma’ruf Amin ini lebih rendah dibandingkan Jusuf Kalla. Pada 100 hari Jusuf Kalla, tingkat kepuasan 53,3 persen dan tidak puas 38,8 persen.

Namun, kinerja menteri 100 hari lebih tinggi dibandingkan Wapres Ma’ruf. Tingkat kepuasan menteri Kabinet Indonesia Maju sebesar 54,4 persen dan tidak puas 28,1 persen.

“Kepuasan menteri, di atas kepuasan Wapres Ma’ruf Amin,” kata Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari dalam rilis survei di kawasan Senayan, Jakart Minggu (16/2). | Merdeka

Continue Reading

POLITIK

Sekjen Gerinda: Calon Kepala Daerah di Sumbar Harus Benar-benar Orang Terbaik

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA– Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, bahwa partainya akan memilih sosok yang terbaik untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Barat (Sumbar).

“Kita harus mencalonkan orang-orang terbaik di Sumatera Barat. Tidak boleh sembarangan untuk mencalonkan, karena masyarakat di sini adalah masyarakat agamais dan kritis,” kata Muzani dalam pesan singkatnya di Jakarta, Minggu (16/2).

Muzani pun mengingatkan bahwa calon kepala daerah yang dicalonkan di Sumbar adalah calon kepala daerah yang mampu mensenjahterakan rakyat miskin.

”Kepala daerah itu tugasnya adalah hanya untuk mengurusi orang miskin. Kalau orang kaya dan berduit, bisa mengurus diri sendiri,” kata Muzani.

Karena itu, menurut dia, kemampuan membuat rakyat miskin menjadi sehat, pintar dan kaya adalah yang paling penting.

Muzani mengibaratkan Sumatera Barat sebagai halaman depan Partai Gerindra. Karena Sumbar menjadi salah satu daerah pemilihan yang menyelamatkan muka Gerindra dalam Pileg maupun Pilpres 2019 lalu.

Wakil Ketua MPR ini ingin partai Gerindra di Sumbar mampu menjadikan rakyat teman di kala senang dan susah agar semua kepercayaan besar masyarakat ranah Minang pada partai Gerindra tidak sia-sia.

”Partai Gerindra menguasai 11 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Dulu hanya dua kursi di DPR-RI, sekarang ada tiga. Sumatera Barat salah satu yang menyelamatkan muka Gerindra. Ini tak bisa disia-siakan. Senang dan susah bersama rakyat, tak ada alasan untuk meninggalkan dan menjauhkan masyarakat,” kata Muzani. | TS 

Continue Reading

POLITIK

DPR Aceh Tetap 56 Raqan Program Legislasi 2019-2024

Published

on

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Badan Legislasi DPR Aceh menetapkan 56 rancangan qanun atau raqan yang masuk program legislasi lembaga legislatif tersebut periode 2019-2024

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Aceh Bardan Sahidi di Banda Aceh, Kamis, mengatakan dari 56 rancangan qanun tersebut, 37 diantaranya merupakan rancangan qanun program legislasi DPR Aceh periode 2014-2019.

“Sedangkan 18 lainnya merupakan rancangan qanun usulan Pemerintah Aceh. Ke-18 rancangan qanun tersebut diusulkan masuk prioritas pembahasan pada masa persidangan 2020,” kata Bardan Sahidi.

Bardan Sahidi menegaskan kendati ada 18 usulan rancangan qanun prioritas 2020, Badan Legislasi DPR Aceh lebih mengutamakan rancangan qanun sisa program legislasi periode sebelumnya.

“Ada beberapa rancangan qanun program legislasi periode sebelumnya tidak selesai karena terkendala waktu, ini yang kami prioritas. Kami yakin dengan semangat rekan-rekan anggota Badan Legislasi, semua rancangan qanun tersebut bisa diselesaikan,” kata Bardan Sahidi.

Adapun rancangan qanun yang masuk program legislasi DPR Aceh 2019-2024 yakni raqan hukum acara ahwal al syakhsiyah dan muamalah, raqan tata cara pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Aceh.

Kemudian, raqan pertanahan, raqan program dan isi siaran lembaga penyiaran, raqan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan dan bandar udara, raqan majelis pendidikan, raqan kebudayaan dan kesenian.

Raqan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya dan benda bersejarah, raqan bahasa Aceh, raqan perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.

Berikutnya, raqan pembagian kewenangan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten dan kota. Raqan perubahan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Raqan perubahan Qanun Nomor 9 Tahun 2012 tentang rencana pembangunan jangka panjang Aceh 2012-2032. Raqan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Aceh 2018-2033.

Serta raqan busana Islami, raqan penyelenggaraan perjalanan haji, raqan batu mulia, raqan kawasan tanpa rokok, raqan pekan kebudayaan Aceh, raqan pendidikan kebencanaan, raqan perlindungan petani, dan lainnya. | ANT

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: