Connect with us

HUKUM DAN KRIMINAL

Nagih Hutang, Pria di Lhokseumawe Justru Dianiaya Hingga Patah Tulang

Acehtimes

Published

on

ACEHTIMES.ID | LHOKSEUMAWE – Diduga gara-gara menagih hutang, seorang pria warga Kota Lhokseumawe bernama Abdul Muthalib justru menjadi korban penganiayaan hingga mengalami patah tulang telapak tangan.

Tak terima dengan penganiayaan yang menyebabkan korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari, kemudian korban melaporkan peristiwa itu ke Polres Lhokseumawe.

Atas laporan tersebut, tim dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lhokseumawe berhasil menangkap tersangka berinisial MF (20) warga Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan secara berkelompok.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta Irawan melalui Kasatreskrim AKP Indra T Herlambang mengatakan peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Kamis (2/2) pada saat korban datang ke rumah saksi Abdul Manaf yang merupakan ayah dari tersangka dengan tujuan menagih uang yang dipinjamkan.

“Pada saat penagihan, Abdul Manaf tidak mau membayar hutangnya sehingga sempat terjadi cek cok mulut dan caci maki antara keduanya,” katanya.

Dikatakannya, dalam keributan tersebut, Abdul Manaf hendak memukul korban, namun warga yang melihat kejadian berusaha memegang Abdul Manaf agar tidak terjadi pemukulan.

“Pada saat bersamaan datanglah tersangka MF dan tersangka FM (DPO) yang juga merupakan anak dari Abdul Manaf langsung melakukan penganiayaan terhadap korban,” katanya.

Dikatakan Indra, kedua tersangka melakukan penganiayaan dengan cara meninju bagian wajah dan menendang bagian pinggang hingga korban roboh ke tanah. 

“Namun tersangka belum merasa puas, sehingga tersangka kembali melayangkan tendangan ke arah wajah korban, akan tetapi tendangan dari tersangka ditepis dengan tangan korban, akibatnya tulang telapak tangan kiri korban patah,” katanya.

Kemudian kata Indra, karena merasa dalam situasi yang tidak menguntungkan, korban  berusaha bangun dan melarikan diri agar tidak menjadi bulan-bulanan tersangka,” kata Indra.

Selain mengamankan tersangka, petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti satu helai baju kemeja warna biru milik korban dan selembar hasil rontgen.

Petugas kepolisian akan terus melakukan pengejaran terhadap tersangka FM yang yang kini berstatus buron dan berpesan agar segera menyerahkan diri.

Atas perbuatannya tersangka disangkakan pasal 170 ayat 1 Jo pasal 351 ayat 1 KUHPidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun. | ANT

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM DAN KRIMINAL

Kuasa hukum sesalkan perpanjangan penahanan tersangka investasi ilegal

Acehtimes

Published

on

Muklis Muktar SH | foto antara

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Kuasa hukum dua tersangka investasi ilegal yang menghimpun dana masyarakat melalui perusahaan penjualan pakaian Yalsa Boutique menyesalkan perpanjangan masa penahanan kliennya.

“Kami dapat informasi masa penahanan klien kami diperpanjang. Ini artinya perpanjangan kelima kali,” kata Mukhlis Mukhtar, kuasa hukum, dua tersangka investasi ilegal Yalsa Boutique, di Banda Aceh, Rabu.

Kedua tersangka investasi ilegal yang diperpanjang masa penahanannya yakni berinisial S (30) dan SHA (31). Kedua tersangka merupakan pasangan suami istri.

Menurut Mukhlis Mukhtar, perpanjangan masa penahaman ini menunjukkan penyidik tidak profesional. Sebab, tidak mampu menyelesaikan penyidikan, sehingga memperpanjang penahanan kedua tersangka hingga lima kali.

“Perpanjang penahanan sampai lima kali. Hak-hak tersangka juga harus dihormati. Kalau seperti ini, kinerja penyidik patut dipertanyakan,” kata pengacara yang juga mantan anggota DPR Aceh.

Mukhlis Mukhtar mengatakan dirinya jarang menemukan perkara besar seperti kliennya yang masa penahanan tersangkanya diperpanjang hingga lima kali.

“Oleh karena itu, kami meminta Kapolri harus turun tangan. Polisi jangan melayani masyarakat seperti itu dengan memperpanjang masa penahanan tersangka hingga lima kami,” kata Mukhlis Mukhtar.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh memperpanjang masa penahanan dua tersangka investasi ilegal dengan dana yang dihimpun mencapai Rp164 miliar.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy mengatakan masa penahanan terhadap kedua tersangka sudah dilakukan selama 90 hari.

“Perpanjang masa penahanan terhadap kedua tersangka merupakan penahanan pengadilan. Dan ini merupakan perpanjangan masa penahanan kedua dari pengadilan. Kedua tersangka sudah ditahan selama 90 hari,” kata Kombes Pol Winardy.

Kombes Pol Winardy mengatakan hingga saat ini penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh terus merampung berkas perkara tersebut. Penyidik juga sudah memeriksa 42 orang saksi.

Menurut Kombes Pol Winardy, penanganan perkara investasi ilegal tersebut sudah memasuki tahap satu. Penyidik terus berupaya melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa penuntut umum.

“Terkait barang bukti yang disita, belum ada penambahan. Sebelumnya, penyidik sudah menyita sejumlah mobil mewah dan rumah tersangka, serta uang tunai Rp46 juta, dan lainnya,” kata Kombes Pol Winardy. °| antara

 

Continue Reading

HUKUM DAN KRIMINAL

Polisi Buru 4 Peserta Touring yang Tabrak Ulama Aceh hingga Wafat

Acehtimes

Published

on

ACEHTIMEA.ID | BANDA ACEH – Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh sedang mencari empat pengendara sepeda motor rekan dari pelaku yang menabrak pimpinan Dayah (pesantren) Ulee Titi, Waled Ibrahim Usman yang terjadi di kawasan Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar pada Sabtu (22/5) lalu.

Perintah pencarian itu berdasarkan instruksi dari Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, Kombes Pol Dicky Sondani.

“Saya sudah perintahkan Kasatlantas Polresta Banda Aceh untuk mencari empat orang yang ikut dalam rombongan touring tersebut,” kata Dicky Sondani, Selasa (25/5).

Dicky menuturkan, hasil olah tempat kejadian perkara, ditemukan bahwa ulama tersebut ditabrak oleh salah satu rombongan motor yang sedang touring dengan kecepatan tinggi.

“Saat kejadian itu, empat sepeda motor rombongan touring tancap gas melarikan diri,” ujarnya.

Kepolisian, kata Dicky, akan mengambil tindakan tegas terhadap rombongan touring baik itu sepeda motor, maupun mobil yang ugal-ugalan di jalan raya.

“Seharusnya dalam mengemudi jangan ugal-ugalan di jalan raya. Mereka para rombong touring harus menghormati para pengguna jalan raya lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Dirlantas Polda Aceh bersama Jasa Raharja telah memberikan santunan untuk keluarga almarhum Waled Ibrahim Usman dan diterima langsung oleh pihak keluarga.

“Kita sudah menyerahkan santunan dari Jasa Raharja sebesar Rp 50 juta kepada keluarga Abu Ulee Titi,” ungkapnya.

Saat ini, pelaku yang menabrak almarhum Waled Ibrahim Usman, Bismi Rahman (21) masih menjalani perawatan di RSUDZA. Dia belum bisa dimintai keterangan oleh polisi ,| merdeka

 

Continue Reading

HUKUM DAN KRIMINAL

Jadi Saksi Ahli Habib Rizieq, Refly Harun: Kalau Sudah Patuh Usai Dikenai Sanksi Administrasi, Untuk Apalagi Dihukum

Acehtimes

Published

on

Habib Rizieq Shihab | foto net

ACEHTIMES.ID | JAKARTA –  Sanksi administratif dan sebagainya sudah lebih dari cukup untuk para pelanggar protokol kesehatan ketimbang dikenakan sanksi pidana.

Begitu dikatakan pakar hukum tata negara Refly Harun saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus kerumunan dengan terdakwa Habib Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (10/5).

Pada sidang tersebut, Habib Rizieq bertanya kepada Refly soal pemidanaan seseorang dengan Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan saat sudah dikenakan sanksi denda administratif.

Dijawab Refly, pertama dalam pelanggaran pidana ada dua prinsip hukum, yakni mala in se dan mala prohibita. Kata dia, pelanggaran pidana yang masuk prinsip mala in se tersebut saja masih bisa diselesaikan perkaranya di luar hukum.

“Tapi kalau sanksi misalnya sanksi non pidana bisa diterapkan dan yang menerima sanksi tersebut juga patuh misalnya. Maka kita bicara, untuk apalagi kita sanksi pidana untuk kasus itu,” ujar Refly.

Menurutnya, hukum harus merestorasi atau biasa disebut dengan restoratif justice

“Misalnya dalam soal prokes kalau semua pelanggaran prokes yang mala in prohibita itu dekati dalam hukum pidana semua. Maka berdasarkan asas equality before the law dan asas diskriminatif semuanya harus diproses demi menegakan dua prinsip tersebut,” terangnya.

“Kan tidak mungkin bukan itu tujuan dari hukum, tujuan dari hukum itu tertib sosial. Kalau manusianya sudah tertib sudah patuh misalnya, untuk apalagi dihukum,” lanjutnya.

Refly mengatakan, dalam pemberatan hukum pidana, maka harus dibuktikan setidaknya dua alasan yang menimbulkan kedaruratan kesehatan.

“Nah kalau dari sana saja susah kita harus membuktikannya, maka membawa ini ke ranah pidana tidak lebih tidak penting lagi,” demikian Refly. (RMOL)

 

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: