Connect with us

TEKNOLOGI

Vivo Terus Tingkatkan Produksi di 2020

Published

on

ACEHTIMES.ID I JAKARTA – Menjadi merek smartphone terpopuler nomor 2 di Indonesia menurut IDC, Vivo memiliki basis produksi berstandar global dan independen yang berlokasi di Cikupa, Tangerang. Sejak berdiri pada 2016, Vivo melakukan perluasan dalam hal lini produksi, kapasitas, pabrik, hingga sumber daya manusia setempat. Hal itu dilakukan untuk memenuhi permintaan konsumen Indonesia.

Pada 2018, Vivo memperluas produknya, khususnya di V-Series dan Y-Series. Kini 2019, Vivo memperluasnya ke V-Series, Y-Series, Z-Series, S-Series. Lantaran variasi produk yang diperluas, Vivo pun meningkatkan kapasitas produksi untuk tetap memenuhi permintaan konsumen.

“Setiap produk yang kami hadirkan bagi konsumen Indonesia dibuat di Indonesia. Pengembangan basis produksi Vivo di Indonesia dilakukan untuk mendukung ekspansi pasar Vivo yang sudah menjangkau hingga pelosok daerah di Indonesia. Mulai dari produksi hingga pelayanan purna jual, kami menjaga setiap proses tetap berstandar global bagi konsumen,” ucap Senior Brand Director Vivo Indonesia, Edy Kusuma dalam keterangan tertulis, Senin (16/12/2019).

Selain China dan India, Indonesia menjadi salah satu negara dengan produksi Vivo terbesar secara global. Tahun ini, target produksi ratusan ribu unit dapat terlampaui hingga berencana memperbanyak kapasitas produksi yang mencapai jutaan unit produksi pada 2020.

Produk-produk Vivo yang dirakit di Cikupa, telah mencapai peraturan standar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Contohnya seperti Vivo S1 Pro yang mencapai dengan persentase TKDN 32%.Menjadi merek smartphone terpopuler nomor 2 di Indonesia menurut IDC, Vivo memiliki basis produksi berstandar global dan independen yang berlokasi di Cikupa, Tangerang. Sejak berdiri pada 2016, Vivo melakukan perluasan dalam hal lini produksi, kapasitas, pabrik, hingga sumber daya manusia setempat. Hal itu dilakukan untuk memenuhi permintaan konsumen Indonesia.

Pada 2018, Vivo memperluas produknya, khususnya di V-Series dan Y-Series. Kini 2019, Vivo memperluasnya ke V-Series, Y-Series, Z-Series, S-Series. Lantaran variasi produk yang diperluas, Vivo pun meningkatkan kapasitas produksi untuk tetap memenuhi permintaan konsumen.

“Setiap produk yang kami hadirkan bagi konsumen Indonesia dibuat di Indonesia. Pengembangan basis produksi Vivo di Indonesia dilakukan untuk mendukung ekspansi pasar Vivo yang sudah menjangkau hingga pelosok daerah di Indonesia. Mulai dari produksi hingga pelayanan purna jual, kami menjaga setiap proses tetap berstandar global bagi konsumen,” ucap Senior Brand Director Vivo Indonesia, Edy Kusuma dalam keterangan tertulis, Senin (16/12/2019).

Selain China dan India, Indonesia menjadi salah satu negara dengan produksi Vivo terbesar secara global. Tahun ini, target produksi ratusan ribu unit dapat terlampaui hingga berencana memperbanyak kapasitas produksi yang mencapai jutaan unit produksi pada 2020.

Produk-produk Vivo yang dirakit di Cikupa, telah mencapai peraturan standar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Contohnya seperti Vivo S1 Pro yang mencapai dengan persentase TKDN 32%. I detik.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TEKNOLOGI

Ini aplikasi yang diluncurkan Inspektorat Aceh

Published

on

ACEHTIMES.ID | BANDA ACEH – Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar, meluncurkan aplikasi Whistleblowing System (WBS) atau aplikasi mekanisme pengaduan pelanggaran yang diterbitkan Inspektorat Aceh dalam upaya pelaporan pencegahan korupsi.

“Aplikasi ini dapat dimanfaatkan para pegawai dan pihak organisasi eksternal maupun masyarakat umum untuk menyampaikan pengaduan mengenai tindakan pelanggaran pidana korupsi yang dilakukan ASN Pemerintah Aceh,” kata Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar di Banda Aceh, Senin.

Ia menjelaskan Whistleblowing system (WBS) merupakan salah satu langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah digalakkan dalam lingkup Pemerintahan Aceh.

WBS memberi kesempatan luas bagi masyarakat dan ASN di lingkungan Pemerintah Aceh untuk berperan serta dalam upaya  pemberantasan korupsi.

Iskandar mengatakan, aplikasi WBS tersebut dikembangkan Inspektorat sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Aceh, baik yang dilakukan oleh ASN APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) maupun ASN bukan APIP serta pejabat lain di lingkungan Pemerintahan Aceh.

Menurut dia bentuk tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Aceh itu dapat dilaporkan melalui aplikasi pada laman https://wbs.acehprov.go.id.

“Saya menggaris bawahi agar para Kepala SKPA dapat mencegah perilaku koruptif dengan cara memperbaiki sistem pengawasan atas penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan tindak pidana korupsi pada SKPA masing-masing,” kata Iskandar.

Iskandar juga meminta Kepala SKPA dalam menjalankan program dan kegiatan untuk memperhatikan 5 T yaitu; tepat administrasi, tepat waktu, tepat sasaran, tempat jumlah dan tepat kualitas.

“Mudah-mudahan kita semua yang berada di jajaran Pemerintahan Aceh dapat bersinergi satu sama lain dan bersatu padu dalam upaya kita meningkatkan kinerja pemerintah sesuai dengan beban tugas dan kewenangannya masing-masing yang bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,” kata Iskandar.

Dalam kesempatan tersebut Iskandar menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Inspektorat Aceh dan pihak terkait, sehingga aplikasi WBS itu dapat terwujud.

Hadirnya aplikasi WBS dapat membantu ASN dan masyarakat mengawal kinerja Pemerintah Aceh secara transparan dan akuntabel.

Peluncuran aplikasi yang dihadiri oleh seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) itu berlangsung dengan menerapkan protocol kesehatan yang ketat. Memakai masker dan menjaga jarak. | antara

 

Continue Reading

TEKNOLOGI

Kominfo sebut keterbukaan informasi publik perlu gunakan teknologi digital

Published

on

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Keterbukaan informasi publik, salah satu acuan keberhasilan lembaga, sangat perlu memanfaatkan teknologi digital, demikian  Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba, dalam keterangan pers, dikutip Rabu.

“Di satu sisi, teknologi digital memungkinkan kita semua untuk beraktivitas dan berkarya terutama dalam masa pandemi. Tetapi, di sisi lain teknologi digital yang tidak bijak pemanfaatannya akan menghasilkan berbagai permasalahan seperti hoaks dan disinformasi. Oleh karena itu, literasi digital yang baik sudah menjadi suatu keharusan, dan bukan lagi suatu pilihan”, kata Mira.

Mira mengemukakan hal tersebut saat Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional, Selasa (4/5). Dia juga menyampaikan Komisi Informasi Publik perlu memastikan hak atas informasi publik hingga ke desa.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menurut Mira telah berperan baik dalam memenuhi akses informasi yang akurat, khususnya informasi tentang kinerja badan publik.

Sejak aturan tersebut diimplementasikan pada 2010, kementerian melihat masih banyak badan publik yang belum berstatus informatif. Kominfo mengutip data KIP tahun lalu, dari 348 badan publik yang dipantau, baru 60 atau 17,4 persen badan publik yang masuk kategori informatif.

Sebanyak 34 badan publik atau 9,8 persen berstatus menuju informatif. Badan publik lainnya masuk kategori cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif.

“Hal ini saya anggap sangat penting mengingat bahwa keterbukaan informasi publik menjadi indikator utama bagi sebuah negara demokrasi. Keterbukaan informasi publik menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan transparan,” kata Mira.

Menurut Mira, ada empat hal yang harus dilakukan agar badan publik menjadi informatif, yaitu memperkuat pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pimpinan badan publik pada setiap tingkatan harus memiliki persepsi yang sama tentang budaya keterbukaan informasi, meningkatkan praktek tata kelola data pada setiap PPID dengan teknologi digital sebagai dasar pelayanan informasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia PPID dalam menggunakan teknologi digital. | ANT

Continue Reading

TEKNOLOGI

Kemenkominfo sebut percepatan transformasi digital jadi program prioritas

Published

on

Ilustrasi | foto net

ACEHTIMES.ID | JAKARTA – Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Philip Gobang mengatakan percepatan transformasi digital merupakan salah satu program prioritas di bidang TIK yang menjadi target bagi periode kedua Presiden Joko Widodo.

“Ada lima hal yang perlu menjadi perhatian dalam menangani transformasi digital pada masa pandemi COVID-19 ini,” kata Philip Gobang pada acara Webinar dan Workshop “Mendorong Kreasi dan Inovasi UMKM Flobamora”, yang berlangsung di Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur, Sabtu, (1/5).

Pertama adalah percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, seperti penyediaan layanan internet di 12.500 desa/kelurahan serta di titik-titik layanan publik.

Kedua meminta jajaran terkait untuk mempersiapkan peta jalan transformasi digital di sektor-sektor strategis, antara lain pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan penyiaran dan integrasi pusat data nasional dipercepat.

Keempat, kebutuhan sumber daya manusia talenta digital disiapkan dimana Indonesia membutuhkan talenta digital kurang lebih sembilan juta orang untuk 15 tahun ke depan atau kurang lebih 600 ribu per tahun.

Selain perencanaan transformasi digital, perlu dipersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital.

Menurut dia, pandemi COVID-19 membuat penggunaan internet meningkat tajam, menjadikan transformasi digital berlangsung lebih cepat dan mengharuskan pemerataan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di Indonesia dilakukan lebih cepat.

Infrastruktur telekomunikasi sebagai infrastruktur prioritas nasional berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat.

“Pelaku UMKM saat ini banyak bergantung pada penjualan secara online karena aktivitas fisik yang dibatasi untuk mengurangi penyebaran COVID-19,” katanya.

Dan Kominfo mendukung agar para pelaku UMKM bisa memanfaatkan dengan benar sarana ruang digital yang kita miliki agar bisa menjadi soko guru perekonomian kita, kata Philip Gobang. | antara

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: