Connect with us

HABA VIRUS CORONA

Di Nagan Raya, 20 Orang Ditemukan Reaktif COVID-19

Published

on

ACEHTIMES.ID | NAGAN RAYA – Sebanyak 20 orang warga di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh reaktif COVID-19 berdasarkan hasil tes cepat yang dilakukan Tim Satgas Gugus Penanggulangan COVID-19 kabupaten setempat.

“Dari lebih kurang 100 orang yang dilakukan rapid tes, saat ini yang positif rapid test di Nagan Raya sebanyak 20 orang,” kata Koordinator Dokter Satgas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Nagan Raya, Dr Edi Hidayat SPPD, Senin di Suka Makmue.

Menurutnya, hasil tersebut diperoleh setelah tim satgas setempat melakukan tracking kepada sejumlah warga, pasca seorang jenazah positif COVID-19 berinisial P (63), warga sebuah desa di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya meninggal dunia yang dikebumikan secara normal.

Jenazah P dikebumikan secara normal karena hasil swabnya terbit setelah sehari korban dimakamkan oleh warga di desanya. | Ant

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HABA VIRUS CORONA

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid Tinggi, Walikota Aminullah Ucap Terima Kasih

Published

on

Aminullah Usman | foto FB

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Dikonfirmasi dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, hingga kini, tercatat angka kesembuhan pasien Covid-19 di ibukota Provinsi ini mengalami peningkatan.

“Syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, kepada kota kita tercinta. Semoga ini menjadi hal baik untuk kedepannya, agar kita bisa beraktivitas kembali seperti semula,” kata Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman di Balai Kota, Rabu 23 September 2020.

Wali kota menyebutkan, berdasarkan data yang ia terima dari Dinkes, hingga Rabu (23/9) ada sebanyak 487 orang pasien telah dinyatakan sembuh (negatif).

“Hari ini sebanyak 47 orang dinyatakan sembuh setelah melalui hasil uji di lab dan proses isolasi. Dalam sepekan terakhir, ada rata-rata 5-6 orang yang sembuh,” kata Aminullah.

Wali kota berharap kasus corona terus menunjukkan penurunan. Untuk itu, Aminullah pun meminta kerja sama masyarakat dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus berbahaya ini.

“Cukup dengan mematuhi prokes 4M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan (perwal 51 2020).”

Aminullah juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh tenaga medis yang terus berperang melawan virus corona di rumah sakit.

“Apresiasi tinggi patut kita berikan kepada seluruh jajaran yang bergerak di depan, dalam hal ini dokter, perawat, tenaga medis yang berperang melawan Covid-19,” ucap Aminullah.

Pencegahan penularan Covid-19 di Banda Aceh terus dilakukan menyeluruh oleh tim terpadu dengan memaksimalkan penerapan prokes di masyarakat. Razia pun rutin digelar Pemko bersama forkopimda guna menekan angka penularan.

Sementara itu, berdasarkan data dari dinas kesehatan Kota Banda Aceh per Rabu (20/9) tercatat sebanyak 1297 kasus positif. Selain 487 orang yang dinyatakan sembuh, sebanyak 762 orang masih dalam proses isolasi dan perawatan. | RIL

Continue Reading

HABA VIRUS CORONA

Ombudsman: Kesehatan Merupakan Pelayanan Wajib Dan Dasar

Published

on

Acehtimes.id | Banda Aceh- Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh Dr. Taqwaddin Husin merupakan salah satu pembicara pada dialog tentang pelayanan kesehatan di masa pendemi yang berlangsung di TVRI Aceh hari Senin (21/9) di Mata Ie.

Selain itu, hadir juga sebagai narasumber yaitu Dr. dr. Safrizal Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Aceh dan Falevi Kirani Ketua Komisi V DPRA.

Dialog yang dipandu Muhammad Syuib alias Mosyu berjalan sekitar satu jam tersebut berlangsung hangat, karena membahas isu terkini tentang pelayanan kesehatan saat pendemi.

Pada kesempatan tersebut, Taqwaddin menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan merupakan pelayanan wajib dan dasar. Sehingga pada prinsipnya dalam keadaan normal pelayanan bidang kesehatan tidak boleh terhenti. Namun karena keadaan darurat, dimana beberapa paramedis suatu Puskesmas terpapar virus corona maka demi kemaslahatan publik, dibolehkan Puskesmas tersebut tutup pelayanan.

“Jika Puskemas Kecamatan A tutup, maka seharusnya Puskesmas Kecamatan B yang berdampingan atau dekat harus menerima pasien dari Puskesmas yang ditutup. Sehingga pelayanan kesehatan tetap berjalan” sebut Taqwaddin.

Taqwaddin berharap, agar pihak BPJS mempermudahkan proses layanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam kondisi tersebut, masalah faskes harus fleksibel.

“Jangan sampai pelayanan kesehatan bagi masyarakat terganggu hanya karena administrasi faskes, mohon ini dipermudah” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa saat ini Aceh menempati posisi sepuluh besar tingkat Covid-19. Dan masuk dalam kategori zona merah secara nasional. Sehingga ada beberapa Puskesmas yang tutup karena pegawainya terpapar penyakit yang berasal dari Wuhan, Cina tersebut.

Sementara, Dr. Safrizal Ketua IDI Aceh dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan tetap harus jalan, walau dalam kondisi apapun.

“Penutupan dilakukan karena penyesuaian, dan kemudian akan dibuka kembali. Sifatnya hanya sementara” kata Safrizal.

Ketua Komisi V DPRA yang membidangi masalah Kesehatan M. Rizal Falevi Kirani, pada kesempatan tersebut juga menyampaikan terkait kurangnya peralatan yang dimiliki oleh rumah sakit rujukan di daerah. Selanjutnya Falevi juga menilai kurangnya dana refocusing untuk bidang kesehatan.

“Katanya medis adalah garda terdepan dalam penanganan covid, tapi perlengkapan untuk mereka belum memadai” papar Fahlevi.

“Saat ini ada sebelas rumah sakit rujukan covid di daerah, namun kesannya seperti asal tunjuk saja” tambahnya.

Pada akhir dialog, Dr Taqwaddin berharap agar jasa medis atau insentif untuk penanganan covid segera dicairkan. Karena support insentif akan lebih membangkitkan semangat paramedis yang berjibaku menangani Covid pada sektor hilir. Insentif tersebut bukan soal jumlah, tapi merupakan bukti nyata kepedulian perhatian dari pemerintah.

“Banyak tenaga medis yang mengeluh dan bahkan mengancam keluar dari RSUD bukan karena materi, tapi soal penghargaan. Oleh karenanya, kami berharap agar insentif tersebut segera dicairkan” pungkas Dr Taqwaddin, Kepala Ombudsman RI Aceh, yang juga merupakan Ketua Ikatan Alumni Universitas Airlangga Wilayah Aceh tersebut. | ASLP

Continue Reading

HABA VIRUS CORONA

Kebijakan Yang Tidak Patut; Balitbangkes Aceh Berhenti, Hasil Swap dikirim ke Jakarta

Published

on

Acehtimes.id | Banda Aceh – Ketua Ombudsman RI perwakilan Aceh Dr. H. Taqwadin, S.H, S.E., M.S, menanggapi dan menyarankan kepada Pemerintah Aceh, khususnya kepada Plt. Gubernur Aceh agar hasil swap selama berhentinya Balitbangkes tidak dikirim ke Jakarta. Tetapi dikirim ke Lab Unsyiah, yang ada di Banda Aceh, Provinsi Aceh. Hal ini perlu menjadi perhatian agar orang yang terindikasi terpapar virus corona bisa cepat mendapatkan hasilnya secara pasti.

Kecepatan dan ketepatan hasil uji laboratorium akan memberikan kepastian kepada orang yang terpapar. Semakin cepat, semakin pasti akan semakin bagus. Jangan gantung lama nasib para orang terpapar dalam ketidak-pastian karena harus menunggu hasil dari laboratorium di Jakarta. Semakin lama hasil yang mereka terima / ketahui maka semakin membebani psikologis orang-orang yang sedang menunggu hasil tersebut beserta keluarganya.

Taqwadin yang juga dosen senior di Unsyiah berharap Pemerintah Aceh bisa bersikap bijak dan tepat. Kami menyayangkan kebijakan publik yang mengirimkan hasil swap ke Jakarta. Kebijakan ini bukan hanya membuat jurang yang makin renggang antara Pemerintah Aceh dengan Unsyiah, tetapi sekaligus menyandera psikologis para korban Covid. Ini kebijakan yang tidak sehat dan kontra produktif.

Dalam perspektif Ombudsman, kebijakan mengirimkan hasil swap ke Jakarta, sementara di Aceh ada laboratorium lain yang juga mampu melakukannya, dapat dikategorikan sebagai tindakan dugaan maladministrasi dalam jenis perbuatan atau kebijakan yang tidak patut.

Kami sarankan agar Pemerintah Aceh mencabut kebijakan yang kurang pro-publik ini. Sebaiknya, Pemerintah Aceh mengoptimalkan upaya koordinatif dengan berbagai pihak berwenang di Aceh, baik dengan sesama pihak eksekutif, judikatif, dan juga legislatif. Ujar Dr. H. Taqwadin Husin, S.H, S.E., M.S.

Pemerintahan Aceh harus dibangun bersama-sama. Karena, memang tanggungjawab bersama untuk mensejahterakan rakyat. Tidak bisa Pemerintah Aceh hanya bermain sendiri (one man show) dengan menggabaikan lembaga legislatif dan judikatif. Begitu juga dengan sesama mitra eksekutif dari instansi vertikal, jangan juga ditinggalkan. | ASLP

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: