Connect with us

GEMA PARLEMENTARIA

TA Khalid Minta Pengendalian TNGL Yang Selama Ini Di Sumut Dipindahkan ke Aceh

Acehtimes

Published

on

Anggota DPRI, Ir.H.TA, Khalid, MM | foto ist

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH– Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Ir H TA Khalid, MM meminta pengendalian Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dapat dipindahkan ke Aceh.

Hal tersebut disampaikan TA Khalid, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI Dengan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI secara Virtual yang dilaksanakan pada Senin, (29/6/2020).

Dalam RDP Virtual tersebut, TA Khalid menjelaskan TNGL  saat ini pengendaliannya berada di Provinsi Sumatera Utara.

Padahal berdasarkan luasnya, 75 persen kawasan TNGL berada dalam wilayah Aceh. Sementara 25 persen sisanya berada dalam wilayah Sumatera Utara.

“Kita pahami bersama luas kawasan TNGL 867. 786 Ha atau 75 persen letaknya di Aceh. Sedangkan yang masuk ke Sumut 226. 903 Ha atau 25 persen dari luas TNGL 

Jadi kenapa sampai hari ini pusat pengendalian Gunung Leuser masih di Sumut, mohon penjelasan dan perhatian bapak Sekjen agar TNGL terkendali di Aceh,” kata TA Khalid, politisi Dapil Aceh II. 


Selain itu Ketua DPD Gerindra Aceh ini juga mengingatkan perubahan Undang-undang No 41 tentang Kehutanan agar memperhatikan lex specialis Aceh.

Sehingga perubahan UU yang dilakukan tidak terbentur dengan UU lainnya yang menyebabkan konflik regulasi di Aceh.

“Menyangkut Perubahan UU No 41 tentang Kehutanan, Saya ingin mengingatkan bahwa Aceh memiliki sebuah UU atau lex specialis, yaitu UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Maka oleh karena itu menyangkut perubahan UU Kehutanan No 41, saya minta bapak Sekjen, Ibu Menteri dan seluruh jajaran agar memperhatikan lex specialis Aceh, sehingga tidak terjadi konflik regulasi antara UU lex specialis Aceh dengan UU Nasional,” kata TA Khalid. | SI 

GEMA PARLEMENTARIA

TA Khalid Berhasil Perjuangkan Konflik Gajah Aceh Masuk Dalam Kesimpulan Rapat Komisi IV DPR RI

Acehtimes

Published

on

Ir.H.TA Khalid, MM | Foto Ist

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Ir H TA Khalid MM kembali menyuarakan isu konflik Gajah Aceh di Senayan dan berhasil masuk dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Esselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kamis (27/05/2021).

Hal itu disampaikan TA Khalid ketika membacakan pandangan fraksi Gerindra meminta dukungan dari teman anggota Komisi IV terkait kasus konflik satwa liar (Gajah) di Aceh dapat diselesaikan dan masuk dalam kesimpulan rapat.

“Permasalah gajah di Aceh bukan permasalahan kemarin itu sudah bertahun-tahun dan belum pernah diselesaikan, maka pada forum ini saya meminta dukungan pimpinan dan anggota agar penyelesaian konflik Gajah Aceh masuk dalam kesimpulan Rapat hari ini,” kata TA Khalid.

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan dukungan dari Kapoksi Fraksi Partai Gerinda Komisi IV DPR RI Ir KRT H Darori Wonodipuro MM untuk penyelesaian konflik Gajah Aceh.

Darori meminta KLHK untuk mengangarkan anggaran di tahun 2022 nanti.

Situasi sedikit alot ketika masuk kesimpulan RDP, akhirnya permintaan penyelesaian konflik Gajah Aceh berhasil masuk dalam kesimpulan Rapat Komisi IV DPR RI pada point 7 yang berbunyi:

Komisi IV DPR RI meminta keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam menyelesaikan permasalahan konflik satwa liar dengan manusia, termasuk konflik gajah di Provinsi Aceh dan provinsi lainnya secara komprehensif, agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.

RDP tersebut dihadiri oleh Sekjen KLHK, Irjen KLHK, Dirjen PKTL, Dirjen KSDAE, Dirjen PDASRH, Dirjen PHL, Dirjen PPKL, Dirjen SLB3, Dirjen PPI, Dirjen PSKL, Dirjen Gakkum LHK, Kepala BP2SDM, Kepala BSILHK, dan Kepala BRGM, terkait pembahasan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2021, RKA-K/L Tahun 2022 dan Isu-isu aktual lainnya.

Berikut kesimpulan RDP Komisi IV Dengan Pejabat Esselon I KLHK :

1. Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove agar pelaksanaan program kerja pada masing-masing satuan kerja diarahkan untuk mendukung program yang berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyesuaian minimal 15% (lima belas persen) dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dalam rangka melaksanakan rehabilitasi mangrove serta rehabilitasi hutan dan lahan di luar 9 (sembilan) Provinsi yang menjadi wilayah pengelolaan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, melalui Program Padat Karya sebagai salah satu alternatif dalam mendukung Program Pemulihan
Ekonomi Nasional pada masa Pandemi COVID-19.

3. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam melakukan kajian komprehensif mengenai penyebab dan mitigasi musibah banjir besar di Kalimantan Selatan pada awal tahun 2021, yang diharapkan dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan yang lengkap dan menyeluruh dalam pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pemulihan lingkungan, bukan hanya untuk Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi juga wilayah lain dengan kondisi serupa.

4. Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar dapat menjadi satuan kerja pendorong dalam pelaksanaan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bagi satuan kerja di Eselon I lainnya dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menguatkan fungsi dan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di seluruh Indonesia sebagai ujung tombak pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat di tingkat tapak melalui fasilitasi dan bimbingan kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, sebagai upaya untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

6. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan sosialisasi program-program berbasis masyarakat dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda melalui kegiatan bimbingan teknis serta pelatihan secara intensif.

7. Komisi IV DPR RI meminta keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam menyelesaikan permasalahan konflik satwa liar
dengan manusia, termasuk konflik gajah di Provinsi Aceh dan provinsi lainnya secara komprehensif, agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.| Serambinews

Continue Reading

GEMA PARLEMENTARIA

Buka Bimtek Penguatan Kapasitas, TA. Khalid: Sinergi Petani-Penyuluh Dongkrak Pangan Nasional

Acehtimes

Published

on

Anggota Komisi IV DPR RI, Ir. H. T.A. Khalid, M.M

ACEHTIMES.ID | KUALASIMPANG – Anggota Komisi IV DPR RI, Ir. H. T.A. Khalid, M.M., membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kementerian Pertanian (Kementan) RI untuk para petani dan penyuluh pertanian di Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan digelar di Hotel Grand Ariya, Kualasimpang, Sabtu, 24 April 2021, ini untuk sinergitas serta penguatan kapasitas petani dan penyuluh sebagai ujung tombak pangan nasional.

TA. Khalid menyebut penyuluh dan petani merupakan pahlawan sektor pertanian. Terlebih masa pandemi ini kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional sangat positif.

“Petani dan penyuluh dapat bersinergi dalam mendongkrak pangan nasional,” ujar TA. Khalid sambil menyemangati petani dan penyuluh dengan mengutip pepatah Aceh, “Kaya meuh hana meusampe, kaya pade meu sempurna“.

Bimtek bertajuk ‘Penguatan Kapasitas Petani dan Penyuluh’ ini hasil kerja sama Komisi IV DPR RI dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan RI.

Selain membuka Bimtek itu, TA. Khalid yang juga Ketua DPD Gerindra Aceh juga mengelar acara santunan anak yatim dan buka puasa bersama dengan DPC, PAC, GMD dan Satria di Kabupaten Aceh Tamiang. | Ril

 

Continue Reading

GEMA PARLEMENTARIA

Irwan Djohan : Daerah zona orange perlu pertimbangkan sekolah pesantren kilat

Acehtimes

Published

on

Suasana belajar di sekolah | foto net

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Teuku Irwan Djohan menyarankan daerah berstatus zona oranye COVID-19 perlu mempertimbangkan kembali jika ingin melaksanakan sekolah pesantren kilat (pendidikan keislaman) dalam bulan Ramadhan 1442 Hijriah. 

“Daerah yang masih masih berstatus zona orange, apalagi merah saya pikir perlu dimusyawarahkan lagi jika ingin melaksanakan pesantren kilat saat Ramadhan,” kata Teuku Irwan Djohan, di Banda Aceh, Sabtu.

T Irwan mengatakan, program pendidikan pesantren kilat bagi pelajar tersebut perlu dipertimbangkan mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir, dan ini demi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang bersekolah.

Kalaupun tetap dilaksanakan, menurut Irwan, perlu diterapkan pengurangan jumlah siswa yang belajar atau sistem shift, kemudian durasinya juga dikurangi, artinya tidak sama seperti tahun-tahun dengan situasi normal.

“Saya kira masing-masing sekolah punya kebijakan dari kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah, ya silahkan dirembukkan dan dimusyawarahkan kembali,” ujar anggota Komisi Pendidikan DPRA ini. 


T Irwan menuturkan, tidak semua sekolah memiliki ruangan kelas yang cukup luas untuk menjaga jarak jika memang diterapkan pembatasan antar meja belajar.

“Kalau memang mungkin ya silahkan, tapi kalau belum memungkinkan untuk dilaksanakan sebaiknya ditunda dahulu, jangan dilaksanakan. Karena situasi seperti ini menjauhi diri dari mudarat itu lebih penting kan,” kata politikus Nasdem ini. 

Untuk diketahui, setiap tahunnya atau sebelum pandemi COVID-19, seluruh kabupaten/kota di Aceh selalu memiliki program pesantren kilat atau pendidikan keislaman untuk pelajar tingkat dasar (SD), dan itu hanya dilaksanakan saat menyambut bulan suci Ramadhan. 

Laporan terakhir tim Satgas COVID-19 Aceh, terdapat 10 kabupaten/kota di Aceh yang masih berada dalam zona orange, yakni Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Barat, Kota Banda Aceh, Langsa, Lhokseumawe dan Kota Sabang.  | ANT

 

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: