Connect with us

HUKUM DAN KRIMINAL

HRS: Sudah Rahasia Umum Pelanggaran Prokes Orang Dekat Jokowi Dibiarkan dan Dibenarkan

Acehtimes

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Terdakwa kasus pelanggaran protokol kesehatan dan UU Kekarantinaan Kesehatan, Habib Rizieq Shihab menyatakan sudah menjadi rahasia umum bahwa aneka kerumunan dan pelanggaran prokes yang dilakukan orang – orang dekat Presiden Joko Widodo dibiarkan bahkan dibenarkan.

Namun sikap polisi dan kejaksaan berbanding terbalik saat menangani kasusnya.

Hal ini disampaikan Habib Rizieq saat membaca eksepsi atau surat pembelaan pribadi atas dakwaan JPU dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (26/3/2021).

“Sudah menjadi rahasia umum yang disaksikan dan diketahui semua lapisan masyarakat bahwa aneka kerumunan dan pelanggaran prokes yang dilakukan secara demonstratif oleh orang-orang dekat Jokowi dibiarkan oleh aparat bahkan dibenarkan,” kata dia.

Ia mencontohkan aneka pelanggaran yang dilakukan orang – orang dekat Jokowi.

Antara lain anak dan menantu Jokowi saat Pilkada 2020 di Solo dan Medan belasan kali melanggar prokes. Tapi proses hukum tidak berjalan di kepolisian maupun kejaksaan.

“Apa karena mereka keluarga presiden sehingga mereka kebal hukum?,” tanya Habib Rizieq.

Selain itu, anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Pekalongan sejak awal pandemi selama berbulan-bulan setiap malam Jum’at Kliwon, menggelar Kerumunan ribuan massa tanpa jaga jarak dan tanpa masker. 

Bahkan sempat membuat pernyataan dihadapan ribuan massa untuk mengabaikan dan tidak peduli wabah Corona. Tapi anggota Wantimpres tersebut tak pernah tersentuh hukum.

Lalu hal paling fenomenal adalah saat Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Februari 2021, menggelar kerumunan ribuan massa tanpa prokes, bahkan lempar bingkisan yang sudah direncanakan dan disiapkan sebelumnya. Kejadian itu terjadi di Maumere, Nusa Tenggara Timur. 

Atas kejadian itu, tanpa punya rasa malu Mabes Polri langsung menyatakan tidak ada pelanggaran prokes dalam peristiwa tersebut. 

“Kenapa kepolisian dan kejaksaan menutup mata dan membiarkan berbagai kerumunan yang dengan sengaja melanggar prokes, tanpa merasa bersalah apalagi meminta maaf, bahkan dilakukan secara berulang kali?!,” lanjut Habib  Rizieq.

Sehingga menurutnya jelas bahwa proses hukum atas kasus kerumunan di Petamburan adalah bentuk diskriminasi hukum.

“Jadi jelas bahwa proses hukum terhadap Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan adalah bentuk diskriminasi hukum yang dilarang oleh konstitusi dan Perundang-undangan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45,” tegas Habib Rizieq. []

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM DAN KRIMINAL

Jadi Saksi Ahli Habib Rizieq, Refly Harun: Kalau Sudah Patuh Usai Dikenai Sanksi Administrasi, Untuk Apalagi Dihukum

Acehtimes

Published

on

Habib Rizieq Shihab | foto net

ACEHTIMES.ID | JAKARTA –  Sanksi administratif dan sebagainya sudah lebih dari cukup untuk para pelanggar protokol kesehatan ketimbang dikenakan sanksi pidana.

Begitu dikatakan pakar hukum tata negara Refly Harun saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus kerumunan dengan terdakwa Habib Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (10/5).

Pada sidang tersebut, Habib Rizieq bertanya kepada Refly soal pemidanaan seseorang dengan Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan saat sudah dikenakan sanksi denda administratif.

Dijawab Refly, pertama dalam pelanggaran pidana ada dua prinsip hukum, yakni mala in se dan mala prohibita. Kata dia, pelanggaran pidana yang masuk prinsip mala in se tersebut saja masih bisa diselesaikan perkaranya di luar hukum.

“Tapi kalau sanksi misalnya sanksi non pidana bisa diterapkan dan yang menerima sanksi tersebut juga patuh misalnya. Maka kita bicara, untuk apalagi kita sanksi pidana untuk kasus itu,” ujar Refly.

Menurutnya, hukum harus merestorasi atau biasa disebut dengan restoratif justice

“Misalnya dalam soal prokes kalau semua pelanggaran prokes yang mala in prohibita itu dekati dalam hukum pidana semua. Maka berdasarkan asas equality before the law dan asas diskriminatif semuanya harus diproses demi menegakan dua prinsip tersebut,” terangnya.

“Kan tidak mungkin bukan itu tujuan dari hukum, tujuan dari hukum itu tertib sosial. Kalau manusianya sudah tertib sudah patuh misalnya, untuk apalagi dihukum,” lanjutnya.

Refly mengatakan, dalam pemberatan hukum pidana, maka harus dibuktikan setidaknya dua alasan yang menimbulkan kedaruratan kesehatan.

“Nah kalau dari sana saja susah kita harus membuktikannya, maka membawa ini ke ranah pidana tidak lebih tidak penting lagi,” demikian Refly. (RMOL)

 

Continue Reading

HUKUM DAN KRIMINAL

Saksi: Jamaah yang Hadir di Petamburan Cuma Mau Lihat Habib Rizieq

Acehtimes

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Kubu terdakwa kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung, Habib Rizieq Shihab menghadirkan dua saksi meringakan dalam sidang lanjutan kasus pelanggaran protokol kesehatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin 3 Mei 2021

Salah satu saksi meringankan Habib Rizieq adalah mantan Ketua Hilal Merah Indonesia Front Pembela Islam (FPI), Ali Al Hamid. Dalam kesaksiannya dia menyebut banyak jamaah langsung meninggalkan lokasi sebelum acara usai.

Ali Al Hamid dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, mengatakan bahwa acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq Shihab yang digelar pada 14 November 2020 itu dimulai pukul 21.00 WIB dan berakhir pukul 23.00 WIB.

“Jamaah yang datang ada yang cuma ingin lihat Habib (Rizieq) terus langsung pulang,” kata Ali Al Hamid yang juga merupakan Humas Maulid Nabi Muhammad di Petamburan itu.

Adapun sidang kali ini, pihak kuasa hukum Rizieq Shihab mengatakan bahwa pihaknya hanya menghadirkan saksi untuk kasus kerumunan di Petamburan

“Saksi untuk kasus Petamburan hari ini dua orang. Untuk total saksi di kasus Petamburan tidak sampai 10 orang, itu sudah termasuk saksi ahli,” tuturnya.


Dua saksi yang dihadirkan adalah Ketua Barisan Kesatria Nusantara Zainal Arifin dan eks Ketua Hilal Merah Indonesia FPI Ali Al Hamid. Sedangkan untuk kasus kerumunan di Megamendung, pihak terdakwa Rizieq tidak menghadirkan saksi.

“Megamendung kita tidak pakai saksi, karena memang tidak ada saksi. Orang itu orang-orang Ponpes semua di atas, yang dilaporkan yang di atas. Di atas tidak ada orang masuk,” ujar Aziz Yanuar.

Sebelumnya, sejumlah saksi telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang Rizieq Shihab untuk kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung.

Mereka adalah Wali Kota Bogor Bima Arya, mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto, hingga mantan Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara. []

Continue Reading

HUKUM DAN KRIMINAL

Kasus dugaan pelanggaran prokes di Banda Aceh masuk tahap penyidikan

Acehtimes

Published

on

Ilustrasi | foto net

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Satreskrim Polresta Banda Aceh meningkatkan status kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) saat pergelaran konser amal di sebuah kafe di ibu kota Provinsi Aceh itu beberapa waktu ke tahap penyidikan.

“Terkait dengan status kasus pelanggaran protokol kesehatan yang mengakibatkan kerumunan massa, sudah ditingkatkan ke tahapan penyidikan,” kata Kasatreskrim Polresta Banda Aceh AKP M Ryan Citra Yudha di Banda Aceh, Jumat.

AKP Ryan mengatakan setelah viralnya pagelaran musik di Cafe New Soho, Penunayong, Banda Aceh ke media sosial beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh mahasiswa untuk penggalangan dana bantuan sosial banjir di NTT (konser amal) tersebut prosesnya terus berjalan.

“Setelah lokasi dilakukan penyegelan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik, penyelenggara kegiatan dan para saksi-saksi,” ujarnya.

Namun, kata Ryan, pihaknya sampai saat ini belum menetapkan tersangka karena masih ada saksi yang harus dilakukan pemeriksaan, nantinya akan digelar kembali guna menentukan tersangkanya.

Dalam kesempatan ini, Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto sangat prihatin terhadap kasus tersebut, apalagi terjadi di saat kondisi pandemi dan dalam situasi bulan suci Ramadhan.

“Kemudian di saat kita sedang melaksanakan prokes, ternyata di tempat New Soho itu ada kegiatan yang mengakibatkan kerumunan massa,” kata Kombes Pol Joko Krisdiyanto.

Joko menegaskan, kepolisian tidak akan berhenti dalam perkara ini saja, dan kasus tersebut akan menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. |antara

 

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: