Connect with us

POLITIK

UU Diperjualbelikan, PR Besar Pemerintah dalam Transparansi Pembentukan Legislasi

Published

on

ACEHTIMES. ID | JAKARTA – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Nur Sholikin menyebut, pemerintah punya PR besar dalam hal transparansi pembentukan legislasi.

Sebab, sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, ada pasal yang diperjualbelikan sehingga undang-undang dibuat untuk memfasilitasi kepentingan sebagian kalangan.

“Kalau memang pernyataan yang disampaikan Pak Mahfud benar, apakah dia berani membongkar transaksi pasal yang merupakan bentuk korupsi regulasi tersebut?” kata Sholikin dilansir melalui Kompas.com, Senin (23/12/2019).

 “Apakah pemerintah ke depan punya komitmen membentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan menteri yang partisipatif, transparan dan akuntabel?” lanjut dia.

Sholikin mengatakan, selama ini proses pembentukan undang-undang di Indonesia memang masih belum transparan.

Tidak hanya itu, peraturan di bawah undang-undang pun banyak yang dibuat tidak secara akuntabel dan partisipatif.

Bahkan, informasi dan dokumentasi tentang pembahasan legislasi tidak bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat.

“Kecenderungan semakin tertutupnya proses legislasi terlihat pada DPR periode lalu,” ujar Sholikin.

Akibatnya, legislasi hanya didominasi oleh elite yang punya akses besar ke legislator.

Jika kondisinya demikian, bisa dipastikan undang-undang hanya berpihak pada kepentingan elite.

Lebih lanjut, kepentingan dan aspirasi masyarakat menjadi terabaikan oleh legislator.

Sholikin mengatakan, proses yang didominasi kepentingan tertentu ini dapat menyebabkan tumpang tindih peraturan yang besar.

Sebab, masing-masing peraturan membuat ketentuan sesuai dengan kepentingan kelompok yang punya akses lebih ke pembentuk peraturan.

Oleh karenanya, PR pemerintah tak hanya soal transparansi legislasi, tetapi juga tumpang tindih peraturan. “Ini pekerjaan besar bagi pemerintah untuk menata kembali manajemen regulasi ke depan,” kata Sholikin.

Diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam  Mahfud MD mengatakan, pembuatan peraturan hukum di Indonesia kerap kali kacau-balau.

Menurut Mahfud, tak jarang ada pasal-pasal “pesanan” atau aturan hukum yang dibeli untuk kepentingan tertentu dalam proses legislasi sebuah peraturan perundang-undangan.

“Problem kita itu sekarang dalam membuat aturan hukum itu sering kacau balau, ada hukum yang dibeli, pasal-pasalnya dibuat karena pesanan itu ada,” kata Mahfud dalam acara “Temu Kebangsaan: Merawat Semangat Hidup Bersama” di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019).

Pasal-pasal pesanan itu, kata Mahfud MD, tidak hanya muncul dalam undang-undang, tetapi juga peraturan daerah.  “Disponsori oleh orang-orang tertentu agar ada aturan tertentu,” ujarnya. Kompas. | ASD

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

Pengamat Sebut Prabowo Subianto Miliki Peluang Besar dalam Pilpres 2024, Tapi Ada Hambatannya

Published

on

Prabowo Subianto | foto net

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Pengamat politik dari Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio, turut menanggapi terkait kabarnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang akan kembali maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Hendri menyebut, peluang Prabowo untuk maju sebagai Calon Presiden (Capres) pada kontestasi Pilpres mendatang sangat besar.

Terlebih pada hasil beberapa survei publik belakangan.

“Prabowo ini memang disurvei, termasuk survei KedaiKOPI paling tinggi, 3 besar itu kan ditempati Prabowo sama Ganjar Pranowo,” kata Hendri saat dimintai tanggapannya, Senin (11/10/2021).

Peluang besar itu juga kata Hendri dimiliki oleh Prabowo mengingat Menteri Pertahanan tersebut merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.

Dengan begitu, maka Prabowo dalam menentukan siapa yang layak untuk maju dalam Pilpres dari Partai berlogo burung Garuda itu memiliki hak prerogatif yang sangat besar.

“Untuk menjadi peserta Pilpres peluang dia (Prabowo) termasuk yang besar karena dia kan ketua umum partai,” ucap Hendri.

Akan tetapi, kata Hendri, bukan berarti Prabowo dapat dengan mudah menjadi peserta dalam Pilpres mendatang, rekam jejaknya yang dua kali hampir menang untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia menjadikan suatu tantangan bagi perwira tinggi militer tersebut.

Hal itu diyakini menjadi tantangan karena, Partai Gerindra harus dapat meyakinkan Partai lain untuk menjadikan koalisi dalam kontestasi Pilpres mendatang, untuk mendapatkan Calon Wakil Presiden (Cawapres).

“Nah dengan rekam jejak yang nyaris menang ini, ini bisa jadi handicap bisa jadi hambatan yang lumayan gitu untuk bisa meyakinkan para teman koalisinya nanti,” kata Hendri.

“Bahwa Prabowo akan memiliki sejarah yang berbeda di 2024 ini, bahwa Prabowo bisa menang di 2024 ini itu harus yakin kan, nah itu nggak Gampang itu malah kalau gagal meyakinkan Pak Prabowo bisa jadi nggak bisa ikut jadi peserta Pilpres gitu,” tukasnya.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan Prabowo Subianto akan mencalonkan diri di Pilpres 2024.| Tribunnews

Continue Reading

POLITIK

Isu Reshuffle, Masihkan Moeldoko Bertahan Jadi Teman Jokowi ?

Published

on

Jokowi dan Moeldoko | foto net

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Kabar kocok ulang atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali menguat. Di tengah isu tersebut, Mahfud mengungkap sikap Jokowi soal manuver KLB Demokrat menunjuk Moeldoko sebagai ketum. 

Adakah kaitannya? Informasi soal rombak kabinet ini memang beberapa kali berembus, seiring masuknya PAN ke barisan parpol koalisi pendukung Pemerintah. Menurut Ketua DPP PKB Faisol Riza reshuffle kabinet akan dilakukan pada bulan Oktober ini.

“Bulan depan,” kata Faisol Riza, Rabu (29/9) akhir bulan lalu.

Jika merujuk ucapan Faisol Riza, saat ini sudah memasuki pekan pertama bulan Oktober 2021. Artinya, berdasarkan informasi tersebut, reshuffle kian dekat. Pada reshuffle sebelumnya di penghujung tahun 2020, Faisol terbukti memberi sejumlah informasi jitu.

Namun demikian, juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Berdasarkan keterangan Fadjroel, belum ada informasi resmi soal reshuffle yang masuk ke pihaknya.

“Kalau ada reshuffle tentu Presiden sendiri yang mengumumkan, karena hak prerogatif Presiden,” sebut Fadjroel saat dimintai konfirmasi, awal pekan ini.

Di tengah pusaran isu, Menko Polhukam Mahfud Md muncul membawa cerita yang terbilang mengejutkan. Mahfud mengungkap arahan Jokowi terkait Demokrat saat bicara dalam diskusi virtual melalui live Twitter bersama Didik Junaidi Rachbini, Rabu (29/9).

“Kalau Istana mau masuk sebenarnya ketika Moeldoko kongres di Medan itu kita tinggal mengesahkan saja dengan kasar gitu, tapi pada waktu itu saya menghadap Presiden,” kata Mahfud Md.

Menurut cerita Mahfud, dia menghadap Jokowi usai adanya KLB Demokrat yang diklaim kubu Moeldoko. Mahfud menyinggung soal peserta yang hadir di KLB.

“Saya bersama Menkumham dan Presiden, ‘Gimana nih, Pak? Hukumnya bagaimana?’ kata Pak Jokowi kepada saya. Hukumnya, Pak, ndak boleh ada muktamar seperti itu, karena muktamar itu atau kongres itu harus diminta oleh pengurus yang sah,” kata Mahfud menirukan pembicaraannya saat itu.

Mahfud memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Jokowi mengenai aturan pelaksanaan KLB Demokrat. Mahfud mengatakan acara yang disebut KLB di Sibolangit, Sumatera Utara, itu dilakukan tanpa izin pengurus PD yang sah.

“Ini kan mereka di luar, bukan pengurus yang sah, jadi itu ndak boleh disahkan. Kata Pak Jokowi, ‘Kalau memang begitu, tegakkan saja hukum, ndak usah disahkan Pak Moeldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik’, kata Pak Jokowi,” kata Mahfud.

Tak ayal cerita Mahfud ini memantik pertanyaan soal nasib Moeldoko di Kabinet Indonesia Maju. Sejauh ini memang posisinya terbilang aman, karena setelah KLB Sibolangit Moeldoko masih duduk di kursinya, bahkan tampil beberapa kali menyampaikan sikap Pemerintah terhadap suatu isu.

Namun demikian, ada juga kabar sosok perwira TNI yang disiapkan untuk menggantikan posisinya. Kabar ini menyeruak seiring makin dekatnya pergantian Panglima TNI.

Soal reshuffle kabarnya sudah pada tahap finalisasi. PAN kabarnya sudah menyepakati satu kursi menteri yang ditawarkan, namun belum sepakat soal tokoh yang akan menduduki kursi tersebut. Satu kursi lagi yang ditawarkan masih dalam pertimbangan partai berlambang matahari putih itu, yaitu di antara kursi wakil menteri atau kepala badan.(detik)

Continue Reading

POLITIK

Jawaban Anies Baswedan saat Ditanya Soal Pilpres 2024

Published

on

Anies Baswedan | foto net

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu masuk dalam tiga besar calon presiden potensial di sejumlah hasil survei yang dirilis lembaga survei. Atas alasan itu, sikap Anies dalam menyongsong 2024 sangat ditunggu oleh khalayak negeri ini.

Pada saat Anies berkunjung ke Vihara Dharma Jaya Toasebio, Jalan Kemenangan III, Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat, Sabtu (4/9), pertanyaan tentang sikap tersebut ditanyakan oleh wartawan.

Jawaban dari Anies tegas. Untuk saat ini dia memilih fokus menangani pandemi Covid-19 dengan mempercepat proses vaksinasi.

“Kita ngomong vaksin aja dulu, ya,” tegasnya kepada wartawan seperti diberitakan Kantor Berita RMOL Jakarta, Minggu (5/9).

Anies lantas mengurai bahwa pengendalian pandemi Covid-19 adalah kunci masyarakat yang sejahtera. Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk menuntaskan kasus ini.

“Begitu Covid-nya terkendali, maka perekonomian bisa bergerak kembali,” kata Anies.

Menurut Anies, penurunan kasus Covid-19 di Jakarta saat ini sangat sifnifikan.  Bahkan positivity rate pada sekitar tiga hingga empat persen.

“Menurut standar WHO di bawah lima persen itu disebut aman. Jadi, kondisi pandemi di Jakarta sudah terkendali,” kata Anies.

Hal tersebut, dinilainya sejalan dengan target Pemprov DKI Jakarta agar makin sedikit warga terpapar Covid-19, sehingga berimbas pada ringannya sistem kesehatan di Jakarta.

Anies juga menyebut, indikator situasi pandemi Covid-19 di Jakarta adalah kasus aktif Covid-19 yang saat ini juga turun signifikan dari sekitar 113.000 kasus pada bulan Juli, menjadi sekitar 6.000 kasus aktif saat ini.

“Artinya, dalam sebulan lebih, seluruh warga bekerja bersama menjaga protokol kesehatan dan menyaksikan penurunan yang sangat signifikan,” demikian Anies. [rmol]

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: