Connect with us

POLITIK

Setidaknya Sudah 6 Lembaga Survei Nyatakan Prabowo Capres Terkuat 2024

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Hasil survei lembaga Akurat Poll memastikan kalau Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Hasil survei lembaga ini merupakan hasil lembaga survei keenam yang menyatakan kalau Parabowo sebagai sosok dengan elektabilitas tertinggi jika berkompetisi di Pilpres 2024.

Direktur Akurat Poll, Adlan Nawawi mengatakan, dalam hasil survei Akurat Poll kali ini, elektabilitas Prabowo sebesar 12,7 persen.

Kata dia, Prabowo mengungguli Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan elektabilitas 5,2 persen dan Sandiaga Uno 3,9 persen.

“Pada tingkat elektabilitas terdapat 3 nama besar yang berurutan yakni Prabowo, disusul Anies Baswedan, Sandiaga Uno,” katanya dalam rilis survei yang disampaikan via internet atau dalam jaringan seperti melansir cnnindonesia, Rabu 5 Agustus 2020.

Selanjutnya kata dia, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada diposisi empat dengan elektabilitas sebesar 3 persen.

Lalu di posisi selanjutnya masing-masing ditempati Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan elektabilitas sebesar 2 persen.

Kata dia, Prabowo Subianto akan mendapatkan sumbangan suara terbesar dari Pulau Jawa sebesar 12,9 persen dari hasil simulasi. Lalu diikuti oleh Ganjar Pranowo sebesar 11 persen, Anies (10.3 persen), AHY (6.4 persen), lalu Sandiaga Uno (5.6 persen).

Dari sisi popularitas kata dia, Prabowo masih berada pada urutan pertama dengan 93,9 persen. Sementara Anies di urutan kedua dengan 85.4 persen.

Lalu diikuti Sandiaga Uno (82,5 persen), Basuki Tjahaja Purnama (82.4 persen), dan Agus Harimurti Yudhoyono (72,9 persen).

Dia menilai analisa masyarakat memilih para kandidat tersebut cukup beragam. Ia menyatakan masyarakat memilih Prabowo karena terkenal dengan karakter tegas. Sementara Anies dan Sandiaga terkenal dengan personalitasnya.

“Ganjar dan Ridwan Kamil dengan kinerjanya, sementara yang lainnya, juga dengan kinerjanya,” kata dia

Survei Akurat Poll dilakukan pada 15-24 Juli 2020 dengan jumlah responden 1.210 orang.

Survei dilakukan lewat wawancara langsung terhadap responden survei yang dipilih secara acak. Metode survei menggunakan multistage random sampling. Tingkat kesalahan (margin of error) mencapai 2,8 persen.

Akurat Poll sebagai lembaga survei diketahui belum terdaftar pada Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi).

Survei Sebelumnya

Nama Prabowo Subianto bukan baru kali ini mencuat sebagai sosok dengan elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden di 2024. Sudah ada 5 lembaga survei yang menyatakan demikian.

Pada Februari lalu, Indo Barometer menyatakan Prabowo adalah calon presiden terkuat. Elektabilitasnya mencapai 22,5 persen jika responden diberi pilihan 22 tokoh.

Nama Prabowo juga muncul sebagai tokoh dengan elektabilitas tertinggi jika dibandingkan dengan anggota Kabinet Indonesia Maju mau pun kepala daerah yang hingga saat ini masih menjabat. Hanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menempel ketat.

Pada Maret, giliran hasil survei Cyrus Network yang menyatakan bahwa Prabowo adalah sosok capres dengan elektabilitas tertinggi yakni 18,7 persen. Ada pula nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno, namun elektabilitas mereka jauh di bawah Prabowo.

Hasil tak jauh berbeda terlihat dalam survei yang dilakukan New Indonesia Research & Consulting pada Juni lalu. Prabowo memiliki elektabilitas sebesar 18,9 persen mengungguli Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 14,3 persen dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil 11 persen.

Pada Juli, giliran Charta Politica yang melakukan survei. Hasilnya, Prabowo memiliki elektabilitas sebesar 17,5 persen. Tertinggi di antara tokoh lainnya.

Ganjar Pranowo menguntit di urutan kedua dengan elektabilitas 15,9 persen. Anies Baswedan di peringkat ketiga dengan 15 persen. Disusul Sandiaga Uno 11,2 persen, Ridwan Kamil 10,1 persen dan Agus Harimurti Yudhoyono 3 persen.

Hasil survei Indikator Politik pun memperoleh hasil serupa. Survei dilakukan pada Juli lalu menyatakan Prabowo memiliki elektabilitas sebesar 16,2 persen.[ljc]

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

FPI Ungkap Habib Rizieq Pegang Dokumen Rahasia untuk Pulang ke Indonesia

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman menyatakan bahwa kepulangan Habib Rizieq Shihab ke tanah air tinggal menunggu hari. Habib Rizieq diklaim punya dokumen rahasia yang membantu kembalinya imam besar FPI itu dari Arab Saudi.

Munarman menyebut proses pemulangan Rizieq ini sama sekali tidak menggunakan bantuan Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi, segala bentuk cekal dan persoalan hukum lainnya disebut Munarman sudah diselesaikan langsung oleh Rizieq.

“Habib Rizieq juga punya beberapa dokumen lain yang ini sementara ini belum kita buka, dokumen rahasia ya, dengan pihak-pihak yang selama ini berhubungan dengan Habib Rizieq dan kedutaan besar tidak terlibat dalam masalah ini. Jadi sebetulnya dia tidak tahu menahu, belakangan dia sok tahu,” kata Munarman melalui youtube channel FRONT TV, Minggu (18/10/2020).

Munarman menyebut Rizieq masih menunggu proses administrasi bayan safan (exit permit), penjadwalan dan pembelian tiket untuk pulang ke Indonesia.

“Jadi Habib Rizieq ini bisa pulang kapan saja ketika izin bayan exit itu dikeluarkan suratnya. Surat-surat itu dikeluarkan Arab Saudi, tidak ada hubungannya dengan kedutaan kita. Kecuali ada hal lain yang dibikin-bikin,” ucapnya.

Munarman mengecam Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel yang menyebut Rizieq belum bisa pulang karena melanggar overstay visa kunjungan.

“Tentunya sebagai duta besar, keberadaan duta besar harus berusaha untuk memulangkan. Bukan justru menyatakan Habib Rizieq tidak bisa pulang. Tidak membantu sedikit pun untuk bisa pulang, bukan mempersulit,” kecamnya.

Sebelumnya Dubes Agus Maftuh menyatakan Rizieq belum bisa pulang sebab masih tercatat sebagai pelanggar visa kunjungan karena overstay dalam sistem keimigrasian Arab Saudi.

“Bentuk pelanggaran: mutakhallif ziyarah (overstay dengan visa kunjungan). Ada juga kolom “ma’lumat al-mukhalif” (data tentang pelanggar). Di kolom foto MRS ditulis “Surah al-Mukhalif” foto pelanggar. “Red Blink” adalah sinyal bahwa yang bersangkutan belum bisa keluar dari Arab Saudi,” kata Agus dalam keterangannya, Rabu (14/10/2020).

Padahal kabar kepulangan Habib Rizieq ini sudah digembar-gemborkan oleh Ketua Umum DPP FPI Ahmad Shabri Lubis yang menyebut Rizieq telah berunding dengan otoritas Arab Saudi tanpa dijembatani pemerintah Indonesia.

Ahmad Shabri bahkan menyatakan bahwa Rizieq akan segera memimpin revolusi terhadap pemerintahan Joko Widodo setibanya di tanah air.[sc]

Continue Reading

POLITIK

Irwandi Yusuf Diberhentikan Presiden dari Gubernur Aceh

Published

on

Irwandi Yusuf | foto antara

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan keputusan (Keppres) pemberhentian Irwandi Yusuf dari jabatannya sebagai Gubernur Aceh 2017-2022.

Keppres tersebut sudah diterima pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat paripurna mengumumkan pemberhentian serta mengangkat Nova Iriansyah menjadi Gubernur Aceh definitif.

“Tanggal 12 Agustus saya sudah melihat surat keputusan itu di ruang Wakil Ketua III DPRA,” kata Wakil Ketua I DPRA Dalimi di Banda Aceh, Kamis. 

Namun, sejak diterimanya surat keputusan Presiden itu, DPRA belum memprosesnya, bahkan agenda paripurna belum dijadwalkan sampai hari ini. 

Dalimi mengaku tidak mengetahui tindaklanjut dari Keppres tersebut. Padahal semestinya setelah Keppres diterima harus segera diumumkan dan dibacakan dalam paripurna. 

“Pertanyaannya kenapa lembaga belum melakukan hal itu, kenapa tidak ditindaklanjuti,” ujarnya. 

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 23 ayat (1) huruf d disebutkan, DPR Aceh memiliki tugas serta kewenangan mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian Gubernur atau Wakil Gubernur kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri.

“Di UUPA, dimulai dari Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota, diangkat dan diberhentikan itu prosesnya harus di DPRA/DPRK kalau kita di Aceh,” ujar politikus partai Demokrat itu. 

Mengenai tindaklanjut Keppres itu, Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin belum sejauh ini belum memberikan keterangan apapun mengenai proses yang telah dilakukan terkait pemberhentian Irwandi Yusuf tersebut. 

Seperti diketahui, Irwandi Yusuf diberhentikan dari jabatannya karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana otonomi khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018 

Mahkamah Agung pada putusan kasasi menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara dengan denda Rp 300 juta serta subsider tiga bulan kurungan terhadap mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu. 

Saat ini, Irwandi masih berada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung. | antara

Continue Reading

POLITIK

Paham Risiko, Gatot Nurmantyo Tidak Akan Ciut Dengan Penangkapan Syahganda Dkk

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Pengaruh figur jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dan Prof. M. Din Syamsuddin begitu besar sehingga dalam waktu singkat Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menjadi sangat besar.

“Semenjak KAMI lahir nama Gatot sering menjadi pemberitaan media karena untuk pertama kali mantan Panglima TNI ini secara terbuka menunjukkan bergabung dengan sebuah organisasi yang pengurusnya banyak para tokoh dan aktivis,” kata pemerhati politik sekaligus Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (14/10).

Selasa kemarin, polisi menangkap tiga petinggi KAMI yaitu Syahganda Nainggolan, M. Jumhur Hidayat, dan Anton Permana. Syahganda dkk diciduk oleh polisi lantaran diduga melanggar kasus dugaan tindak pidana UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut Iwel Sastra, tentu saja penangkapan terhadap sejumlah pengurus KAMI dikaitkan dengan Gatot Nurmantyo yang merupakan salah seorang presidium KAMI. Banyak pihak yang mengharapkan Gatot untuk segera turun tangan.

“Dalam situasi sekarang ini turun tangan yang terbaik adalah memberikan bantuan hukum kepada para pengurus KAMI yang ditangkap. Sepertinya, di KAMI sudah ada mekanisme bantuan hukum untuk anggota atau pengurus yang berurusan dengan hukum,” terangnya.

Dan, apakah mereka anggota KAMI atau bukan, Syahganda dan Jumhur sejak dulu sudah dikenal sebagai aktivis kawakan. Jadi mereka pasti sudah tahu risiko yang dihadapi dalam setiap langkah.

“Untuk Gatot Nurmantyo, kejadian ini tidak akan membuat dirinya menjadi ciut. Sebagai mantan Panglima TNI, pasti Gatot sudah tahu risiko apa saja yang akan dihadapi ketika dia bersedia menjadi presidium KAMI,” tutup Iwel Sastra.(RMOL)

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: