Connect with us

HUKUM DAN KRIMINAL

GeRAK Aceh Surati KPK, Minta Supervisi Alokasi Anggaran untuk Kadin

Published

on

BANDA ACEH – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh sudah menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (14/11/2019).

Surat itu dikirim, setelah ditemukan adanya pos anggaran dalam bentuk hibah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh ke Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh.Dalam surat Nomor 146/B/G-Aceh/XI/2019 itu, GeRAK Aceh meminta KPK melakukan supervisi.

Terhadap alokasi anggaran untuk kebutuhan Kantor Kadin Aceh. Dimana pengusulan anggaran yang bersumber dari APBA Perubahan 2019 sebesar Rp 2.8 miliar lebih. Diduga prosesnya tidak sesuai dengan mekanisme. Serta tata cara penganggaran keuangan daerah.

Kadiv Advokasi Korupsi GeRAK Aceh, Hayatuddin Tanjung mengatakan, surat ke KPK itu diberikan karena pihaknya menilai, bantuan hibah sosial untuk Kadin secara kedudukan hukum dan tata kelola organisasi tidak memiliki kolerasi yang dapat dibenarkan.

Hal itu dapat dilihat dari komponen daerah.Bahwa lembaga Kadin bukan lembaga struktural organisasi pemerintahan. Bukan juga perangkat kesatuan daerah yang dapat serta merta dianggarkan menyeluruh. “Dapat diduga bahwa alokasi anggaran tersebut berpotensi menimbulkan celah adanya pelanggaran hukum terencana,” kata Hayatuddin Tanjung.

Hayatuddin menyampaikan, jika merujuk pada pasal 6 ayat (5) Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang perubahan ke empat atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 disebutkan, hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan untuk badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan telah memiliki surat keterangan terdaftar dari menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota.

Kemudian, kata Hayatuddin, jika melihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin sebagaimana dalam pasal 5 dijelaskan bahwa, Kadin itu bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah dan organisasi politik, serta dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan.

Hayatuddin menuturkan, secara etika, Kadin merupakan lembaga privat. Tidak dibenarkan membiayai organisasinya dengan menggunakan kesempatan dan sarana dari alokasi anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Karena lembaga itu tempat berkumpulnya pihak-pihak yang anggarannya bersumber dari keanggotaan terbatas. “Melihat dari nomenklatur dan tata organisasi, maka Kadin itu bukan bagian yang berhak mendapatkan anggaran secara terus menerus dalam bentuk hibah atau bansos,” ujarnya.

Jika melihat dari alokasi APBA-P tahun 2019, maka pengusulan anggaran ini direncanakan secara sistematis dan terencana. “Ini menunjukkan bahwa proses pemberiannya memiliki hubungan conflict of interest serta dapat dipastikan bagian dari barter politik anggaran antara pemerintah Aceh dengan pengusaha,” tutur Hayatuddin.

Dalam pengusulan ini, GeRAK Aceh melihat seluruhnya bersifat illegal. Dimana usulan tersebut tidak melalui skema perencanaan dan pembahasan bersama. Antara eksekutif dan legislatif. Bahkan bisa dipastikan pengusulannya memiliki hubungan kolerasi politik yang sarat kepentingan. Serta memiliki tujuan tertentu untuk mendapatkan barter politik anggaran. Di mana dimainkan untuk kepentingan segelintir pengusaha.

Apalagi, lanjut Hayatuddin, dari mata anggaran itu menunjukkan adanya potensi dugaan setting pengadaan barang dan jasa. Untuk memenangkan kandidat atau perusahaan tertentu.

Selain itu, tambah Hayatuddin, selama ini diketahui bahwa Plt Gubernur Aceh saat melakukan kunjungan kerja. Baik di dalam daerah maupun luar negeri. Serta kegiatan lain seperti touring menggunakan motor gede. Selalu bersamaan dengan para pengurus Kadin Aceh yang ikut mendampingi.

Untuk itu, GeRAK Aceh meminta kepada KPK RI dapat menindaklanjuti serta melakukan supervisi. Guna mencegah terjadinya perbuatan korupsi. Karena, hasil kajian pihaknya juga terdapat beberapa kejanggalan dalam pengusulan pengadaan dan mobiler untuk Kadin Aceh tersebut.

“Serta ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang pada pokoknya dapat menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi terencana, sistematis, dan dilakukan dengan melanggar hukum,” pungkas Hayatuddin. (Serambinews)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM DAN KRIMINAL

4 Toko Emas di Banda Aceh Curangi Konsumen, Polisi Bidik Pelaku Dengan Pasal Perlindungan Konsumen

Published

on

Ilustrasi toko emas | foto net

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Polda Aceh bakal menjerat empat toko emas yang terindikasi mencurangi pembeli dengan mengurangi kadar emas murni. Polisi telah menyiapkan Pasal 62 Jo Pasal 8 Huruf F UU Perlindungan konsumen dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara atau denda paling banyak Rp2 miliar, untuk mengungkap kasus ini.

“Emas ini sudah kita uji laboratorium dan didapatkan kemurnian emasnya 95-97 persen sementara disurat yang dijual oleh toko emas tersebut, ada empat toko, menyatakan kadar emas itu 99 persen,” kata Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardy, Senin (19/7/2021).

Winardy memastikan, penyidik dari Ditreskrimsus Polda Aceh bakal melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka kasus ini. Sebab, polisi telah memiliki hasil uji laboratorium yang menunjukkan penjual toko menjual emas dengan kadar yang tidak sesuai kuitansi jual-beli.

Dia mengatakan, penyidik telah memeriksa sejumlah pembeli dan pemilik toko dalam menyelidiki kasus ini. Bahkan telah mencocokkan keterangan saksi-saksi tersebut dengan bukti dokumen yang dimiliki polisi.

“Kemungkinan kita akan melakukan pemeriksaan lebih dalam karena kita telah memiliki hasil laboratorium nanti kita gelar perkara, selanjutnya kita tetapkan tersangka,” katanya. | inews

Continue Reading

HUKUM DAN KRIMINAL

Kuasa hukum sesalkan perpanjangan penahanan tersangka investasi ilegal

Published

on

Muklis Muktar SH | foto antara

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Kuasa hukum dua tersangka investasi ilegal yang menghimpun dana masyarakat melalui perusahaan penjualan pakaian Yalsa Boutique menyesalkan perpanjangan masa penahanan kliennya.

“Kami dapat informasi masa penahanan klien kami diperpanjang. Ini artinya perpanjangan kelima kali,” kata Mukhlis Mukhtar, kuasa hukum, dua tersangka investasi ilegal Yalsa Boutique, di Banda Aceh, Rabu.

Kedua tersangka investasi ilegal yang diperpanjang masa penahanannya yakni berinisial S (30) dan SHA (31). Kedua tersangka merupakan pasangan suami istri.

Menurut Mukhlis Mukhtar, perpanjangan masa penahaman ini menunjukkan penyidik tidak profesional. Sebab, tidak mampu menyelesaikan penyidikan, sehingga memperpanjang penahanan kedua tersangka hingga lima kali.

“Perpanjang penahanan sampai lima kali. Hak-hak tersangka juga harus dihormati. Kalau seperti ini, kinerja penyidik patut dipertanyakan,” kata pengacara yang juga mantan anggota DPR Aceh.

Mukhlis Mukhtar mengatakan dirinya jarang menemukan perkara besar seperti kliennya yang masa penahanan tersangkanya diperpanjang hingga lima kali.

“Oleh karena itu, kami meminta Kapolri harus turun tangan. Polisi jangan melayani masyarakat seperti itu dengan memperpanjang masa penahanan tersangka hingga lima kami,” kata Mukhlis Mukhtar.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh memperpanjang masa penahanan dua tersangka investasi ilegal dengan dana yang dihimpun mencapai Rp164 miliar.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy mengatakan masa penahanan terhadap kedua tersangka sudah dilakukan selama 90 hari.

“Perpanjang masa penahanan terhadap kedua tersangka merupakan penahanan pengadilan. Dan ini merupakan perpanjangan masa penahanan kedua dari pengadilan. Kedua tersangka sudah ditahan selama 90 hari,” kata Kombes Pol Winardy.

Kombes Pol Winardy mengatakan hingga saat ini penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh terus merampung berkas perkara tersebut. Penyidik juga sudah memeriksa 42 orang saksi.

Menurut Kombes Pol Winardy, penanganan perkara investasi ilegal tersebut sudah memasuki tahap satu. Penyidik terus berupaya melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa penuntut umum.

“Terkait barang bukti yang disita, belum ada penambahan. Sebelumnya, penyidik sudah menyita sejumlah mobil mewah dan rumah tersangka, serta uang tunai Rp46 juta, dan lainnya,” kata Kombes Pol Winardy. °| antara

 

Continue Reading

HUKUM DAN KRIMINAL

Polisi Buru 4 Peserta Touring yang Tabrak Ulama Aceh hingga Wafat

Published

on

ACEHTIMEA.ID | BANDA ACEH – Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh sedang mencari empat pengendara sepeda motor rekan dari pelaku yang menabrak pimpinan Dayah (pesantren) Ulee Titi, Waled Ibrahim Usman yang terjadi di kawasan Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar pada Sabtu (22/5) lalu.

Perintah pencarian itu berdasarkan instruksi dari Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, Kombes Pol Dicky Sondani.

“Saya sudah perintahkan Kasatlantas Polresta Banda Aceh untuk mencari empat orang yang ikut dalam rombongan touring tersebut,” kata Dicky Sondani, Selasa (25/5).

Dicky menuturkan, hasil olah tempat kejadian perkara, ditemukan bahwa ulama tersebut ditabrak oleh salah satu rombongan motor yang sedang touring dengan kecepatan tinggi.

“Saat kejadian itu, empat sepeda motor rombongan touring tancap gas melarikan diri,” ujarnya.

Kepolisian, kata Dicky, akan mengambil tindakan tegas terhadap rombongan touring baik itu sepeda motor, maupun mobil yang ugal-ugalan di jalan raya.

“Seharusnya dalam mengemudi jangan ugal-ugalan di jalan raya. Mereka para rombong touring harus menghormati para pengguna jalan raya lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Dirlantas Polda Aceh bersama Jasa Raharja telah memberikan santunan untuk keluarga almarhum Waled Ibrahim Usman dan diterima langsung oleh pihak keluarga.

“Kita sudah menyerahkan santunan dari Jasa Raharja sebesar Rp 50 juta kepada keluarga Abu Ulee Titi,” ungkapnya.

Saat ini, pelaku yang menabrak almarhum Waled Ibrahim Usman, Bismi Rahman (21) masih menjalani perawatan di RSUDZA. Dia belum bisa dimintai keterangan oleh polisi ,| merdeka

 

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: