Connect with us

NUSANTARA

Suram Wajah HAM Rezim Jokowi Sepanjang 2020

Published

on

Acehtimes.id | Jakarta – Rekam jejak demokrasi dan kebebasan sipil sepanjang 2020 banyak diwarnai tindakan represif aparat terhadap masyarakat dan penggunaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

 

Represifitas aparat utamanya kerap terjadi dalam gelombang aksi demonstrasi mahasiswa, buruh, dan pelajar yang menolak pengesahan UU Omnibus Law. Sementara, penangkapan atas dugaan ujaran kebencian atau Pasal 28 UU ITE beberapa kali terjadi terhadap kelompok oposisi pemerintah.

 

Wakil Direktur Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Rivanlee Anandar menyebut 2020 bahkan lebih suram dari tahun sebelumnya.

 

Saat ditanya mengenai hal positif soal kebebasan sipil sepanjang 2020 atau periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, Rivan bilang pemerintah hanya konsisten dalam kekeliruannya.

 

“Positifnya dia terus konsisten di jalan yang tidak benar… Praktis jadinya tidak ada. Itu, untuk isu demokrasi dan isu kebebasan sipil,” kata Rivan dikutip melalui CNN, Jumat (4/12) malam.

Catatan soal HAM dan kebebasan sipil yang mewarnai sepanjang 2020 dibuka dengan pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang menyebut penembakan aktivis dalam Tragedi Semanggi I dan II 1998 bukan pelanggaran HAM berat.

 

Pernyataan itu diungkapkan Burhanuddin berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPR yang menyatakan dua kasus tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat.

 

“Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II, telah ada hasil Rapat Paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat,” kata Burhanuddin saat menggelar rapat dengan Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (16/1).

 

Belakangan pernyataan itu menuai kecaman, terutama dari keluarga korban. Mereka kemudian melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada 12 Mei. Meski Burhanuddin ngotot dengan pernyataannya.

 

“Pernyataan Jaksa Agung menyebabkan keluarga korban sebagai para penggugat mengalami kerugian langsung,” sebagaimana dikutip dari situs Amnesty Internasional Indonesia (AII).|CNN|ASLP|

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NUSANTARA

Diserang Rasisme, Pigai Ingatkan Potensi Konflik Ras di Papua

Published

on

Acehtimes.id | Jakarta – Kasus rasisme terhadap orang Papua kembali muncul. Kali ini serangan ditujukan oleh politikus Partai Hanura Ambroncius kepada Natalius Pigai.

 

Mantan komisioner Komnas HAM itu mengunggah foto tangkapan layar berisi muatan rasisme di akun Facebook Ambroncius Nababan. Di dalamnya foto Natalius disandingkan dengan foto gorila disertai komentar terkait vaksin.

 

Pigai mengatakan selama pemerintahan Joko Widodo, pembantaian, pembunuhan dan kejahatan HAM di Papua cenderung didasari rasisme. Menurutnya, negara memelihara dan mengelola rasisme sebagai alat pemukul tiap orang yang berseberangan dengan kekuasaan.

 

Dia menyebut rasisme saat ini telah menjadi kejahatan kolektif negara pada orang Papua.

 

“Seluruh kejahatan di Papua didasari oleh kebencian rasial. Orang Papua tidak akan pernah bisa hidup nyaman dengan bangsa rasialis. Jakarta harus buka kran demokrasi dengan Rakyat Papua. Kalau tidak maka saya khawatir instabilitas bisa terjadi karena konflik rasial di Papua. Saya orang pembela kemanusiaan berkewajiban moral untuk ingatkan,” kata Pigai dikutip melalui CNN, Senin (25/1).

 

Pigai juga berkomentar di akunnya tersebut bahwa saat ini orang Papua tengah berjuang melawan rasisme yang dilakukan selama lebih dari 50 tahun. Dia juga menyinggung orang kulit hitam Afrika-Amerika, Lloyd Austin, yang kini menjadi Menteri Pertahanan Amerika Serikat.

 

“Aku bangga padamu, mr @Lloydah orang kulit hitam Afrika-Amerika paling kuat di dunia. Kami telah melawan rasisme kolektif (negara) Indonesia terhadap orang kulit hitam Melanesia Afrika (Papua) lebih dari 50 tahun. Penyiksaan, pembunuhan & genosida perlahan. Kami butuh perhatian,” cuit Natalius. |CNN|ASLP|

 

Continue Reading

NUSANTARA

Kepala BNPB Doni Monardo Umumkan Dirinya Positif Covid-19

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo positif terinfeksi virus corona tipe SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

“Dari hasil tes PCR tadi malam, pagi ini mendapatkan hasil positif COVID-19 dengan CT Value 25,” kata Doni, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Saya sama sekali tidak merasakan gejala apapun dan pagi ini tetap beraktivitas normal dengan olahraga ringan, berjalan kaki delapan kilometer,” kata Doni sebagaimana dikutip dalam keterangan pers BNPB yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Selaku Kepala BNPB, dalam sepekan terakhir Doni sibuk memimpin penanganan dampak gempa bumi di Sulawesi Barat dan banjir di Kalimantan Selatan.

Doni menuturkan bahwa selama ini dia disiplin menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona, selalu memakai masker dan rutin mencuci tangan.

Doni baru kembali dari Mamuju, Sulawesi Barat, pada Jumat sore (22/1) dan pada sore hari itu juga dia dan seluruh staf yang mendampinginya selama kunjungan kerja di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan menjalani pemeriksaan untuk mendeteksi penularan COVID-19. 

Menurut hasil pemeriksaan, salah satu stafnya juga positif terinfeksi virus corona.

“COVID-19 ini begitu dekat di sekitar kita. Selama ini saya berusaha sekuat tenaga patuh dan disiplin menjalan protokol kesehatan dan tetap bisa tertular,” kata Doni, yang saat ini menjalani isolasi mandiri sambil memantau penanggulangan COVID-19 dan penanganan dampak bencana di berbagai daerah. 

“Dengan kejadian ini saya meminta masyarakat agar jangan kendor dalam memakai masker, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan, serta rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir,” katanya.

Tenaga Ahli BNPB yang juga staf khusus Doni Monardo, Egy Massadiah, selalu berada di dekat Doni dalam sepekan terakhir.

Dia selalu berada satu mobil dengan Doni selama kunjungan kerja untuk meninjau penanganan dampak bencana di Mamuju, Majene, dan Banjarmasin.

Egy, yang menurut hasil pemeriksaan tidak tertular COVID-19, menuturkan bahwa Doni telah berada di Mamuju pada sore hari tanggal 15 Januari 2021, sekitar 12 jam setelah gempa terjadi di wilayah Sulawesi Barat.

Selanjutnya Kepala BNBP bergeser ke Banjarmasin (Kalimantan Selatan) pada Minggu (17/1) dan kembali ke Mamuju pada Selasa pagi (19/1) sebelum kembali ke Jakarta. | antara

Continue Reading

NUSANTARA

Menag Yaqut Tak Lagi Anggarkan Dana untuk Pesantren, DPR Ungkap Kekecewaan

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA– Anggota Komisi VII DPR RI Bukhori Yusuf menyesalkan kebijakan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Penyesalan tersebut disampaikan Bukhori terkait dengan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk pendidikan pesantren tidak lagi dianggarkan pada tahun 2021 ini.

“Saya sangat menyesalkan keberpihakan menteri agama pada pesantren, madrasah/sekolah swasta sangat minim selama ini,” ujarnya kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Padahal, kata Bukhori, pada tahun 2020 Menag telah menetapkan sebanyak 29.500 Madrasah Diniyah Taklimiyah (MDT).

Kemudian, Pondok Pesantren sebagai penerima bantuan operasional dengan total anggaran sebesar Rp 2,5 Triliun.

Politisi PKS ini menyarankan supaya Menag bisa melanjutkan bantuan pada instansi pendidikan tersebut.

“Caranya memanfaatkan sumber pendanaan yang berasal dari Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN),” ungkapnya.

Karena itu, lanjutnya, perlu ada beberapa perbaikan pada regulasi, sehingga memungkinkan pesantren dan madrasah sekolah swasta untuk bisa mengakses dana tersebut.

“Kira-kira ada tidak ya regulasi yang bisa kita perbaiki dalam rangka madrasah/sekolah swasta ini, dimana mereka adalah etalase Menag bisa akses dana SBSN?,”

 

Hal ini perlu ditegaskan, tambah Bukhori, mengingat mereka juga memiliki hak sama memperoleh bantuan untuk operasional.

Terlebih lagi, sambung anak buah Ahmad Syaikhu ini, sumber dana tersebut berasal dari masyarakat, yakni dari dana jemaah haji.

“Lantas kenapa harus dikhususkan untuk sekolah/madrasah negeri semata? Saya mempertanyakan ini. Kemudian jika memang ada, saya pikir akan sangat bagus sekali,” jelasnya.

Untuk diketahui, sejak tahun 2009 Kementerian Agama dan sekarang BPKH telah menginvestasikan dana haji.

Hal tersebut dilakukan melalui instrumen SBSN termasuk Suku Dana Haji Indonesia (SDHI) dengan outstanding per Juni 2018 sebesar Rp 37,9 Triliun.

SBSN masih menjadi tumpuan utama BPKH dalam menginvestasikan dana haji dengan alasan prospek imbal hasil yang tinggi. | Gelora

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: