Connect with us

LINTAS ACEH

Baitul Mal Banda Aceh Berhasil Himpun Zakat Rp 12 miliar

Published

on

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Baitul Mal Kota Banda Aceh berhasil menghimpun dana zakat, infaq, dan sedakah masyarakat hingga Oktober 2020 mencapai 12 miliar.

Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh Asqalani di Banda Aceh, Senin, mengatakan dana yang dihimpun tersebut masih jauh dari target.

“Tahun ini, kami ditargetkan menghimpun zakat, infaq, dan sedekah mendapat Rp22 miliar. Namun, hingga Oktober 2020, realisasinya baru Rp12 miliar,” kata Asqalani.

Menurut Asqalani, rendah realisasi zakat, infaq, dan sedekah pada 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Wabah virus corona ini menyebabkan usaha masyarakat yang selama ini menyalurkan zakar, infaq, dan sedekah, tidak berjalan.

Kendati begitu, kata Asqalani, dengan rentang waktu dua bulan lagi, Baitul Mal Banda Aceh terus berupaya mengoptimalkan penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat. Paling tidak, bisa sama dengan yang dihimpun tahun lalu.

“Dana zakat, infaq, dan sedekah yang dihimpun tahun lalu mencapai Rp16 miliar dari target Rp19 miliar. Dengan waktu tersisa dua bulan lagi, kami berupaya mengoptimalkan penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah, tahun ini,” kata Asqalani.

Menyangkut realisasi penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan Baitul Mal Kota Banda Aceh, Asqalani menyebutkan jumlahnya mencapai Rp6,7 miliar lebih dengan penerima zakat 8.213 orang dari sembilan kategori.

“Kategori penerima zakat tersebut di antara fakir konsumtif, fakir uzur, miskin konsumtif, miskin yatim, miskin disabilitas, dan miskin produktif serta mualaf, fisabillah, serta ibnu sabil,” kata Asqalani. | antara

LINTAS ACEH

Ombudsman Investigasi Dugaan Maladministrasi Bimtek

Published

on

Acehtimes.id | Banda Aceh – Menindaklanjuti laporan dari Koalisi Lembaga Masyarakat Sipil (LSM) dari Aceh Timur, pihak Ombudsman RI Perwakilan Aceh menurunkan tim untuk mencari informasi dan investigasi terkait kegiatan Bimtek Aparatur Desa tersebut.

“Berdasarkan informasi awal dari tim, bahwa ada aparatur desa yang juga merasa keberatan terkait Bimtek tersebut. Namun, ini belum lengkap. Nanti akan kita gali lebih mendalam” ungkap Dr Taqwaddin Husin, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh pada Senin 12 Oktober 2020.

Pihak Ombudsman belum dapat menyimpulkan, apakah Bimtek tersebut terdapat maladministrasi atau tidak. Karena saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh tim asisten.

Berdasarkan laporan yang disampaikan, bahwa memang ada dugaan maladministrasi yang terjadi pada kegiatan Bimtek Aparatur Desa di Aceh Timur.

Pihak Ombudsman selaku lembaga negara pengawas pelayanan publik, mengharapkan agar jika ada kegiatan Bimtek untuk aparatur, maka dilaksanakan oleh lembaga yang kompeten dan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh peraturan menteri (Permendagri atau Permendes), serta bukan profit orientid atau bukan mencari laba. Sebaiknya dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang layak dengan menghadirkan pemateri baik dari kalangan praktisi pemerintahan maupun dari akademisi.

 

Menurut Kepala Ombudsman RI Aceh, pada hakikatnya, peningkatan kapasitas aparatur desa merupakan hal penting untuk dilakukan guna memperluas pengetahuannya demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di gampong.

 

Dengan adanya Bimtek, diharapkan para Keuchik (Kepala Desa) dan aparatur lainnya memiliki kemampuan teknis dan strategis dalam mengelola dana desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Peningkatan sumber daya manusia perlu, namun tetap memperhatikan situasi dan efesiensi anggaran” sebut Taqwaddin.

Selanjutnya, tambah Taqwaddin, bahwa pelaksanaan Bimtek juga mesti berkoordinasi dengan instansi terkait. Supaya masalah yang ingin dibedah dalam Bimtek tersebut terarah sesuai kebutuhan, dan yang paling penting tidak ada pemaksaan bahwa kegiatan tersebut harus diikuti oleh aparatur desa dengan menganggarkan dana dalam APBDes.

“Intinya, Ombudsman sepakat dengan kegiatan Bimtek. Tetapi jangan sampai terjadi kegaduhan karena memaksimalkan laba yang berujung pada masalah hukum” ungkap Taqwaddin. | ASLP

Continue Reading

LINTAS ACEH

Aceh Besar Luncurkan Sistim Keungan Desa Secara Online

Published

on

ACEHTIMES.ID || ACEH BESAR – Bupati Aceh Besar Mawardi Ali bersama Forkopimda setempat meluncurkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Online guna mewujudkan pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong/desa yang transparan, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

“Aplikasi Siskeudes yang dibangun dan dikembangkan secara bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” kata Mawardi Ali di Jantho, Rabu.

Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela peluncuran aplikasi Siskeudes di Jantho, Aceh Besar dan turut dihadiri Kepala Badan Pengawasam Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Indra Khaira Jaya, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Provinsi Aceh, Azhari dan Plt Sekda Aceh Besar Abdullah.

Ia menjelaskan untuk suksesnya pembangunan di 604 gampong se-Aceh Besar, perlu dukungan semua pihak, sehingga penggunaan dana desa yang diplotkan untuk percepatan pembangunan di gampong betul-betul menerapkan  sistem transparansi dan akuntabilitas, dan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

“Kemajuan dan kemakmuran dalam masyarakat gampong merupakan dambaan semua kabupaten/kota. Bila gampong maju dan makmur, maka pada saat itulah semua pihak merasa sangat berbahagia karena inti dari pembangunan adalah majunya pedesaan,” katanya.

Ia mengatakan Pemkab Aceh Besar bersama OPD terkait akan selalu bekerja keras untuk mendukung setiap kegiatan pembangunan yang dijalankan di gampong.  

Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Besar,  Carbaini menjelaskan penerapan aplikasi Siskeudes di Aceh Besar telah dilakukan secara bertahap, yaitu mulai diperkenalkan dan disosialisasikan kepada pemerintah gampong sejak 2017. 

Ia mengatakan 2018 DPMG Aceh Besar mulai menerapkan Siskeudes untuk penganggaran dan tahun 2019 sudah mewajibkan hingga proses penatausahaan dan pelaporan. 

Kemudian tahun 2020, setiap gampong diwajibkan menggunakan aplikasi Siskeudes mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai pada pelaporan. 

“Alhamdulillah, menjelang akhir tahun 2020, aplikasi Siskeudes di Aceh Besar sudah berbasis online,” jelas Carbaini. 

Menurut dia untuk beberapa tahun terakhir Aceh Besar berada di depan dalam proses pencairan dana desa. 

Ia menyebutkan untuk Tahun 2020, Aceh Besar dapat menyalurkan dana desa tahap I sesuai PMK 205 yaitu sebesar 40 persen sebanyak 561 gampong, yang sisanya harus mengikuti PMK 50 Tahap I ditransfer 3 kali dan tahap II juga sudah ditransfer untuk 603 gampong. 

Carbaini melanjutkan, saat ini Aceh Besar satu-satunya kabupaten/kota yang sudah menyalurkan Tahap III untuk wilayah KPPN Banda Aceh sebanyak 601 gampong.| antara

Continue Reading

LINTAS ACEH

51 nelayan Aceh dari Thailand tiba di Tanah Rencong

Published

on

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Sebanyak 51 nelayan Aceh yang mendapat pengampunan dari Raja Thailand telah tiba di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, pada Selasa.

Mereka tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar sekitar pukul 09.00 WIB, yang disambut oleh pihak Dinas Sosial Aceh.

Setelah beberapa saat berada di Bandara SIM, para nelayan itu bertolak menggunakan bus Pemerintah Aceh ke Anjong Mon Mata di Komplek Pendopo Gubernur Aceh untuk acara penyambutan.

Acara penyambutan juga berlangsung sesuai dengan protokol kesehatan, sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19.

“Paling penting saya minta tetap jaga diri saat pulang ke Aceh. Jadi harus selalu memperhatikan protokol kesehatan,” kata Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dalam keterangan yang diterima di Banda Aceh, Senin (5/10) kemarin. | antara

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: