Connect with us

NUSANTARA

Serikat Guru Beri Rapor Merah untuk Setahun Nadiem Makarim

Published

on

Acehtimes.id | Jakarta – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberikan rapor terhadap kinerja satu tahun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Kebijakan yang diciptakan mantan bos Go-jek itu dinilai belum bisa memenuhi nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang mereka tentukan.

“Nilai di bawah 75, ini bisa dikatakan tidak tuntas atau kurang. Rata-rata nilai [Mendikbud] 68 kurang. Dalam kebiasaan pendidikan kalau ini nilainya merah menurut kami,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Mansur melalui konferensi video, Minggu (25/10).

Ia menjelaskan nilai tersebut diberikan berdasarkan perhitungan nilai dari delapan kebijakan yang dibuat Nadiem selama setahun ke belakang. Penilaian dilakukan dari survei dan pemantauan di lapangan oleh FSGI.

Kebijakan yang termasuk dalam unsur penilaian diantaranya penghapusan ujian nasional (UN), kurikulum darurat di tengah pandemi, Asesmen Nasional dan bantuan kuota belajar.

Kemudian hibah merek Merdeka Belajar dari Sekolah Cikal untuk Kemendikbud, relaksasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan Program Organisasi Penggerak (POP).

Untuk penghapusan Ujian Nasional, FSGI memberikan nilai 100 untuk Kemendikbud. Biro Administrasi FSGI Slamet Maryanto mengatakan penilaian akhir yang dilakukan terhadap siswa di akhir jenjang tidak membantu kemajuan pendidikan.

Sejak awal pihaknya sudah berupaya menyuarakan hal ini kepada pemerintah, namun akhirnya dikabulkan di era Nadiem. Kebijakannya mempercepat penghapusan UN di tengah pandemi juga dinilai sigap.

“Tekanan psikologis masyarakat cukup tinggi. Untuk itu dengan penghapusan UN menghilangkan tekanan psikologis siswa dan guru,” ujarnya.

Kemudian pengganti UN, Asesmen Nasional sesungguhnya juga dinilai baik secara konsep. Namun karena pelaksanaannya belum berjalan, FSGI memutuskan memberi nilai 75.

Penetapan kurikulum darurat di tengah pandemi diberi nilai 80 karena berhasil meringankan beban siswa dan guru. Namun masih ditemukan kendala dalam implementasinya, seperti sekolah yang belum menerapkan kurikulum darurat karena menunggu instruksi dinas pendidikan.

Untuk itu ia menyarankan Kemendikbud menetapkan kurikulum darurat sebagai satu-satunya kurikulum yang digunakan selama pandemi. dibanding membebaskan keputusan tersebut kepada sekolah.

Namun di luar tiga kebijakan tersebut, kebijakan Nadiem yang lainnya tidak mendapat predikat baik atau tidak mencapai KKM. Misalnya terkait bantuan kuota belajar.

Presidium FSGI Nihan menyebut sesungguhnya kebijakan subsidi kuota berniat baik, karena membantu masalah PJJ yang dialami sejumlah siswa dan guru. Namun bantuan ini tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Ia menegaskan masih banyak siswa yang tak punya gawai atau tidak mendapat akses jaringan internet, sehingga bantuan kuota pun percuma jika diberikan kepada mereka.

“Proses penyaluran kuota juga tidak sesuai rencana. Sampai saat ini masih ada sekolah bertanya kenapa belum dapat bantuan. Jadi tidak tepat waktu,” ujarnya.

Menurutnya, sebagian anggaran untuk kuota sebaiknya dialihkan untuk membantu memfasilitasi gawai untuk siswa, penguat sinyal maupun layanan Wi-fi di RT/RW. Sehingga dana yang dianggarkan tidak berpotensi mubazir.

Kebijakan PJJ pun diberi predikat kurang sekali, yakni dengan nilai 55. Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti menyinggung pelaksanaan belajar dari rumah yang tak ada peningkatan secara signifikan meskipun sudah lebih dari setengah tahun.

Ia menduga ini karena Kemendikbud tidak pernah memetakan permasalahan PJJ di lapangan secara rinci dan mengevaluasinya secara berkala. Kalaupun sudah dilakukan, katanya, hal tersebut tak pernah dibuka ke publik.

“Karena tiap daerah itu berbeda masalahnya. Di Kabupaten Gowa (Sulawesi Selatan), sinyal sulit. Hanya 30 persen anak di daerah terlayani daring. Artinya di sana masalahnya sinyal. Dibantu kuota juga nggak ada gunanya,” pungkasnya.

Menurutnya, kebijakan Kemendikbud dalam mendorong PJJ seharusnya didasari oleh masing-masing permasalahan yang ada di lapangan. Bukan disamaratakan tanpa ada data dan analisa yang rinci.

Ia pun menyinggung dua siswa yang menjadi korban meninggal dunia karena dianiaya orang tua dan bunuh diri menenggak racun. Motif dari kedua kasus diduga berhubungan dengan PJJ.

Retno menyebut ini membuktikan berbagai masalah pada kendala PJJ belum banyak terselesaikan. Termasuk evaluasi yang seharusnya dilakukan sepanjang PJJ berlangsung.

Kemudian perkara kebijakan Merdeka Belajar, FSGI memberikan nilai 60 lantaran polemik yang sempat terjadi terkait didaftarkannya slogan program tersebut sebagai merk dagang oleh Sekolah Cikal.

Banyaknya kritik dari berbagai kalangan berujung penghibahan merk dagang kepada Kemendikbud. Namun menurut Retno penghibahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

Ia menyebut penghibahan merek Merdeka Belajar harus melibatkan campur tangan presiden karena ada dugaan konflik kepentingan dalam kasus tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan.

“Ini hanya Kemdikbud diwakili mas menteri. PT Cikal oleh Najeela Shihab, kemudian tandatangan di atas materai. Tidak bisa begitu, harus lawat Kementerian Hukum dan HAM,” lanjutnya.

Selanjutnya kebijakan relaksasi dana BOS diberi nilai 60. Melalui kebijakan ini, Nadiem mengizinkan sekolah menggunakan dana BOS untuk membayar guru honorer, fasilitas protokol kesehatan, atau membantu jalannya PJJ.

Namun menurut Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo, aturan yang mengikat di pemerintah daerah masih menghalangi fleksibilitas penggunaan dana BOS.

Ia menjelaskan dana BOS umumnya baru bisa dipakai setelah laporan penggunaannya diajukan dan dikabulkan Dinas Pendidikan. Perubahan laporan penggunaan anggaran di tengah pandemi akhirnya memakan waktu karena harus menunggu izin dinas pendidikan.

Yang terakhir kebijakan Program Organisasi Penggerak diberi nilai paling buruk, yakni 50. Ini lantaran kontroversi yang sempat melanda program itu sehingga akhirnya ditunda pelaksanaanya tahun 2021.

“Sementara dihentikan tidak menyelesaikan masalah. Justru potensi menghamburkan uang negara. Itu biayanya sudah mengalir ke sana untuk seleksi, sudah dikeluarkan,” tambahnya.

Ia pun meminta Kemendikbud mengevaluasi secara menyeluruh program tersebut dan membatalkannya jika dinilai tidak bermanfaat dan justru berpotensi menghamburkan uang negara. | CNN | ASLP

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NUSANTARA

Menag: Semua Agama Tak Ajarkan Gaya Arogan dan Unjuk Kekuatan

Published

on

Acehtimes.id | Jakarta – Menteri Agama Fachrul Razi  mengingatkan agar seluruh umat beragama di Indonesia tidak bertindak arogan, apalagi unjuk kekuatan.

Dia mengatakan semua agama mengajarkan kesantunan dan akhlak terpuji yang harus dijunjung oleh umatnya.

“Semua agama di Indonesia tidak mengajarkan gaya-gaya yang arogan dan unjuk kekuatan. Semua agama mengajarkan kesantunan dan akhlak terpuji,” kata Fachrul dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (17/11).

Fachrul turut menyinggung berapapun besarnya jumlah anggota organisasi di negeri ini, tidak lebih besar dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta. Apabila ada organisasi yang memiliki anggota hingga satu juta orang, masih ada organisasi lain yang memiliki anggota dengan jumlah yang tidak kalah banyaknya.

“Jumlah yang ada bukan untuk unjuk kekuatan, tapi untuk dioptimalkan dalam meneguhkan cinta kedamaian dan ketenangan dalam negara NKRI ini,” kata dia.

Dia pun meminta kepada seluruh umat beragama di Indonesia untuk tidak meneriakkan pelbagai hal yang bisa memicu sentimen keagamaan.

“Jangan teriakkan hal-hal yang memicu sentimen keagamaan dan pemahaman agama. Mari kedepankan keteladanan untuk tegaskan persatuan,” ujanya.

Terlebih, kata Fachrul, seorang pemimpin agama memegang amanah dan tidak seharusnya melakukan tindakan provokatif. Dia berharap para tokoh agama bisa mengajak umatnya bergandengan tangan demi menjaga NKRI dan kebhinekaan Indonesia.

Fachrul menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kebhinekaan ini patut disyukuri dengan cara saling menghargai perbedaan dan keragaman, bukan sebaliknya saling mencela, apalagi unjuk kekuatan.

“Indonesia milik kita, tidak boleh ada kelompok orang yang merasa hebat lalu unjuk kekuatan dengan tidak menghormati aturan yang ada. Itu bukan gaya masyarakat Indonesia dan bisa merusak sendi kehidupan berbangsa,” kata Fachrul. Beberapa hari kemudian, sejumlah acara yang melibatkan Rizieq mengundang kerumunan massa baik di Petamburan Jakarta Pusat, Tebet Jakarta Selatan, dan Puncak Bogor.

Usai kerumunan di tengah pandemi Covid-19 itu, Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat dicopot karena dinilai tak menegakkan aturan protokol kesehatan.

Polisi juga memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kerumunan massa di acara pernikahan putri Rizieq di Petamburan yang diklaim dihadiri puluhan ribu orang.

Sementara Rizieg sendiri telah dikenakan sanksi denda atas pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam acara tersebut. FPI mengklaim telah membayar denda administratif itu sebesar Rp50 juta. |CNN|ASLP|

Continue Reading

NUSANTARA

Tersangka Kasus DAK, Irgan Chairul Mahfiz Ditahan KPK 20 Hari

Published

on

 

Acehtimes.id | Jakarta – Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota DPR RI periode 2014-2019 Irgan Chairul Mahfiz sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 Untuk Kabupaten Labuanbatu Utara.

Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 yang diawali dengan OTT pada Jumat, 4 Mei 2018, di Jakarta.

“Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada tanggal 17 April 2020 dan menetapkan tersangka ICM (Irgan Chairul Mahfiz) selaku Anggota DPR RI periode 2014-2019,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Rabu (11/11).

Irgan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 KUHP.

Kasus ini bermula saat Bupati Labuhanbatu Utara, Khairuddin Syah Sitorus (KSS), membagi peruntukan DAK Bidang Kesehatan (Prioritas Daerah) sebesar Rp49 miliar menjadi dua bagian; pelayanan kesehatan dasar Rp19 miliar dan pembangunan RSUD Aek Kanopan di Labuhanbatu Utara Rp30 miliar.

Rencana itu termuat untuk APBD Tahun 2018. Namun, rencana kerja dan anggaran (RKA) DAK bidang kesehatan itu belum ada di Kementerian Keuangan karena belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini terjadi karena ada kesalahan input data dalam pengajuannya.

“Atas terjadinya salah input data tersebut, KSS selaku Bupati memerintahkan Agusman Sinaga selaku Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk meminta bantuan Yaya Purnomo (pejabat Kemenkeu) untuk menyelesaikan kendala tersebut,” ujar Lili.

Yaya kemudian meminta Wakil Bendahara Umum PPP 2016-2019, Puji Suhartono, rekan kuliahnya saat program doktoral, untuk membantu pembahasan di Desk Kementerian Kesehatan untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Puji lantas meminta Irgan, yang ada di Komisi yang bermitra dengan Kementerian Kesehatan, untuk mengupayakan adanya desk pembahasan RKA DAK Bidang Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Usai pembahasan desk tersebut terealisasi, Puji meminta Yaya agar Agusman mentransfer uang ke rekening Irgan yang diketahui digunakan untuk pembelian oleh-oleh umroh.

Atas permintaan ini, terang Lili, Agusman memerintahkan Aan S. Arya Panjaitan melakukan transfer uang sejumlah Rp20 juta ke rekening atas nama ICM, pada 4 Maret 2018.

“Uang tersebut diduga terkait bantuan ICM untuk pengupayakan desk pembahasan di Kementerian Kesehatan atas DAK Bidang Kesehatan APBN tahun anggaran 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara,” sebut dia.

Pada 2 April 2018, terjadi penyerahan uang kembali sebesar Rp80 juta ke rekening Irgan. Total uang yang ditransfer ke Irgan sejumlah Rp100 juta.

Agusman juga melakukan setoran tunai uang sejumlah Rp400 juta yang berasal dari Khairuddin ke rekening Toko Emas di bilangan Jakarta Pusat, Selanjutnya pada 9 April 2018. Uang itu untuk kepentingan Yaya.

Dari jumlah tersebut, uang Rp100 juta ditransfer ke rekening atas nama Puji Suhartono sebagai fee.

“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka Irgan ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan 30 November 2020, di Rutan Salemba Jakarta,” tandas Lili. |CNN|ASLP|

Continue Reading

NUSANTARA

Dalami Video Mirip Gisel, Polisi Periksa Ahli Bahasa dan ITE

Published

on

Acehtimes.id | Jakarta – Polda Metro Jaya meminta keterangan dari sejumlah saksi ahli untuk mengusut laporan terkait video porno yang mirip artis Gisella Anastasia (Gisel). Mereka yang diminta keterangan yakni saksi ahli bahasa serta informasi dan transaksi elektronik (ITE).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan saksi ahli bahasa telah diperiksa pada Selasa (10/11) pagi tadi.

“Pagi tadi kita memeriksa saksi-saksi ahli, ahli Bahasa yang kita lakukan pemeriksaan, klarifikasi,” kata Yusri di Polda Metro Jaya, Selasa (10/11).

Saksi ahli ITE belum diminta keterangan oleh kepolisian. Yusri mengatakan penyidik membuat jadwal. Dia memastikan ahli ITE turut diperiksa.

“Masih ada saksi ahli lagi lain yang akan kita undang untuk minta keterangannya, saksi ITE,” ujarnya.

Yusri mengatakan pihak pelapor yang bernama Febriyanto Dunggio telah memberikan klarifikasi pada Senin kemarin (9/11). Dua saksi yang diajukan oleh pelapor juga telah dimintai keterangan di hari yang sama.

Nantinya, setelah seluruh keterangan telah dikantongi, penyidik akan segera melakukan gelar perkara. Hal itu dilakukan guna memutuskan laporan ini bakal dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan atau tidak.

“Kita lakukan gelar perkara untuk bisa menentukan apakah sudah bisa atau pantas naik penyidikan kasus ini,” ucap Yusri.

Sebelumnya beredar video asusila mirip artis Gisella Anastasia (Gisel) di media sosial. Netizen langsung membicarakan itu dan menjadi trending topic di Twitter.

Pengacara Febriyanto Dunggio lantas melaporkan penyebar dan pemain video seks tersebut ke SPKT Polda Metro Jaya atas dasar nomor LP: TBL/6608/XI/Yan.2.5/2020/SPKT PMJ tanggal 7 November 2020. Laporan tersebut sudah diterima oleh Polda Metro Jaya.

Dalam laporan itu, pemain dan penyebar video dapat dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pelaku dalam video dan penyebar video dilaporkan lantaran diduga melanggar Pasal 27 ayat 1 dan atau Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan atau Pasal 4 ayat 1 Jo Pasal 29 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan atau Pasal 8 Jo Pasal 34 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. | CNN | ASLP

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: