Connect with us

LINTAS ACEH

Refleksi 16 Tahun Tsunami, Ombudsman: Masih Ada Korban Belum Dapatkan Rumah

Published

on

Acehtimes.id | Banda Aceh- Genap sudah 16 Tahun gelombang dasyat tsunami menerpa Aceh dan beberapa daerah lainnya. Namun ada hal pilu yang dirasakan oleh korban, diantaranya Sri Rahayu atau Ayu (52) warga Kota Banda Aceh yang belum menerima rumah bantuan, Sabtu (26/12).

 

Padahal rumah bantuan tsunami cukup banyak dibangun oleh pihak luar maupun oleh pemerintah sendiri. Mirisnya masih ada korban yang juga terkatung-katung karena belum mendapatkan rumah bantuan tersebut.

 

Sri Rahayu yang datang secara langsung ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh membuat laporan ke lembaga negara tersebut, karena sudah belasan tahun kejadian tsunami menimpanya dan keluarga namun belum mendapatkan rumah bantuan sebagaimana masyarakat lainnya. Alasannya belum mendapatkan rumah yaitu karena tidak memiliki lahan atau tanah untuk tapak rumah.

 

Cerita ini disampaikan Ayu di Kantor Ombudsman dengan berlinang air mata, mengingat kejadian 16 tahun silam yang menerpanya dan keluarga begitu parah. Ayu tinggal seorang diri, sedangkan suami dan empat anaknya meninggal saat kejadian tersebut.

 

“Saya baru sadar setelah disiram oleh orang di sebuah pulau, ketika saya bangun dan bertanya ini dimana, masyarakat sekeliling saya bilang ini di Sabang” kata Ayu.

 

“Saya tidak sadar sudah terdampar dari Banda Aceh ke Sabang, kaki saya patah dan di gigit ikan. Ketika pulang ke Banda Aceh saya melihat rumah tempat tinggal saya sudah rata dengan tanah yang berlokasi di Lampulo” tambahnya lagi.

 

Sri Rahayu berharap, laporannya dapat segera diproses oleh pihak Ombudsman, dan dia sangat mengidamkan rumah bantuan layaknya korban yang lain.

 

Kapala Ombudsman RI Perwakilan Aceh terkejut saat menerima pengaduan dari Ibu Sri Wahyuni, bahwa beliau adalah seorang korban tsunami yg belasan tahun tinggal hanya berdua ibunya yang juga korban tsunami, belum mendapat bantuan rumah, sehingga tetap menyewa rumah hingga sekarang.

 

“Saya kaget mendengar cerita Ibu Sri Rahayu, kebetulan saat itu saya ikut mendengarkan langsung cerita yang disampaikan oleh korban tersebut” kata Taqwaddin pada Sabtu (26/12)

 

“Pelapor datang ke kantor kami membuat pengaduan pada Rabu (23/12) lalu” tambah Kepala Ombudsman Aceh yang juga Ketua Dewan Pakar Forum PRB Aceh tersebut.

 

Pelapor sudah berupaya memohon rumah bantuan dari pemerintah. Tetapi terkendala karena yang bersangkutan tidak memiliki tanah.

 

“Berdasarkan data laporan di Ombudsman RI Aceh, masih ada 6 keluarga korban tsunami yang belum mendapatkan rumah bantuan. Sementara ada ribuan lainnya warga masyarakat Aceh yang fakir, yang tidak memiliki lahan sendiri sehingga selama ini tidak bisa mendapatkan bantuan rumah dhuafa” ungkap Taqwaddin.

 

Terkait hal ini, Dr Taqwaddin, Kepala Ombudsman RI Aceh, mendorong Pemerintah Aceh untuk melakukan penyediaan tanah bagi kaum fakir dan sisa korban tsunami.

 

“Program ini saya kira penting mengingat masih adanya para korban tsunami yang juga fakir yang belum dapat rumah bantuan” pungkas Taqwaddin. |ASLP|

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LINTAS ACEH

Wakili Fraksi Gerindra Khairil Syarial Bawa Bantuan Untuk Korban Banjir Pidie

Published

on

ACEHTIMES.ID | PIDIE – Ketua Komisi III DPRA dari Fraksi Gerindra , Khairil Syahrial ST MAP, serahkan bantuan untuk korban banjir di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Jumat (22/1/2021).

Gampong yang diserahkan bantuan itu adalah Gampong Bi dan Gampong Batee di Kecamatan Pidie.

Bantuan sembako untuk korban banjir diserahkan di dapur umum Gampong Bi diterima imum mukim, keuchik dan tokoh masyarkat.

Ketua Komisi III DPRA dari Fraksi Gerindra Khairil Syahrial ST MAP, kepada Serambinews.com, Jumat (22/1/2021) mengatakan, bantuan yang diserahkan kepada korban banjir di Gampong Bi dan Batee, Kecamatan Pidie merupakan bentuk kepeduliannya, untuk meringankan beban mereka setelah ditimpa musibah banjir.

“Untuk selanjutnya kita akan menyalurkan bantuan kepada korban banjir di Gampong Puli dan Seuke, Kecamatan Pidie,” sebut politikus Partai Gerindra.

Menurutnya, banjir yang terjadi itu akibat dasar aliran sungai (DAS) di kecamatan tersebut dangkal sehingga perlu dilakukan normalisasi.

Pekerjaan normalisasi sungai harus dilakukan cepat, guna menghindari banjir lagi di Pidie.

“Kita sangat prihatin dengan banjir terjadi di Pidie, mudah-mudahan tidak terjadi lagi,” kata mantan anggota DPRK Pidie dari Partai Gerindra

Sabri (40) salah satu korban banjir di Gampong Bie, kepada Serambinews.com, Jumat (22/1/2021) menuturkan, dirinya mengucapkan terimakasih kepada Fraksi Gerindra yang telah memberikan bantuan, mengingat korban banjir yang sangat butuh uluran tangan.

“Kami sangat bahagia saat adanya bantuan yang diserahkan dari wakil rakyat. Saya rasa di saat beginilah, wakil rakyat hadir di tengah warga yang butuh bantuan,” tuturnya. (*)

Continue Reading

LINTAS ACEH

Ombudsman sarankan PTSP BPKS Patuhi Standar Pelayanan Publik

Published

on

Acehtimes.id | Banda Aceh – Ombudsman RI Perwakilan Aceh kembali menerima tamu dari Kementerian Hukum dan HAM. Kali ini kunjungan langsung di pimpin oleh Kakanwil Kumham Aceh Heni Yuwono beserta para jajaran.

 

“Ini merupakan anjangsana yang pertama setelah saya serah terima jabatan dengan pejabat lama, silaturrahmi antara Kemenkumham dengan Ombudsman sudah sangat baik” sebut Heni saat di Kantor Ombudsman Aceh pada Rabu (6/1)

 

“Kemenkumham sendiri adalah pihak yang memberikan layanan, dan Ombudsman selaku pengawas eksternal. Selanjutnya saat ini kita sedang berproses untuk pencanangan zona integritas (ZI) untuk semua bidang, jadi butuh dukungan dan bimbingan dari pihak Ombudsman” tambah Heni Yuwono.

 

Sementara Dr. Taqwaddin Husin Kepala Ombudsman Aceh menyambut baik kunjungan Kanwil Kumham Aceh beserta jajaran. Hubungan antara Ombudsman dengan Kemenkumham sangat harmonis, namun demikian pengawasan tetap berjalan seperti biasa.

 

“Kami sangat tersanjung, karena ini merupakan anjangsana Kanwil Kumham yang baru langsung pertama ke Ombudsman Aceh” kata Taqwaddin dalam penyambutannya.

 

“Kehadiran Ombudsman adalah untuk mengawasi pelayanan publik, jadi kami tetap menjalankan fungsi mengawasi sebagaimana perintah UU No 37 Tahun 2008, walaupun antara kita mempunyai hubungan yang baik dan harmonis. Dan perlu saya tambahkan bahwa fungsi pengawasan dari kami justru agar terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh jajaran Kemenkumham Aceh,” lanjut Taqwaddin.

 

Taqwaddin berharap, pihak dari Kanwil Kumham beserta jajaran dalam memberikan layanan lebih meningkatkan integritas.

 

“Ini penting kami sampaikan bahwa peningkatan integritas perlu ditingkatkan, guna meningkatkan kepuasaan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik. Baik itu di Lapas maupun di Imigrasi. Sehingga masyarakat terlayani dengan baik dan masuk dalam zona integritas” tutup Taqwaddin.|ASLP|

Continue Reading

LINTAS ACEH

Setelah Sertijab, Kanwilkumham Aceh Langsung Sambangi Ombudsman

Published

on

Acehtimes.id | Banda Aceh – Ombudsman RI Perwakilan Aceh kembali menerima tamu dari Kementerian Hukum dan HAM. Kali ini kunjungan langsung dipimpin oleh Kakanwil Kumham Aceh Heni Yuwono beserta para jajaran.

 

“Ini merupakan anjangsana yang pertama setelah saya serah terima jabatan dengan pejabat lama, silaturrahmi antara Kemenkumham dengan Ombudsman sudah sangat baik” sebut Heni saat di Kantor Ombudsman Aceh pada Rabu (6/1)

 

“Kemenkumham sendiri adalah pihak yang memberikan layanan, dan Ombudsman selaku pengawas eksternal. Selanjutnya saat ini kita sedang berproses untuk pencanangan zona integritas (ZI) untuk semua bidang, jadi butuh dukungan dan bimbingan dari pihak Ombudsman” tambah Heni Yuwono.

 

Sementara Dr. Taqwaddin Husin Kepala Ombudsman Aceh menyambut baik kunjungan Kanwil Kumham Aceh beserta jajaran. Hubungan antara Ombudsman dengan Kemenkumham sangat harmonis, namun demikian pengawasan tetap berjalan seperti biasa.

 

“Kami sangat tersanjung, karena ini merupakan anjangsana Kanwil Kumham yang baru langsung pertama ke Ombudsman Aceh” kata Taqwaddin dalam penyambutannya.

 

“Kehadiran Ombudsman adalah untuk mengawasi pelayanan publik, jadi kami tetap menjalankan fungsi mengawasi sebagaimana perintah UU No 37 Tahun 2008, walaupun antara kita mempunyai hubungan yang baik dan harmonis. Dan perlu saya tambahkan bahwa fungsi pengawasan dari kami justru agar terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh jajaran Kemenkumham Aceh,” lanjut Taqwaddin.

 

Taqwaddin berharap, pihak dari Kanwil Kumham beserta jajaran dalam memberikan layanan lebih meningkatkan integritas.

 

“Ini penting kami sampaikan bahwa peningkatan integritas perlu ditingkatkan, guna meningkatkan kepuasaan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik. Baik itu di Lapas maupun di Imigrasi. Sehingga masyarakat terlayani dengan baik dan masuk dalam zona integritas” tutup Taqwaddin. |ASLP|

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: