Connect with us

NUSANTARA

Omnibus Law: RUU Cipta Kerja sudah disahkan, Demonstrasi 6-8 Oktober akan Tetap Digelar

Published

on

Acehtimes.id | Jakarta – Sejumlah kelompok buruh mengatakan akan tetap melaksanakan “mogok nasional” dan unjuk rasa selama tiga hari pada 6 – 8 Oktober, walau DPR dan pemerintah sudah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin (05/10).

Mereka mengatakan langkah itu diambil untuk mendesak pemerintah dan DPR menggagalkan undang-undang, yang menurut mereka “disahkan secara tidak transparan”.

Sementara, pemerintah memandang demonstrasi dan penolakan seperti itu wajar, tapi menyarankan pihak yang menolak untuk menyuarakan aspirasi mereka melalui mekanisme uji materi Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

‘Mosi tak percaya terhadap kekuasaan’

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, mengatakan pada 6 – 8 Oktober, buruh akan berdemonstrasi menyuarakan apa yang disebutnya sebagai “mosi tidak percaya terhadap kekuasaan”.

Salah satu titik demonstrasi, katanya, adalah di depan Gedung DPR di Jakarta.

“Kami akan berusaha berjuang sekuat-kuatnya bagaimana mendesak agar terjadi pembatalan terhadap Omnibus Law. Pengalaman kami dulu, beberapa kali, misalkan pemerintah ingin melahirkan suatu regulasi, ketika ini bertentangan dengan prinsip dan asas konstitusi dan Pancasila, sekuat mungkin harus diperjuangkan.

“Tidak boleh dibiarkan dan pasrah dalam keadaan yang semakin tidak baik,” dilansir dari BBC News Indonesia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan aksi “mogok massal” akan diikuti buruh-buruh lintas sektor, seperti industi kimia, energi, dan pertambangan di Jabodetabek serta kota-kota lain di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta.

Sejumlah kelompok buruh dan organisasi masyarakat sebelumnya berulang kali mengkritik proses pembahasan Omnibus Law, yang mereka sebut “tak transparan”.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, misalnya, mempertanyakan juga proses pembahasan RUU Cipta Kerja yang disebut lembaga itu “terburu-buru”.

Penolakan Sah dalam Demokrasi

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, menanggapi penolakan sejumlah pihak atas disahkannya RUU itu, termasuk mengenai mosi tidak percaya yang disebutnya “sah di alam demokrasi”.

“Ruang beda pendapat terbuka, tapi ada mekanisme konstitusional untuk mengajukan keberatan yaitu melalui mekanisme judicial review [ke Mahkamah Konstitusi],” katanya.

Terkait mosi tidak percaya, ia mengatakan itu tak tepat dilayangkan ke pemerintah.

“Perlu dicatat bahwa ini adalah produk bersama antara DPR dan pemerintah. DPR itu representasi kekuatan politik yang ada sekarang. Artinya, tak tepat jika mosi tidak percaya diajukan ke pemerintah karena lembaga yang buat UU adalah DPR, meski pemerintah turut andil merumuskannya,” ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah juga tak bisa melarang demonstrasi, tapi menyarankan pihak yang menolak untuk mempertimbangkan keadaan pandemi Covid-19.

Di sisi lain, Polri telah mengeluarkan telegram yang berisi arahan untuk pencegahan mogok massal dan demonstrasi buruh terkait Omnibus Law karena alasan pandemi Covid-19. | BBC | ASLP

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NUSANTARA

Selamatkan Demonstran Usai Dipukuli Oknum Polisi, TNI banjir Pujian

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Sebuah video beredar luas di media sosial. Aksi sejumlah Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyelamatkan seorang peserta aksi unjukrasa usai dipukuli sejumlah oknum polisi berseragam lengkap dan berseragam biasa.

Terlihat dalam video tersebut, oknum polisi menendang dan memukuli seorang peserta aksi. 

Setelahnya, massa aksi itu dilarikan oleh sejumlah oknum berseragam biasa yang diduga oknum polisi.

Melihat hal tersebut, sejumlah anggota TNI langsung mengejar oknum polisi dan berupaya menyelamatkan massa aksi. Aksi anggota TNI itu menuai apresiasi dan pujian netizen.

”HIJAU HITAM itulah warnamu yg sering disebut LORENG (TNI). Aku bangga padamu, dirimu patut disapa sebagai sahabat masyarakt. Kaulah pelindung kami. #terima_kasih,” tulis akun facebook Mahmuda dalam keterangan video yang diunggah.

Hingga berita ini diterbitkan, postingan itu sudah dibagikan sebanyak 595 kali dan 34 kali dikomentari.

”TNI selalu di hati rakyat#46,” demikian komentar Wahab Boerjue.

”walaupun saya gagal jadi bagian dari mereka, tapi saya tetap bersyukur bisa belajar dari pengalaman untuk menjadi seorang prajurit sejati. Karena mereka lag pejuang NKRI sebenarnya pengayom masyarakat yang seutuhnya sebagai benteng terkuat dari negara kesatuan Republik Indonesia. Bravo TNI#46,” lanjut Wahab Boerjue.

”Dr masa lalu, yg berloreng dia lah yg ttp membela Rakyat kecil,” Ronny Lau.

”Terimakasih bayak TNI ku,” komentar Andi NurAinun Zulkarnain. (*)

Continue Reading

NUSANTARA

Risma Marahi Demonstran Omnibus Law yang Merusak Fasilitas

Published

on

Acehtimes.id | Surabaya – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini  turun ke lokasi demonstrasi menolak Omnibus Law  UU Cipta Kerja di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Kamis (8/10). Risma tiba setelah bentrokan massa berakhir.

Saat di lokasi, Risma mengenakan helm hitam dan masker. Politisi PDI Perjuangan itu lalu melihat kondisi sekeliling jalan. Ia kemudian menghampiri salah seorang massa yang tertangkap.

“Kamu dari mana?” tanya Risma pada salah seorang demonstran yang meringkuk di depannya.

Diketahui, orang tersebut datang dari Madiun, Jawa Timur. Ia ditangkap karena diduga terlibat bentrokan dan merusak fasilitas umum. Kepada dia, Risma kemudian melampiaskan amarahnya.

Risma lalu mencecar orang tersebut. Ia mengaku tak terima lantaran fasilitas umum dan pot-pot tanaman di kotanya dirusak oleh para massa.

“Kamu tahu, aku bangun ini untuk rakyatku juga, kenapa kamu rusak kotaku? Kenapa kamu enggak rusak kotamu sendiri?” ujar Risma dengan nada tinggi.

Wali kota perempuan pertama di Surabaya itu kemudian terus memarahi salah seorang demonstran. Ia tak terima karena kota yang ia bangun, dirusak.

“Aku belain wargaku setengah mati, kenapa kamu ke sini? Kamu tega sekali, aku bangun kota ini setengah mati, tahu? Sampai tanganku patah, kenapa kamu hancurin, tega sekali kamu,” ucapnya.

“Kamu pikir aku enak-enakan bangun kota ini, tak belain wargaku, kamu rusak kayak gini,” tambahnya.

Risma lalu meminta aparat kepolisian untuk membawa seorang demonstran tersebut, untuk diproses secara hukum.

“Sudah, Pak Polisi, bawa,” ucapnya.

Sementara itu, pemuda yang dimarahi Risma tersebut tak bisa merespons apapun. Ia hanya meminta maaf dan meringkuk di depan Risma.

“Saya mohon maaf bu,” kata pemuda, yang belum diketahui identitasnya.| CNN | ASLP

Continue Reading

NUSANTARA

IDI: Aksi Massa Bisa Picu Peningkatan Kasus COVID-19

Published

on

kata Ketua IDI Cabang Bandarlampung, dr Aditya M Biomed | foto net

ACEHTIMES.ID | LAMPUNG – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bandarlampung mengatakan aksi massa menolak UU Cipta Kerja pada Rabu (7/10) bisa memicu peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan.

“Saya merasa prihatin sebab tidak ada aksi demo saja peningkatan kasus COVID-19 saat ini luar biasa apalagi ini pada aksi demo ada kerumunan massa yang sangat luar biasa,” kata Ketua IDI Cabang Bandarlampung, dr Aditya M Biomed saat dihubungi di Bandarlampung, Kamis.

Ia mengatakan bahwa sangat memungkinkan bahwa aksi massa kemarin dapat menjadi kluster penyebaran COVID-19 karena protokol kesehatan yang terabaikan, baik itu pengunjuk rasa maupun aparat keamanan.

“Apalagi massa kemarin ribuan tentunya protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker sudah pasti akan terabaikan sehingga itu memungkinkan virus dapat masuk dan bisa jadi kluster baru, tapi saya harap mereka semua sehat dan hal ini tidak terjadi,” kata dia.

Ia pun berharap baik pemerintah maupun pengunjuk rasa dapat mengesampingkan egonya masing-masing sebab saat ini sedang dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mana seharusnya sesama anak bangsa saling mendukung dan bersatu padu melawan wabah ini.

“Saya ataupun organisasi kami tidak ada kepentingan dengan UU itu tapi kok tidak melihat kondisi dan situasi padahal sedang dalam pandemi dan memicu kerumunan massa,” kata dia.

Menurutnya, jika memang terjadi kluster COVID-19 dari pengunjuk rasa sudah pasti pemerintah akan kesulitan dalam melakukan penelusuran (tracing). Kemudian aksi kerumunan massa kemarin juga akan dijadikan contoh oleh masyarakat.

“Masyarakat yang bandel tentunya akan menjadikan aksi kemarin sebagai contoh. misalnya saat di pasar atau mengadakan pesta ketika mau dibubarkan mereka akan beralasan demo saja bisa kenapa kita tidak diperbolehkan,” kata dia.

Sehingga hal tersebut dapat menjadi persepsi yang buruk di masyarakat dimana saat sedang perang melawan COVID-19.*

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: