Connect with us

GEMA PARLEMENTARIA

TA Khalid Berhasil Perjuangkan Konflik Gajah Aceh Masuk Dalam Kesimpulan Rapat Komisi IV DPR RI

Acehtimes

Published

on

Ir.H.TA Khalid, MM | Foto Ist

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Ir H TA Khalid MM kembali menyuarakan isu konflik Gajah Aceh di Senayan dan berhasil masuk dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Esselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kamis (27/05/2021).

Hal itu disampaikan TA Khalid ketika membacakan pandangan fraksi Gerindra meminta dukungan dari teman anggota Komisi IV terkait kasus konflik satwa liar (Gajah) di Aceh dapat diselesaikan dan masuk dalam kesimpulan rapat.

“Permasalah gajah di Aceh bukan permasalahan kemarin itu sudah bertahun-tahun dan belum pernah diselesaikan, maka pada forum ini saya meminta dukungan pimpinan dan anggota agar penyelesaian konflik Gajah Aceh masuk dalam kesimpulan Rapat hari ini,” kata TA Khalid.

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan dukungan dari Kapoksi Fraksi Partai Gerinda Komisi IV DPR RI Ir KRT H Darori Wonodipuro MM untuk penyelesaian konflik Gajah Aceh.

Darori meminta KLHK untuk mengangarkan anggaran di tahun 2022 nanti.

Situasi sedikit alot ketika masuk kesimpulan RDP, akhirnya permintaan penyelesaian konflik Gajah Aceh berhasil masuk dalam kesimpulan Rapat Komisi IV DPR RI pada point 7 yang berbunyi:

Komisi IV DPR RI meminta keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam menyelesaikan permasalahan konflik satwa liar dengan manusia, termasuk konflik gajah di Provinsi Aceh dan provinsi lainnya secara komprehensif, agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.

RDP tersebut dihadiri oleh Sekjen KLHK, Irjen KLHK, Dirjen PKTL, Dirjen KSDAE, Dirjen PDASRH, Dirjen PHL, Dirjen PPKL, Dirjen SLB3, Dirjen PPI, Dirjen PSKL, Dirjen Gakkum LHK, Kepala BP2SDM, Kepala BSILHK, dan Kepala BRGM, terkait pembahasan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2021, RKA-K/L Tahun 2022 dan Isu-isu aktual lainnya.

Berikut kesimpulan RDP Komisi IV Dengan Pejabat Esselon I KLHK :

1. Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove agar pelaksanaan program kerja pada masing-masing satuan kerja diarahkan untuk mendukung program yang berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyesuaian minimal 15% (lima belas persen) dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dalam rangka melaksanakan rehabilitasi mangrove serta rehabilitasi hutan dan lahan di luar 9 (sembilan) Provinsi yang menjadi wilayah pengelolaan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, melalui Program Padat Karya sebagai salah satu alternatif dalam mendukung Program Pemulihan
Ekonomi Nasional pada masa Pandemi COVID-19.

3. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam melakukan kajian komprehensif mengenai penyebab dan mitigasi musibah banjir besar di Kalimantan Selatan pada awal tahun 2021, yang diharapkan dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan yang lengkap dan menyeluruh dalam pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pemulihan lingkungan, bukan hanya untuk Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi juga wilayah lain dengan kondisi serupa.

4. Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar dapat menjadi satuan kerja pendorong dalam pelaksanaan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bagi satuan kerja di Eselon I lainnya dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menguatkan fungsi dan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di seluruh Indonesia sebagai ujung tombak pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat di tingkat tapak melalui fasilitasi dan bimbingan kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, sebagai upaya untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

6. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan sosialisasi program-program berbasis masyarakat dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda melalui kegiatan bimbingan teknis serta pelatihan secara intensif.

7. Komisi IV DPR RI meminta keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam menyelesaikan permasalahan konflik satwa liar
dengan manusia, termasuk konflik gajah di Provinsi Aceh dan provinsi lainnya secara komprehensif, agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.| Serambinews

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

GEMA PARLEMENTARIA

Buka Bimtek Penguatan Kapasitas, TA. Khalid: Sinergi Petani-Penyuluh Dongkrak Pangan Nasional

Acehtimes

Published

on

Anggota Komisi IV DPR RI, Ir. H. T.A. Khalid, M.M

ACEHTIMES.ID | KUALASIMPANG – Anggota Komisi IV DPR RI, Ir. H. T.A. Khalid, M.M., membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kementerian Pertanian (Kementan) RI untuk para petani dan penyuluh pertanian di Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan digelar di Hotel Grand Ariya, Kualasimpang, Sabtu, 24 April 2021, ini untuk sinergitas serta penguatan kapasitas petani dan penyuluh sebagai ujung tombak pangan nasional.

TA. Khalid menyebut penyuluh dan petani merupakan pahlawan sektor pertanian. Terlebih masa pandemi ini kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional sangat positif.

“Petani dan penyuluh dapat bersinergi dalam mendongkrak pangan nasional,” ujar TA. Khalid sambil menyemangati petani dan penyuluh dengan mengutip pepatah Aceh, “Kaya meuh hana meusampe, kaya pade meu sempurna“.

Bimtek bertajuk ‘Penguatan Kapasitas Petani dan Penyuluh’ ini hasil kerja sama Komisi IV DPR RI dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan RI.

Selain membuka Bimtek itu, TA. Khalid yang juga Ketua DPD Gerindra Aceh juga mengelar acara santunan anak yatim dan buka puasa bersama dengan DPC, PAC, GMD dan Satria di Kabupaten Aceh Tamiang. | Ril

 

Continue Reading

GEMA PARLEMENTARIA

Irwan Djohan : Daerah zona orange perlu pertimbangkan sekolah pesantren kilat

Acehtimes

Published

on

Suasana belajar di sekolah | foto net

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Teuku Irwan Djohan menyarankan daerah berstatus zona oranye COVID-19 perlu mempertimbangkan kembali jika ingin melaksanakan sekolah pesantren kilat (pendidikan keislaman) dalam bulan Ramadhan 1442 Hijriah. 

“Daerah yang masih masih berstatus zona orange, apalagi merah saya pikir perlu dimusyawarahkan lagi jika ingin melaksanakan pesantren kilat saat Ramadhan,” kata Teuku Irwan Djohan, di Banda Aceh, Sabtu.

T Irwan mengatakan, program pendidikan pesantren kilat bagi pelajar tersebut perlu dipertimbangkan mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir, dan ini demi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang bersekolah.

Kalaupun tetap dilaksanakan, menurut Irwan, perlu diterapkan pengurangan jumlah siswa yang belajar atau sistem shift, kemudian durasinya juga dikurangi, artinya tidak sama seperti tahun-tahun dengan situasi normal.

“Saya kira masing-masing sekolah punya kebijakan dari kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah, ya silahkan dirembukkan dan dimusyawarahkan kembali,” ujar anggota Komisi Pendidikan DPRA ini. 


T Irwan menuturkan, tidak semua sekolah memiliki ruangan kelas yang cukup luas untuk menjaga jarak jika memang diterapkan pembatasan antar meja belajar.

“Kalau memang mungkin ya silahkan, tapi kalau belum memungkinkan untuk dilaksanakan sebaiknya ditunda dahulu, jangan dilaksanakan. Karena situasi seperti ini menjauhi diri dari mudarat itu lebih penting kan,” kata politikus Nasdem ini. 

Untuk diketahui, setiap tahunnya atau sebelum pandemi COVID-19, seluruh kabupaten/kota di Aceh selalu memiliki program pesantren kilat atau pendidikan keislaman untuk pelajar tingkat dasar (SD), dan itu hanya dilaksanakan saat menyambut bulan suci Ramadhan. 

Laporan terakhir tim Satgas COVID-19 Aceh, terdapat 10 kabupaten/kota di Aceh yang masih berada dalam zona orange, yakni Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Barat, Kota Banda Aceh, Langsa, Lhokseumawe dan Kota Sabang.  | ANT

 

Continue Reading

GEMA PARLEMENTARIA

Bantu Pembangunan Masjid, Irwan Djohan Terima Penghargaan Dari Warga

Acehtimes

Published

on

Anggita DPRA dari partai Nasdem Irwan Djohan | Foto Antara

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Masyarakat Gampong (Desa) Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh menyerahkan ucapan terima kasih kepada anggota DPR Aceh Teuku Irwan Djohan karena telah membantu pembangunan masjid setempat serta infrastruktur lainnya.

“Sudah beberapa aspirasi masyarakat Gampong Keuramat ini sudah kita perjuangkan dan alhamdulillah terealisasi,” kata T Irwan Djohan, di Banda Aceh, Rabu.

Di sela-sela resesnya, Irwan menyampaikan, beberapa aspirasi masyarakat di Gampong Keuramat yang telah berhasil diperjuangkannya antara lain seperti kendaraan operasional desa, tempat pengajian di masjid, menara masjid, saluran air hingga lapangan futsal.

Kata Irwan Djohan, selama dirinya menjadi anggota DPRA dan melaksanakan reses tiga kali setiap tahunnya, aspirasi masyarakat yang disampaikan kebanyakan terkait pembangunan infrastruktur dan rumah ibadah.

Padahal, Irwan meyakini bahwa mereka memiliki persoalan perekonomian, karena itu ia selalu menyinggung masalah pertumbuhan ekonomi agar kemudian disampaikan masyarakat.

“Saya yakin masyarakat punya persoalan perekonomian, maka saya selalu memancing agar masyarakat memiliki aspirasi untuk pertumbuhan ekonomi. Khususnya para perempuan janda, yang secara ekonomi lebih berat,” ujarnya.

Di depan warga, Irwan menegaskan bahwa dirinya siap membantu memberikan pelatihan serta meminjamkan modal sebasar Rp 3 juta per orang untuk memulai usaha rumah tangga, dan dijual secara online, ini akan membantu ekonomi keluarga.

“Prioritas kepada para ibu-ibu yang menjadi kepala keluarga atau perempuan janda, karena mereka memang sangat membutuhkan,” kata Irwan Djohan.


Melalui dana pokok pikiran (Pokir) nya, Irwan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, baik dari sisi pembangunan infrastruktur, rumah duafa serta kebutuhan lainnya. | ANT

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: