Connect with us

POLITIK

Mualem Minta Pemerintah Pusat Tidak Lagi Melarang Bendera Bulan Bintang

Acehtimes

Published

on

ACEHTIMES.ID | ACEH BESAR– Tiga ribuan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berkumpul di Meureu, Aceh Besar, Senin, 23 Desember 2019, untuk menjalin silaturahmi antar sesama GAM. Dalam kesempatan itu, mereka juga mengibarkan Bendera Bulan Bintang.

Kali ini, bendera bercorak merah hitam itu bukan hanya berkibar satu. Tetapi, hampir semua yang datang membawa bendera ‘sakral’ GAM tersebut.

Bahkan, bendera yang masih dilarang pengibaran nya oleh Pemerintah Indonesia itu, dikibarkan di depan puluhan anggota TNI dan Polri yang berjaga di lokasi.

Mantan Panglima GAM, Muzakkir Manaf menyebutkan, bendera tersebut sebanar nya sudah tidak ada masalah. Sebab, sudah mendapat persetujuan dan sudah memiliki payung hukum. Namun, Pemerintah Indonesia belum juga menyetujui.

“Mudah-mudahan tidak ada yang marah, karena para aparat mungkin bendera ini jadi bomerang. Tapi bendera ini adalah batin orang Aceh yang belum terlaksana,” kata Muzakkir Manaf atau yang akrab disapa Mualem di hadapan ribuan eks GAM.

Ia menyebutkan, pihaknya akan berupaya agar Bendera Bulan Bintang ini bisa berkibar di langit Aceh, tanpa adanya larangan dari aparat keamanan.

Untuk itu, ia menegaskan agar Pemerintah Pusat tidak lagi melarang pengibaran bendera bulan bintang. Jika dilarang, kata dia, Pemerintah sudah melanggar butir-butir perjanjian MoU Helsinki, yang di mana salah satu poin tersebut, ialah soal bendera Aceh.

“Tidak lama lagi bendera ini akan berkibar di langit Aceh sebagaimana yang telah disepakati. Mudah-mudahan tidak ada yang negatif,” ujarnya.

Dalam silaturahmi itu, juga dihadiri para petinggi GAM, seperti Wali Nanggroe Aceh, Panglima Wilayah GAM se Aceh, TA Khalid anggota DPRI, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, Muharram Idris dan tokoh Partai Aceh dan Partai Naggroe Aceh. | VIVA – AT

POLITIK

PKS Berharap Pilkada Aceh Tetap Berlangsung 2022

Acehtimes

Published

on

Suasana kampanye PKS pada pemilu lalu | foto kompas

ACEHTIMES.ID | MEULABOH – Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Aceh Haji Zaenal Abidin mengatakan pihaknya masih berharap agar pelaksanaan Pilkada di Aceh dapat digelar pada tahun 2022 mendatang.

Hal ini sesuai jadwal yang telah ditetapkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh beberapa waktu lalu.

“Kami masih sangat berharap agar Pilkada Aceh dapat dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang, sehingga pesta demokrasi di Aceh dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA),” kata Zaenal Abidin di Banda Aceh beberapa hari lalu.

Menurutnya, tertundanya pelaksanaan Pilkada di Aceh setelah Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menunda pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan di Aceh, karena ketiadaan anggaran dari Pemerintah Aceh.

Untuk itu, dirinya berharap agar Pemerintah Aceh bersama Dewan Pimpinan Rakyat Aceh (DPRA) agar dapat mengkonsolidasikan semua pemangku kebijakan di Aceh, bersama-sama satu suara agar menghadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Jakarta.

Menurut Zaenal yang juga anggota DPRA ini, secara regulasi hukum, Aceh memiliki Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang sangat kuat legitimasinya untuk menyelenggarakan Pilkada di Aceh karena memiliki kekhususan tersendiri.

“Kita berharap Bapak Presiden mempunyai sebuah sikap yang arif dan bijak terhadap keputusan pelaksanaan Pilkada di Aceh. Makanya, menghadap presiden adalah satu-satunya solusi agar Pilkada Aceh bisa dilaksanakan pada tahun 2022,” kata Zaenal Abidin menuturkan. | antsrs

 

Continue Reading

POLITIK

Hasil Survei : Elektabilitas Prabowo Subianto Ungguli Jokowi Hingga Anies

Acehtimes

Published

on

Prabowo Subianto | foto net

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) mencatat, elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunguli elektabilitas Presiden Joko Widodo hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam survei dalam katagori elektabilitas terbuka tentang sosok yang cocok menjadi presiden di tahun 2024.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo mengatakan, survei dilakukan kepada 1.260 responden yang tersebar di 34 provinsi Indonesia pada 29 Maret hingga 4 April 2021. Responden diberikan pertanyaan soal siapa nama tokoh yang menurut anda layak menjadi presiden di 2024.

“Muncul beberapa nama, yang di atas, Pak Prabowo Subianto, lalu Joko Widodo juga masih muncul, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Tri Rismaharini, Agus Harimurti Yudhoyono,” kata Kunto dalam diskusi virtual, Senin (12/4/2021).

Prabowo Subianto unggul dengan persentase 24,5 persen, kemudian diikuti nama Joko Widodo dengan angka 18.5 persen, lalu Ganjar Pranowo dengan angka 16,0 persen.


Selanjutnya, nama Ridwan Kamil muncul dengan angka 13,3 persen, serta Anies Baswedan menyusul dengan angKa 12,5 persen. Kemudian, nama lainnya yang muncul berada di bawah angka 10 persen, di antaranya, Sandiaga Uno, Tri Rismaharini atau Risma, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Susi Pudjiastuti, hingga Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.

Berikut ini nama tokoh yang dinilai layak menjadi Presiden 2024 dengan katagori elektabilitas terbuka versi survei Kedai KOPI:

1. Prabowo Subianto: 24,5 persen

2. Joko Widodo: 18.5 persen

3. Ganjar Pranowo: 16,0 persen

4. Ridwan Kamil (RK): 13,3 persen

5. Anies Baswedan: 12,5 persen

6. Sandiaga Uno: 6,6 persen

7. Tri Rismaharini atau Risma: 4,4 persen

8. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY): 1,4 persen

9. Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok: 0,6 persen

10. Susi Pudjiastuti: 0,5 persen

11. Gatot Nurmantyo: 0,2 persen

12. Puan Maharani: 0,2 persen

13. Tuan Guru Bajang: 0,1 persen

14. Surya Paloh: 0,1 persen

15. Sri Sultan Hamengkubuwono X: 0,1 persen

16. Chairul Tanjung: 0,1 persen

17. Rachmat Gobel: 0,1 persen

18. Erick Thohir: 0,1 persen

19. Lainnya: 0,6 persen

20. Tidak menyebutkan: 0,1 persen | Kompas 

Continue Reading

POLITIK

Kalau Nadiem Dicopot, PAN Berpeluang Masuk Kabinet Jokowi

Acehtimes

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – DPR menyetujui pembentukan dua kementerian baru melalui rapat paripurna beberapa waktu lalu. Adapun dua kementerian itu adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Investasi.

Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab mengatakan pembentukan dua kementerian ini secara otomatis akan terjadi reshuffle kabinet Indonesia maju pemerintahan Jokowi. “Secara otomatis ada reshuffle di kabinet. Skenarionya bisa saja ada pergeseran posisi atau pencopotan,” kata Fadhli, Senin (12/4/2021).

Menurut Fadhli jika hanya terjadi pergeseran posisi, kemungkinan menteri-menteri kabinet lainnya mengisi posisi Kementerian Investasi atau Kementerian Pendidikan cukup terbuka, termasuk peluang Jokowi masih memakai jasa Bambang Brojonegoro untuk mengisi pos Menteri Investasi dan Nadiem Makariem tetap di posnya sebagai Mendikbud sekaligus Ristekdikti.

“Background dan pengalaman Pak Bambang masih relevan dengan urusan ekonomi investasi. Beliau seorang ekonom handal sebelum menjabat Menristekdikti,” jelasnya.

Namun, jika skenario pencopotan yang diambil Presiden, maka dia melihat Menteri Pendidikan Nadiem Makariem bisa jadi yang dicopot Jokowi dan diganti dengan orang baru.

“Kalau skenario pencopotan yang diambil, maka Menteri Nadiem kemungkinan yang diganti dengan figur baru baik dari kalangan profesional maupun partai,” ujarnya.

Terkait itu pula, lanjut analis politik asal UIN Jakarta ini, peluang Jokowi menarik oposisi masuk ke dalam kabinet terbuka. “Paling berpeluang PAN (Parpol) dan dari Muhammadiyah (profesional),” pungkasnya. | sindonews

 

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: