Connect with us

LINTAS ACEH

TNI Bersama Tim SAR Bantu Korban Banjir di Aceh Jaya

Published

on

ACEHTIMES.ID | ACEH JAYA – Personil TNI Koramil 06/Teunom bersama BPBK Aceh Jaya, Tagana dan Basarnas Meulaboh berhasil mengevakuasi sebanyak tujuh orang warga yang terjebak banjir, Rabu sore (29/7).

Mereka diketahui terjebak di perkebunan sawit kawasan Desa Seumira Kecamatan Teunom, Aceh Jaya sejak selasa (28/7/2020) pagi dan tidak bisa pulang karena dikepung banjir besar.

Sehingga sambil menunggu tim melakukan evakuasi, mereka bertahan dan berlindung di dalam gubuk yang mereka tempati selama ini.

” Sore ini kita bersama tim SAR sudah berhasil menjemput tujuh orang warga yang terjebak banjir saat mereka berada di kebun sawit, ” kata Danramil 06/Teunom Kapten Inf Mulyadi, yang turun langsung untuk membanru evakuasi, rabu.

Ia menyampaikan kalau mereka semua dalam keadaan sehat karena cepat mendapat bantuan.

“Mereka semua dalam keadaan sehat dan tidak mengalami keluhan apapun,” kata Kapten Inf Mulyadi.


Kapten Inf Mulyadi menjelaskan dalam proses evakuasi tersebut tim harus bekerja keras karena jarak yang terbilang cukup jauh dan menyeberangi sungai yang sedang meluap.

“Kita harus berjalan sejauh sekitar 12 kilometer menuju lokasi perkebunan dan menyeberangi sungai yang sedang meluap, bahkan di kebun sawit tersebut air masih tinggi sehingga dalam mengevakuasi harus menggunakan tali perorangan yang dimiliki oleh Koramil,” kata Kapten Inf Mulyadi.

Sementara itu Dandim 0114/Aceh Jaya Letkol Czi Arief Hidayat secara terpisah menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bahu – membahu sehingga dapat mengevakuasi warga tersebut dalam keadaan sehat.

“Terima kasih kepada personil Polri, BPBK, Tagana, RAPI, Basarnas dan semua pihak yang terlibat dalam evakuasi ini. Berkat kerja sama yang baik kita dapat membantu menyelamatkan warga, ” kata Letkol Czi Arief.

” Sejak awal kita sudah siaga dan siap membantu melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak banjir ini, ” kata Dandim.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LINTAS ACEH

Kemenag Aceh: Guru dan murid dapat difasilitasi kuota internet

Published

on

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Aceh menyatakan para guru dan murid madrasah dapat difasilitasi kuota internet, dalam upaya mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar secara daring di tengah COVID-19.

Kepala Kanwil Kemenag Aceh Iqbal, Jumat, mengatakan pemerintah memfasilitasi apapun yang menjadi kebutuhan dalam proses belajar mengajar madrasah di tengah pandemi COVID-19, termasuk memberikan bantuan kuota internet.

“Jadi harapannya tidak ada yang terkendala dengan situasi seperti ini. Termasuk (kebutuhan) yang lain juga difasilitasi oleh pemerintah,” kata Iqbal, di Banda Aceh.

Dia menjelaskan, segala hal yang dapat mempercepat pemenuhan pendidikan bagi siswa di tengah pandemi COVID-19 tidak boleh terkendala, semuanya harus terpenuhi dengan baik.

“Jadi apapun, termasuk memberikan kuota kepada guru-guru untuk mengirimkan bahan ajaran, dan juga bagi wali siswa,” ujarnya.

Menurut Iqbal, pemberian kuota internet itu dapat digunakan melalui anggaran yang telah tersedia, bahkan juga dapat bersumber dari anggaran yang direvisi dari kegiatan lain.

Bahkan pada 2020, kata Iqbal, Kanwil Kemenag Aceh lebih memfokuskan penggunaan anggaran untuk mempercepat penanganan COVID-19.

“Sekarang tahun 2020 ini, masa darurat ini, itu anggarannya hampir 80 persen di arahkan untuk penanganan COVID-19,” katanya.

Seperti diketahui sejumlah madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), dan madrasah aliyah (MA) di Tanah Rencong masih menjalankan proses belajar mengajar dari rumah, kecuali di daerah zona hijau yang telah dibolehkan belajar tatap muka. | Ant 

Continue Reading

LINTAS ACEH

Polda Aceh Kerahkan 538 Personel Untuk Operasi Patuh

Published

on

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Polda Aceh dan jajaran polres di provinsi itu mengerahkan 538 personel untuk Pperasi Patuh Seulawah 2020 dengan menyasar pelanggaran lalu lintas di jalan raya.

Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, Komisaris Besar Polisi Dicky Sondani, di Banda Aceh, Kamis, mengatakan, Operasi Patuh Seulawah 2020 berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus mendatang.

“Target operasi patuh adalah pengendara kendaraan bermotor seperti tidak memakai helm, tidak mengenakan sabuk pengamanan dan lainnya,” kata dia.

ia mengatakan operasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap keamanan ketertiban berlalu lintas.


Selain penegakan hukum, kata dia, operasi patuh juga dirangkai dengan sosialisasi ada pencegahan penularan Covid-19 serta sosialisasi kebiasaan adaptasi baru.

“Kami berharap dengan pelaksanaan operasi patuh ini, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Provinsi Aceh bisa menurun serta masyarakat menerapkan adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-19 yang kini masih berlangsung,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Polda Aceh, Inspektur Jenderal Polisi Wahyu Widada, dalam sambutan tertulis mengatakan operasi patuh merupakan operasi rutin digelar setiap tahun namun kali ini berlangsung dalam adaptasi kebiasaan baru pencegahan penularan Covid-19. | Ant 

Continue Reading

LINTAS ACEH

KPK gelar koordinasi dan supervisi penanganan perkara korupsi di Aceh

Published

on

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan koordinasi dan supervisi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh penyidik Kepolisian Daerah Aceh dan Kejaksaan Aceh.

“Pada tanggal 13-18 Juli 2020 Tim Unit Koordinasi Wilayah Penindakan melakukan koordinasi dan supervisi penanganan perkara tindak pidana korupsi (TPK) yang ditangani oleh Penyidik Kepolisian Daerah Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Ali menjelaskan, untuk koordinasi dan supervisi dengan Kepolisian Daerah Aceh, terdapat empat perkara yang menjadi fokus pembahasan.

Pertama, dugaan TPK pada kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan pada Dinas PUPR Kabupaten Simeulue yang bersumber dari dana APBK Kabupaten Simeulue tahun 2017, yang mulai disidik oleh Polda Aceh pada tahun 2020.

Kedua, dugaan TPK penyalahgunaan kewenangan penggunaan uang atau anggaran Pemkab Gayo Lues bersumber dana APBD 2003-2006 yang mulai disidik oleh Polda Aceh dan Polres Gayo Lues pada tahun 2013.

Ketiga, dugaan TPK pada pembangunan pasar ikan dan pasar sayur Keude Bakongan Kabupaten Aceh Selatan dengan nilai kontrak Rp1.648.389.000, yang bersumber dari dana APBA tahun anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh CV. Cahaya Artha Mulia dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh yang mulai disidik oleh Polres Aceh Selatan pada tahun 2017.

Keempat, dugaan TPK pengangunan instalasi air bersih bio teknologi di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh utara tahun 2011 anggaran Rp2.425.250.000, dari APBA tahun 2011 yang mulai disidik oleh Polres Lhokseumawe pada tahun 2016.

Sedangkan koordinasi dan supervisi dengan Kejaksaan Tinggi Aceh meliputi dua perkara.

Pertama, dugaan TPK pembangunan pusat pasar kegiatan revitalisasi pasar tradisional dana DAK tambahan usulan daerah (Tahap 1) tahun 2015 dengan sumber dana alokasi khusus (DAK) tambahan usulan daerah tahun 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp12.620.000.000.

Serta, pembangunan revitalisasi pasar Kecamatan Simpang Kiri tahap II (DAK tambahan 2015) tahun 2016 dengan sumber DAK tambahan usulan daerah tahun 2015 dengan nilai kontrak Rp16.384.265.000, pada Dinas Perindustrian, Pertambangan, Koperasi dan UKM Kota Subulussalam.

Kedua, dugaan TPK pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPBPBS) pada pekerjaan perencanaan untuk paket kegiatan pembangunan Terminal Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang tahun 2016 dengan anggaran sebesar Rp633.975.000, yang mulai disidik oleh Kejari Sabang pada tahun 2018.

Terhadap perkara ini berkas sudah dinyatakan lengkap atau P-21 dan selanjutnyan akan dilaksanakan Tahap II.

“Berikutnya KPK akan membantu fasilitasi ahli yang akan dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses persidangan,” ujar Ali.

Selain dua kegiatan tersebut, KPK juga melakukan koordinasi terkait perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) yang dilakukan oleh auditor BPKP Perwakilan Provinci Aceh terhadap perkara-perkara yang dimintakan PKKN dari Kepolisian Daerah Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh.

Ali mengatakan pada tahun 2020 terdapat tiga perkara TPK yang telah diterbitkan surat tugas untuk perhitungan PKKN.

Pertama, audit PPKN atas dugaan TPK pada kegiatan pembangunan sarana penyediaan air minum sanitasi berbasis masyarakat di Kabupaten Simeulue yang Bersumber dari Dana APBN/ABPK tahun 2017 dan APBN tahun 2018.

Kedua, audit PKKN atas dugaan TPK dan penyalahgunaan wewenang pada penyediaan jasa bantuan hukum pengurusan sertifikat tanah aset pada PT. Kereta Api (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di wilayah Kabupaten Aceh Timur tahun 2019.

Ketiga, audit PKKN atas dugaan TPK pada pengelolaan keuangan APBG Desa Lamreh yang bersumber dari Dana APBN dan APBK Tahun Anggaran 2015-2017 serta Pendapatan Asli Gampong (PAG) Desa Lamreh yang tidak dimasukkan ke dalam rekening kas Gampong dari Tahun Anggaran 2015-2017.

“Koordinasi dan Supervisi akan terus dilakukan KPK dengan tujuan untuk meningkatkan sinergitas antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dalam upaya percepatan pemberantasan Korupsi,” kata Ali.

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: