POLITIK
Refly Harun: Hebat Kalau Jokowi Berani Mengganti Luhut
Published
7 bulan agoon
By
acehtimes
ACEHTIMES.ID | JAKARTA– Indonesia Political Opinion (IPO) belakangan hasil survei terkait menteri Kabinet Indonesia Maju yang diharapkan di-reshuffle oleh Presiden Jokowi.
Berdasarkan pemaparan survei seperti dikutip Hops.idpada Senin (6/7/2020), setidaknya ada 10 menteri yang berada di posisi tidak aman.
Paling tinggi adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang disebut mengantongi suara sebesar 64,1 persen dari total responden.
Menurut Direktur IPO Dedi Kurnia Syah, dalam acara diskusi Polemik Trijaya, akhir pekan lalu, nama menteri berikutnya yang bisa kena reshuffle adalah Terawan Agus Putranto dengan 52,4 persen suara.
“Lalu ada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah 47,5 persen, dan Menteri Agama Fahrul Razy 40,8 persen,” katanya.
Di dalam data tersebut, ada pula nama Menteri KKP Edhy Prabowo 36,1 persen, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan 33,2 persen, dan Menteri Sosial Juliari Batubara 30,6 persen.
Demikian halnya dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 28,1 persen, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali 24,7 persen, dan Menteri BUMN Erick Thohir 18,4 persen.
Kata Dedi, survei IPO dilakukan kepada 1.350 responden yang tersebar di 135 desa dari 30 provinsi. Survei dilakukan pada periode 8-25 juni 2020.
Pakar Hukum dan Tata Negara Refly Harun turut angkat bicara soal rilis survei 10 menteri favorit Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi yang diinginkan untuk direshuffle.
Menurut Refly, angka 72,9 persen responden yang menganggap Presiden Jokowi perlu melakukan reshuffle merupakan angka yang tidak main-main. Ini pertanda publik memang merasa tak nyaman dengan kinerja sejumlah kementerian.
Tetapi dari 10 nama yang kira-kira jadi favorit reshuffle, setidaknya lima nama datang dari rekomendasi parpol pengusung presiden.
Kelimanya adalah Yasonna Laoly, Menaker Ida Fauziah, Menteri KKP Edhi Prabowo, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menpora Zainudin Amali.
Sementara beberapa nama lainnya, diketahui merupakan orang-orang dekat dengan Jokowi, yakni Luhut, Erick, Teten, dan Fachrul Razi. Praktis, hanya Terawan yang aman dan tak memiliki beban untuk dicopot.
Kata Refly, untuk nama-nama yang direkomendasikan dari parpol, biasanya akan ditukar dengan nama lainnya. Seperti Yasonna Laoly misalnya, yang digosipkan bakal ditukar dengan Trimedya Panjaitan.
Sedangkan orang-orang dekat Presiden, inilah yang dipertanyakan, apakah dia berani melengserkannya, atau memberi pos lain seperti di komisaris BUMN andaipun benar mereka yang jadi target reshuffle.
“Persoalannya Jokowi dengan orang dekat. Lah, gimana? Itu orang-orang dekat, seperti Fachrul Razi (Menag), dia Ketua Tim Bravo 5 saat kampanye Joko Widodo. Tetapi dia bisa saja dicopot, karena dia masih di bawah naungan Luhut (membidani Bravo 5). Kalau Dokter Terawan saya tidak tahu endorsemennya, jadi aman (direshuffle),” katanya seperti dikutip Suara.com dari video di kanal Youtube Refly Harun.
Artinya, kata dia, bisa jadi Fachrul Razi akan diberikan jabatan sebagai komisaris BUMN. Sebelum menjabat Menag, nama Fachrul Razi sendiri diketahui sebagai salah satu komisaris di Antam.
Lalu ada Teten, orang yang sudah jadi tim pemenangan Joko Widodo sejak 2014. Andaipun diganti, kemungkinan kata Refly, dia akan diberikan kursi komisaris di perusahaan.
“Kalau Luhut? Hebat kalau Jokowi berani atau mau mempensiunkan Luhut Binsar. Jangan marah ya Pak Luhut, ini kritik membangun.”
“Sebab kalau dalam tiap aspirasi survei, ini selalu muncul nama Luhut. Tetapi dia juga yang orang paling dianggap usefull buat presiden, orang yang selalu dianggap bisa menyeleaikan masalah. Kalau kinerja, saya tidak mau bicara,” kata Refly lagi.
Satu lagi, ada nama Erick Tohir, orang yang paling berpengaruh di tim pemenangan Joko Widodo-Maruf di 2019. “Isunya (Erick) digeser ke Menteri Perdagangan, sedangkan Luhut punya bergain posisi yang kuat,” kata dia lagi. []
You may like
POLITIK
Gerindra Kartu Kuning Ali Lubis, Tegaskan Dukungan ke Anies-Riza
Published
15 jam agoon
Januari 26, 2021By
acehtimes
ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis mengkritik keras Gubernur DKI Anies Baswedan terkait penanganan COVID. Gerindra kini telah memberi Ali Lubis kartu kuning.
“Ali Lubis sudah ane kartu kuning ya,” kata Ketua Mahkamah Partai Gerindra Habiburokhman di Twitter, Selasa (26/1/2021).
Kritik Ali Lubis ialah meminta Anies mundur jika menyerah menghadapi pandemi COVID-19 di DKI. Kritikan Ali Lubis ini berdasarkan pernyataan soal meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek.
Menurut Habiburokhman, kritik sebenarnya sah-sah saja. Cuma, Habiburokhman menyebut setiap masukan ataupun kritik harus dibarengi dengan etika.
“Mengkritik boleh tetapi tetap ada adab dan etikanya. Kuatkan persatuan lawan COVID-19,” ucap Habiburokhman.
Lebih jauh Habiburokhman menyampaikan dukungan kepada Anies-Riza untuk melawan COVID di Ibu Kota.
“Mendukung duet Anies-Ariza maksimalkan penanganan COVID-19 di DKI,” jelas Habiburokhman terkait Ali Lubis.
Untuk diketahui, Habiburokhman bersama Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyambangi Balai Kota DKI Jakarta kemarin. Mereka bertemu dengan Wagub Ahmad Riza Patria.
Riza menyebut Dasco maupun Habiburokhman mendukung penuh dan akan membantu pemerintahan Gubernur Anies Baswedan. Hal itu dilakukan mengingat, Partai Gerindra juga merupakan salah satu partai pengusung pemenangan Anies-Sandi kala itu.
“Pak Dasco juga berikan dukungan bersama Pak Habib, di sini saya sebagai wakil gubernur, untuk terus bekerja untuk membantu Pak Anies sebagai gubernur, karena Pak Anies-Sandi dulu diusung Partai Gerindra dan PKS, kemudian Sandi jadi cawapres,” Riza, Senin (25/1).(dtk)
POLITIK
Draf RUU Pemilu: Pilkada Digelar Tahun 2022, Termasuk Aceh dan Jakarta
Published
3 hari agoon
Januari 23, 2021By
acehtimes
ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Draf revisi undang-undang pemilu dan pilkada yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas DPR 2021 mengatur tentang rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak selanjutnya, yakni pada tahun 2022 dan 2023.
Tidak seperti ketentuan di UU sebelumnya, yang mana pilkada serentak di seluruh provinsi, kabupaten dan kota digelar pada 2024 bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD dan presiden.
Merujuk Pasal 731 Ayat (2) dalam draf revisi UU Pemilu, pilkada 2022 akan diikuti oleh 101 daerah yang menggelar pilkada pada 2017. Provinsi DKI Jakarta serta Aceh dan beberapa kabupaten di provinsi ini termasuk di antaranya.
Akan tetapi, belum diatur tentang tanggal dan bulan pemungutan suara. Nantinya akan dibicarakan lebih lanjut antara KPU, Bawaslu, pemerintah dan DPR jika draf revisi sudah disahkan menjadi UU.
Kemudian pada Pasal 731 Ayat (3), pilkada 2023 akan diikuti oleh daerah yang menggelar pilkada pada 2018.
Bagi daerah yang baru saja menghelat pilkada 2020, maka baru akan kembali kembali menggelar pemilihan pada 2027 mendatang. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 731 Ayat (1).
Dalam draf revisi UU Pemilu juga dijelaskan bahwa pilkada di tahun 2027 disebut dengan Pemilu Daerah. Seluruh provinsi, kabupaten dan kota yang ada di Indonesia menggelar pemilihan kepala daerah di tahun yang sama.
Dengan kata lain, pemilihan kepala daerah di 34 provinsi, 98 kota dan 416 kabupaten dilaksanakan di waktu yang bersamaan.
“Pemilu Daerah pertama diselenggarakan pada tahun 2027, dan untuk selanjutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali,” mengutip bunyi pasal 734 Ayat (1) draf revisi UU Pemilu.
Bagi kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya sebelum 2027, maka Kemendagri akan mengangkat penjabat kepala daerah dengan masa jabatan hingga 2027. Lalu diganti dengan kepala daerah hasil Pemilu Daerah 2027. Diatur dalam Pasal 735 draf revisi UU Pemilu.
Berikut daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2017 seperti dikutip dari ANTARA:
Provinsi (7):
1. Aceh
2. Bangka Belitung
3. DKI Jakarta
4. Banten
5. Gorontalo
6. Sulawesi Barat
7. Papua Barat
Kabupaten (76):
1. Mesuji
2. Lampung Barat
3. Tulang Bawang
4. Bekasi
5. Banjarnegara
6. Batang
7. Jepara
8. Pati
9. Cilacap
10. Brebes
11. Kulonprogo
12. Buleleng
13. Flores Timur
14. Lembata
15. Landak
16. Barito Selatan
17. Kotawaringin Barat
18. Hulu Sungai Utara
19. Barito Kuala
20. Banggai Kepulauan
21. Buol
22. Bolaang Mongondow
23. Kepulauan Sangihe
24. Takalar
25. Bombana
26. Kolaka Utara
27. Buton
28. Boalemo
29. Muna Barat
30. Buton Tengah
31. Buton Selatan
32. Seram Bagian Barat
33. Buru
34. Maluku Tenggara Barat
35. Maluku Tengah
36. Pulau Morotai
37. Halmahera Tengah
38. Nduga
39. Lanny Jaya
40. Sarmi
41. Mappi
42. Tolikara
43. Kepulauan Yapen
44. Jayapura
45. Intan Jaya
46. Puncak Jaya
47. Dogiyai
48. Tambrauw
49. Maybrat
50. Sorong
51. Aceh Besar
52. Aceh Utara
53. Aceh Timur
54. Aceh Jaya
55. Bener Meriah
56. Pidie
57. Simeulue
58. Aceh Singkil
59. Bireun
60. Aceh Barat Daya
61. Aceh Tenggara
62. Gayo Lues
63. Aceh Barat
64. Nagan Raya
65. Aceh Tengah
66. Aceh Tamiang
67. Tapanuli Tengah
68. Kepulauan Mentawai
69. Kampar
70. Muaro Jambi
71. Sarolangun
72. Tebo
73. Musi Banyuasin
74. Bengkulu Tengah
75. Tulang Bawang Barat
76. Pringsewu
Kota (18):
1. Banda Aceh
2. Lhokseumawe
3. Langsa
4. Sabang
5. Tebing Tinggi
6. Payakumbuh
7. Pekanbaru
8. Cimahi
9. Tasikmalaya
10. Salatiga
11. Yogyakarta
12. Batu
13. Kupang
14. Singkawang
15. Kendari
16. Ambon
17. Jayapura
18. Sorong
| CNN
POLITIK
Front Persaudaraan Islam Sudah Terbentuk di 20 Provinsi
Published
4 hari agoon
Januari 23, 2021By
acehtimes
ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Sejumlah tokoh telah mendeklarasikan Front Persaudaran Islam (FPI) setelah Front Pembela Islam dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada Rabu (30/12) lalu.
Sejumlah tokoh yang menjadi deklarator Front Persaudaraan Islam antara lain Habib Abu Fihir Alattas, Abdurrahman Anwar, Ahmad Sabri Lubis, Munarman, Abdul Qadir Aka Awit Mashuri, Haris Ubaidillah. Lalu ada Habib Idrus Al Habsyi, Idrus Hasan, Habib Ali Alattas, Habib Ali Alattas, I Tuankota Basalamah, Habib Syafiq Alaydrus, Baharuzaman, Amir Ortega, Syahroji, Waluyo, Joko, dan M. Luthfi.
Aziz Yanuar yang merupakan eks Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam membeberkan informasi terkini perihal FPI versi baru tersebut. Menurut Aziz sejumlah tokoh eks Front Pembela Islam sudah mendeklarasikan Front Persaudaraan Islam atau disingkat FPI.
Dia menyebut, arah gerakan Front Persaudaraan Islam fokus kepada kemanusiaan, pendidikan, dan dakwah. Selain itu, hukum, advokasi serta hak asasi manusia (HAM).
“Hampir semua yang eks Front Pembela sudah deklarasi. Gerakannya fokus kepada kemanusiaan, pendidikan dan dakwah, hukum dan advokasi serta HAM,” ungkap Aziz kepada JPNN.com, Sabtu (23/1).
Lebih lanjut, Aziz menyebut, kepengurusan Front Persaudraan Islam sudah terbentuk di lebih dari 20 provinsi dan sudah dideklarasikan.
Hanya saja, dia tidak menyebut nama 20 provinsi yang sudah terbentuk kepengurusan FPI versi baru itu. Aziz hanya menyebut Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jambi, Riau, dan Lampung.
“Lebih dari 20 provinsi. Yang jelas tingkat bawahnya jadi DPD. Di bawahnya DPW dan DPC ikut juga serentak. Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jambi, Riau, Lampung dan lain-lain serta seluruh daerah di tingkat bawahnya,” pungkas Aziz Yanuar. | JPNN



Gerindra Kartu Kuning Ali Lubis, Tegaskan Dukungan ke Anies-Riza

Diserang Rasisme, Pigai Ingatkan Potensi Konflik Ras di Papua

Draf RUU Pemilu: Pilkada Digelar Tahun 2022, Termasuk Aceh dan Jakarta

Rafli Minta Aceh Jadi Pusat Budidaya Ganja dan Usulkan Ganja Untuk Diekspor

Gerindra Kompak Prabowo Capres 2024 Lagi, Pasangan Puan Maharani, Anies Baswedan Atau Sandi Lagi?

Pengamat Prediksi 6 Bulan Lagi Rezim Jokowi Jatuh
Trending
-
GEMA PARLEMENTARIA12 bulan ago
Rafli Minta Aceh Jadi Pusat Budidaya Ganja dan Usulkan Ganja Untuk Diekspor
-
POLITIK8 bulan ago
Gerindra Kompak Prabowo Capres 2024 Lagi, Pasangan Puan Maharani, Anies Baswedan Atau Sandi Lagi?
-
POLITIK11 bulan ago
Pengamat Prediksi 6 Bulan Lagi Rezim Jokowi Jatuh
-
INTERNASIONAL1 tahun ago
Beredel tayangan Arsenal karena Mesut Ozil dukung Uighur, Beijing bisa ‘hadapi bumerang’
-
POLITIK1 tahun ago
Mualem Minta Pemerintah Pusat Tidak Lagi Melarang Bendera Bulan Bintang
-
POLITIK1 tahun ago
3.000 Lebih Mantan GAM Se- Aceh Akan “Reuni” Di Aceh Besar
-
POLITIK1 tahun ago
Pengamat: Sikap Prabowo Soal Natuna Menunjukkan Ia Ahli Strategi
-
NUSANTARA8 bulan ago
Ibu 3 Anak Ini Akan Diadili karena Curi Sawit yang Rugikan PTPN Rp76.500