Connect with us

LINTAS ACEH

Setelah Sertijab, Kanwilkumham Aceh Langsung Sambangi Ombudsman

Published

on

Acehtimes.id | Banda Aceh – Ombudsman RI Perwakilan Aceh kembali menerima tamu dari Kementerian Hukum dan HAM. Kali ini kunjungan langsung dipimpin oleh Kakanwil Kumham Aceh Heni Yuwono beserta para jajaran.

 

“Ini merupakan anjangsana yang pertama setelah saya serah terima jabatan dengan pejabat lama, silaturrahmi antara Kemenkumham dengan Ombudsman sudah sangat baik” sebut Heni saat di Kantor Ombudsman Aceh pada Rabu (6/1)

 

“Kemenkumham sendiri adalah pihak yang memberikan layanan, dan Ombudsman selaku pengawas eksternal. Selanjutnya saat ini kita sedang berproses untuk pencanangan zona integritas (ZI) untuk semua bidang, jadi butuh dukungan dan bimbingan dari pihak Ombudsman” tambah Heni Yuwono.

 

Sementara Dr. Taqwaddin Husin Kepala Ombudsman Aceh menyambut baik kunjungan Kanwil Kumham Aceh beserta jajaran. Hubungan antara Ombudsman dengan Kemenkumham sangat harmonis, namun demikian pengawasan tetap berjalan seperti biasa.

 

“Kami sangat tersanjung, karena ini merupakan anjangsana Kanwil Kumham yang baru langsung pertama ke Ombudsman Aceh” kata Taqwaddin dalam penyambutannya.

 

“Kehadiran Ombudsman adalah untuk mengawasi pelayanan publik, jadi kami tetap menjalankan fungsi mengawasi sebagaimana perintah UU No 37 Tahun 2008, walaupun antara kita mempunyai hubungan yang baik dan harmonis. Dan perlu saya tambahkan bahwa fungsi pengawasan dari kami justru agar terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh jajaran Kemenkumham Aceh,” lanjut Taqwaddin.

 

Taqwaddin berharap, pihak dari Kanwil Kumham beserta jajaran dalam memberikan layanan lebih meningkatkan integritas.

 

“Ini penting kami sampaikan bahwa peningkatan integritas perlu ditingkatkan, guna meningkatkan kepuasaan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik. Baik itu di Lapas maupun di Imigrasi. Sehingga masyarakat terlayani dengan baik dan masuk dalam zona integritas” tutup Taqwaddin. |ASLP|

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LINTAS ACEH

Wakili Fraksi Gerindra Khairil Syarial Bawa Bantuan Untuk Korban Banjir Pidie

Published

on

ACEHTIMES.ID | PIDIE – Ketua Komisi III DPRA dari Fraksi Gerindra , Khairil Syahrial ST MAP, serahkan bantuan untuk korban banjir di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Jumat (22/1/2021).

Gampong yang diserahkan bantuan itu adalah Gampong Bi dan Gampong Batee di Kecamatan Pidie.

Bantuan sembako untuk korban banjir diserahkan di dapur umum Gampong Bi diterima imum mukim, keuchik dan tokoh masyarkat.

Ketua Komisi III DPRA dari Fraksi Gerindra Khairil Syahrial ST MAP, kepada Serambinews.com, Jumat (22/1/2021) mengatakan, bantuan yang diserahkan kepada korban banjir di Gampong Bi dan Batee, Kecamatan Pidie merupakan bentuk kepeduliannya, untuk meringankan beban mereka setelah ditimpa musibah banjir.

“Untuk selanjutnya kita akan menyalurkan bantuan kepada korban banjir di Gampong Puli dan Seuke, Kecamatan Pidie,” sebut politikus Partai Gerindra.

Menurutnya, banjir yang terjadi itu akibat dasar aliran sungai (DAS) di kecamatan tersebut dangkal sehingga perlu dilakukan normalisasi.

Pekerjaan normalisasi sungai harus dilakukan cepat, guna menghindari banjir lagi di Pidie.

“Kita sangat prihatin dengan banjir terjadi di Pidie, mudah-mudahan tidak terjadi lagi,” kata mantan anggota DPRK Pidie dari Partai Gerindra

Sabri (40) salah satu korban banjir di Gampong Bie, kepada Serambinews.com, Jumat (22/1/2021) menuturkan, dirinya mengucapkan terimakasih kepada Fraksi Gerindra yang telah memberikan bantuan, mengingat korban banjir yang sangat butuh uluran tangan.

“Kami sangat bahagia saat adanya bantuan yang diserahkan dari wakil rakyat. Saya rasa di saat beginilah, wakil rakyat hadir di tengah warga yang butuh bantuan,” tuturnya. (*)

Continue Reading

LINTAS ACEH

Ombudsman sarankan PTSP BPKS Patuhi Standar Pelayanan Publik

Published

on

Acehtimes.id | Banda Aceh – Ombudsman RI Perwakilan Aceh kembali menerima tamu dari Kementerian Hukum dan HAM. Kali ini kunjungan langsung di pimpin oleh Kakanwil Kumham Aceh Heni Yuwono beserta para jajaran.

 

“Ini merupakan anjangsana yang pertama setelah saya serah terima jabatan dengan pejabat lama, silaturrahmi antara Kemenkumham dengan Ombudsman sudah sangat baik” sebut Heni saat di Kantor Ombudsman Aceh pada Rabu (6/1)

 

“Kemenkumham sendiri adalah pihak yang memberikan layanan, dan Ombudsman selaku pengawas eksternal. Selanjutnya saat ini kita sedang berproses untuk pencanangan zona integritas (ZI) untuk semua bidang, jadi butuh dukungan dan bimbingan dari pihak Ombudsman” tambah Heni Yuwono.

 

Sementara Dr. Taqwaddin Husin Kepala Ombudsman Aceh menyambut baik kunjungan Kanwil Kumham Aceh beserta jajaran. Hubungan antara Ombudsman dengan Kemenkumham sangat harmonis, namun demikian pengawasan tetap berjalan seperti biasa.

 

“Kami sangat tersanjung, karena ini merupakan anjangsana Kanwil Kumham yang baru langsung pertama ke Ombudsman Aceh” kata Taqwaddin dalam penyambutannya.

 

“Kehadiran Ombudsman adalah untuk mengawasi pelayanan publik, jadi kami tetap menjalankan fungsi mengawasi sebagaimana perintah UU No 37 Tahun 2008, walaupun antara kita mempunyai hubungan yang baik dan harmonis. Dan perlu saya tambahkan bahwa fungsi pengawasan dari kami justru agar terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh jajaran Kemenkumham Aceh,” lanjut Taqwaddin.

 

Taqwaddin berharap, pihak dari Kanwil Kumham beserta jajaran dalam memberikan layanan lebih meningkatkan integritas.

 

“Ini penting kami sampaikan bahwa peningkatan integritas perlu ditingkatkan, guna meningkatkan kepuasaan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik. Baik itu di Lapas maupun di Imigrasi. Sehingga masyarakat terlayani dengan baik dan masuk dalam zona integritas” tutup Taqwaddin.|ASLP|

Continue Reading

LINTAS ACEH

Ombudsman: 2020 Terima Sebanyak 168 Laporan

Published

on

Acehtimes.id | Banda Aceh – Ombudsman RI Perwakilan Aceh Tahun 2020 menerima 168 pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Berdasarkan data, laporan yang terbanyak masih di dominasi tentang kepegawaian. Selanjutnya diikuti oleh laporan terkait pemerintahan desa dan urusan pertanahan.

 

“Berdasarkan data akhir 2020, laporan yang masuk ke kami sebanyak 168 laporan dugaan maladministrasi” kata Taqwaddin Kepala Ombudsman Aceh pada Kamis (31/12)

 

“Selanjutnya laporan yang terbanyak masih didominasi oleh kepegawaian, kemudian permasalahan desa dan pertanahan” lanjut Taqwaddin.

 

Berdasarkan data sistem informasi penyelesaian laporan (simpel) Ombudsman RI Perwakilan Aceh, kepegawaian mencapai 38 laporan atau 22%, permasalahan desa 24 laporan atau 14%, pertanahan 20 laporan atau 12%, selanjutnya pendidikan 12 laporan yaitu 7%, kesehatan 10 atau 6%. Permasalahan tersebut yang menjadi top five atau masuk dalam kategori lima besar laporan di Ombudsman Aceh.

 

“Ini hampir sama dg Ombudsman Perwakilan lainnya, yang mana laporan terbanyak yaitu kepegawaian, desa, dan agraria” lanjut Taqwaddin.

 

Kemudian, untuk dugaan maladministrasi terbanyak yaitu penundaan berlarut, selanjutnya penyimpangan prosedur, tidak memberikan layanan, dan tidak patut.

 

Untuk instansi yang paling banyak dilaporkan yaitu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, selanjutnya pemerintahan tingkat desa.

 

“Ini masih sama seperti tahun lalu, yaitu pemda yang menjadi terlapor paling banyak” kata Kepala Ombudsman Aceh.

 

“Laporan tahun ini lebih meningkat dari tahun sebelumnya, ini membuktikan bahwa tingkat kepedulian publik dan kemauan masyarakat melapor sudah lebih baik. Dan rata-rata pelapor datang secara langsung ke Kantor Ombudsman” imbuhnya lagi.

 

“Untuk tingkat penyelesaian laporan, Ombudsman Aceh Alhamdulillah mencapai 91%, sesuai dengan target. Seharusnya bisa selesai semuanya atau paling sedikit 98%, namun karena kondisi covid dan beberapa pegawai Ombudsman sempat terpapar virus tersebut, sehingga kantor sempat tutup satu minggu dan kemudian masuk dengan sistem shif atau bergantian” sebutnya lagi.

 

Untuk Tahun 2021, Ombudsman Perwakilan Aceh akan mendorong pemerintah untuk meningkat pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, ketertiban dan kesejahteraan sosial.

 

“Tahun 2021 nanti, kita akan mendorong pemerintah untuk mengutamakan pada layanan pendidikan, perumahan untuk dhuafa, dan kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah” ujar Taqwaddin.

 

“Saya juga mengucapkan terimakasih kepada insan Ombudsman Aceh yang telah bekerjasama dalam menyelesaikan laporan masyarakat dan kepada semua pihak yang telah membantu Ombudsman selama ini, semoga Tahun 2021 nanti akan lebih baik lagi” tutup Taqwaddin. |ASLP|

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: