Connect with us

HUKUM DAN KRIMINAL

Jawaban Tim Advokasi Pesantren Rizieq ke PTPN: Somasi Error

Acehtimes

Published

on

Acehtimes.id | Jakarta – Tim advokasi Markaz Syariah Pondok Pesantren milik Rizieq Shihab di Megamendung, Bogor–memberikan jawaban atas somasi yang dikirimkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII terkait permintaan meninggalkan lahan.

Pada surat yang salinannya CNNIndonesia.com dapatkan dari Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman itu menyatakan bahwa somasi yang dilontarkan PTPN VIII adalah tidak tepat sasaran.

“Somasi Saudara adalah error in persona karena seharusnya Pihak PTPN VIII mengajukan complain baik pidana ataupun perdata kepada pihak yang menjual tanah tersebut kepada Pihak Pesantren atau HRS [Habib Rizieq Shihab], karena Pihak Pesantren dengan diketahui semua aparat dari mulai Kepala Desa hingga Gubernur membeli tanah tersebut dari pihak lain yang mengaku dan menerangkan tanah tersebut miliknya,” demikian pembuka isi surat tim advokasi Markaz Syariah yang akan ditujukan kepada Direktur PTPN VIII Mohammad Yudayat.

Pada surat tersebut, tercatat enam nama kuasa hukum termasuk Munarman. Lima lainnya lagi adalah Sugito Atmo Pawiro, Ichwanudin Tuankotta, Aziz Yanuar, Nasrullah Nasution, dan Yudi Kosasih.

Mereka menjawab surat somasi dari PTPN VIII bernomor SB/I.1/6131/XII/2020, tertanggal 18 Desember 2020.

Termasuk poin pertama tadi, ada 11 butir yang termaktub dalam surat jawaban atas somasi PTPN VIII terkait permintaan Pondok Pesantren (Ponpes) Markaz Syariah.

Sebagai informasi, dalam somasi tersebut, dituliskan ada permasalahan penggunaan fisik tanah HGU PTPN, Kebun Gunung Mas seluas kurang-lebih 30,91 hektare, oleh Ponpes Agrokultur Markaz Syariah sejak 2013 tanpa izin dan persetujuan dari PTPN VIII.

Selain itu, Markaz Syariah pun diminta menyerahkan lahan tersebut selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak diterimanya somasi. Jika somasi tidak diindahkan, akan dilaporkan kepada Polda Jawa Barat.

Dalam jawaban somasi tersebut, tim kuasa hukum menyatakan Markaz Syariah baru mengetahui keberadaan sertifikat hak guna usaha (SHGU) di lahan tersebut saat menerima surat dari PTPN VIII.

 

Sementara itu, selama ini mereka meyakini bahwa Rizieq membeli lahan tersebut dari para petani yang sebelumnya menguasai dan mengelolanya secara fisik, juga dari para pemilik sebelumnya.

“Bahwa atas lahan tersebut sebelumnya adalah merupakan lahan kosong atau tanah telantar yang dikuasai secara fisik dan dikelola oleh banyak masyarakat lebih dari 25 tahun lamanya,” demikian poin keempat dalam surat jawaban untuk PTPN VIII.

Berlatar belakang penguasaan fisik yang sedemikian lama oleh masyarakat itulah, kuasa hukum Rizieq menyatakan kliennya berkeyakinan atas lahan tersebut secara hukum memang benar milik para penggarap.

“Sehingga klien kami bersedia untuk membeli lahan-lahan tersebut dari para para pemilik atas lahan tersebut,” tambahnya.

Atas dasar itu semua, tim kuasa hukum Markaz Syariah menegaskan kliennya telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum di mana pembeli dilindungi iktikad baik sebagaimana Surat Edaran MA yang mengaskannya dalam Putusan MA Nomor 251K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958.

Lebih lanjut, pihak Tim Kuasa Hukum Markaz Syariah pun menegaskan perlu klarifikasi secara resmi dari pihak Badan Pertanahan Nasional terkait peta batas atas lahan HGU (Hak Guna Usaha) yang diklaim PTPN VIII. Pasalnya, berdasarkan informasi yang didapat kliennya SHGU yang dimiliki PTPN VIII itu telah dibatalkan lewat putusan MA yang berkekuatan hukum tetap.|CNN|ASLP|

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM DAN KRIMINAL

Polisi Gagalkan Peredaran Ganja 40 Kilogram

Acehtimes

Published

on

Ilustrasi ganja | foto net

ACEHTIMES.ID | MEDAN – Pihak kepolisian menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja seberat 40 kilogram dari tiga orang tersangka yang diamankan di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

“40 kilogram ganja ini berasal dari Kabupaten Mandailing Natal dan berhasil digagalkan peredarannya oleh petugas Polsek Patumbak,” kata Wakapolrestabes Medan AKBP Irsan Sinuhaji saat ekspose kasus di Mapolsek Patumbak, Sabtu.

 Ia mengatakan identitas ketiga orang tersangka yang diamankan masing-masing berinisial IR (39), SL (29) dan MF (28).

Penangkapan ketiga tersangka berawal dari informasi masyarakat adanya peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Deli Serdang.


 Petugas kemudian melakukan penyamaran dan berhasil mengamankan tersangka IR beserta barang bukti 40 kilogram ganja.

 “Tersangka IR mengaku ganja itu milik tersangka SL dan MF,” katanya.

 Selanjutnya, petugas meminta tersangka IR untuk menghubungi SL dan MF dengan iming-iming uang senilai Rp10 juta agar datang ke kediamannya.

“Kedua tersangka SL dan MF percaya dan datang ke kediaman tersangka IR. Petugas kemudian mengamankan kedua tersangka,” katanya.

 Atas perbuatannya ketiga tersangka dikenakan UU Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman 20 tahun penjara. | Antara

Continue Reading

HUKUM DAN KRIMINAL

Terbukti Jual Miras, 2 Mahasiswa ini Dicambuk

Acehtimes

Published

on

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Dua mahasiswadi Aceh dihukum cambuk karena nekat berjualan minuman keras (miras). Kedua pelanggar qanun syariat Islam di Aceh itu dieksekusi cambuk di Taman Sari Banda Aceh, Aceh.

Terpidana tersebut masing masing berinisial AD dan S. Mereka diamankan saat mengantar minuman keras ke tempat pembeli di kawasan Lampineung, Banda Aceh.


Masing-masing pelaku mendapat 18 kali cambukan setelah di potong dua kali karena telah menjalani masa tahanan. Eksekusi itu dilakukan setelah keduanya dinyatakan bersalah oleh pengadilan.


Kasi Penindakan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Safriadi menyebutkan, kasus keduanya ditangani Kejati Aceh. Pihaknya memfasilitasi lokasi eksekusi karena tempat kejadiannya berada di Banda Aceh.

“Jadi kami hanya memfasilitasi tempat dan algojo. Selebihnya dilakukan oleh Kejati Aceh,” katanya, Rabu (7/4/2021).

Prosesi eksekusi hukuman cambuk sepekan jelang puasa ini berlangsung terbuka dan disaksikan masyarakat dan aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh | Inews

Continue Reading

HUKUM DAN KRIMINAL

Eksepsi Ditolak Hakim, HRS Akan Sampaikan Keberatan di Sidang Pleidoi

Acehtimes

Published

on

Habib Rizieq Shihab. | foto net

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Pihak Habib Rizieq akan menyampaikan keberatan kembali atas putusan sela tersebut saat sidang pleidoi.

“Kita akan sampaikan keberatan kita atas putusan sela ini nanti di pleidoi,” kata Kuasa Hukum Habib Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, saat dihubungi, Rabu (7/4/2021).

Aziz mengatakan Habib Rizieq tidak masalah dengan penolakan eksepsi tersebut. Dia menyebut pihaknya telah berjuang dan berupaya lewat eksepsi tersebut.

“Nggak masalah, kami usaha dan berjuang, soal hasil bukan urusan kami,” ucapnya.

Aziz menyebut kemenangan bagi pihaknya yakni menyatakan adanya kezaliman terhadap Habib Rizieq. Dia mengklaim hati nurani setiap manusia pasti setuju dengan hal tersebut.

“Kemenangan bagi kami adalah tetap dalam kebenaran yang kami yakini bahwa terjadi kezaliman luar biasa kepada HRS dkk dan kami yakin hati nurani jujur setiap manusia pasti setuju dengan kami,” ujarnya.

Lebih lanjut, Aziz berharap majelis hakim dapat memutus persoalan ini sesuai hati nurani. Dia berharap tidak ada pihak-pihak yang menekan hakim.

Semoga nanti di putusan majelis hakim memutus sesuai hati nurani berdasarkan keadilan dan kebenaran, bukan karena tekanan pihak lain,” imbuhnya.


Seperti diketahui, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menolak eksepsi atau nota keberatan Habib Rizieq Shihab dan penasihat hukumnya dalam kasus swab palsu RS Ummi, Bogor. Salah satu alasan hakim menolak eksepsi tersebut adalah dakwaan yang diberikan jaksa penuntut umum (JPU) sudah memenuhi syarat formil.

“Menimbang bahwa setelah membaca dan mengkaji surat dakwaan atas nama Muhammad Rizieq Shihab atau Habib Rizieq Shihab, majelis hakim berpendapat bahwa surat dakwaan tersebut sudah memenuhi syarat formil suatu surat dakwaan,” ujar ketua majelis hakim Khadwanto di ruang sidang PN Jakarta Timur, Rabu (7/4).

Khadwanto mengatakan isi pokok dakwaan telah memuat mengenai identitas lengkap terdakwa. Selain itu, uraian mengenai tindakan yang didakwakan juga sudah sesuai dengan waktu dan tempat.

Selain itu, majelis hakim menolak eksepsi karena isi nota keberatan terdakwa dan penasihat hukumnya dianggap sudah masuk dalam pokok perkara. Menurut hakim, pokok perkara harus terlebih dahulu diperiksa di dalam persidangan.

“Sebagaimana eksepsi terdakwa, tidak masuk ke dalam lingkup keberatan karena sudah masuk dalam pokok perkara,” katanya.| DTK

 

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: