Connect with us

LINTAS NANGGROE

Satgas minta warga tak panik sikapi varian delta di Aceh

Published

on

Ilustrasi | foto antara

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Aceh meminta masyarakat tidak panik dalam menyikapi penyebaran virus corona varian delta di provinsi itu, namun hadapi dengan disiplin meningkatkan protokol kesehatan serta vaksinasi.

“Protokol kesehatan dan dua dosis vaksinasi COVID-19 masih sangat efektif mencegah serangan infeksi varian delta itu,” kata Juru Bicara COVID-19 Aceh Saifullah Abdulgani di Banda Aceh, Kamis.

Ia menjelaskan pertama sekali terdeteksi COVID-19 varian delta di Aceh sebanyak 11 kasus. Kemudian terjadi penambahan tujuh kasus lagi dalam beberapa waktu terakhir, sehingga totalnya 18 kasus.

Namun, dia melanjutkan, Satgas COVID-19 Aceh belum mendapatkan rincian kabupaten/kota yang sebaran virus corona varian delta tersebut.

Menurut dia meski data sebarannya belum ada, namun perkembangan kasus tersebut perlu segera diketahui masyarakat sebagai upaya mitigasi untuk meningkatkan kewaspadaan.

“Virus varian delta diyakini memiliki daya tular berkali-kali lipat lebih cepat dibandingkan varian SARS-CoV-2, penyebab COVID-19,” katanya.

Selain risiko penularan lebih cepat, varian delta juga memicu simtomatik penyakit yang lebih berat dan risiko kematian yang lebih tinggi.

Menurut catatan WHO, kata dia, salah satu penyebab lonjakan kasus COVID-19 dan kematian global sepanjang Juli 2021 adalah varian delta, yang sudah terdeteksi sekitar 132 negara.

“Masyarakat tidak perlu panik menyikapi penambahan varian delta di Aceh. Keganasan virus varian baru ini masih efektif diatasi dengan protokol kesehatan yang dikampanyekan selama ini dan dua dosis vaksinasi COVID-19,” katanya.

Apalagi, kata dia, saat ini di Aceh terdapat tujuh daerah zona merah atau risiko tinggi penularan kasus COVID-19 yakni Kota Langsa, Banda Aceh, dan Aceh Besar, Aceh Tamiang, Lhokseumawe, Pidie, dan Kota Sabang.

Sedangkan Aceh Singkil dalam sepekan lalu zona merah, kini menjadi zona oranye atau risiko sedang penularan virus corona, bersama 13 kabupaten/kota lainnya di Tanah Rencong. Dan dua zona kuning atau risiko rendah yakni Bener Meriah dan Aceh Barat Daya. | ANTARA

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LINTAS NANGGROE

Ombudsman Sarankan Polres Sabang Gratiskan SIM untuk Wisatawan

Published

on

Acehtimes.id | Sabang –  Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh, Dr Taqwaddin Husin didampingi oleh Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Maladministrasi, Muammar, melakukan kunjungan kerja ke Polres Sabang (1/9).

Maksud kunjungan kali ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap standar pelayanan serta melihat inovasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Sabang.

Kunjungan tersebut langsung disambut dengan ramah oleh Kapolres Sabang AKBP Muhammadun, S.H. dan didampingi oleh Wakapolres M. Husin, S.H. serta para Kasat.

Kami melakukan evaluasi standar pelayanan pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Satintelkam, serta Satpas SIM.

Ketiga satuan ini perlu kami evaluasi karena pada ketiga unit ini yang paling sering diakses oleh warga masyarakat. Sehingga pelayanan pada ketiga satuan tersebut harus berstandar dan nyaman dikunjungi masyarakat”, ujar Dr Taqwaddin.

Hasil evaluasi Ombudsman RI Aceh, ternyata Polres Sabang telah memenuhi semua standar pelayanan yang diperintahkan oleh UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Kami memberi apresiasi positif kepada Kepala Polres Sabang yang telah mematuhi perintah Undang-undang tentang Pelayanan Publik”. Ungkap Kepala Ombudsman RI Aceh.

Saya apresiate kepada jajaran aparat kepolisian di Polres Sabang. Walaupun kantornya relatif kecil tetapi bisa memberikan pelayanan optimal bagi warganya.

Pemenuhan standar pelayanan merupakan syarat awal mewujudkan kepuasan warga. Dan, adanya kepuasan warga akan memperkuat kepercayaan publik kepada pemerintah. Ini sasaran yang harus dicapai oleh Pemerintah, termasuk jajaran kepolisian. Ungkap Dr Taqwaddin, yang juga Akademisi Hukum.

Dalam kesempatan tukar pikiran dengan Kapolres, Wakapolres, dan para Kasat Polres Sabang, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Aceh menyarankan agar jajaran Polres Sabang melakukan inovasi pelayanan publik yang memberi kemudahan kepada warga, termasuk kepada para wisatawan.

“Saya sarankan, dalam rangka menggairahkan kunjungan wisata ke Sabang agar Polres Sabang memberikan SIM gratis kepada wisatawan dari luar Aceh. Ini tentu diberikan kepada pihak yang memenuhi syarat. Misalnya ; usia, sehat, dan lain-lain. Sedangkan biaya pembuatan SIM untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) digratiskan kepada wisatawan, tetapi Pihak Polres melakukan upaya kolaborasi dengan pihak lain, yang tidak mengikat.” saran Taqwaddin.

Menyahuti wacana ini, Kapolres Sabang mengucapkan terima kasih dan akan mempertimbangkannya serta berupaya mencari mitra kolaborasi yang bersedia menanggung PNBP tersebut. Ungkap AKBP Muhammadun.|ASLP|

Continue Reading

LINTAS NANGGROE

BNPB: Angka kesembuhan COVID-19 di Aceh membaik

Published

on

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito menyatakan angka kesembuhan COVID-19 di Provinsi Aceh membaik.

“Aceh merupakan daerah dengan kasus aktif COVID-19 yang tinggi dan angka kematian terkait COVID-19 di Aceh juga terhitung tinggi,” katanya di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Sabtu.

Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela menyerahkan dua unit mesin Polymerase Chain Reaction (PCR) dan masker untuk masyarakat di provinsi setempat.

Menurut dia tingkat testing dan tracing di Aceh juga masih rendah dan meningkatkan tingkat kedisiplinan penggunaan masker dalam setiap aktivitas sehari-hari.

“Memakai masker dan melakukan vaksinasi adalah cara paling bagus untuk memproteksi diri dari kemungkinan tertular COVID-19,” kata Ganip yang juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19.

Karena itu ia mengajak masyarakat di Aceh untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan tetap mengenakan masker dan melakukan vaksinasi.

“Hari ini kita di sini untuk membuat satu aksi mengingatkan dan mengedukasi masyarakat agar disiplin memakai masker. Maka kita luncurkan mobil masker,” katanya.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Aceh atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

Bantuan yang diserahkan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito itu diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah dan disaksikan Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Achmad Marzuki, Ketua Komisi VI Tgk H Irawan Abdullah, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali dan pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh.

Bantuan itu terdiri dari satu unit mesin PCR yang dikhususkan untuk Kabupaten Aceh Besar, satu unit mesin PCR untuk Kodam Iskandar Muda serta 1,5 juta lembar masker kain untuk Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh.

Selanjutnya 500 ribu lembar masker medis dan 500 ribu masker kain untuk masyarakat Aceh diterima Sekda Taqwallah.

Pendistribusian dilakukan dengan menggunakan konvoi mobil dari masing-masing Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota.

Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah menyampaikan Pemerintah Aceh menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan BNPB dalam upaya penanganan COVID-19.

“Terima kasih atas bantuan masker dan mesin PCR dari BNPB,” demikian Taqwallah. | antara

 

 

Continue Reading

LINTAS NANGGROE

Ini penjelasan Pemerintah Aceh terkait Pergub LPJ APBA 2020

Published

on

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, | foto net

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyatakan saat ini Pemerintah Aceh sedang menunggu penetapan jadwal pembahasan evaluasi Pergub Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2020 dari Kementerian Dalam Negeri RI.

“Pemerintah Aceh telah menyampaikan Pergub tersebut kepada Kemendagri sesuai amanat Undang-Undang,” kata Jubir Pemerintah Aceh di Banda Aceh, Jumat.

Menjelaskan untuk mempercepat pembahasan dan evaluasi Pergub LPJ APBA 2020 yang telah diajukan tersebut, Gubernur Aceh pada hari yang sama Selasa (24/8) menjumpai langsung Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochammad Adrian N.

Usai pertemuan tersebut, Gubernur juga meminta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Azhari, untuk menindaklanjuti pembahasan percepatan Pergub LPJ APBA 2020 bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochammad Adrian dan Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Mauritz Panjaitan.

“Hasil pertemuan Gubernur dan tindaklanjut bersama pihak Kemendagri, maka disepakati pembahasan evaluasi Pergub LPJ APBA 2020 akan segera dilakukan,” katanya.

Ia mengatakan pihak Pemerintah Aceh saat ini menunggu jadwal pembahasan yang akan ditetapkan Kemendagri.

Menurut dia pasca Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2020 tidak menemui kesepakatan secara penuh dari fraksi di DPR Aceh pada rapat paripurna Jumat lalu (20/8), maka secara regulasi pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Aceh wajib mengajukan LPJ APBA 2020 sebagai Pergub kepada Mendagri.

MTA menyebutkan, sejumlah regulasi yang mengamanatkan pelaksanaan Pergub tersebut adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemda Pasal 323 ayat 1 sampai 4. Kemudian PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 197 ayat 1 sampai 4.

Selanjutnya adalah Lampiran Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Berdasarkan regulasi tersebut, maka Pemerintah Aceh wajib menyampaikan LPJ APBA 2020 dalam bentuk Pergub kepada Mendagri,” kata MTA.  | antara

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: