Connect with us

LINTAS ACEH

Dugaan Korupsi di BPKS Sabang Mulai Diusut Kejati Aceh

Published

on

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mulai mengusut dugaan korupsi pembangunan jaringan air bersih di Pulo Breuh, Aceh Besar, dengan nilai belasan miliar rupiah yang dilaksanakan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh Munawal Hadi di Banda Aceh, Rabu, mengatakan pengusutan kasus masih dalam tahap penyelidikan.

“Pengusutan kasus masih dalam tahap penyelidikan. Tim terus bekerja mengumpulkan keterangan serta mencari alat bukti,” kata Munawal Hadi menyebutkan

Penyelidikan dugaan penyimpangan anggaran pembangunan jaringan air bersih tersebut setelah didapat informasi pekerjaannya diduga tidak sesuai spesifikasi.

Selain itu, kata Munawal, Kejati Aceh juga menyurati Kepala BPKS di Sabang terkait bantuan pemanggilan terhadap enam pejabat yang terlibat dalam proyek pembangunan jaringan air bersih di Pulo Breuh atau Pulau Beras, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar.

Proyek pembangunan jaringan air bersih di Pulo Breuh dikerjakan dua tahun anggaran, 2017 dan 2018. Anggaran pembangunannya pada 2017 mencapai Rp13,1 miliar dan 2018 sebesar Rp5,4 miliar.

Enam yang dipanggil tersebut di antaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2018, PPK Perencanaan dan Pembebasan Lahan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggara 2017.

Kemudian, Pejabat Pembuat Komitmen Pulo Tahun Anggaran 2017, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun 2018, serta Pengguna Anggaran (PA) tahun 2018.

“Pemeriksaan para pejabat tersebut untuk dimintai keterangan. Jika nanti dalam pemeriksaan ada bukti kuat, maka penanganan kasus ditingkatkan ke penyidikan,” kata Munawal Hadi. | Antara

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LINTAS ACEH

BPBD Aceh Besar Lakukan Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana di Dayah

Published

on

Acehtimes.id | Banda Aceh – BPBD Aceh Besar yang diwakili oleh Bapak Sekretaris BPBD Rafsan beserta rombongan melaksanakan  sosialisasi dan penguatan pengetahuan kebencanaan pada 2 dayah dalam Kabupaten Aceh Besar. Acara tersebut bekerjasama dengan Aceh Disaster Intitute (ADI) yang tergabung dalam Forum Penguran Risiko Bencana (FPRB) Aceh.

Kegiatan dipusatkan di Dayah Darul Muttaqin, Cot Puklat  Sabtu 24 Oktober 2020, acara sosialisasi dan penguatan pengetahuan kebencanaan dibuka secara resmi oleh Kalaksa BPBD Aceh Besar yang di wakili oleh sekretaris BPBD Aceh Besar.

Abi Jufri (mewakili Dayah  Darul Muttaqin) dalam sambutannya menyambut baik ikhtiar kegiatan sosialisasi dan penguatan pengetahuan kebencanaan kepada santri di dayah.

Selain perwakilan dari dayah Darul Muttaqin, Cot Puklat Kuta Baro dan Blang Bintang, juga diundang santri dayah  Istiqamatuddin Babul Mu’arrif, Ladong Kecamatan Mesjid Raya serta santri dayah Bahhadul Fatta  Lamkabeu Kecamatan  Seulimum.

Acara dihadiri sekitar 50 peserta dan diisi oleh dua orang pemateri dari dua bidang keilmuan dan Untuk bidang ke santrian, materi disampaikan oleh Tgk. Irfan Siddiq dari Lubok.

Sedangkan dari akademisi, materi disampaikan oleh DR Nazli ismail, ketua Program Study Magister Ilmu Kebencanaan sekaligus juga Dewan Pakar Forum PRB Aceh.

Nazli Ismail menyampaikan riwayat gempa dan paleotsunami yang telah terjadi di Aceh dengan fakta otentik keilmuannya.

Dipenghujung acara juga dibagikan bingkisan secara simbolik berupa masker dan hand sanitizer yang merupakan standar untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan Covid19.

Acara yang dihelat tersebut juga rangkaian untuk memperingati hari Santri se-Indonesia yg bertepatan dengan tanggal 22 Oktober  setiap tahunnya. | ASLP

Continue Reading

LINTAS ACEH

Baitul Mal Banda Aceh Berhasil Himpun Zakat Rp 12 miliar

Published

on

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Baitul Mal Kota Banda Aceh berhasil menghimpun dana zakat, infaq, dan sedakah masyarakat hingga Oktober 2020 mencapai 12 miliar.

Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh Asqalani di Banda Aceh, Senin, mengatakan dana yang dihimpun tersebut masih jauh dari target.

“Tahun ini, kami ditargetkan menghimpun zakat, infaq, dan sedekah mendapat Rp22 miliar. Namun, hingga Oktober 2020, realisasinya baru Rp12 miliar,” kata Asqalani.

Menurut Asqalani, rendah realisasi zakat, infaq, dan sedekah pada 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Wabah virus corona ini menyebabkan usaha masyarakat yang selama ini menyalurkan zakar, infaq, dan sedekah, tidak berjalan.

Kendati begitu, kata Asqalani, dengan rentang waktu dua bulan lagi, Baitul Mal Banda Aceh terus berupaya mengoptimalkan penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat. Paling tidak, bisa sama dengan yang dihimpun tahun lalu.

“Dana zakat, infaq, dan sedekah yang dihimpun tahun lalu mencapai Rp16 miliar dari target Rp19 miliar. Dengan waktu tersisa dua bulan lagi, kami berupaya mengoptimalkan penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah, tahun ini,” kata Asqalani.

Menyangkut realisasi penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan Baitul Mal Kota Banda Aceh, Asqalani menyebutkan jumlahnya mencapai Rp6,7 miliar lebih dengan penerima zakat 8.213 orang dari sembilan kategori.

“Kategori penerima zakat tersebut di antara fakir konsumtif, fakir uzur, miskin konsumtif, miskin yatim, miskin disabilitas, dan miskin produktif serta mualaf, fisabillah, serta ibnu sabil,” kata Asqalani. | antara

Continue Reading

LINTAS ACEH

Ombudsman Investigasi Dugaan Maladministrasi Bimtek

Published

on

Acehtimes.id | Banda Aceh – Menindaklanjuti laporan dari Koalisi Lembaga Masyarakat Sipil (LSM) dari Aceh Timur, pihak Ombudsman RI Perwakilan Aceh menurunkan tim untuk mencari informasi dan investigasi terkait kegiatan Bimtek Aparatur Desa tersebut.

“Berdasarkan informasi awal dari tim, bahwa ada aparatur desa yang juga merasa keberatan terkait Bimtek tersebut. Namun, ini belum lengkap. Nanti akan kita gali lebih mendalam” ungkap Dr Taqwaddin Husin, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh pada Senin 12 Oktober 2020.

Pihak Ombudsman belum dapat menyimpulkan, apakah Bimtek tersebut terdapat maladministrasi atau tidak. Karena saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh tim asisten.

Berdasarkan laporan yang disampaikan, bahwa memang ada dugaan maladministrasi yang terjadi pada kegiatan Bimtek Aparatur Desa di Aceh Timur.

Pihak Ombudsman selaku lembaga negara pengawas pelayanan publik, mengharapkan agar jika ada kegiatan Bimtek untuk aparatur, maka dilaksanakan oleh lembaga yang kompeten dan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh peraturan menteri (Permendagri atau Permendes), serta bukan profit orientid atau bukan mencari laba. Sebaiknya dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang layak dengan menghadirkan pemateri baik dari kalangan praktisi pemerintahan maupun dari akademisi.

 

Menurut Kepala Ombudsman RI Aceh, pada hakikatnya, peningkatan kapasitas aparatur desa merupakan hal penting untuk dilakukan guna memperluas pengetahuannya demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di gampong.

 

Dengan adanya Bimtek, diharapkan para Keuchik (Kepala Desa) dan aparatur lainnya memiliki kemampuan teknis dan strategis dalam mengelola dana desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Peningkatan sumber daya manusia perlu, namun tetap memperhatikan situasi dan efesiensi anggaran” sebut Taqwaddin.

Selanjutnya, tambah Taqwaddin, bahwa pelaksanaan Bimtek juga mesti berkoordinasi dengan instansi terkait. Supaya masalah yang ingin dibedah dalam Bimtek tersebut terarah sesuai kebutuhan, dan yang paling penting tidak ada pemaksaan bahwa kegiatan tersebut harus diikuti oleh aparatur desa dengan menganggarkan dana dalam APBDes.

“Intinya, Ombudsman sepakat dengan kegiatan Bimtek. Tetapi jangan sampai terjadi kegaduhan karena memaksimalkan laba yang berujung pada masalah hukum” ungkap Taqwaddin. | ASLP

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: