Connect with us

GEMA PARLEMENTARIA

TA Khalid Minta Pengendalian TNGL Yang Selama Ini Di Sumut Dipindahkan ke Aceh

Published

on

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH– Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Ir H TA Khalid, MM meminta pengendalian Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dapat dipindahkan ke Aceh.

Hal tersebut disampaikan TA Khalid, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI Dengan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI secara Virtual yang dilaksanakan pada Senin, (29/6/2020).

Dalam RDP Virtual tersebut, TA Khalid menjelaskan TNGL  saat ini pengendaliannya berada di Provinsi Sumatera Utara.

Padahal berdasarkan luasnya, 75 persen kawasan TNGL berada dalam wilayah Aceh. Sementara 25 persen sisanya berada dalam wilayah Sumatera Utara.

“Kita pahami bersama luas kawasan TNGL 867. 786 Ha atau 75 persen letaknya di Aceh. Sedangkan yang masuk ke Sumut 226. 903 Ha atau 25 persen dari luas TNGL 

Jadi kenapa sampai hari ini pusat pengendalian Gunung Leuser masih di Sumut, mohon penjelasan dan perhatian bapak Sekjen agar TNGL terkendali di Aceh,” kata TA Khalid, politisi Dapil Aceh II. 

Selain itu Ketua DPD Gerindra Aceh ini juga mengingatkan perubahan Undang-undang No 41 tentang Kehutanan agar memperhatikan lex specialis Aceh.

Sehingga perubahan UU yang dilakukan tidak terbentur dengan UU lainnya yang menyebabkan konflik regulasi di Aceh.

“Menyangkut Perubahan UU No 41 tentang Kehutanan, Saya ingin mengingatkan bahwa Aceh memiliki sebuah UU atau lex specialis, yaitu UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Maka oleh karena itu menyangkut perubahan UU Kehutanan No 41, saya minta bapak Sekjen, Ibu Menteri dan seluruh jajaran agar memperhatikan lex specialis Aceh, sehingga tidak terjadi konflik regulasi antara UU lex specialis Aceh dengan UU Nasional,” kata TA Khalid. | SI 

GEMA PARLEMENTARIA

Lama Tidak Beroperasi, Komisi III DPRA Tinjau Pabrik Padi Modern Dibangun Rp 6,1 M di Pidie

Published

on

ACEHTIMES.ID | PIDIE– Komisi III DPR Aceh meninjau pabrik padi modern yang dibangun Pemerintah Aceh dengan anggaran Rp 6,1 miliar di Gampong Jeumpa, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie, Sabtu (6/6/2020).

Kunjungan anggota dewan, mengingat pabrik yang mampu memproduksi gabah 40 ton per hari kini tidak beroperasi alias telantar.

Komisi III DPRA terdiri dari, Khairil Syahrial (ketua), Zainal Abidin (wakil ketua), Hendriono (sekretaris) dan Wahyu A Wahab (anggota)

” Kita berkunjung melihat pabrik modern, mengingat saat ini pabrik itu memasuki proses hibah dari Pemprov ke Pemkab Pidie,” kata Ketua Komisi III DPRA, Khairil Syahrial ST MAP, kepada Serambinews.com, Sabtu (6/6/2020).

Ia menyebutkan, hibah tersebut dilakukan Pemprov seiring adanya surat permintaan hibah dari Pemkab Pidie.

Sehingga Komisi III DPRA segera menggelar rapat dewan, terkait proses hibah pabrik modern tersebut.

Menurutnya, pabrik modern itu dibangun dengan anggaran APBA Rp 6,1 miliar, yang kini tidak beroperasi.

” Kita berharap saat pabrik modern itu dihibahkan ke Pemkab, harus dikelola dengan baik. Jangan macet produksinya dalam menggiling padi,” jelasnya.

Pemkab, kata politisi Gerindra itu, harus memamfaatkan pabrik itu, untuk menampung gabah petani di Pidie.

” Kita sangat sayangkan gabah di Pidie dijual ke Medan, padahal kita miliki pabrik modern. Pemkab harus menyetop gabah lari ke Medan, Sumatera Utara” Pungkasnya | Tribunnews

Continue Reading

GEMA PARLEMENTARIA

TA Khalid: Persoalan Sapi Kurus Saree Harus Segera Ada Solusi Kongkrit

Published

on

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH– Anggota Komisi IV DPR RI, Ir. H. TA. Khalid, M.M., meminta Pemerintah Aceh tidak perlu berbalas pantun mencari pembenaran untuk meyakinkan publik di medsos atas viralnya sapi kurus di UPTD IBI Saree. Tapi Pemerintah Aceh harus segera mencarikan solusi penyelesaian secara cerdas, konkeit dan terukur terhadap permasalahan sapi malnutrisi (kurus) di Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Inseminasi Buatan dan Inkubator (IBI) Saree, Kabupaten Aceh Besar.

Hal tersebut disampaikan TA Khalid, Sabtu, 6 Juni 2020, menyikapi kasus sapi kurus yang saat ini sedang viral di media sosial dan menjadi pembicaraan luas di masyarakat Aceh.

Menurut TA. Khalid, langkah utama yang harus segera dilakukan Pemerintah Aceh adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara konperehensif atau menyeluruh terhadap semua sapi tersebut agar mendapatkan kepastian, apakah sapi-sapi tersebut sudah terjangkit Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) atau tidak, sebelum dikeluarkan dari UPTD IBI Saree.

“Jika hasil pemeriksaan sapi-sapi tersebut tidak terjangkit penyakit PHMS, maka segera dibuat skema dan regulasinya agar dapat diserahkan kepada masyarakat atau kelompok-kelompok ternak yang sudah berpengalaman dalam pengembangan sapi,” tegas TA. Khalid.

TA. Khalid juga mengharapkan agar UPTD IBI Saree yang merupakan sarana Pendidikan dan Pembenihan Induk Sapi jangan dijadikan tempat pengembangan sapi. Apalagi sumber pakan/lahan Hijauan Ternak (HMT) di UPTD IBI Saree sangat terbatas, sehingga saat populasi sapi semakin banyak akan kewalahan dalam menyediakan pakannya, seperti yang menjadi masalah saat ini.

“Tidak perlu saling menyalahkan dan mencari ‘kambing hitam’. Saat ini yang terpenting adalah bagaimana mencari solusi secara cepat, tepat dan terukur agar permasalah sapi kurus di UPTD IBI Saree segera terselesaikan,” pungkas TA. Khalid yang juga Ketua DPD Gerindra Aceh.| RIL 

Continue Reading

GEMA PARLEMENTARIA

Fadhlullah (Dek Fat) : Aplikasi ‘Kitab Suci Aceh’ Sangat Provokatif

Published

on

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH– Anggota DPR Asal Aceh Fadhlullah sangat mendukung sikap Pemerintah Aceh dengan meminta perusahaan Google menutup  aplikasi “Kitab Suci Aceh” di Google Play Store yang dinilai sangat provokatif dan telah meresahkan masyarakat Aceh. 

“Kami sangat mendukung dengan langkah yang diambil oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, karena dengan beredarnya aplikasi tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Aceh,” katanya dihubungi di Banda Aceh, Selasa.

Pernyataan itu disampaikannya menanggapi adanya aplikasi “kitab suci Aceh” yang saat ini sangat meresahkan masyarakat di provinsi setempat.

Ia menjelaskan kehadiran aplikasi tersebut juga dapat mendiskreditkan Aceh yang mayoritas beragama Islam.

“Artinya, kehadiran aplikasi ini sangat provokatif dan dapat mengancam kerukunan umat beragama di Aceh,” kata politisi yang akrap di sapa Dek Fad itu.

Karena itu ia meminta kepada kementerian terkait juga dapat mengambil langkah konkrit terhadap aplikasi tersebut sehingga tidak memecah belah umat.

“Kami juga mengecam dengan adanya aplikasi tersebut dan meminta Google untuk dapat segera menghapus aplikasi yang menuai protes dari berbagai pihak di Aceh khususnya,” katanya.

Ia menambahkan kerukunan umat dan kedamaian telah terbina dengan baik di Aceh, jangan sampai dengan hadirnya aplikasi tersebut merusak tatanan yang telah terbangun di provinsi berpenduduk sekitar lima juta jiwa itu.|Ant

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: