Connect with us

HUKUM DAN KRIMINAL

Laporan Dugaan Rasis Abu Janda Diterima, KNPI Yakin Polri Tidak Tebang Pilih

Acehtimes

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menerima laporan yang dilayangkan oleh tim hukum DPP KNPI terhadap kasus dugaan rasis Permadi Arya alias Abu Janda terhadap mantan aktivis Komisioner Komnas HAM Natalius

“Kita sudah menjalankan tugas dan mandat dari Ketum dan pemuda yang merasa terhina. Dan telah diterima laporan kami dengan pelayanan yang baik dari Polri, kami tidak dipersulit,” kata Ketua Bidang Hukum DPP KNPI Medi Lubis usai membuat laporan di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (28/1).

“Kami melaporkan pemilik akun Twitter @permadiaktivis1, yang diduga dimiliki oleh saudara Permadi Arya alias Abu Janda,” tambah Medi.

Laporan terhadap Abu Janda ini terkait dugaan ujaran kebencian yang menggunakan Suku, Agama dan RAS atau SARA.

Dengan diterimanya laporan ini, KNPI berharap dan meyakini Polri mampu menegakan hukum tanpa pandang bulu dan profesional dalam melakukan penuntasan kasus rasis yang dilakukan oleh Permadi Arya alias Abu Janda ini.

“Kami yakin Polri tegak lurus tidak tebang pilih. Jangan melihat siapa orang itu, lihatlah sepak terjangnya. Belum saja (kami) membuat laporan sudah nantang-nantangi,” harap Medi.

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri resmi menerima laporan tim hukum DPP KNPI dengan nomor STTL/30/I/2021/Bareskrim tertanggal 28 Januari 2021.

Permadi Arya diperkarakan dengan pencemaran nama baik, melalui media sosial dan melakukan ujaran kebencian atau permusuhan individu dan atau antar golongan.

Dengan sangkaan pasal 45 ayat 3 Jo pasal 27 ayat 3 dan atau pasal 45A ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 dan UU 19/2016 Tentang Perubahan atas UU 11/2008 Tentang ITE serta pasal 310 dan 311 KUHP ujaran kebencian atau permusuhan individu dan atau antar golongan. []

HUKUM DAN KRIMINAL

Jadi Saksi Ahli Habib Rizieq, Refly Harun: Kalau Sudah Patuh Usai Dikenai Sanksi Administrasi, Untuk Apalagi Dihukum

Acehtimes

Published

on

Habib Rizieq Shihab | foto net

ACEHTIMES.ID | JAKARTA –  Sanksi administratif dan sebagainya sudah lebih dari cukup untuk para pelanggar protokol kesehatan ketimbang dikenakan sanksi pidana.

Begitu dikatakan pakar hukum tata negara Refly Harun saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus kerumunan dengan terdakwa Habib Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (10/5).

Pada sidang tersebut, Habib Rizieq bertanya kepada Refly soal pemidanaan seseorang dengan Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan saat sudah dikenakan sanksi denda administratif.

Dijawab Refly, pertama dalam pelanggaran pidana ada dua prinsip hukum, yakni mala in se dan mala prohibita. Kata dia, pelanggaran pidana yang masuk prinsip mala in se tersebut saja masih bisa diselesaikan perkaranya di luar hukum.

“Tapi kalau sanksi misalnya sanksi non pidana bisa diterapkan dan yang menerima sanksi tersebut juga patuh misalnya. Maka kita bicara, untuk apalagi kita sanksi pidana untuk kasus itu,” ujar Refly.

Menurutnya, hukum harus merestorasi atau biasa disebut dengan restoratif justice

“Misalnya dalam soal prokes kalau semua pelanggaran prokes yang mala in prohibita itu dekati dalam hukum pidana semua. Maka berdasarkan asas equality before the law dan asas diskriminatif semuanya harus diproses demi menegakan dua prinsip tersebut,” terangnya.

“Kan tidak mungkin bukan itu tujuan dari hukum, tujuan dari hukum itu tertib sosial. Kalau manusianya sudah tertib sudah patuh misalnya, untuk apalagi dihukum,” lanjutnya.

Refly mengatakan, dalam pemberatan hukum pidana, maka harus dibuktikan setidaknya dua alasan yang menimbulkan kedaruratan kesehatan.

“Nah kalau dari sana saja susah kita harus membuktikannya, maka membawa ini ke ranah pidana tidak lebih tidak penting lagi,” demikian Refly. (RMOL)

 

Continue Reading

HUKUM DAN KRIMINAL

Saksi: Jamaah yang Hadir di Petamburan Cuma Mau Lihat Habib Rizieq

Acehtimes

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Kubu terdakwa kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung, Habib Rizieq Shihab menghadirkan dua saksi meringakan dalam sidang lanjutan kasus pelanggaran protokol kesehatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin 3 Mei 2021

Salah satu saksi meringankan Habib Rizieq adalah mantan Ketua Hilal Merah Indonesia Front Pembela Islam (FPI), Ali Al Hamid. Dalam kesaksiannya dia menyebut banyak jamaah langsung meninggalkan lokasi sebelum acara usai.

Ali Al Hamid dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, mengatakan bahwa acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq Shihab yang digelar pada 14 November 2020 itu dimulai pukul 21.00 WIB dan berakhir pukul 23.00 WIB.

“Jamaah yang datang ada yang cuma ingin lihat Habib (Rizieq) terus langsung pulang,” kata Ali Al Hamid yang juga merupakan Humas Maulid Nabi Muhammad di Petamburan itu.

Adapun sidang kali ini, pihak kuasa hukum Rizieq Shihab mengatakan bahwa pihaknya hanya menghadirkan saksi untuk kasus kerumunan di Petamburan

“Saksi untuk kasus Petamburan hari ini dua orang. Untuk total saksi di kasus Petamburan tidak sampai 10 orang, itu sudah termasuk saksi ahli,” tuturnya.


Dua saksi yang dihadirkan adalah Ketua Barisan Kesatria Nusantara Zainal Arifin dan eks Ketua Hilal Merah Indonesia FPI Ali Al Hamid. Sedangkan untuk kasus kerumunan di Megamendung, pihak terdakwa Rizieq tidak menghadirkan saksi.

“Megamendung kita tidak pakai saksi, karena memang tidak ada saksi. Orang itu orang-orang Ponpes semua di atas, yang dilaporkan yang di atas. Di atas tidak ada orang masuk,” ujar Aziz Yanuar.

Sebelumnya, sejumlah saksi telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang Rizieq Shihab untuk kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung.

Mereka adalah Wali Kota Bogor Bima Arya, mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto, hingga mantan Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara. []

Continue Reading

HUKUM DAN KRIMINAL

Kasus dugaan pelanggaran prokes di Banda Aceh masuk tahap penyidikan

Acehtimes

Published

on

Ilustrasi | foto net

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Satreskrim Polresta Banda Aceh meningkatkan status kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) saat pergelaran konser amal di sebuah kafe di ibu kota Provinsi Aceh itu beberapa waktu ke tahap penyidikan.

“Terkait dengan status kasus pelanggaran protokol kesehatan yang mengakibatkan kerumunan massa, sudah ditingkatkan ke tahapan penyidikan,” kata Kasatreskrim Polresta Banda Aceh AKP M Ryan Citra Yudha di Banda Aceh, Jumat.

AKP Ryan mengatakan setelah viralnya pagelaran musik di Cafe New Soho, Penunayong, Banda Aceh ke media sosial beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh mahasiswa untuk penggalangan dana bantuan sosial banjir di NTT (konser amal) tersebut prosesnya terus berjalan.

“Setelah lokasi dilakukan penyegelan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik, penyelenggara kegiatan dan para saksi-saksi,” ujarnya.

Namun, kata Ryan, pihaknya sampai saat ini belum menetapkan tersangka karena masih ada saksi yang harus dilakukan pemeriksaan, nantinya akan digelar kembali guna menentukan tersangkanya.

Dalam kesempatan ini, Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto sangat prihatin terhadap kasus tersebut, apalagi terjadi di saat kondisi pandemi dan dalam situasi bulan suci Ramadhan.

“Kemudian di saat kita sedang melaksanakan prokes, ternyata di tempat New Soho itu ada kegiatan yang mengakibatkan kerumunan massa,” kata Kombes Pol Joko Krisdiyanto.

Joko menegaskan, kepolisian tidak akan berhenti dalam perkara ini saja, dan kasus tersebut akan menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. |antara

 

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: