Connect with us

HUKUM DAN KRIMINAL

Jawaban Tim Advokasi Pesantren Rizieq ke PTPN: Somasi Error

Published

on

Acehtimes.id | Jakarta – Tim advokasi Markaz Syariah Pondok Pesantren milik Rizieq Shihab di Megamendung, Bogor–memberikan jawaban atas somasi yang dikirimkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII terkait permintaan meninggalkan lahan.

Pada surat yang salinannya CNNIndonesia.com dapatkan dari Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman itu menyatakan bahwa somasi yang dilontarkan PTPN VIII adalah tidak tepat sasaran.

“Somasi Saudara adalah error in persona karena seharusnya Pihak PTPN VIII mengajukan complain baik pidana ataupun perdata kepada pihak yang menjual tanah tersebut kepada Pihak Pesantren atau HRS [Habib Rizieq Shihab], karena Pihak Pesantren dengan diketahui semua aparat dari mulai Kepala Desa hingga Gubernur membeli tanah tersebut dari pihak lain yang mengaku dan menerangkan tanah tersebut miliknya,” demikian pembuka isi surat tim advokasi Markaz Syariah yang akan ditujukan kepada Direktur PTPN VIII Mohammad Yudayat.

Pada surat tersebut, tercatat enam nama kuasa hukum termasuk Munarman. Lima lainnya lagi adalah Sugito Atmo Pawiro, Ichwanudin Tuankotta, Aziz Yanuar, Nasrullah Nasution, dan Yudi Kosasih.

Mereka menjawab surat somasi dari PTPN VIII bernomor SB/I.1/6131/XII/2020, tertanggal 18 Desember 2020.

Termasuk poin pertama tadi, ada 11 butir yang termaktub dalam surat jawaban atas somasi PTPN VIII terkait permintaan Pondok Pesantren (Ponpes) Markaz Syariah.

Sebagai informasi, dalam somasi tersebut, dituliskan ada permasalahan penggunaan fisik tanah HGU PTPN, Kebun Gunung Mas seluas kurang-lebih 30,91 hektare, oleh Ponpes Agrokultur Markaz Syariah sejak 2013 tanpa izin dan persetujuan dari PTPN VIII.

Selain itu, Markaz Syariah pun diminta menyerahkan lahan tersebut selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak diterimanya somasi. Jika somasi tidak diindahkan, akan dilaporkan kepada Polda Jawa Barat.

Dalam jawaban somasi tersebut, tim kuasa hukum menyatakan Markaz Syariah baru mengetahui keberadaan sertifikat hak guna usaha (SHGU) di lahan tersebut saat menerima surat dari PTPN VIII.

 

Sementara itu, selama ini mereka meyakini bahwa Rizieq membeli lahan tersebut dari para petani yang sebelumnya menguasai dan mengelolanya secara fisik, juga dari para pemilik sebelumnya.

“Bahwa atas lahan tersebut sebelumnya adalah merupakan lahan kosong atau tanah telantar yang dikuasai secara fisik dan dikelola oleh banyak masyarakat lebih dari 25 tahun lamanya,” demikian poin keempat dalam surat jawaban untuk PTPN VIII.

Berlatar belakang penguasaan fisik yang sedemikian lama oleh masyarakat itulah, kuasa hukum Rizieq menyatakan kliennya berkeyakinan atas lahan tersebut secara hukum memang benar milik para penggarap.

“Sehingga klien kami bersedia untuk membeli lahan-lahan tersebut dari para para pemilik atas lahan tersebut,” tambahnya.

Atas dasar itu semua, tim kuasa hukum Markaz Syariah menegaskan kliennya telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum di mana pembeli dilindungi iktikad baik sebagaimana Surat Edaran MA yang mengaskannya dalam Putusan MA Nomor 251K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958.

Lebih lanjut, pihak Tim Kuasa Hukum Markaz Syariah pun menegaskan perlu klarifikasi secara resmi dari pihak Badan Pertanahan Nasional terkait peta batas atas lahan HGU (Hak Guna Usaha) yang diklaim PTPN VIII. Pasalnya, berdasarkan informasi yang didapat kliennya SHGU yang dimiliki PTPN VIII itu telah dibatalkan lewat putusan MA yang berkekuatan hukum tetap.|CNN|ASLP|

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM DAN KRIMINAL

Didakwa Turut Menyuap 2 Jenderal, Tommy Sumardi Ajukan JC

Published

on

Acehtimes.id | Jakarta – Jaksa Penuntut Umum mendakwa pengusaha Tommy Sumardi menyuap dua jenderal polisi untuk pengurusan penghapusan daftar buronan atas nama terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Tommy pun mengajukan status justice collaborator (JC) atau saksi pelaku kepada hakim.

Dua jenderal polisi yang dimaksud adalah mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo.

“Terdakwa Tommy Sumardi turut serta melakukan dengan Joko Soegiarto Tjandra yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang sejumlah Sin$200 ribu dan US$270 ribu kepada Irjen Napoleon Bonaparte selaku Pegawai Negeri,” ucap Jaksa saat membacakan surat dakwaan di PN Tipikor Jakarta, Senin (2/11).

“Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri,” lanjutnya.

“Serta memberi uang sejumlah US$150 ribu kepada Brigjen Prasetijo Utomo selaku Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Biro Kordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri,” kata Jaksa.

Jika dikonversikan ke dalam mata uang rupiah, uang suap itu sekitar kurang lebih Rp8 miliar.

Kasus ini bermula ketika Djoko meminta tolong kepada Tommy agar dirinya bisa kembali ke Indonesia secara sah dan bisa mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA).

Putusan terkait kasus pengalihan hak tagih (cassie) itu menghukum Djoko dengan pidana dua tahun penjara dan denda Rp15 juta subsider tiga bulan kurungan.

Djoko saat itu berstatus sebagai buronan dan jika kembali ke Indonesia, ia akan ditangkap oleh aparat penegak hukum untuk menjalani masa pidananya.

Tommy kemudian menemui dan meminta bantuan Prasetijo yang pada akhirnya menjadi penghubung dengan Napoleon selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Kemudian terjadilah sejumlah transaksi.

“Total uang yang diserahkan oleh Terdakwa H. Tommy Sumardi kepada Prasetijo Utomo adalah sejumlah US$150,000.00,” ujar Jaksa.

Mendengar dakwaan jaksa, Tim Penasihat Hukum Tommy Sumardi menyatakan kliennya mengajukan Justice Collaborator. Pengacara Tommy, Dion Pongkor, mengklaim bahwa kliennya telah menyampaikan seluruh fakta terkait penghapusan red notice atas nama Djoko Tjandra.

“Kami mengajukan surat Justice Collaborator sebab sejak penyidikan kami sudah sampaikan fakta sebenar-benarnya sehingga berdasarkan ketentuan di Indonesia pantas jadi saksi pelaku yang bekerja sama,” pungkas Dion.

DIketahui, status JC memungkinkan seorang terpidana mendapat berbagai keringanan dalam hal masa hukumannya. Misalnya, remisi. Syaratnya, terutama, sang terpidana bukanlah pelaku utama kejahatan terorganisasi itu. | CNN | ASLP

Continue Reading

HUKUM DAN KRIMINAL

Gara-gara Tak Pakai Helm, Todong Pistol Ke Polisi Saat Ditilang

Published

on

Acehtimes.id | Lampung – Polisi mengamankan dua pria berinisial AF (24) dan KI (30) lantaran sempat menodongkan pistol  kepada polisi lalu lintas (Polantas) yang hendak menilang keduanya karena tidak memakai helm.

Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Resky Maulana mengatakan penertiban itu dilakukan di sekitar Terminal Rajabasa, Lampung.

Keduanya hendak ditilang karena terlihat mencurigakan dan tidak menggunakan kelengkapan berlalu lintas seperti helm dan pelat motor.

“Saat mau ditindak ternyata pelaku ini sudah mengeluarkan senpi (senjata api). Jadi dilakukan penangkapan oleh Polantas,” ujar Resky saat dihubungi, Selasa (6/10).

Menurutnya, pelaku juga sempat menodongkan pistol rakitan berjenis revolver tersebut kepada beberapa warga di sekitar terminal itu. Hal itu dilakukan saat dirinya berusaha kabur dari petugas kepolisian.

Walhasil, salah seorang pelaku sempat dikeroyok massa hingga akhirnya harus mendapat perawatan di rumah sakit.

Keduanya dicurigai polisi bertindak sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) atau pencurian dengan kekerasan (curas). Namun, saat ini polisi masih mendalami dugaan tersebut dengan menelusuri tempat kejadian perkara lain.

Hanya saja, polisi sudah menjerat keduanya sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal.

 

“Sudah kami amankan berikut barang bukti, dua senpi. Sementara yang sudah dijadikan tersangka terkait kepemilikan senpi sesuai UU darurat itu,” kata dia.

Tersangka pun sudah dilakukan penahanan oleh penyidik selama 20 hari pertama untuk menjalani pemeriksaan oleh kepolisian. | CNN | ASLP

Continue Reading

HUKUM DAN KRIMINAL

Kabur ke Riau, Polisi Tangkap Pembunuh Wanita Pengendara Ojol

Published

on

Acehtimes | Riau – Tim Polda Sumut bekerjasama dengan Polsek Tapung, Riau, berhasil menangkap tersangka pembunuhan Fitri Yanti (45) pengendara ojol warga Jalan Bromo, Gang Bahagia, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Area.

Mayat korban ditemukan dengan leher nyaris putus akibat digorok tersangka lalu mayat korban dibuang di parit Jalan Tambak Rejo Pasar II Tembung, Kec Percut Seituan pada Minggu (30/8) pagi.

Terduga tersangka adalah suami siri korban bernama Fery Pasaribu (49). Poldasu dikabarkan sudah menjemput tersangka ke Polres Tapung Riau.

Terkait penangkapan tersangka Fery Pasaribu, Kabid Humas Poldasu, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, yang dikonfirmasi mengaku akan merilis penangkapan tersebut.

“Nanti akan dirilis,” katanya, Senin (21/9).

 

Sementara informasi diperoleh, tersangka Fery Pasaribu ditangkap Polres Tapung setelah mendapat permintaan bantuan dari Polda Sumut tentang keberadaan tersangka.

 

“Tersangka ditangkap ketika sembunyi dirumah kerabatnya,” sebut sumber. Saat ini, tersangka sudah dijemput Poldasu dan masih dalam perjalanan.

Sebelum Fitri Yanti dibunuh Fery Pasaribu, korban pernah dianiaya istri tua tersangka sesuai Laporan Nomor: DISTPL/820/K/VIII/2016/SU/POLRESTA MEDAN/SEK M KOTA.

Aksi penganiayaan itu terjadi di Jalan Halat, persisnya di Pajak Halat, Kelurahan Teladan Barat pada Sabtu (6/8) sekira pukul 13.00 WIB.

Kasus penganiayaan itu diakui anak Almarhum bernama Farhan Aulia Natuho. Kemudian korban juga pernah dianiaya tersangka saat mereka tinggal di Jambi | Waspada

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: