ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Partai Gerindra dan PKB akan mendaftar sebagai partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024. Sebelum sampai ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), kedua parpol ini akan berangkat bersama dari Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Senin (8/8/2022).

Wasekjen DPP PKB, Syaiful Huda menyampaikan, pemilihan masjid sebagai titik awal ini menjadi penanda jika kerja sama politik kedua partai ditujukkan sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyat Indonesia.

“Kami ingin pendaftaran bersama kedua partai menjadi peserta Pemilu 2024 ini menjadi titik tolak kerja sama politik yang lebih konstruktif di masa depan. Maka kami ingin mengawali keberangkatan dari Masjid Sunda Kelapa untuk kemudian bersama-sama menuju Kantor KPU,” kata Syaiful Huda dalam keterangannya.

Huda menjelaskan, pemilihan Masjid Sunda Kelapa sebagai titik start keberangkatan kader Gerindra dan PKB mempunyai banyak makna. Salah satunya bahwa kerja sama politik Gerindra dan PKB berawal dari niat baik sebagai ikhitiar memberikan kemaslahatan lebih besar bagi rakyat Indonesia.

“Pemilihan masjid sebagai titik tolak keberangkatan ini juga sama semangatnya dengan pemilihan waktu pendaftaran di 10 Muharam yang juga merupakan hari baik dan mempunyai makna besar terhadap titik tolak kemenangan para tokoh besar dunia,” ujarnya.

Huda mengatakan, pemilihan Masjid Sunda Kelapa sebagai titik keberangkatan Gerindra dan PKB juga terinsipirasi dari filosofi masjid legendaris tersebut. Seperti diketahui, Masjid Sunda Kelapa berbentuk perahu yang menyimbolkan bahwa pelabuhan Sunda Kelapa dahulunya merupakan tempat terkenal untuk berdagang sekaligus tempat penyebaran Islam yang paling pesat pada masanya.

“Titik tolak dari masjid juga untuk mengingatkan kader Gerindra dan PKB bahwa perjuangan politik merupakan implementasi nilai-nilai luhur agama agar kita manusia selalu berupaya menciptakan peluang-peluang lebih besar bagi kemaslahatan rakyat Indonesia,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, ada sekitar 1.000 kader kedua partai yang akan ikut prosesi pawai dari Masjid Sunda Kelapa menuju Kantor KPU. Pawai ini akan diiringi marching band yang akan membawakan lagu-lagu perjuangan.

Nantinya Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar akan ikut bergabung dalam pawai ini sebelum masuk ke kantor KPU.

“Pendaftaran Gerindra dan PKB sebagai peserta Pemilu ini akan dipimpin langsung oleh Pak Bowo dan Gus Muhaimin. Ini juga sebagai penanda kian seriusnya kerja sama politik dari kedua belah pihak,” katanya.

Prabowo dan Muhaimin Iskandar lanjut dia, akan melakukan konferensi pers bersama setelah menyelesaikan rangkaian pendaftaran di kantor KPU. Menurutnya, kedua pimpinan parpol tersebut akan menyampaikan berbagai isu strategis terkait kerja sama Gerindra dan PKB dalam menghadapi Pemilu 2024.

“Nantinya Pak Bowo dan Gus Muhaimin akan menyampakan pernyataan pers bersama terkait kerja sama politik kedua belah pihak dalam menghadapi Pemilu 2024,” pungkasnya. | SINDOnews

ACEHTIMES. ID | BANDA ACEH – Partai Aceh, partai lokal di Aceh, menargetkan perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2024 lebih dari 50 persen, khususnya kursi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

“Seperti yang disampaikan Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf, target kami memperoleh kursi lebih dari 50 persen pada Pemilu 2024,” kata Juru Bicara Partai Aceh Nurzahri di Banda Aceh, Minggu.

Penyataan tersebut disampaikan Nurzahri usai mendampingi Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf dan jajaran pengurus saat mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 di Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

Menurut Nurzahri, Partai Aceh memiliki basis pendukung di beberapa kabupaten kota di Provinsi Aceh. Dengan basis pendukung tersebut diharapkan Partai Aceh bisa kembali menjadi peraih kursi terbanyak, terutama di DPR Aceh.

Partai Aceh pertama sekali mengikuti pemilu legislatif pada 2009 dengan meraih 33 dari 69 kursi DPR Aceh. Kemudian, pada Pemilu 2014, meraih 29 dari 81 kursi. Serta 18 dari 81 kursi pada Pemilu 2019.

Terkait pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu 2024, Nurzahri mengatakan Partai Aceh sudah siap. Partai Aceh juga sudah menyampaikan data pada sistem informasi partai politik atau sipol yang disyaratkan.

“Partai Aceh merupakan partai yang memenuhi ambang batas perolehan kursi pada pemilu sebelumnya. Jadi, Partai Aceh hanya mendaftar, tetapi tidak lago diverifikasi, baik administrasi maupun faktual,” kata Nurzahri.

Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Syamsul Bahri mengatakan keikutsertaan partai politik lokal pada pemilu legislatif di Aceh merupakan perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh.

Partai politik lokal di Aceh pertama sekali mengikuti pemilu legislatif pada 2009. Partai politik lokal hanya mengikuti pemilu legislatif untuk memilih anggota DPRD tingkat provinsi yang disebut DPRA dan DPRD tingkat kabupaten kota yang disebut DPRK.

“Partai politik lokal yang ingin mengikuti pemilu legislatif mendaftar di KIP Aceh. Pendaftaran sebagai calon peserta pemilu dimulai 1 hingga 14 Agustus 2022. Syarat pendaftaran sama dengan pendaftaran partai politik nasional. Pendaftaran partai politik nasional di KPU RI di Jakarta,” kata Syamsul Bahri. | ANT

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Partai Aceh, partai politik lokal di Aceh, resmi mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Muzakir Manaf didampingi sejumlah pengurus menyerahkan langsung berkas pendaftaran ke Kantor KIP Aceh di Banda Aceh, Minggu.

Berkas pendafttaran Partai Aceh menjadi calon peserta Pemilu 2024 diterima Ketua KIP Aceh Syamsul Bahri didampingi jajaran komisioner dan staf lembaga penyelenggara pemilihan umum tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Muzakir Manaf mengatakan partai politik lokal yang dipimpinnya mendaftar setelah mengunggah semua dokumen persyaratan peserta pemilu pada sistem informasi partai politik (sipol).

“Kami baru hari ini mendaftar karena sudah menyelesaikan pengisian data di sipol. Data yang kami sampaikan di sipol merupakan syarat mendaftar sebagai calon peserta pemilu,” kata Muzakir Manaf.

Muzakir Manaf mengharapkan Partai Aceh tidak terkendala dalam pendaftaran. Jika pun ada kendala, Partai Aceh meminta KIP Aceh segera menyampaikannya untuk diperbaiki, sehingga memenuhi syarat.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KIP Aceh Munawarsyah mengatakan tim verifikasi berkas pendaftaran partai politik calon peserta pemilu segera memeriksa kelengkapan berkas Partai Aceh.

“Ada tiga dokumen pendaftaran yang diperiksa, yakni surat pendaftaran yang ditandatangani pimpinan partai politik serta mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan HAM,” kata Munawarsyah.

Kemudian surat pernyataan data sipol serta rekapitulasi jumlah kepengurusan dan keanggotaan partai politik. Kedua surat tersebut juga mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan HAM.

“Setelah proses ini, kami akan menyatakan apakah dokumen pendaftaran Partai Aceh lengkap atau tidak lengkap. Kalau tidak lengkap, maka diperbaiki dalam masa pendaftaran yang berlangsung hingga 14 Agustus,” kata Munawarsyah.

Munawarsyah mengatakan Partai Aceh merupakan partai lokal yang memenuhi ambang batas perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2019. Jadi, Partai Aceh tidak akan diverifikasi, baik administrasi maupun faktual.

“Tapi, untuk menjadi peserta Pemilu 2024, Partai Aceh harus mendaftar. Setelah berkas pendaftaran dinyatakan lengkap, maka Partai Aceh akan ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 tanpa verifikasi administrasi dan faktual,” kata Munawarsyah.

Ketua KIP Aceh Syamsul Bahri mengatakan Partai Aceh merupakan partai politik lokal pertama yang mendaftar menjadi calon peserta Pemilu 2024. Pendaftaran partai politik lokal calon peserta pemilu berlangsung hingga 14 Agustus 2022.

“Setelah ini, akan ada partai politik lokal yang sudah mengonfirmasikan pendaftaran yakni Partai Adil Sejahtera Aceh. Kami juga menunggu partai politik lokal lainnya yang mendaftar,” kata Syamsul Bahri.

Keikutsertaan partai politik lokal pada pemilu legislatif di Provinsi Aceh merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh

Partai politik lokal pertama sekali mengikuti pemilihan anggota legislatif pada Pemilu 2007. Partai politik lokal hanya mengikuti pemilu legislatif untuk memilih anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. | ANT