Connect with us

GEMA PARLEMENTARIA

Rafli Minta Aceh Jadi Pusat Budidaya Ganja dan Usulkan Ganja Untuk Diekspor

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA– Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PKS, Rafli, mengusulkan ganja menjadi komoditas ekspor Indonesia. Menurutnya, stigma ganja berbahaya hanyalah konspirasi global.

Dia mengatakan ganja dapat memenuhi kebutuhan farmasi. Apalagi ganja ini tumbuhan yang mudah ditanam dan tumbuh di Aceh.

“Jadi ganja ini ini adalah konspirasi global dibuat ganja nomor satu bahayanya. Narkotika yang lain dibuat nomor sekian-sekian padahal yang yang paling sewot dan gila sekarang masuk penjara itu bukan orang ganja. Orang yang pakai sabu bunuh neneknya pakai ekstasi segala macam,” kata Rafli saat rapat di Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1).

Dia menyarankan Aceh sebagai pusat budidaya ganja. Dia pun sudah memetakan daerah yang bagus untuk budidaya ganja.

“Jadi pak ganja ini bagaimana kita jadikan komoditas yang ekspor yang bagus. Jadi kita buat lokasinya. Saya bisa kasih nanti daerahnya di mana,” kata Rafli.

Namun, Rafli mengakui wacana ini terbentur masalah regulasi. Ganja merupakan narkotika golongan satu yang jual belinya dilarang.

“Nah itu pak ini memang regulasinya (Ganja) Kita ini sebenarnya, menurut saya, kita Indonesia memang menjadi seperti laboratorium eksperimen orang-orang dunia. Eksperimen jadi tidak ada kekuatan kultural kekuatan tradisional kekuatan batin. Ini yang tidak kita munculkan,” jelasnya. | Merdeka 

GEMA PARLEMENTARIA

TA Khalid Minta Pengendalian TNGL Yang Selama Ini Di Sumut Dipindahkan ke Aceh

Published

on

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH– Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Ir H TA Khalid, MM meminta pengendalian Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dapat dipindahkan ke Aceh.

Hal tersebut disampaikan TA Khalid, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI Dengan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI secara Virtual yang dilaksanakan pada Senin, (29/6/2020).

Dalam RDP Virtual tersebut, TA Khalid menjelaskan TNGL  saat ini pengendaliannya berada di Provinsi Sumatera Utara.

Padahal berdasarkan luasnya, 75 persen kawasan TNGL berada dalam wilayah Aceh. Sementara 25 persen sisanya berada dalam wilayah Sumatera Utara.

“Kita pahami bersama luas kawasan TNGL 867. 786 Ha atau 75 persen letaknya di Aceh. Sedangkan yang masuk ke Sumut 226. 903 Ha atau 25 persen dari luas TNGL 

Jadi kenapa sampai hari ini pusat pengendalian Gunung Leuser masih di Sumut, mohon penjelasan dan perhatian bapak Sekjen agar TNGL terkendali di Aceh,” kata TA Khalid, politisi Dapil Aceh II. 

Selain itu Ketua DPD Gerindra Aceh ini juga mengingatkan perubahan Undang-undang No 41 tentang Kehutanan agar memperhatikan lex specialis Aceh.

Sehingga perubahan UU yang dilakukan tidak terbentur dengan UU lainnya yang menyebabkan konflik regulasi di Aceh.

“Menyangkut Perubahan UU No 41 tentang Kehutanan, Saya ingin mengingatkan bahwa Aceh memiliki sebuah UU atau lex specialis, yaitu UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Maka oleh karena itu menyangkut perubahan UU Kehutanan No 41, saya minta bapak Sekjen, Ibu Menteri dan seluruh jajaran agar memperhatikan lex specialis Aceh, sehingga tidak terjadi konflik regulasi antara UU lex specialis Aceh dengan UU Nasional,” kata TA Khalid. | SI 

Continue Reading

GEMA PARLEMENTARIA

Lama Tidak Beroperasi, Komisi III DPRA Tinjau Pabrik Padi Modern Dibangun Rp 6,1 M di Pidie

Published

on

ACEHTIMES.ID | PIDIE– Komisi III DPR Aceh meninjau pabrik padi modern yang dibangun Pemerintah Aceh dengan anggaran Rp 6,1 miliar di Gampong Jeumpa, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie, Sabtu (6/6/2020).

Kunjungan anggota dewan, mengingat pabrik yang mampu memproduksi gabah 40 ton per hari kini tidak beroperasi alias telantar.

Komisi III DPRA terdiri dari, Khairil Syahrial (ketua), Zainal Abidin (wakil ketua), Hendriono (sekretaris) dan Wahyu A Wahab (anggota)

” Kita berkunjung melihat pabrik modern, mengingat saat ini pabrik itu memasuki proses hibah dari Pemprov ke Pemkab Pidie,” kata Ketua Komisi III DPRA, Khairil Syahrial ST MAP, kepada Serambinews.com, Sabtu (6/6/2020).

Ia menyebutkan, hibah tersebut dilakukan Pemprov seiring adanya surat permintaan hibah dari Pemkab Pidie.

Sehingga Komisi III DPRA segera menggelar rapat dewan, terkait proses hibah pabrik modern tersebut.

Menurutnya, pabrik modern itu dibangun dengan anggaran APBA Rp 6,1 miliar, yang kini tidak beroperasi.

” Kita berharap saat pabrik modern itu dihibahkan ke Pemkab, harus dikelola dengan baik. Jangan macet produksinya dalam menggiling padi,” jelasnya.

Pemkab, kata politisi Gerindra itu, harus memamfaatkan pabrik itu, untuk menampung gabah petani di Pidie.

” Kita sangat sayangkan gabah di Pidie dijual ke Medan, padahal kita miliki pabrik modern. Pemkab harus menyetop gabah lari ke Medan, Sumatera Utara” Pungkasnya | Tribunnews

Continue Reading

GEMA PARLEMENTARIA

TA Khalid: Persoalan Sapi Kurus Saree Harus Segera Ada Solusi Kongkrit

Published

on

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH– Anggota Komisi IV DPR RI, Ir. H. TA. Khalid, M.M., meminta Pemerintah Aceh tidak perlu berbalas pantun mencari pembenaran untuk meyakinkan publik di medsos atas viralnya sapi kurus di UPTD IBI Saree. Tapi Pemerintah Aceh harus segera mencarikan solusi penyelesaian secara cerdas, konkeit dan terukur terhadap permasalahan sapi malnutrisi (kurus) di Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Inseminasi Buatan dan Inkubator (IBI) Saree, Kabupaten Aceh Besar.

Hal tersebut disampaikan TA Khalid, Sabtu, 6 Juni 2020, menyikapi kasus sapi kurus yang saat ini sedang viral di media sosial dan menjadi pembicaraan luas di masyarakat Aceh.

Menurut TA. Khalid, langkah utama yang harus segera dilakukan Pemerintah Aceh adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara konperehensif atau menyeluruh terhadap semua sapi tersebut agar mendapatkan kepastian, apakah sapi-sapi tersebut sudah terjangkit Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) atau tidak, sebelum dikeluarkan dari UPTD IBI Saree.

“Jika hasil pemeriksaan sapi-sapi tersebut tidak terjangkit penyakit PHMS, maka segera dibuat skema dan regulasinya agar dapat diserahkan kepada masyarakat atau kelompok-kelompok ternak yang sudah berpengalaman dalam pengembangan sapi,” tegas TA. Khalid.

TA. Khalid juga mengharapkan agar UPTD IBI Saree yang merupakan sarana Pendidikan dan Pembenihan Induk Sapi jangan dijadikan tempat pengembangan sapi. Apalagi sumber pakan/lahan Hijauan Ternak (HMT) di UPTD IBI Saree sangat terbatas, sehingga saat populasi sapi semakin banyak akan kewalahan dalam menyediakan pakannya, seperti yang menjadi masalah saat ini.

“Tidak perlu saling menyalahkan dan mencari ‘kambing hitam’. Saat ini yang terpenting adalah bagaimana mencari solusi secara cepat, tepat dan terukur agar permasalah sapi kurus di UPTD IBI Saree segera terselesaikan,” pungkas TA. Khalid yang juga Ketua DPD Gerindra Aceh.| RIL 

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: