Connect with us

NUSANTARA

Usul Kuota Aceh Lepas dari RI, Senator Ini Terima Ijtihad Saudi Soal Haji 2020

Published

on

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH– Arab Saudi mengumumkan akan mengadakan haji dengan jumlah yang sangat terbatas tahun ini. Anggota DPD RI asal Aceh yang mengusulkan kuota haji Aceh dibedakan dari RI, Muhammad Fadhil Rahmi, menilai keputusan itu diambil dengan berbagai pertimbangan.

“Saya yakin itu hasil ‘ijtihad’ kerajaan Arab Saudi setelah menimbang banyak hal dan juga berdasarkan realita di lapangan,” kata Fadhil kepada detikcom, Rabu (24/6/2020).

Fadhil mengajak semua masyarakat untuk menghargai dan mengapresiasi keputusan yang diambil Saudi tersebut. Dia berharap, pelaksanaan ibadah haji dapat kembali normal pada 2021 mendatang.

“Kita harus hargai dan apresiasi (keputusan itu). Sembari berharap Corona cepat berlalu dan haji tahun depan kembali normal seperti sedia kala, begitu juga dengan umrah,” jelas Fadhil.

Anggota Komite III DPD RI ini sebelumnya pernah berbicara soal kemungkinan Aceh memberangkatkan jemaah haji secara independen atau terpisah dari nasional. Pernyataan dia merujuk pada Undang-undang Pemerintah Aceh pasal 16 poin 2 huruf e.

Pada pasal 16 poin 2 huruf disebutkan, urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh meliputi:

(a) penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama,

(c) penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan local sesuai dengan syari’at Islam,

(d) peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh.

(e) penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Jadi poin ini memungkinkan untuk kita untuk melaksanakan keberangkatan jemaah haji secara independen,” jelasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Arab Saudi akhirnya kembali membuka pintu masuk untuk para jamaah haji tahun ini. Namun, kesempatan ini terbatas untuk warga Saudi dan mereka yang tinggal di sana saja.

Seperti dilihat detikcom dari akun Twitter resmi Kementerian Haji Saudi @HajMinistry, ibadah dalam rukun Islam kelima ini digelar dengan jumlah jamaah terbatas. Khusus untuk angkatan haji tahun 2020 ini.

“Sudah diputuskan haji tahun ini (1441 H/2020 M) dilakukan dengan jumlah jamaah sangat terbatas dari berbagai negara yang sudah berdomisili (reside) di Arab Saudi. Keputusan ini diambil untuk menjamin haji dilaksanakan dengan aman dari aspek kesehatan masyarakat sambil tetap melakukan berbagai tindak pencegahan. Termasuk jaga jarak untuk melindungi tiap orang dari risiko yang berkaitan dengan pandemi dan sesuai ajaran Islam yang mengutamakan keselamatan,” begitu bunyi pernyataan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang juga diupload di Twitter @HaramainInfo.(dtk)

NUSANTARA

Istilah Zona Hijau Corona Dikritik, Pakar: Sesat, Indonesia Itu Belum Aman

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA– Pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono melayangkan kritik kepada pemerintah terkait istilah zona hijau yang belakangan ini kerap dipakai untuk menyebut wilayah dengan kasus corona rendah.

Melalui akun Twitter-nya @drpriono, Pandu menyoroti istilah “zona hijau” dalam penanganan kasus COVID-19. Menurutnya, hal itu berbahaya karena sejatinya negara Indonesia masih belum aman, kasus virus corona masih terus bertambah setiap harinya.

“Mas jubah [juru wabah], zona hijau itu aman? Istilah zona itu sesat, yang bikin tak paham dinamika penularan. Tak ada kasus disebut hijau, bisa direkayasa dengan tak lakukan tes,” terang Pandu via Twitter.

Ia pun menyamakan istilah zona hijau pada kasus COVID-19 dengan zona hijau pada pilkada atau pariwisata. Menurutnya, kata “hijau” dalam kasus ini digunakan untuk memberikan kesan daerah dengan label zona hijau seolah-olah aman, padahal kenyataannya tak bisa disebut demikian.

“Pilkada menggoda agar terkesan hijau, atau daerah pariwisata agar wisman [wisatawan mancanegara] mau datang. Ingat Indonesia itu belum aman!” katanya.

Sementara itu, terkait hal ini, warganet ternyata sepakat dengan pernyataan Pandu. Mereka juga mengkhawatirkan pemakaian istilah “zona hijau” pada penanganan kasus COVID-19. Contohnya seperti yang diungkapkan oleh akun bernama @pandukwn ini.

“Sudah terjadi, pelatih timnas dari korsel ogah balik ke Indonesia karena grafik COVID-19 masih tinggi, new normal di Indonesia kan sebenarnya new normal yang dipaksakan, tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan WHO dimana kurva penyebaran sudah landai baru diadakan new normal,” tulis @pandukwn.

“Label zona hijau semakin ngeri, jangan-jangan banyak OTG [Orang Tanpa Gejala] sliweran tanpa protokol kesehatan,” kata @etik_sp.

“Setuju prof. Istilah zona hijau, kuning, merah dalam konteks pandemi tidak cocok,” kata @safrudi53158735.[sc]

Continue Reading

NUSANTARA

Arab Saudi Dikabarkan Buka Pelaksanaan Ibadah Haji, DPR Desak Menag Cabut Penundaan Ibadah Haji

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA– Anggota Komisi VIII DPR Abdul Wachid mengungkapkan, Pemerintah Arab Saudi pada Rabu (10/06) mengumumkan akan membuka Ibadah haji tahun 2020.

Hal tersebut disampaikan Wachid berdasarkan sumber informasi yang didapatnya.Meskipun sampai saat ini belum ada keputusan resmi mengenai hal itu sampai Kamis (11/6/2020).

Akan hal tersebut, Wachid bahkan mengungkapkan bahwa pemerintah Arab Saudi pun meminta bagi negara-negara yang akan memberangkatkan jamaah haji diminta untuk menyiapkan jamaah hajinya.

“Saya minta Menag untuk segera menyiapkan atau mencabut penundaan keberangkatan jama”ah Haji yang telah diumumkan,” tandas Politisi Gerindra itu kepada wartawan, Kamis (11/06/2020).

Lebih lanjut Wachid menyarankan agar Menag segera membuat beberapa skenario terkait pemberangkatan jama”ah.

“Apakah diberangkatkan sesuai kuota atau berapa persen dari kuota. Namun itu semua tidak terlepas dari keputusan Kementerian Haji Arab Saudi.

Kuga sesuai aturan protokol kesehatan Covid-19 dari Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi,” ujarnya.

Menurutnya, pengumuman soal ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi disatusisi juga bisa mengurai waiting list atau daftar tunggu. Jika pemerintah Indonesia bisa menangkap momentum itu dengan baik.

“Kalau Pemerintah tahun 2020 ini bisa memberangkatkan jamaah haji, paling tidak bisa mengurangi daftar tunggu semakin banyak,” pungkasnya. | Ts 

Continue Reading

NUSANTARA

Menurut Ustaz Abdul Somad Anies Baswedan Memenuhi Syarat Memimpin Negeri

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA– Wakil Ketua Dewan Pakar Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI), Ustadz Abdul Somad (UAS) memberikan tausiyah singkat dengan tema ‘Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur’. Tausiyah disampaikan saat Halal bi Halal Nasional JATTI bersama Tokoh Nasional dan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Timur Tengah, Sabtu (6/6).

“Saya membaca surat Saba’ Ayat 15, dari ayat 15 ini dapat kita tarik kesimpulan ada (beberapa) syarat untuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur (negara sejahtera dengan limpahan rahmat Tuhan Mahapengampun) berdasarkan surat Saba Ayat 15,” kata UAS.

UAS menjelaskan, bercerita tentang Saba mengingatkan tentang cerita Ratu Bilqis. Sehebat-hebatnya Saba dan Bilqis tapi ada yang lebih hebat. Karenanya Bilqis mengikuti kekuasaan Nabi Sulaiman.

“Karena ketika Nabi Sulaiman berkuasa tidak ada semut yang terinjak, orang kalau mempunyai kekuasaan, semut pun tidak kelaparan,” ujarnya.

Ia mengatakan, kalau pemimpin bisa melindungi binatang maka berpindahlah kekuasaan dari Saba ke Palestina. Maka pemimpin kedepannya harus bisa melindungi manusia dan binatang. Maka syarat menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakatnya mesti tenang.

“Tapi bagaimana masyarakat bisa tenang kalau tidak tahu apa yang akan dia makan ke depan. Bagaimana masyarakat menjadi tenang kalau melihat pekerja asing bisa masuk dan lalu-lalang sementara mereka mau ke masjid saja sulit,” kata UAS.

UAS juga menyebut ke depannya jika Indonesia ingin menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur maka harus memilih pemimpin yang memiliki sifat seperti Nabi Sulaiman.

“Maka negeri ini pilihlah pemimpin yang bisa melindungi bukan hanya manusia juga melindungi binatang, hewan, seperti pemimpin yang menyampaikan kondisi tadi di (kebun binatang) Ragunan,” ujar UAS.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga mengikuti Halal bi Halal itu menceritakan bagaimana dirinya dan Pemprov DKI mengambil keputusan untuk menutup seluruh kawasan publik yang bisa mengundang kerumunan orang. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memutus rantai penularan virus corona. 

Salah satu tempat umum yang ditutup adalah kebun binatang. Anies mengungkapkan, pandemi membawa hikmah bagi makhluk hidup dan lingkungan. Dimana, kondisi hewan yang ada di kebun binatang selama tiga bulan manusia diminta di rumah saja, hewan-hewan justru menurun tingkat stres nya.

“Hewan di ragunan menurun tingkat stres nya. Dokter dokter (hewan) disana lapor ke saya, ‘Pak Gub, selama tiga bulan ini hewan tidak mengalami stres’, mereka mendekati pagar, biasanya merapat ke kandang, onta berguling guling di pasir, yang hal ini tidak terlihat kalau ada manusia yang berkunjung kesini,” papar Anies. (*)

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: