Connect with us

POLITIK

Pengamat: Sikap Prabowo Soal Natuna Menunjukkan Ia Ahli Strategi

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Direktur Eksekutif Institute Kajian Pertahanan dan Intelijen Indonesia (IKAPII), Fauka Noor Farid menilai langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menginginkan penyelesaian pelanggaran laut Natuna oleh China secara tenang dan damai merupakan langkah yang tepat.

Fauka menyebut, sikap yang ditunjukkan Prabowo menunjukkan ia adalah seorang ahli perang dan tahu strategi menghadapi kekuatan China.

“Saya mendukung sikap yang dilakukan oleh Prabowo dalam menghadapi pelanggaran ZEE kapal coast guard China dengan tenang dan damai. Ini menunjukan bahwa beliau seorang ahli strategi,” kata Fauka, di Jakarta, Kamis (9/1).

Menurut Fauka,  seorang pemimpin tidak boleh gegabah.  Apalagi  untuk menghadapi provokasi China,  yang memiliki kekuatan nomor tiga terbesar di dunia.

“Jika salah mengambil tindakan maka rakyat juga yang akan terkena imbasnya,” ujar Fauka.

“Tapi bukan berarti lemah. Masalahnya yang kita hadapi adalah negara terbesar ketiga kekuatan militernya dan investasi ekonominya cukup besar di Indonesia. Jadi Prabowo menghitung ini, jangan sampai berdampak terhadap ekonomi di Indonesia,” lanjut Fauka.

Fauka menegaskan, sudah ada hukum internasional yang menangani pelanggaran ZEE. Kecuali China mengambil atau menguasai wilayah Indonesia.

“Kita jangan terpancing untuk melakukan serangan karena itu memang diharapkan China supaya kita melanggar hukum internasional. Makanya China hanya mengirim kapal coast guard bukan kapal perang,” ucapnya.

“Saya pikir sudah benar sikap yang dilakukan oleh Prabowo, yakni tenang, damai tapi siap siaga dan siap tempur sambil melakukan diplomasi,” tutup Fauka.

Sebelumnya,  Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas Pulau Natuna dan wilayah perairannya merupakan harga mati.

“Beliau sudah katakan kedaulatan harga mati, tapi jangan kita panas-panasi,” kata Prabowo terkait arahan Presiden Joko Widodo atas Natuna, Kamis (9/1).

Wilayah teritorial yakni 12 mil dari garis pangkal kepulauan dan lebih dari itu merupakan zona ekonomi eksklusif.  Untuk zona ekonomi eksklusif sendiri, kapal internasional diperbolehkan untuk berlayar melaluinya. | RMOL 

POLITIK

Mahfud MD: Kondisi Negara Sekarang Berat, Berbagai Sektor Banyak Korupsi

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Korupsi sejak dulu, kini, dan masa depan terus menjadi permasalahan yang menggerogoti bangsa. Sebagai kejahatan luar biasa, korupsi telah berdampak buruk bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menko Polhukam, Mahfud MD, menyatakan korupsi merupakan masalah terberat Indonesia saat ini. Bahkan menurutnya, korupsi terjadi di berbagai sektor. 

“Kalau negara sekarang ini berat juga sih, berbagai sektor banyak korupsi dan ngadunya ke sini (Kemenko Polhukam),” ujar Mahfud saat berbincang dengan jurnalis senior Wahyu Muryadi, seperti dikutip dari akun YouTube whytv official, Jumat (26/2).

Gawatnya korupsi di Indonesia, kata Mahfud, terlihat dari banyaknya laporan terkait kasus rasuah yang diterima Kemenko Polhukam. Meski laporan tersebut sebenarnya merupakan kewenangan kementerian lain.

“Misal urusan pertanahan, itu kan bukan urusan Kemenko Polhukam, tapi kalau sudah nyangkut hukum ke sini, sehingga saya undang Menteri Pertanahan (Menteri ATR),” ucapnya. 

“Jadi semua kementerian pada akhirnya berkait dengan sini. Kemendiknas itu bagian Pak Muhadjir (Menko PMK), tapi ketika ada masalah hukum di perguruan tinggi, ke sini ngadunya, menterinya saya panggil,” lanjut Mahfud. 

Begitu pula mengenai laporan adanya korupsi di BUMN. Mahfud menyebut pada akhirnya urusan hukum seluruh kementerian berkaitan dengan Kemenko Polhukam.

“BUMN laporan ada korupsi kan urusannya di situ, tapi laporannya ke sini juga, jadi koordinasi,” tutupnya. (*)

Continue Reading

POLITIK

Ikrar Kesetiaan 34 Ketua DPD Demokrat Tanda Peluang KLB Secara Konstitusional Pupus

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia kompak membacakan ikrar setia, tunduk, dan patuh pada konstitusi Partai Demokrat yang telah menetapkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum yang sah sesuai hasil Kongres V Partai Demokrat 2020.

Selain itu, AHY juga telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pasca Kongres V Partai berlambang mercy.

Ikrar kesetiaan 34 DPD Partai Demokrat ini dilangsungkan di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/2). Ikrar dilakukan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Ni’matullah, yang didampingi 33 Ketua DPD Partai Demokrat lainnya.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menuturkan, ikrar tersebut juga berisi sikap para Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia bertekad untuk melawan pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

“Termasuk meminta DPP untuk melakukan pemecatan terhadap kader yang berkhianat, dan melanggar etika politik,” kata Herzaky dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/2).

Selanjutnya, kata Herzaky, para Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia juga bertekad untuk membangun dan membesarkan Partai Demokrat yang sedang bangkit dan diterima publik sebagai partai yang senantiasa memperjuangkan harapan rakyat.

“Ikrar para Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia ini menggambarkan kesolidan Partai Demokrat secara nyata dalam menyikapi GPK-PD,” kata dia.

Herzaky menegaskan, ikrar para Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia ini sekaligus membuat pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat secara konstitusional, tidak mungkin terjadi.

Pasalnya, dalam AD/ART Partai Demokrat, salah satu syarat sah KLB adalah harus mendapat persetujuan 2/3 Ketua DPD sebagai pemilik suara, sedangkan 34 DPD, alias 100 persen DPD sudah menyampaikan ikrar kesetiaan kepada hasil Kongres V Tahun 2020 yang menetapkan AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

“Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Setiap yang hadir wajib berstatus negatif Covid-19 yang dibuktikan dengan hasil PCR swab test yang sah. Para peserta juga mengenakan masker dan menjaga jarak selama kegiatan berlangsung,” tutupnya | RMOL

Continue Reading

POLITIK

Saleh Daulay: Kerumunan Di NTT Membahayakan Jokowi Dan Rakyat, Protokoler Harus Tanggung Jawab

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Maunere, NTT yang berujung kerumunan disayangkan banyak kalangan.

Sebab kerumunan yang terjadi saat Presiden Jokowi hendak meresmikan Bendungan Napun Gete itu sangat membahayakan masyarakat, termasuk presiden.

“Dari foto dan video yang beredar, kelihatan bahwa warga masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan. Ini tentu sangat berbahaya bagi masyarakat dan juga presiden,” ucap anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (24/2).

Ketua Fraksi PAN ini mengatakan, protokoler acara kunker Presiden Joko Widodo perlu bertanggung jawab atas banyaknya kerumunan massa.

“Dalam konteks ini, protokol yang mengatur kegiatan tersebut harus bertanggung jawab. Sebab, kegiatan presiden di sana tentu sudah diatur sebelumnya. Protokollah yang mengatur seluruh kegiatan dan perjalanan presiden selama di sana,” tegasnya.

Bila melihat peristiwa yang viral tersebut, ia menilai sulit bagi presiden menghindari kerumunan warga yang mendekat lantaran sebagai idola, banyak masyarakat NTT yang penasaran dengan Jokowi.

“Wajar mereka antusias dan ingin mendekat, selfie, salaman, dan lain-lain. Nah, semestinya itu sudah diantisipasi sebelumnya oleh protokol yang ada,” tegasnya.

Saleh berharap, kejadian tersebut tidak terulang kembali dan dijadikan evaluasi bersama agar masyarakat menghindari kerumunan.

“Ini kan sudah terjadi. Pihak istana harus mengevaluasi hal ini. Harus dipastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang,” tandasnya. | RMOL

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: