Connect with us

GEMA PARLEMENTARIA

TA Khalid Minta Segera Disalurkan Dana 20 Triliun Untuk Dimanfaatkan Para Petani Kelapa Sawit

Published

on

 ACEHTIMES.ID I JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Ir. H. Teuku Abdul Khalid, meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) agar dana yang sudah mengendap hampir Rp 20 triliun segera disalurkan untuk dimanfaatkan para petani kelapa sawit. 

Hal ini disampaikan TA. Khalid dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV dengan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Dirjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan dan Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) di Ruang Rapat Komisi DPR RI, Senin, 16 Desember 2019.

“Sebelumnya saya juga sudah mempertanyakan permasalahan ini saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan seluruh PTPN di ruang rapat ini minggu lalu. Ternyata bukan hanya masyarakat biasa saja yang dipersulit untuk mengurus dana peremajaan sawit ini, malah PTPN juga sulit untuk melengkapi persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan dana peremajaan sawit dari BPDP-KS, kansangat naif,” ungkap TA. Khalid.

TA Khalid melanjutkan, “Dana peremajaan sawit begitu besar mengendap karena persyaratan yang sulit. Sedangkan di sisi lain kita sangat butuh dan terdesak oleh kondisi sawit yang begitu banyak harus segera kita remajakan kembali. Bijaklah dalam menyikapi dan membuat regulasi atau persyaratannya”.

“Maka saya minta agar persyaratan untuk mendapatkan dana peremajaan sawit dipermudah. Apalagi sudah tiga tahun berturut-turut realisasi peremajaan sawit tidak mencapai target, malah realisasinya rata-rata di bawah 50 persen dari target,” tegas TA. Khalid yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Aceh.

TA. Khalid juga meminta agar persyaratan setiap satu pengusul tidak harus 50 hektare (Ha) dalam radius 10 KM, tapi juga bisa 25 Ha, agar lebih fleksibel dan mudah. Apalagi salah satu syarat pengurusan dana peremajaan sawit ke BPDP-KS harus adanya Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STBD). STBD untuk luas lahan di bawah 25 Ha dikeluarkan oleh bupati/wali kota. Sedangkan STBD dari Kementan RI untuk luas lahan di atas 25 HA sebagaimana diatur dalam Permentan No. 21 Tahun 2017.

“Intinya saya minta kepada Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Dirjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan dan Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) agar segera mencari formulasi bersama untuk membuat mekanisme persyaratan pencairan dana peremajaan sawit  yang mudah, supaya dana 20 triliun yang sudah terpendam tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk peremajaan sawit oleh masyarakat maupun PTPN. Dan kalau bisa juga dapat disalurkan kepada para petani sawit untuk penanaman di lahan baru, tidak harus untuk peremajaan semata,” pungkas TA Khalid yang juga mantan Ketua DPRK Lhokseumawe dan ketua DPD Gerindra saat ini.(rilis)

GEMA PARLEMENTARIA

DPRA dukung Pemprov Aceh selesaikan pembangunan RS regional Meulaboh

Published

on

Safaruddin Wakil ketua DPRA | foto antara

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendukung penuh komitmen Pemerintah Aceh menyelesaikan pembangunan rumah sakit (RS) regional di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.

“Kita mendukung, harapannya tahun 2022 proses penganggaran bisa kita finalkan untuk RS regional ini agar bisa fungsional pada 2023,” kata Wakil Ketua DPRA Safaruddin, di Banda Aceh, Minggu.

Pernyataan itu disampaikan Safaruddin saat meninjau langsung proyek pembangunan RS regional Meulaboh bersama  Kadis Kesehatan Hanif dan sejumlah anggota DPRA lainnya.

Safaruddin mengatakan, Pemerintah Aceh melanjutkan pembangunan RS regional Meulaboh dan RS regional lainnya pada 2021 ini, pengerjaannya ditargetkan rampung hingga dapat difungsikan pada 2023.

Safaruddin menyampaikan, tahun ini Pemerintah Aceh sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp60 miliar untuk kelanjutan pembangunan rumah sakit regional.

Namun, anggaran tersebut belum cukup, karenanya pemerintah kembali merencanakan dana tambahan yang diusulkan pada APBA 2022 sebesar Rp120 miliar lebih.

“Kita ingin coba tuntaskan pembangunan rumah sakit regional, ini buah tangan APBA dalam RPJM dan prioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah Irwandi-Nova,” ujarnya.

Selain itu, kata Safaruddin, pihaknya juga meminta komitmen dari pemerintah kabupaten tempat pembangunan RS regional untuk mempersiapkan segala sarana pendukung rumah sakit.

Karena, lanjut politikus Gerindra ini, jika rumah sakit nantinya telah difungsikan, maka pemerintah daerah harus menyiapkan segala penunjang dan sarana pendukungnya.

“Seperti tenaga medis, dokter, termasuk akses jalan yang luas untuk masuk ke rumah sakit dan air. Karena kalau tidak didukung akses jalan yang baik, sayang juga,” katanya.

Safaruddin menambahkan, saat ini progres pembangunan rumah sakit itu sudah mencapai 70 persen. Postur bangunannya sangat representatif sebagai rumah sakit rujukan.

“Dalam bayangan kita, RS regional Meulaboh ini akan menjadi rumah sakit terbaik di Aceh nantinya,” demikian Safaruddin. | antara

 

Continue Reading

GEMA PARLEMENTARIA

Safaruddin dorong pemprov upayakan pemulangan nelayan Aceh di Thailand

Published

on

Safaruddin Wakil ketua DPRA | foto ist

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta agar Pemerintah Provinsi Aceh segera mengupayakan pemulangan nelayan tradisional asal Kota Sabang, Aceh yang berhari-hari terombang-ambing di laut hingga terdampar ke Thailand.

“DPR Aceh mendorong itu. Sekiranya Pemerintah Aceh segera berkoordinasi dengan Pemerintah Republik Indonesia melalui Dubes atau Konsulat Thailand di Jakarta terkait pemulangan nelayan kita yang terdampar di Thailand itu,” kata Wakil Ketua DPRA Safaruddin, di Banda Aceh, Jumat malam.

Ia menjelaskan Pemerintah Aceh harus berupaya cepat untuk melakukan pemulangan nelayan asal Pulau Weh, Sabang itu, atau segera berkoordinasi dengan para pihak, baik soal keimigrasian nelayan maupun mekanisme pemulangannya ke Tanah Air.

“Ini bicara hubungan negara dengan negara, artinya sebagai sebuah daerah regional dalam suatu negara, kita harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta kedutaan atau konsulat masing-masing negara,” katanya pula.

“Kami sebagai warga daerah menginginkan agar Pemerintah Aceh memiliki tanggung jawab untuk segera melakukan pemulangan,” katanya lagi.

Nelayan Sabang yang terdampar di Thailand itu bernama Ade Elfikar (40). Ia diselamatkan kapal Badan Keamanan Laut (Bakamla) area Thailand saat terapung di kawasan perairan Racha Selatan, Pulau Phuket.

Nelayan tradisional tersebut terdampar ke Thailand akibat mengalami kerusakan mesin boat yang dihantam ombak saat melaut. Ia dilaporkan hilang usai bertolak dari bibir pantai ke tengah laut pada 6 Juni 2021 lalu.

Setelah berhari-hari terombang-ambing di laut, akhirnya ditemukan pada Minggu, 13 Juni 2021 oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) Thailand.

Selain mendorong agar nelayan Aceh itu segera dipulangkan, DPRA juga meminta supaya Pemprov Aceh mengevaluasi kelayakan setiap kapal atau boat nelayan tradisional Aceh saat hendak melaut, guna menghindari insiden serupa terulang lagi ke depannya.

Pemprov melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) harus melakukan evaluasi kelayakan melaut setiap boat atau kapal nelayan, baik yang diurus secara swakelola masyarakat maupun milik orang yang berwirausaha di bidang kelautan.

“Mereka harus mengevaluasi bahwa ini menyangkut kemanusiaan bagi para pekerja, nelayan sebagai buruh pekerjaannya. Jangan kita korbankan nilai kemanusiaan nelayan ketika kapal atau boat tidak layak lagi untuk melaut,” katanya.

Menurut Safar lebih baik pemerintah mencegah insiden kerusakan kapal atau boat nelayan itu terjadi yang risikonya nyawa, daripada melakukan penanganan setelah insiden.

“Segera buat tim khusus untuk melakukan evaluasi terhadap jumlah boat atau kapal nelayan kita yang memang tidak bisa lagi beroperasi, tidak ada kelayakan lagi. Artinya pemerintah ada memberikan peringatan sekaligus solusinya,” kata Safar. | Antara

 

 

Continue Reading

GEMA PARLEMENTARIA

TA Khalid Berhasil Perjuangkan Konflik Gajah Aceh Masuk Dalam Kesimpulan Rapat Komisi IV DPR RI

Published

on

Ir.H.TA Khalid, MM | Foto Ist

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Ir H TA Khalid MM kembali menyuarakan isu konflik Gajah Aceh di Senayan dan berhasil masuk dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Esselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kamis (27/05/2021).

Hal itu disampaikan TA Khalid ketika membacakan pandangan fraksi Gerindra meminta dukungan dari teman anggota Komisi IV terkait kasus konflik satwa liar (Gajah) di Aceh dapat diselesaikan dan masuk dalam kesimpulan rapat.

“Permasalah gajah di Aceh bukan permasalahan kemarin itu sudah bertahun-tahun dan belum pernah diselesaikan, maka pada forum ini saya meminta dukungan pimpinan dan anggota agar penyelesaian konflik Gajah Aceh masuk dalam kesimpulan Rapat hari ini,” kata TA Khalid.

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan dukungan dari Kapoksi Fraksi Partai Gerinda Komisi IV DPR RI Ir KRT H Darori Wonodipuro MM untuk penyelesaian konflik Gajah Aceh.

Darori meminta KLHK untuk mengangarkan anggaran di tahun 2022 nanti.

Situasi sedikit alot ketika masuk kesimpulan RDP, akhirnya permintaan penyelesaian konflik Gajah Aceh berhasil masuk dalam kesimpulan Rapat Komisi IV DPR RI pada point 7 yang berbunyi:

Komisi IV DPR RI meminta keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam menyelesaikan permasalahan konflik satwa liar dengan manusia, termasuk konflik gajah di Provinsi Aceh dan provinsi lainnya secara komprehensif, agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.

RDP tersebut dihadiri oleh Sekjen KLHK, Irjen KLHK, Dirjen PKTL, Dirjen KSDAE, Dirjen PDASRH, Dirjen PHL, Dirjen PPKL, Dirjen SLB3, Dirjen PPI, Dirjen PSKL, Dirjen Gakkum LHK, Kepala BP2SDM, Kepala BSILHK, dan Kepala BRGM, terkait pembahasan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2021, RKA-K/L Tahun 2022 dan Isu-isu aktual lainnya.

Berikut kesimpulan RDP Komisi IV Dengan Pejabat Esselon I KLHK :

1. Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove agar pelaksanaan program kerja pada masing-masing satuan kerja diarahkan untuk mendukung program yang berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyesuaian minimal 15% (lima belas persen) dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dalam rangka melaksanakan rehabilitasi mangrove serta rehabilitasi hutan dan lahan di luar 9 (sembilan) Provinsi yang menjadi wilayah pengelolaan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, melalui Program Padat Karya sebagai salah satu alternatif dalam mendukung Program Pemulihan
Ekonomi Nasional pada masa Pandemi COVID-19.

3. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam melakukan kajian komprehensif mengenai penyebab dan mitigasi musibah banjir besar di Kalimantan Selatan pada awal tahun 2021, yang diharapkan dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan yang lengkap dan menyeluruh dalam pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pemulihan lingkungan, bukan hanya untuk Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi juga wilayah lain dengan kondisi serupa.

4. Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar dapat menjadi satuan kerja pendorong dalam pelaksanaan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bagi satuan kerja di Eselon I lainnya dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menguatkan fungsi dan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di seluruh Indonesia sebagai ujung tombak pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat di tingkat tapak melalui fasilitasi dan bimbingan kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, sebagai upaya untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

6. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan sosialisasi program-program berbasis masyarakat dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda melalui kegiatan bimbingan teknis serta pelatihan secara intensif.

7. Komisi IV DPR RI meminta keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam menyelesaikan permasalahan konflik satwa liar
dengan manusia, termasuk konflik gajah di Provinsi Aceh dan provinsi lainnya secara komprehensif, agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.| Serambinews

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: