Connect with us

HUKUM DAN KRIMINAL

Abu Janda Minta Maaf, Ketum PP Muhammadiyah: Hukum Tetap Jalan

Acehtimes

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Sunanto mengatakan menerima permintaan maaf yang dilontarkan aktivis media sosial Permadi Arya alias Abu Janda atas pernyataannya soal ‘Islam Arogan’. Kata dia, sebagai umat muslim dirinya akan memaafkan.

“Sebagai sesama muslim, tentunya, penjelasan dan permohonan maaf harus kita terima sebagai sesama muslim. Tentu menjadi kewajiban sebagai sesama muslim untuk memaafkan,” kata dia dalam video pernyataan permintaan maaf Abu Janda yang diterima, Sabtu 6 Februari 2021.

Meski begitu, lantaran sudah ada laporan yang masuk ke polisi terkait hal ini, pria yang akrab disapa Cak Nanto itu mengaku tidak mau ikut campur lebih jauh. Dia hanya meminta proses hukum yang transparan. Hal itu dirasa perlu untul memberikn kejelasan apakah yang dilakukan Abu Janda ini sebenarnya ada niat jahat atau tidak. Dia menyebut kasus ini bisa jadi pelajaran agar hal serupa tak terulang di kemudian hari.

“Tapi, karena ini sudah masuk ke ranah hukum (kepolisian), saya kira biar hukum kepolisian tetap berjalan dan semoga berdasarkan fakta dengan keadilan dan kejujuran yang putuskan. Tentu pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah tidak ikut campur lebih jauh terhadap proses hukum itu tapi hanya meminta asas keadilan dan proses hukum yang transparan sehingga memberikan kejelasan apa yang dimaksud, apakah ada niat jahat, apakah ada upaya yang mau mendiskreditkan agama kita,” katanya.

Selain itu, dirinya berpesan ke Abu Janda untuk bisa memberikan pencerahan dan kedamaian dalam menunjukan Islam yang Rahmatan Lil Alamin. Kata dia, semua kader Pemuda Muhammadiyah secara pribdi pasti menerima permintaan maaf sesama umat muslim.

“Jadi saya cuma memberikan saran semoga kita bisa melahirkan Islam yang sejuk dan memberikan ketenangan serta kebahagiaan bagi sesama umat Nabi Muhammad SAW,” kata dia lagi.

Untuk diketahui, Abu Janda merespon cuitan Ustaz Tengku Zulkarnain di akun media sosial Twitter @ustadztengkuzul. Cuitan itu membuat Abu Janda terpancing untuk melontarkan kalimat yang diduga menghina umat Islam.

Awalnya Tengku Zulkarnain membahas soal kondisi minoritas dan mayoritas di Afrika Selatan di masa politik Apartheid. “Dulu minoritas arogan terhadap mayoritas di Afrika Selatan selama ratusan tahun, Apertheid. Akhirnya tumbang juga. Di mana-mana negara normal tidak boleh mayoritas arogan terhadap minoritas. Apalagi jika yang arogan minoritas. Ngeri melihat betapa kini Ulama dan Islam dihina di NKRI,” cuit @ustadztengkuzul.

Cuitan Tengku Zul membuat Abu Janda terpancing untuk merespons. Akhirnya Abu Janda mengomentari cuitan tersebut dengan sebutan Islam sebagai agama pendatang. “Yang arogan di Indonesia itu adalah Islam sebagai agama pendatang dari Arab kepada budaya asli kearifan lokal. Haram-haramkan ritual sedekah laut, sampai kebaya diharamkan dengan alasan aurat,” kata Abu Janda lewat akun Twitter @permadiaktivis1.

Atas cuitan tersebut, Abu Janda dilaporkan ke Bareskrim sebagaimana tercatat dalam laporan polisi Nomor: LP/B/0056/1/2021/BARESKRIM tanggal 29 Januari 2021, dengan pelapor DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Abu Janda dilaporkan atas dugaan melanggar Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kebencian atau Permusuhan Individu dan/atau Antar Golongan (SARA), Pasal 28 ayat (2), Penistaan Agama UU Nomo1 tahun 1946 tentang KUHP Pasal 156 A. 

Sementara Abu Janda sudah diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim sebagai saksi untuk pelaporan kasus dugaan ujaran mengandung SARA yang menyebut Islam agama pendatang pada Senin, 1 Februari 2021.[viva]

HUKUM DAN KRIMINAL

Polisi Gagalkan Peredaran Ganja 40 Kilogram

Acehtimes

Published

on

Ilustrasi ganja | foto net

ACEHTIMES.ID | MEDAN – Pihak kepolisian menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja seberat 40 kilogram dari tiga orang tersangka yang diamankan di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

“40 kilogram ganja ini berasal dari Kabupaten Mandailing Natal dan berhasil digagalkan peredarannya oleh petugas Polsek Patumbak,” kata Wakapolrestabes Medan AKBP Irsan Sinuhaji saat ekspose kasus di Mapolsek Patumbak, Sabtu.

 Ia mengatakan identitas ketiga orang tersangka yang diamankan masing-masing berinisial IR (39), SL (29) dan MF (28).

Penangkapan ketiga tersangka berawal dari informasi masyarakat adanya peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Deli Serdang.


 Petugas kemudian melakukan penyamaran dan berhasil mengamankan tersangka IR beserta barang bukti 40 kilogram ganja.

 “Tersangka IR mengaku ganja itu milik tersangka SL dan MF,” katanya.

 Selanjutnya, petugas meminta tersangka IR untuk menghubungi SL dan MF dengan iming-iming uang senilai Rp10 juta agar datang ke kediamannya.

“Kedua tersangka SL dan MF percaya dan datang ke kediaman tersangka IR. Petugas kemudian mengamankan kedua tersangka,” katanya.

 Atas perbuatannya ketiga tersangka dikenakan UU Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman 20 tahun penjara. | Antara

Continue Reading

HUKUM DAN KRIMINAL

Terbukti Jual Miras, 2 Mahasiswa ini Dicambuk

Acehtimes

Published

on

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Dua mahasiswadi Aceh dihukum cambuk karena nekat berjualan minuman keras (miras). Kedua pelanggar qanun syariat Islam di Aceh itu dieksekusi cambuk di Taman Sari Banda Aceh, Aceh.

Terpidana tersebut masing masing berinisial AD dan S. Mereka diamankan saat mengantar minuman keras ke tempat pembeli di kawasan Lampineung, Banda Aceh.


Masing-masing pelaku mendapat 18 kali cambukan setelah di potong dua kali karena telah menjalani masa tahanan. Eksekusi itu dilakukan setelah keduanya dinyatakan bersalah oleh pengadilan.


Kasi Penindakan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Safriadi menyebutkan, kasus keduanya ditangani Kejati Aceh. Pihaknya memfasilitasi lokasi eksekusi karena tempat kejadiannya berada di Banda Aceh.

“Jadi kami hanya memfasilitasi tempat dan algojo. Selebihnya dilakukan oleh Kejati Aceh,” katanya, Rabu (7/4/2021).

Prosesi eksekusi hukuman cambuk sepekan jelang puasa ini berlangsung terbuka dan disaksikan masyarakat dan aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh | Inews

Continue Reading

HUKUM DAN KRIMINAL

Eksepsi Ditolak Hakim, HRS Akan Sampaikan Keberatan di Sidang Pleidoi

Acehtimes

Published

on

Habib Rizieq Shihab. | foto net

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Pihak Habib Rizieq akan menyampaikan keberatan kembali atas putusan sela tersebut saat sidang pleidoi.

“Kita akan sampaikan keberatan kita atas putusan sela ini nanti di pleidoi,” kata Kuasa Hukum Habib Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, saat dihubungi, Rabu (7/4/2021).

Aziz mengatakan Habib Rizieq tidak masalah dengan penolakan eksepsi tersebut. Dia menyebut pihaknya telah berjuang dan berupaya lewat eksepsi tersebut.

“Nggak masalah, kami usaha dan berjuang, soal hasil bukan urusan kami,” ucapnya.

Aziz menyebut kemenangan bagi pihaknya yakni menyatakan adanya kezaliman terhadap Habib Rizieq. Dia mengklaim hati nurani setiap manusia pasti setuju dengan hal tersebut.

“Kemenangan bagi kami adalah tetap dalam kebenaran yang kami yakini bahwa terjadi kezaliman luar biasa kepada HRS dkk dan kami yakin hati nurani jujur setiap manusia pasti setuju dengan kami,” ujarnya.

Lebih lanjut, Aziz berharap majelis hakim dapat memutus persoalan ini sesuai hati nurani. Dia berharap tidak ada pihak-pihak yang menekan hakim.

Semoga nanti di putusan majelis hakim memutus sesuai hati nurani berdasarkan keadilan dan kebenaran, bukan karena tekanan pihak lain,” imbuhnya.


Seperti diketahui, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menolak eksepsi atau nota keberatan Habib Rizieq Shihab dan penasihat hukumnya dalam kasus swab palsu RS Ummi, Bogor. Salah satu alasan hakim menolak eksepsi tersebut adalah dakwaan yang diberikan jaksa penuntut umum (JPU) sudah memenuhi syarat formil.

“Menimbang bahwa setelah membaca dan mengkaji surat dakwaan atas nama Muhammad Rizieq Shihab atau Habib Rizieq Shihab, majelis hakim berpendapat bahwa surat dakwaan tersebut sudah memenuhi syarat formil suatu surat dakwaan,” ujar ketua majelis hakim Khadwanto di ruang sidang PN Jakarta Timur, Rabu (7/4).

Khadwanto mengatakan isi pokok dakwaan telah memuat mengenai identitas lengkap terdakwa. Selain itu, uraian mengenai tindakan yang didakwakan juga sudah sesuai dengan waktu dan tempat.

Selain itu, majelis hakim menolak eksepsi karena isi nota keberatan terdakwa dan penasihat hukumnya dianggap sudah masuk dalam pokok perkara. Menurut hakim, pokok perkara harus terlebih dahulu diperiksa di dalam persidangan.

“Sebagaimana eksepsi terdakwa, tidak masuk ke dalam lingkup keberatan karena sudah masuk dalam pokok perkara,” katanya.| DTK

 

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: