Connect with us

POLITIK

3.000 Lebih Mantan GAM Se- Aceh Akan “Reuni” Di Aceh Besar

Acehtimes

Published

on

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Sebanyak 3.000-an eks kombatan dan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tergabung dalam Komite Peralihan Aceh (KPA) dan bukan akan menghadiri pertemuan internal dalam rangka silaturahmi dan konsolidasi. dii Aceh Besar.

Juru Bicara KPA Azhari Cage di Banda Aceh, Kamis, mengatakan silaturahmi dan konsolidasi eks kombatan dan anggota GAM tersebut digelar 23 Desember 2019.

“Kegiatan dipusatkan di kompleks makam pahlawan nasional Tgk Chik Ditiro dan Wali Nanggroe Tgk Hasan Ditiro, Meurue, Aceh Besar. Kami memilih kegiatan ini pada Desember karena ada dua momentum penting pada bulan itu ,” kata Azhari Cage.

Mantan Anggota DPR Aceh itu menyebutkan pertemuan hanya sebagai ajang reuni sesama GAM dan eks kombatan yang dulu pernah berjuang bersama di hutan dam gunung di Aceh.

“Kegiatan ini sudah lama direncanakan, tetapi baru sekarang terlaksana. Tujuan pertemuan ini untuk menguatkan silaturahmi dan persatuan sesama eks kombatan dan GAM,” kata Azhari Cage.

Jubir Komite Peralihan Aceh (KPA) Azhari Cage | foto humas DPRA

Azhari Cage menegaskan tidak ada agenda politik dalam pertemuan tersebut. Kegiatan murni silaturrahmi karena pemilihan presiden dan legislatif sudah selesai. Begitu juga dengan pilkada, masih lama digelar, apakah pada 2022 atau 2024.

Pada kegiatan tersebut, selain sambutan Ketua KPA Muzakir Manaf, Wali Nanggroe Malik Mahmud, dan tokoh perjuangan, dirangkai dengan penyerahan santunan anak yatim serta ditutup doa bersama.

“Karena itu, kami berharap pertemuan eks kombatan dan GAM seluruh Aceh tidak perlu dicurigai. Kami berharap aparat keamanan ikut mendukung menyukseskan kegiatan tersebut,” kata Azhari Cage. | ANT

POLITIK

Elektabilitas Sejumlah Menteri Menurut Lembaga Survei: Prabowo-Sandi Bersaing

Acehtimes

Published

on

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno | foto net

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Beberapa lembaga survei mulai menyigi calon presiden potensial menuju pilpres 2024. Sejumlah nama menteri Kabinet Indonesia Maju pun masuk bursa. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menempati posisi lima teratas di sejumlah survei. Elektabilitas mereka terus bersaing. Keduanya merupakan bekas penantang Jokowi-Ma’ruf Amin di pilpres 2019.

Selain Prabowo dan Sandiaga, elektabilitas beberapa menteri lain juga bersaing. Di antaranya Menkopolhukam Mahfud Md, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Berikut elektabilitas mereka menurut tiga lembaga survei:

1. Lembaga Survei Indonesia
LSI merilis hasil sigi terbaru pada Februari lalu berdasarkan survei yang dilakukan pada 25-31 Januari 2021. Survei melibatkan 1.200 responden dengan metode multistage random sampling, margin of error 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Berikut hasil survei elektabilitas menteri Jokowi (berdasarkan simulasi semi terbuka): Prabowo Subianto 22,5 persen; Sandiaga Uno 6,9 persen; Tri Rismaharini 5,5 persen; Mahfud Md 0,9 persen; Erick Thohir 0,6 persen; Sri Mulyani Indrawati 0,5 persen; Airlangga Hartarto 0,4 persen; Suharso Monoarfa 0,1 persen, dan Moeldoko 0,1 persen.

2. Charta Politika
Chart Politika merilis hasil sigi terbaru pada Maret 2021 berdasarkan survei yang dilakukan pada 20-24 Maret 2021. Survei melibatkan 1.200 responden melalui wawancara telepon. Metode yang digunakan yakni stratified dengan pengacakan sistematis. Charta Politika mengklaim margin of error survei 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam simulasi 12 nama, ada enam nama menteri Jokowi yang masuk capres potensial. Berikut hasilnya: elektabilitas Prabowo Subianto 19,6 persen; Sandiaga Uno 9,3 persen; Tri Rismaharini 5,3 persen; Mahfud Md 3,8 persen; Erick Thohir 2,1 persen; dan Moeldoko 1,3 persen.

3. Indikator Politik Indonesia
Terbaru, Indikator Politik Indonesia merilis survei pada Mei lalu. Survei dilakukan menggunakan metode simple random sampling yang dilakukan terhadap 1.200 orang pada 13-17 April 2021. Indikator mengklaim survei ini dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 2,9 persen.

Indikator melakukan simulasi semi terbuka dengan 17 nama, enam di antaranya merupakan menteri Jokowi. Berikut hasilnya: elektabilitas Prabowo Subianto 11,1 persen; Sandiaga Salahuddin Uno 8,1 persen; Airlangga Hartarto 1 persen; Mahfud Md 0,6 persen; Erick Thohir 0,6 persen, dan Tito Karnavian 0,5 persen. | Tempo

Continue Reading

POLITIK

Gubernur Aceh bentuk tim pengawasan implementasi MoU Helsinki

Acehtimes

Published

on

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh Nova Iriansyah membentuk tim pembinaan dan pengawasan Memorandum of Understanding (MoU) Hensinki guna melihat sejauh mana pelaksanaan dari isi perjanjian damai Aceh tersebut.

“Tugas kami adalah mengadvokasi dan pengkajian tentang MoU Helsinki, UUPA (UU Pemerintah Aceh), kerja kami sudah ada hasil,” kata Koordinator Tim Pembinaan dan Pengawasan MoU Hensinki Prof Farid Wadji, di Banda Aceh, Senin.

Dalam surat keputusan Gubernur Aceh Nomor 180/1196/2021 tersebut, tim pengawasan MoU yang ditunjuk sebanyak 12 orang, terdiri dari akademisi, staf khusus Wali Nanggroe serta mantan juru runding Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Prof Farid mengatakan, sejauh ini kerja advokasi mereka setidaknya sudah ada hasil yang telah dituliskan dalam buku tebal, pencatatan tersebut hasil turun lapangan bertemu orang-orang yang pernah terlibat dalam perjanjian damai yakni mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla, DPR RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hingga putra Aceh yang saat ini menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan A Djalil.

“Buku itu berisi tentang kesejarahannya, regulasi, implementasi MoU Helsinki serta UUPA dengan kenyataannya,” kata mantan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh itu.

Farid menyampaikan, kenyataannya hari ini adalah hasil implementasi perjanjian damai tersebut belum mencapai harapan yang diinginkan.

UUPA sebagai turunan dari perjanjian damai Aceh tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan, padahal itu sesuatu yang berharga dalam upaya  kemajuan Aceh.

“Mungkin setelah adanya hasil dari buku yang diperoleh, maka perlu ditindaklanjuti kekurangan MoU Helsinki setelah 15 tahun berlalu. Perlu eksekusi dari Gubernur, dan kebijakan lain ada di DPR Aceh,” katanya.

Selain itu, lanjut Farid, persoalan implementasi MoU Helsinki ini bukan hanya di Aceh, tetapi juga disebabkan tidak adanya peraturan turunan dari UUPA seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), atau regulasi lainnya untuk mengaplikasikan hasil kesepakatan damai tersebut.

“Karena itu tidak lahir, belum bisa diterapkan, itu masalahnya. Maka target ke depan bagaimana MoU Helsinki seperti produk awal, ada payung hukum besar,” demikian Prof Farid. | antara

 

Continue Reading

POLITIK

Bakal Terjadi Konflik Horizontal Dan Vertikal, Jika Pilpres 2024 Hanya Ada 2 Paslon

Acehtimes

Published

on

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto| foto net

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Usulan PDI Perjuangan, yang disampaikan melalui Sekjen Hasto Kristiyanto, agar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kembali diikuti oleh 2 pasangan calon saja dinilai berpotensi memunculkan konflik horizontal dan vertikal di masyarakat.

“Sangat disayangkan pernyataan Hasto misleading dan naif,” ucap Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (31/5).

“Terkesan kedaulatan dan rakyat untuk mendapatkan kualitas demokrasi dan hak mendapatkan kepemimpinan nasional yang potensial dianulir dengan hanya alasan waktu dan biaya,” imbuhnya.

Menurut Satyo, Pilpres dan kontestasi pemilihan kepemimpinan nasional merupakan kemewahan untuk masyarakat.

“Janganlah nilainya didistorsi dengan alasan-alasan kaleng-kalengan,” kata Satyo.

Karena, lanjut Satyo, sejak 2014 partai politik (parpol) mendesain Pilpres hanya dua paslon melalui “rekayasa” UU Pemilu dengan modus Threshold yang akhirnya menjadi “berhala” demokrasi.

“Akibatnya di setiap peristiwa Pemilu, parpol menjadi sangat individualis dan materialistis. Saat itu pula kedaulatan rakyat dieliminasi dengan tidak diberikan kesempatan untuk memilih para calon pemimpinnya dari yang terbaik,” terang Satyo.

“Rakyat selalu ‘dicekokin’ calon pemimpin versi oligarki berdasarkan hanya selera dari parpol pengusung, dan lebih sering ditentukan hanya mengandalkan endorsement segelintir orang sehingga bersifat pragmatis dan oportunistik menafikan kemampuan teknikal, tidak kompeten, kapasitas yang minimal, dan tidak memiliki moral politik,” jelasnya.

Selain itu, kata Satyo, Pilpres 2024 akan berpotensi terjadinya konflik jika hanya ada dua paslon.

“Jika pilpres hanya ada dua pasang calon maka potensi konflik horizontal dan vertikal antarbasis pendukung para calon akan lebih tinggi, seperti halnya pada saat Pilpres 2014 dan 2019,” pungkas Satyo. []

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: