Connect with us

POLITIK

Gerindra Kompak Prabowo Capres 2024 Lagi, Pasangan Puan Maharani, Anies Baswedan Atau Sandi Lagi?

Published

on

ACEHTIMES. iD | JAKARTA –Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto dipredidksi kembali maju Calon Presiden 2024 jika menuruti keinginan ketua-ketua DPD Gerindra se-Nusantara. Sebagai balon wakil presiden, banyak alternatif nama.

Mulai dari Puan Maharani PDIP), Anies Baswedan hingga Sandiaga Uno lagi.

Jika maju Pilpres 2024 akan jadi konstestasi keempat Prabowo di arena Pilpres 2024 

Pilpres 2009, Prabowo jadi Cawapres Mengawati. Tapi kalah dari SBY – Jusuf Kalla

Pilpres 2014, Prabowo jadi Capres menggandeng Hatta Rajasa. Kalah dari Jokowi – Jusuf Kalla.

Pilpres 2019, Prabowo Capres menggandeng Sandiaga Uno. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diminta untuk maju kembali di Pilpres 2024 sebagai calon presiden (Capres).

Dukungan terhadap menteri Jokowi itu datang dair DPD Partai Gerindra Kalbar yang menginginkan agar Prabowo Subianto kembali memimpin Partai berlambang kepala burung Garuda tersebut.

Prabowo Subianto juga diminta kembali maju dari pencalonan sebagai Capres kedepan.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Kalbar, Yuliansyah saat hadir rapat virtual atau telekonference bersama sejumlah jajaran dengan Prabowo Subianto dan Sekjend Ahmad Muzani.

“Pada intinya Kalimantan Barat seluruhnya tetap mendukung Bapak H Prabowo Subianto menjadi Presiden di 2024. Kita berharap juga kesehatan Bapak Prabowo selalu sehat selalu kita mendoakan,” kata Yuliansyah, Jumat (5/6/2020).

“Kita diseluruh Kabupaten Kota dan Provinsi bahkan seluruh kader solid meminta Pak Prabowo kembali menjadi Ketua Umum,” tambah pria yang juga Ketua Pengprov IMI Kalbar ini.

Menurutnya, Prabowo merupakan sosok yang ideal untuk memimpin Indonesia kedepan agar dapat menjadi negara maju.

Selain itu, dengan kepemimpinan Prabowo diyakini akan mengembalikan Indonesia menjadi macan Asia. 

Satu diantara contoh yang dapat diambilnya ialah keberhasilan Prabowo memimpin Gerindra sehingga menjadi partai terbesar kedua di Indonesia.

Lebih lanjut mengenai covid 19, Yuliansyah mengatakan jika Gerindra Kalbar prioritasnya membantu masyarakat dengan membagikan beras dan ikan. 

“Kita membagikan ikan sekaligus membantu mensosialisasikan Pak Menteri KKP kita Pak Edhy Prabowo, Menteri dari Gerindra, kita ingin membantu nelayan,” kata Yuliansyah | Tribunnews

POLITIK

FPI Ungkap Habib Rizieq Pegang Dokumen Rahasia untuk Pulang ke Indonesia

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman menyatakan bahwa kepulangan Habib Rizieq Shihab ke tanah air tinggal menunggu hari. Habib Rizieq diklaim punya dokumen rahasia yang membantu kembalinya imam besar FPI itu dari Arab Saudi.

Munarman menyebut proses pemulangan Rizieq ini sama sekali tidak menggunakan bantuan Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi, segala bentuk cekal dan persoalan hukum lainnya disebut Munarman sudah diselesaikan langsung oleh Rizieq.

“Habib Rizieq juga punya beberapa dokumen lain yang ini sementara ini belum kita buka, dokumen rahasia ya, dengan pihak-pihak yang selama ini berhubungan dengan Habib Rizieq dan kedutaan besar tidak terlibat dalam masalah ini. Jadi sebetulnya dia tidak tahu menahu, belakangan dia sok tahu,” kata Munarman melalui youtube channel FRONT TV, Minggu (18/10/2020).

Munarman menyebut Rizieq masih menunggu proses administrasi bayan safan (exit permit), penjadwalan dan pembelian tiket untuk pulang ke Indonesia.

“Jadi Habib Rizieq ini bisa pulang kapan saja ketika izin bayan exit itu dikeluarkan suratnya. Surat-surat itu dikeluarkan Arab Saudi, tidak ada hubungannya dengan kedutaan kita. Kecuali ada hal lain yang dibikin-bikin,” ucapnya.

Munarman mengecam Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel yang menyebut Rizieq belum bisa pulang karena melanggar overstay visa kunjungan.

“Tentunya sebagai duta besar, keberadaan duta besar harus berusaha untuk memulangkan. Bukan justru menyatakan Habib Rizieq tidak bisa pulang. Tidak membantu sedikit pun untuk bisa pulang, bukan mempersulit,” kecamnya.

Sebelumnya Dubes Agus Maftuh menyatakan Rizieq belum bisa pulang sebab masih tercatat sebagai pelanggar visa kunjungan karena overstay dalam sistem keimigrasian Arab Saudi.

“Bentuk pelanggaran: mutakhallif ziyarah (overstay dengan visa kunjungan). Ada juga kolom “ma’lumat al-mukhalif” (data tentang pelanggar). Di kolom foto MRS ditulis “Surah al-Mukhalif” foto pelanggar. “Red Blink” adalah sinyal bahwa yang bersangkutan belum bisa keluar dari Arab Saudi,” kata Agus dalam keterangannya, Rabu (14/10/2020).

Padahal kabar kepulangan Habib Rizieq ini sudah digembar-gemborkan oleh Ketua Umum DPP FPI Ahmad Shabri Lubis yang menyebut Rizieq telah berunding dengan otoritas Arab Saudi tanpa dijembatani pemerintah Indonesia.

Ahmad Shabri bahkan menyatakan bahwa Rizieq akan segera memimpin revolusi terhadap pemerintahan Joko Widodo setibanya di tanah air.[sc]

Continue Reading

POLITIK

Irwandi Yusuf Diberhentikan Presiden dari Gubernur Aceh

Published

on

Irwandi Yusuf | foto antara

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan keputusan (Keppres) pemberhentian Irwandi Yusuf dari jabatannya sebagai Gubernur Aceh 2017-2022.

Keppres tersebut sudah diterima pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat paripurna mengumumkan pemberhentian serta mengangkat Nova Iriansyah menjadi Gubernur Aceh definitif.

“Tanggal 12 Agustus saya sudah melihat surat keputusan itu di ruang Wakil Ketua III DPRA,” kata Wakil Ketua I DPRA Dalimi di Banda Aceh, Kamis. 

Namun, sejak diterimanya surat keputusan Presiden itu, DPRA belum memprosesnya, bahkan agenda paripurna belum dijadwalkan sampai hari ini. 

Dalimi mengaku tidak mengetahui tindaklanjut dari Keppres tersebut. Padahal semestinya setelah Keppres diterima harus segera diumumkan dan dibacakan dalam paripurna. 

“Pertanyaannya kenapa lembaga belum melakukan hal itu, kenapa tidak ditindaklanjuti,” ujarnya. 

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 23 ayat (1) huruf d disebutkan, DPR Aceh memiliki tugas serta kewenangan mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian Gubernur atau Wakil Gubernur kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri.

“Di UUPA, dimulai dari Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota, diangkat dan diberhentikan itu prosesnya harus di DPRA/DPRK kalau kita di Aceh,” ujar politikus partai Demokrat itu. 

Mengenai tindaklanjut Keppres itu, Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin belum sejauh ini belum memberikan keterangan apapun mengenai proses yang telah dilakukan terkait pemberhentian Irwandi Yusuf tersebut. 

Seperti diketahui, Irwandi Yusuf diberhentikan dari jabatannya karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana otonomi khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018 

Mahkamah Agung pada putusan kasasi menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara dengan denda Rp 300 juta serta subsider tiga bulan kurungan terhadap mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu. 

Saat ini, Irwandi masih berada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung. | antara

Continue Reading

POLITIK

Paham Risiko, Gatot Nurmantyo Tidak Akan Ciut Dengan Penangkapan Syahganda Dkk

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Pengaruh figur jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dan Prof. M. Din Syamsuddin begitu besar sehingga dalam waktu singkat Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menjadi sangat besar.

“Semenjak KAMI lahir nama Gatot sering menjadi pemberitaan media karena untuk pertama kali mantan Panglima TNI ini secara terbuka menunjukkan bergabung dengan sebuah organisasi yang pengurusnya banyak para tokoh dan aktivis,” kata pemerhati politik sekaligus Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (14/10).

Selasa kemarin, polisi menangkap tiga petinggi KAMI yaitu Syahganda Nainggolan, M. Jumhur Hidayat, dan Anton Permana. Syahganda dkk diciduk oleh polisi lantaran diduga melanggar kasus dugaan tindak pidana UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut Iwel Sastra, tentu saja penangkapan terhadap sejumlah pengurus KAMI dikaitkan dengan Gatot Nurmantyo yang merupakan salah seorang presidium KAMI. Banyak pihak yang mengharapkan Gatot untuk segera turun tangan.

“Dalam situasi sekarang ini turun tangan yang terbaik adalah memberikan bantuan hukum kepada para pengurus KAMI yang ditangkap. Sepertinya, di KAMI sudah ada mekanisme bantuan hukum untuk anggota atau pengurus yang berurusan dengan hukum,” terangnya.

Dan, apakah mereka anggota KAMI atau bukan, Syahganda dan Jumhur sejak dulu sudah dikenal sebagai aktivis kawakan. Jadi mereka pasti sudah tahu risiko yang dihadapi dalam setiap langkah.

“Untuk Gatot Nurmantyo, kejadian ini tidak akan membuat dirinya menjadi ciut. Sebagai mantan Panglima TNI, pasti Gatot sudah tahu risiko apa saja yang akan dihadapi ketika dia bersedia menjadi presidium KAMI,” tutup Iwel Sastra.(RMOL)

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: